Ada Ruang Merokok, Ruang Menyusui Kenapa Tidak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyesalkan, hingga kini banyak fasilitas umum maupun gedung perkantoran yang belum memenuhi kewajiban menyediakan ruangan khusus ibu menyusui. Menurutnya sangat tidak rasional jika di tempat umum disediakan ruang khusus untuk merokok atau smoking area, tapi ruang khusus ibu menyusui tidak ada.

"Kenapa untuk orang merokok ada? Kenapa untuk orang menyusui tidak? Itu kan tidak rasional," kata Arist di kantor Komnas Perlindungan Anak, Jakarta Timur, Senin (23/7/2012).

Dalam memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada hari ini, 23 Juli 2012, Arist meminta pada tempat-tempat kerja untuk dapat memenuhi peraturan tersebut. Hal tersebut guna memenuhi hak anak atas kesehatan. Seperti diketahui, Undang Undang Ketenagakerjaan mewajibkan industri atau tempat bekerja untuk menyediakan tempat bagi ibu untuk menyusui anaknya. Namun menurut Arist, penegakan hukum di lapangan masih sangat lemah.

"Banyak perusahaan yang tidak memenuhi, seperti yang ada pada Undang-undang Tenaga Kerja, terkait pada tempat kerja harus memberikan tempat menyusui untuk ibu, lalu bahkan tempat penitipan. Itu belum," terangnya.

Selain itu, adanya tempat penitipan bayi juga belum banyak dipenuhi. Padahal, tempat tersebut agar anak-anak bisa terselamatkan dari ancaman penculikan, saat bayi ditinggal bekerja,

Penyediaan ruang menyusui bagi para ibu sangat penting dalam mewujudkan program pemberian ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif selama 6 bulan. Pemberian ASI secara eksklusif terbukti dapat berperan menurunkan angka kematian bayi. Pemerintah pun sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 33 tahun 2012 untuk menjamin ASI eksklusif. Tetapi menurut Arist, hal-hal yang mendukung peraturan tersebut pun belum terpenuhi.

TEKNOLOGI INFORMASI: Investasi Di Sektor Kesehatan Mulai Tumbuh

Jakarta (bisnis.com) - Investasi teknologi dan informasi sektor kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan tumbuh karena dorongan investasi peralatan medis dan disusunnya eHealth.

Lembaga riset IDC menilai tingkat adopsi teknologi informasi (TI) sektor kesehatan di Indonesia saat ini berada di tahap baru lahir, dengan fokus utama investasi di peralatan medis.

Ketika itu berjalan, pemerintah berinisiatif meningkatkan daya saing global dengan cara menyusun eHealth.

"Dengan menghubungkan eGovernment ke eHealth yang dimulai dengan menyimpan data kesehatan pada kartu identitas elektronik untuk setiap warga negara, Indonesia telah mengambil langkah besar ke arah digitalisasi kesehatan," kata Sash Mukherjee, Senior Market Analyst IDC Health Insights Asia Pasifik, dalam siaran pers yang diterima Bisnis, kamis (19/7/2012).

Menurut Mukherjeen, di Indonesia investasi di bidang infrastruktur dasar baru berada di tahap awal dan memiliki sedikit peninggalan infrastruktur.

"Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari investasi pada kemampuan canggih seperti repositori data sentral, pertukaran informasi kesehatan, dan analisis terpadu," ujarnya.

Infrastruktur TI sektor kesehatan akan mendorong investasi TI kesehatan di Indonesia pada 2012 hingga 2013 dan meningkatkan kepuasan pasien.

Untuk mewujudkan perbaikan standar penyediaan layanan kesehatan, penting mempertahankan pasien dalam negeri agar dapat berkontribusi pada pendapatan negara dari kesehatan.

Pasien, bagaimanapun, akan terus berusaha mencari pengobatan di luar negeri, sampai mereka melihat perbaikan layanan kesehatan di dalam negeri.

Bila layanan kesehatan di Indonesia lebih baik, jumlah warga Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri dapat ditekan.

