Tantangan Hubungan Kelembagaan dan Akuntabilitas dalam JKN
Menkeu dan Menkes sulit memberikan pengaruh ke BPJS, termasuk tindakan pengawasan. BPJS saat ini berada di bawah Presiden. Ada masalah governance di dalam hal ini. Bagaimana cara untuk melakukan pengawasan dengan baik untuk mengurangi keborosan dalam situasi seperti ini.
Akuntabilitas BPJS? Bagaimana data BPJS, termasuk data keuangan (bukan data perorangan) dapat terbuka untuk publik? Saat ini sistem penggunaan data yang ada di BPJS masih mengundang pertanyaan mengenai keterbukaannya.
Kementerian kesehatan mempunyai fungsi regulator dan pengawasan. Bagaimana fungsi ini dibawa ke daerah dalam kerangka desentralisasi?
....
... (silahkan diskusikan pada form komentar dibawah)
