Penggunaan Dana SJSN Cukup Bila Efisien

Pikiran-rakyat.com - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh berpendapat sebetulnya untuk rakyat perkotaan, terutama yang pelayanan perorangan dengan menggunakan dana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), cukup bila dilakukan secara efisien.

Artinya, negara cukup mengeluarkan dana untuk kesehatan masyarakat seperti air bersih, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, pemberantasan demam berdarah, dan sebagainya. "Karena itu negara memiliki kewajiban berat untuk memaksimalkan dana untuk daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil," katanya di Jakarta, Minggu (24/6/12).

Pada kedua areal tersebut, lanjutnya, tidak cukup hanya mengandalkan dana SJSN/BPJS untuk kesehatan perorangan sebab membutuhkan fasilitas penunjang, transportasi, dan tunjangan berupa insentif. Kesulitan bagi tenaga profesional yang ditugaskan ke daerah sulit. "Tunjangan kesulitan juga harus diberikan bagi yang bekerja di sektor kesehatan masyarakat (puskesmas)," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Program Lembaga Katalog Indonesia Jamsari meminta Komitmen Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi, untuk fokus pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat akan pelayanan kesehatan ketimbang membuat kebijakan yang justru menuai pro kontra di masyarakat.

Jamsari berpendapat Menkes semestinya memprioritaskan program pemerataan pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menkes seharusnya lebih menekankan penguatan layanan garda terdepan, artinya layanan kesehatan masyarakat dengan ujung tombak puskesmas dan klinik dokter keluarga sebagai ujung tombak layanan kesehatan perorangan. "Pembangunan rumah sakit penting tapi memaksimalkan layanan terdepan akan lebih penting lagi," katanya.

Menurut Jamsari, harus dibuat sistem baru yang bisa memaksimalkan klinik dokter keluarga sebagai ujung tombak pelayanan perorangan dan memaksimalkan fungsi puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Juga agar rumah sakit dimaksimalkan hanya menangani pasien rujukan yang dirujuk dari klinik dokter keluarga.

Ketika RS masih memerankan diri sebagai layanan primer maka berarti pemborosan biaya akan selalu terjadi. "Intinya fokus saja pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat akan pelayan kesehatan," tegasnya.

Komisi IX akan Panggil Menkes Terkait Vaksin Flu Burung

MICOM - Komisi IX berencana akan memanggil Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi untuk meminta pejelasan terkait pembahasan anggaran proyek pabrik vaksin flu burung yang saat ini tengah memasuki tahap penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat proyek senilai Rp1,3 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi tentang alasan proyek dengan pengajuan anggaran yang semula ditolak fraksi, tetapi pembangunannya tetap berjalan.

Menurut Ribka, pengadaan peralatan pabrik itu dimenangkan oleh PT Anugerah Nusantara yang ternyata milik mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebelum kampanye 2009.

"Waktu itu saya menolak dan tidak ada proyek flu burung. Saya ingat dulu ada tatib jika hal tersebut darurat kan mau kampanye dan bisa dibahas di luar komisi. Terus saya bilang kalau yang namanya darurat itu bencana, jadi saya tetap menolak," kata Ribka di DPR RI, Kamis (21/6).

Ribka pun berencana untuk membentuk panitia kerja Komisi IX terkait permasalahan ini.

"Secara pribadi saya berpendapat untuk bentuk panja flu burung setelah memanggil Menkes, dan dirjen utk menjelaskan soal mekanisme flu burung," cetus Ribka.

Hasil audit BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 693,2 miliar dari proyek pengadaan vaksin flu burung yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears) 2008-2010 senilai Rp 1,3 triliun. Selain itu, BPK menemukan adanya kerja sama tidak sehat antara Kementerian Kesehatan, perusahaan swasta AN, seorang politisi DPR berinisial MNZ, BUMN PT BF, serta sebuah universitas negeri di Jawa Timur.

Dari hasil temuan BPK tersebut, ditemukan tiga masalah yaitu pengadaan peralatan dan fasilitas gedung produksi vaksin di PT Bio Farma dan chicken breading. Selain itu, sebagian besar peralatan belum terpasang dan cenderung terbengkalai dan sebagian peralatan riset di universitas negeri di Jawa Timur itu tidak bisa mendukung kegiatan riset pengadaan vaksin flu burung.

Tidak Aksesi FCTC Akan Rugi

Tindakan Indonesia tidak mengaksesi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) akan merugikan upaya pengendalian dampak tembakau.

Selengkapnya