Dokter Kurang Ramah, Warga Berobat ke Malaysia

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah harus memiliki kemauan politik (political will) yang kuat untuk menyediakan layanan kesehatan yang prima dan terjangkau sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke Malaysia atau negara lain.

"Sekarang persoalannya, mau atau tidak pemerintah menyediakan layanan kesehatan prima dengan biaya murah. Kalau bisa, saya yakin sedikit sekali orang Indonesia yang berobat ke luar negeri," kata Prof Dr Hasbullah Thabrany dari Center for Health Economics and Policy, Universitas Indonesia, di Jakarta, Rabu (18/7), ketika diminta tanggapannya oleh Suara Karya seputar makin maraknya warga Indonesia yang berobat ke Malaysia.

Prof Hasbullah menambahkan, dari segi kualitas, dokter Indonesia sebenarnya tidak kalah dibanding dokter Malaysia. Namun sayangnya, dokter Indonesia terlalu banyak yang nyambi dengan bekerja di beberapa rumah sakit. Akibatnya, waktu percakapan dengan dokter terasa sangat sempit dan terburu-buru. Pasien pun kemudian merasa tidak puas.

"Ini berbeda dengan dokter Malaysia yang hanya bekerja di satu rumah sakit. Mereka bisa terfokus terhadap pasien. Mereka punya banyak waktu bagi pasien yang bertanya seputar penyakitnya. Pasien merasa benar-benar dilayani. Ini yang sulit didapatkan dari layanan rumah sakit di dalam negeri," tutur Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.

Maraknya warga Indonesia berobat ke Malaysia sebelumnya disinggung Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof Ali Ghufron Mukti. Menurut Wakil Menkes, dokter maupun teknologi kesehatan Indonesia tidak kalah dibanding Malaysia. Bahkan dokter Malaysia pun banyak lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

"Saya heran, banyak pasien yang memilih berobat ke Malaysia. Padahal, dokter di sana itu lulusan Indonesia juga. Saat ini paling tidak ada sekitar 200 sampai 400 dokter Malaysia lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta," kata Ali Ghufron di Solo, Selasa (17/7).

Wakil Menkes mengakui, salah satu kelemahan rumah sakit di Tanah Air adalah minimnya kerja sama tim saat menangani pasien. "Rumah sakit Indonesia tampaknya harus banyak belajar dari Malaysia, terutama soal bagaimana memberikan pelayanan yang prima," ucapnya.

Malaysia saat ini memang tergolong sukses dalam menyediakan program wisata kesehatan bagi penduduk Indonesia, yang sangat mendambakan layanan prima dengan harga murah. Situs malaysiahealthcare .com mencatat kunjungan turis untuk wisata kesehatan Malaysia ini secara statistik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2007 saja tercatat 386.000 turis yang berobat ke Malaysia, dan meningkat menjadi 410.000 pada tahun 2009. Dari total kunjungan wisata berobat itu, 70 persennya adalah dari Indonesia.

Pendapatan yang diperoleh Malaysia dari sektor wisata kesehatan ini juga relatif lumayan. Pada tahun 2006 tercatat Malaysia memperoleh 167 juta ringgit atau 480 miliar rupiah lebih dari sektor ini dan meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, diprediksi mencapai 6 triliun rupiah lebih tahun 2010.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Rusdi Lamsudin, menilai kondisi semacam itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, dampak yang timbul bisa berupa masalah ekonomi maupun harga diri para dokter Indonesia.

"Berapa devisa negara yang terbuang ke luar negeri untuk tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan dalam negeri? Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus," ucap Rusdi di Yogyakarta kemarin.

Wamen: Dokter Lulusan Indonesia Banyak di Luar Negeri

Metrotvnews.com, Solo: Banyak dokter yang praktik di luar negeri lulusan dari universitas di Indonesia. "Untuk itu saya juga heran dengan banyaknya pasien dari Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri," kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti di sela-sela meresmikan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) di Rumah Sakit Dr Moewardi, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/7).

"Apalagi ada pasien Indonesia yang dikirim ke Malaysia, padahal dokter-dokter di sana itu juga banyak hasil didikan dari Indonesia," tambahnya.

