Pemerintah Ajak Masyarakat Turunkan Kemiskinan
Cilacap - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengajak masyarakat, termasuk di Cilacap, Jawa Tengah, untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan.
"Angka kemiskinan sebenarnya telah turun sejak 2004. Namun, di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah secara nasional menargetkan angka kemiskinan turun hingga di bawah 10 persen. Posisi Maret kemarin 11,9 persen," katanya di Cilacap, Sabtu (11/8).
Menko Kesra mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam Safari Ramadan di Pendopo Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap.
Menurut dia, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai target tersebut, antara lain upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan akses pendidikan.
"Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah tidak lagi hanya memberikan bantuan, tetapi bantuan-bantuan itu diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat," katanya.
Agung mengatakan, salah satu bantuan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Menurut dia, tingkat kebocoran PNPM sangat kecil karena masyarakat sendiri yang merancang dan melaksanakan proyek yang didanai bantuan tersebut.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Namun, secara nasional, KUR yang terserap baru sekitar Rp70 triliun," katanya. Oleh karena itu, dia mengharapkan, perbankan untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan penyerapan KUR oleh masyarakat.
Dalam aspek pelayanan kesehatan, ia mengatakan, hal itu perlu didukung dengan adanya pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai.
Program Jaminan Sosial
Menurut Agung, pemerintah mulai Januari 2014 akan menyelenggarakan program Jaminan Sosial yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, program Jaminan Sosial layaknya asuransi sehingga masyarakat harus membayar premi agar bisa memperoleh layanan kesehatan atau manfaat lainnya.
"Untuk masyarakat miskin, preminya ditanggung negara, sedangkan masyarakat mampu preminya bayar sendiri," katanya. Ia juga mengatakan, pendidikan merupakan salah satu aspek untuk mengurangi angka kemiskinan.
Menurut dia, bangunan sekolah yang rusak dapat menambah tingkat kebodohan sebanyak 1-2 persen.
Oleh karena itu, dia mengharapkan, bangunan sekolah dalam kondisi bagus sehingga nyaman untuk belajar.
"Sebentar lagi kita akan melaksanan program wajib belajar 12 tahun. Program ini juga untuk mengurangi kemiskinan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Kesra menyerahkan bantuan pemerintah untuk Kabupaten Cilacap secara simbolis kepada Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.
Bantuan tersebut di antaranya berupa PNPM Perdesaan Tahun 2012 sebesar Rp45,85 miliar, bantuan alat kontrasepsi senilai Rp4,84 miliar, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp40 miliar, dan empat foto Cilacap dari Arsip Nasional.
Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, angka kemiskinan di kabupaten ini cenderung menurun sejak 2008.
"Berdasarkan Survei Nasional Kemiskinan, angka kemiskinan di tahun 2008 sebanyak 343.900 jiwa atau 21,4 persen, 2009 sebanyak 318.800 jiwa atau 19,88 persen, dan 2010 sebanyaj 297.200 jiwa atau 18,11 persen," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan, angka kemiskinan tersebut masih di atas rata-rata angka kemiskinan di Jateng yang sebesar 16,56 persen di tahun 2010.
Bahkan, kata dia, angka kemiskinan di Cilacap menempati peringkat 10 se-Jateng. "Kami akan terus berupaya agar angka kemiskinan ini mengalami penurunan," katanya. (Analisadaily.com)