Ia menyebutkan pada 1998, lebih dari 180 pasien dari Indonesia yang dirujuk ke rumah sakit di Malaysia. "Saya enggak tahu sekarang ini sudah berapa banyak," katanya.

Dari sisi teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, Indonesia tidak kalah dari Malaysia. Satu hal yang membedakan RS di Malaysia dan Indonesia yakni dalam hal packaging dan kerja sama tim dalam melayani pasien.

Ia berharap dalam memberikan Pelayanan Jantung Terpadu di RS Dr Moewardi ini bisa kompak dan dengan baik, agar para pasien itu tidak lari keluar negeri.

Karena itulah, ia menyambut baik peresmian PJT RS Dr Moewardi memiliki fasilitas yang lengkap untuk melayani pasien gangguan jantung. "Makanya, nanti tidak perlu lagi orang Indonesia berobat ke luar negeri," katanya.

Diakuinya, saat ini penyakit jantung masih menjadi momok dan salah satu penyakit pembunuh terbesar di Indonesia.

Keberadaan layanan penanganan pasien jantung secara terpadu menjadi suatu hal yang mutlak keberadaannya di Indonesia. Menurut dia, langkah antisipasi perlu dilakukan mengingat jumlah jumlah penderita penyakit jantung diprediksi akan terus meningkat.

"Terlebih di negara berkembang, termasuk Indonesia," katanya.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memprediksikan pada tahun 2030 mendatang penderita gangguan jantung bisa mencapai 23 juta jiwa di dunia. Enam juta di antaranya karena kardiovaskuler atau gangguan sistem metabolisme dalam tubuh. Dari jumlah tersebut diprediksikan juga bahwa 76 persen atau 17,5 juta kasus penyakit jantung akan terjadi di negara berkembang.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia dengan angka prevalensi mencapai 7,2 persen. Sebagian besar kasus kematian akibat penyakit jantung tersebut terjadi pada pasien perokok.

"Faktor yang mempengaruhi risiko terjadinya gangguan Kardiovaskuler lebih pada pola hidup atau perilaku seseorang. Mulai dari pola makannya, faktor risiko rokok maupun kurang olahraga," katanya

Petani & Industri Rokok Linting Gugat UU Kesehatan

INILAH.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang atas Pemohon, Suyanto, Iteng Achmad Surowi, Akhmad dan Galih Aji Prasongko yang juga pemilik industri rokok linting atas judicial review atau uji materi Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945, Senin (16/7/2012).

"Saudara dikasih kesempatan 14 hari selambat-lambatnya untuk memperbaiki permohonan. Kalau misalnya 14 hari Saudara tidak memperbaiki permohonan, maka berarti Saudara tetap dengan permohonan semula," terang Ketua Majelis Mahkamah, Akil Mochtar, didampingi dua anggota majelis, Achmad Sodiki dan Maria Farida Indrati.

Kuasa hukum pemohon, Pradnanda Berbudy, sebelumnya mengungkapkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah petani tembakau, Pemohon III adalah pemilik industri pelinting rokok dan Pemohon IV adalah perokok.

Dimana dengan pemberlakuan Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 116 UU Kesehatan, Pemohon beranggapan tidak ada jaminan akan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap tembakau dan produk tembakau atau rokok serta berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dengan menjadi petani tembakau, serta berwiraswasta di bidang industri rokok, dan melakukan kegiatan merokok tidak mempunyai kepastian hukum di Indonesia.

"Baju uji secara formal, bahwa pembentukan Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, melanggar asas kejelasan tujuan. Yang kedua, Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan untuk Pasal 116 Undang-Undang Kesehatan melanggar asas pembentukan, asas kejelasan rumusan," terangnya.

Pasal 113 ayat (1), ungkap Nanda, disebutkan bahwa pengamanan penggunaan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak menganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Sedangkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) disebutkan bahwa zat adiktif sebagaimana di ayat (1) meliputi tembakau yang mengandung tembakau pada cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaanya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

Rumusan pada ayat (1) dan ayat (2) itu dinilai menimbulkan pertanyaan, apakah tujuan dari penggunaan bahan yang menganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat atau penggunanya ditujukan untuk penggunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya?

"Bahan zat adiktif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), secara jelas dan nyata berbeda dengan apa yang dimaksud pada ayat (2). Dengan demikian, Pasal 113 ayat (1) dan (2) secara jelas dan nyata melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yaitu dalam pembentukan tidak memenuhi asas kejelasan tujuan," ucapnya.

Selain itu, Pemohon juga menganggap Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU Kesehatan melanggar asas pembentukan, asas kejelasan rumusan. Karena bila dicermati secara jelas penormaan yang terkandung dalam Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan, secara jelas dan nyata tidak memenuhi asas kejelasan rumusan.

Rumusan Pasal 113 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif bagi penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

Hal yang sama ada pada rumusan Pasal 113 ayat (2), apakah zat adiktif yang dimaksud meliputi tembakau, produk tembakau padat, cair, dan gas atau tembakau produk yang mengandung tembakau yang berbentuk padat, cair, dan gas? Rumusan yang menurutnya mengandung suatu tafsir dan pemahaman yang bias, artinya ketentuan ini tidak memenuhi kejelasan rumusan dari suatu pembentukan perundang-undangan.

Secara materiil, Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 116 UU Kesehatan menurut Pemohon tidak memberikan jaminan atas pemberian manfaat dari teknologi, serta tidak memberikan jaminan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpastian dan keadilan hukum yang merupakan hak asasi. Batu ujinya adalah Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945,

Ketua Mahkamah, Akil Mochtar, mengingatkan bahwa Pasal 113 yang diajukan Pemohon secara formal pernah di uji di MK. Bedanya, batu uji yang diajukan Pemohon kali ini berbeda dengan batu uji sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pengujian formal berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh UUD 1945 yang kemudian ditindaklanjuti oleh UU.

"Saudara gunakan Pasal 28C kemerdekaan berserikat. Kemudian Pasal 28D ayat (1) pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil. Pasal 28G perlindungan terhadap hak. Pasal 31 ayat (5) memajukan pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai agama. Itu hubungannya apa dengan pengujian formal?," tandasnya.

"Alasan-alasan permohonan Saudara belum menerangkan tentang pertentangan norma. Apa yang menjadi masalah konstitusional dari norma itu ? Saudara lebih banyak menguraikan tentang industri rokok, penelitian mengenai tembakau, produk tembakau dan belum terdapat argumentasi konstitusionalnya," tambah Akil

Australia Bantu Perempuan Indonesia AUS$ 60 Juta

JAKARTA - MICOM: Australia memberikan bantuan senilai AUS$60 juta untuk program pemberdayaan perempuan Indonesia untuk pengentasan kemiskinan selama empat tahun ke depan. Program tersebut akan membantu sekitar 3 juta perempuan Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan, perencanaan keluarga, dan perlindungan kekerasan rumah tangga.

Menteri Luar Negri Australia Bob Carr mengatakan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam memperjuangkan hak, pendidikan, dan lapangan kerja bagi perempuan. "Hampir separuh murid sekolah adalah perempuan dan ada lebih banyak perempuan dibanding laki-laki yang terdaftar di perguruan tinggi Indonesia tetapi masih banyak yang harus dilakukan terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia di mana tingkat melek huruf, pendapatan, dan kesehatan perempuan masih buruk," tuturnya, dalam konferensi pers pertemuan bilateral dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Armida Alisjahbana di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (16/7).

Carr melihat perempuan Indonesia 30 kali lebih berisiko meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan Australia. Selain itu, banyak perempuan yang belum bisa menyuarakan pendapat mereka dalam pengambilan keputusan.

"Inilah mengapa kami mengulurkan tangan kepada 3 juta perempuan Indonesia, membantu mereka dengan pekerjaan, program-program antikekerasan, dan pilihan kapan dan berapa anak yang mereka inginkan," katanya.

Menurut Carr, bantuan terhadap perempuan Indonesia termasuk dalam komitmen dukungan (hibah) pemerintah Australia kepada Indonesia periode tahun 2012-2013 yang totalnya mencapai AUS$ 578,4 juta yang disalurkan melalui pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Alokasi terbesar diberikan kepada sektor pendidikan 42%, kemudian infrastruktur 26%, kesehatan 17%, pemerintahan 7%, kemanusiaan dan bencana 3%, serta sektor lain 5%.

Sementara, Armida menyampaikan seluruh bantuan pemerintah Australia akan disalurkan untuk pembangunan sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Terkait pengentasan kemiskinan, bantuan akan berupa pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih dan aksesibilitas jalan untuk beberapa daerah Indonesia timur.

"Untuk 2012-2013, September nanti akan ada pembicaraan di working level. Deputi Pendanaan (Bappenas) dan Australia akan membahasnya secara detail," katanya.

Pada pertemuan kali ini, kedua pemerintah juga menyepakati kerja sama baru. Selain pemberdayaan perempuan, Indonesia dan Australia bekerja sama pelaksanaan riset dan studi untuk perumusan kebijakan publik dalam knowledge sector initiative program.

"Kita memiliki pemahaman yang sama bahwa kerja sama pembangunan di masa datang perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan pertukaran pengetahuan. Kerja sama pembangunan ini juga harus memberikan kontribusi pada peningkatan hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara dan mendukung kerja sama di sektor lainnya seperti yang diamanatkan joint communique kedua kepala pemerintahan di Darwin 3 Juli lalu," tutur Armida.

Izin Praktik Kesehatan Asing Sangat Ketat

Jakarta (gatra) - Masyarakat tak perlu khawatir dengan praktisi kesehatan herbal atau alternatif asing yang saat ini marak diberitakan. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan yang ketat agar mereka bisa menjalankan praktik di Indonesia. Namun, hal yang harus diwaspadai adalah maraknya iklan-iklan kesehatan yang sangat menjanjikan, seolah-olah mampu menandingi pengobatan konvensional.

"Sebelum praktisi kesehatan tersebut membuka praktik di Indonesia, harus mengantongi ijin dari Kemenkumham, Kemenakertrans, dan Kemkes. Hal tersebut harus diurus dari sponsor sang praktisi kesehatan. Jadi, sebelum praktisi kesehatan itu datang, berkas-berkasnya diurus oleh sponsor tersebut," kata Abidinsyah Siregar, Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer Kemkes, di Jakarta, Kamis (12/7).

Ia menjelaskan, proses tersebut diatur oleh Dinas Provinsi terkait, dimana praktisi tersebut akan melakukan praktik. Misalnya, ia akan membuka praktik di Surabaya, maka Kepala Dinas Jawa Timur harus membuat catatan penilaian atas permohonan izin tadi. Karena, kewenangan izin ada di Pemerintah Daerah, bukan di Pemerintah Pusat.

"Jadi sponsor tersebut yang akan mempersiapkan berkasnya, kemudian di cek oleh dinas tekait. Setelah lengkap dikirim oleh Jakarta," ujar Abidinsyah.

Setelah berkas sampai di Kemkes, ada penilaian terhadap dokumen administrasi, yaitu untuk mengecek apakah orang tersebut memang benar memiliki kompetensi dan sertifikat yang menyatakan dia bersekolah dalam bidang pengobatan tradisional.

"Jadi tidak masalah ia dari Cina, Arab, India, atau negara manapun. Selama ia memnuhi persyaratan, ia boleh membuka praktik di Indonesia," ujar Abidin.

Selain pengecekan dokumen, akan ada pengecekan teknis. Hal in untuk menunjukkan kemampuan maupun metode yang digunakan olah praktisi kesehatan tersebut. Pengecekan teknis ini akan dilakukan oleh dewan dan beberapa ahli untuk menilai.

Mengenai maraknya iklan yang disiarkan, dan seakan sangat berlebihan, Abidin menerangkan bahwa pemerintah telah memiliki suatu badan khusus untuk melakukan pengawasan iklan layanan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Permenkes 1787 tahun 2010 tentang iklan layanan kesehatan.

"Tim ini akan selalu mengecvaluasi, baik dari tim yang menayangkan, media yang menyiarkan, kemudian perusahaan yang mensponsori. Saat ini, satu demi satu kita bina, dan sudah semakin berkurang," ujar Abidin.

Selain itu, karena hal ini berkaitan dengan produk. Kemkes juga dibantu dengan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap produk herbal. BPOM akan menguji dari segi kualitas produk, hingga bagaimana iklan produk tersebut disiarkan ke masyarakat.

"Kalau memang kemampuannya benar, dan ia juga merupakan praktisi kesehatan, maka kita juga tidak akan berlama-lama. Selama berkasnya lengkap dan memenuhi syarat, kita bisa langsung uji kemampuannya, kita buat sidang, dan umumkan saat itu juga," kata Abidin.

Kementerian Kesehatan RI: Waspadai Penyakit Misterius dari Kamboja

Voaindonesia - Kementerian Kesehatan RI telah membuat surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan dan kepala kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia untuk melakukan antisipasi sehubungan dengan penyakit misterius yang telah menewaskan 61 anak di Kamboja.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Toga Aditama kepada VOA Rabu (11/7) menjelaskan pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Kamboja sehubungan dengan penyakit tersebut.

Menurut Tjandra, Penyakit misterius yang menyerang anak-anak di Kamboja itu ditandai dengan gejala demam tinggi, yang diikuti dengan gangguan pernafasan parah yang berlangsung cepat. Tjandra menambahkan Kementerian Kesehatan akan terus melakukan antisipasi terkait dengan penyakit tersebut.

"Pertama, agar semua pihak mengetahui penyakit ini. Yang kedua agar mewaspadai kalau ada sejumlah anak yang sakit terutama usia di bawah lima tahun dengan gejala atau keluhan yang serupa," kata Tjandra.

"Kalau ada kematian, dalam surat edaran itu diberikan juga nomor telfon dimana mereka harus melaporkan kalau ada kejadian-kejadian yang tidak biasa yang ditemui pada masyarakat di daerah masing-masing. Kita pantau dari waktu ke waktu bagaimana penyakit itu dan bagaimana perkembangannya," tambahnya.

Menurut data WHO, dari 62 anak berusia tiga bulan hingga 11 tahun yang dirawat karena penyakit misterius yang merebak sejak tiga bulan terakhir ini, hanya satu orang yang berhasil diselamatkan.

Tjandra Yoga menambahkan pihak WHO dan Kementerian Kesehatan Kamboja belum berhasil mendiagnosis penyakit misterius tersebut. Hal itu disebabkan keseluruhan data tentang penyakit itu belum terkumpul.

Berdasarkan informasi yang dari Kementerian Kesehatan Kamboja tidak semua sampel laboratorium ada karena sebagian korban meninggal sebelum sempat diperiksa. Dari kasus yang diperiksa, sebagian penderita positif terinveksi virus yang terkait dengan penyakit tangan, kaki dan mulut atau yang lebih dikenal sebagai Enterovirus EV-71.

"Sebagian besar kasus (di Kamboja) tidak bisa periksa di laboratorium karena katanya (pasien) keburu meninggal dunia. Tapi dari pasien yang berhasil diperiksa itu, sebagian besar (tekena) enterovirus 71 , walaupun ada juga (yang) penyebabnya (terkena) demam berdarah," jelas Tjandra. "Ada juga yang namanya streptococcus Suis. Jadi dia masih mempertimbangkan beberapa kemungkinan, walaupun memang cukup besar presentasenya yang (terinfeksi) enterovirus 71," imbuhnya.

Masyarakat Jakarta yang ditemui VOA merasa khawatir tentang adanya penyakit misterius yang terjadi di Kamboja. Mereka berharap pemerintah lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penyakit, tersebut agar masyarakat dapat mewaspadainya.

"Saya juga denger soal penyakit itu dan ngeri juga karena belum ketahuan penyakit apa. Harusnya pemerintah mengumpuli warga di tiap-tiap RT, dikasih tahu, ciri penyakit misterius seperti ini. Jadi warga juga tahu. (Umi) Seharusnya pemerintah antisipasi karena kita tahu penyakit apa yang sebenarnya," kata Ahmad, warga Jakarta.

Tahun lalu, penyakit dengan gejala yang sama telah menyebabkan 166 orang meninggal di Vietnam. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak.