Jumlah pasien JKN bertambah, prospek saham Mitra Keluarga makin sehat

JAKARTA. Jumlah pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 196,04 juta jiwa atau lebih dari 75% dari total penduduk Indonesia. Angka ini jadi prospek pasar emiten rumah sakit (RS).

Salah satu emiten rumah sakit, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) terus membidik segmen pasar ini dengan menambah jumlah RS yang melayani pasien JKN.

Investor Relations MIKA, Aditya Wijaya menyebut tahun ini MIKA berencana menambah empat RS yang melayani JKN.

"Saat ini masih dalam proses negosiasi dengan beberapa RS, diharapkan jika prosesnya berjalan dengan lancar mungkin akan bisa segera selesai," kata Aditya Wijaya kepada Kontan.co.id, Kamis (19/7).

Selain mengkonversi rumah sakit yang sudah ada, MIKA juga mempercepat penetrasi ke pasar JKN dengan mengakuisisi RS Kasih pada 2017 lalu. Saat ini, kontribusi RS Kasih terhadap total pendapatan berada di kisaran 7% hingga 9%.

Meski kontribusinya terbilang kecil, pasien JKN masih punya potensi terus tumbuh. Mengingat fasilitas kesehatan jadi salah satu kebutuhan primer.

Sejak bergabung sebagai mitra BPJS Kesehatan, terbukti pendapatan MIKA tumbuh positif. Layanan BPJS di jaringan rumah sakit MIKA membuat jumlah pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, bertambah.

Saat ini, MIKA sudah memiliki delapan RS yang sudah melayani pasien JKN, termasuk RS hasil akuisisi. Jika, target penambahan RS tercapai, tahun ini MIKA akan memiliki 12 RS yang melayani JKN.

Analis Semesta Indovest, Aditya Perdana Putra menyebut MIKA berpotensi terus lakukan ekspansi. Sebab, angka debt to equity ratio (DER) yang rendah memungkinkan perusahaan menambah investasi. Catatan saja, MIKA masih mengantongi total kas senilai Rp 940 miliar pada kuartal I-2018.

Selain itu, MIKA juga tercatat masih memiliki sisa dana IPO sebesar Rp 438 miliar. "Sisa dana IPO untuk pembangunan RS baru, pembelian peralatan medis dan peremajaan dan ekspansi RS," ujar Aditya Wijaya.

Aditya Perdana menilai, ekspansi yang dilakukan MIKA dalam menambah kapasitas jumlah rumahsakit diprediksi memberikan dampak positif pada kinerja laporan keuangan kuartal II-2018 nanti. Hingga akhir tahun Aditya Perdana memprediksi pendapatan MIKA bisa mencapai Rp 3 triliun dengan laba bersih Rp 740 miliar.

"Meskipun kontribusi pasien JKN belum signifikan, jika ditambah pengoperaian rumahsakit baru tahun ini, pertumbuhan kinerja MIKA akan semakin tinggi," paparnya.

Aditya Perdana memproyeksikan harga saham MIKA berada di level 2.050 hingga kuartal III-2018 nanti. Dalam perdagangan hari ini (19/7), harga saham MIKA bertengger di level 1.960. Sepanjang tahun 2018, saham MIKA menguat 8,29%.

Dia menambahkan, bagi investor yang tertarik mengempit saham MIKA perlu memperhatikan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor kesehatan. "Seperti dari sisi ruang pemberian subsidinya, cakupan plafon dan perluasan kapasitas JKN serta teknis pembayarannya," ujar Aditya

sumber: https://investasi.kontan.co.id/news/jumlah-pasien-jkn-bertambah-prospek-saham-mitra-keluarga-makin-sehat

 

 

Kongo Akan Lakukan Vaksinasi Ebola Massal

Persiapan sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo untuk mengadakan kampanye vaksinasi Ebola massal. Perkiraan terbaru Organisasi Kesehatan Sedunia memperkirakan terdapat 51 kasus Ebola, termasuk 27 kematian.

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) mengatakan 33 orang, sebagian besar petugas kesehatan garis depan, divaksinasi untuk melawan Ebola pekan lalu (21/05) di Mbandaka, kota berpenduduk lebih dari satu juta orang. Dikatakan, beberapa orang berisiko tinggi dari komunitas itu juga divaksinasi pada hari pertama kampanye.

Lebih dari 7.500 dosis vaksin Ebola telah dikirim ke Republik Demokratik Kongo. Juru bicara WHO Tarik Jasarevic mengatakan kepada VOA dia memperkirakan kampanye itu akan meningkat dan pada akhirnya mencapai ribuan orang.

Jasarevic mengatakan banyak upaya yang harus dilakukan sebelum operasi yang kompleks ini bisa berhasil. Contohnya, dia mengatakan membawa vaksin dan menyimpannya di lemari pendingin di wilayah yang terkena dampaknya, merupakan tantangan besar.

“Kami harus melatih tim-tim supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana meminta persetujuan, bagaimana mendefinisikan kontak penyakit, dan lain-lain. Itu semua harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan kondisi yang sulit,” ujar Jasarevic.

Jasarevic mengatakan satu tim dari Dokter Tanpa Tapal Batas akan memulai vaksinasi di Bikoro, kota terpencil di Provinsi Equateur, dimana virus Ebola mematikan ditemukan dua minggu lalu.

Vaksin Ebola belum berlisensi, tapi sebuah uji coba besar tahun 2015 di Guinea menunjukkan vaksin itu bisa memberikan perlindungan tingkat tinggi dari penyakit tersebut.

Kini strategi yang dijuluki ‘ring vaccination’ sedang diterapkan. Strategi ini melacak semua kontak dari kasus positif sesegera mungkin. Lebih dari 600 kontak telah diidentifikasi. [vm/al]

https://www.voaindonesia.com/a/kongo-akan-lakukan-vaksinasi-ebola-massal/4410949.html

 

Pemerintah Berikan Penghargaan Kepada Pemda Terkait Program JKN-KIS

Jakarta, Gatra.com -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada 4 Provinsi, 120 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Pemberian apresiasi itu diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu sore ini (23/5/2018). Itu dilakukan setelah pagi harinya mereka menghadiri acara serupa di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Para kepala daerah itu dinilai telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (Cakupan Kesehatan Semesta) di wilayahnya masing-masing lebih awal sebelum tahun 2019.

Dalam acara pemberian piala tadi, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fachmi Idris ikut mendampinginya. Sebagian besar Gubernur, Bupati dan Walikota hadir dalam penganugerahan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota. Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN. Selain itu juga memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Kemudian juga memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS. "Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan walikota terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas serta menginstruksikan agar Gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS," katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Direktur Utama Fachmi Idris mengemukakan, kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ia berharap mereka menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

“Pemimpin Terbaik yang saat ini dipilih oleh rakyat, Bapak Gubernur serta Bapak/Ibu Bupati dan Walikota, pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing,” katanya dalam sambutannya.

Pihaknya juga berharap apa yang dilakukan para kepala daerah juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud, ujar Fachmi.

https://www.gatra.com/

 

Kemenkes: BBM oktan rendah berbahaya bagi kesehatan

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr Imran Agus Nurali mengingatkan bahwa BBM dengan oktan rendah seperti premium sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sehingga perlu didorong kebijakan penggunaan BBM berkualitas.

"Dapat mengganggu saluran pernafasan, apalagi di jalanan yang padat kendaraan. Yang punya risiko asma bisa lebih memicu asma, sampai jangka panjang adalah kanker paru-paru," kata Imran Agus Nurali dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Imran, emisi kendaraan bermotor memang menjadi salah satu sumber pencemar udara di samping sumber pencemar lain, seperti industri, perkantoran, dan perumahan.

Pencemaran udara dari kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas, lanjut dia, akan mengakibatkan gangguan kesehatan.

"Kualitas udara bisa menurun dan tentu saja berdampak negatif terhadap kesehatan manusia," lanjut Imran.

Imran menjelaskan, salah satu dampak negatif tersebut adalah kanker karena bisa terdapat reaksi hidrokarbon (HC) di udara dan membentuk ikatan baru yaitu plycyclic aromatic hidrocarbon (PAH).

PAH tersebut, lanjutnya, banyak dijumpai di daerah industri dan daerah dengan tingkat lalu lintas yang padat.

"Bila PAH ini masuk dalam paru-paru akan menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker," kata Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes.

Ia memaparkan, kanker akibat pencemaran udara erat kaitannya dengan radikal bebas, yang pada umumnya mengakibatkan ketidaknormalan dalam metabolisme tubuh.

Mengingat dampak buruk BBM oktan rendah itulah, Kemenkes mendukung upaya peningkatan kualitas udara melalui jaminan ketersediaan BBM berkualitas.

Antara lain, seperti tercermin melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O. Aturan tersebut, mengatur pemberlakuan standar emisi, yaitu sesuai teknologi Euro-4 di Indonesia.

"Mendukung BBM berkualitas. Karena ketersediaan BBM dengan kualitas baik yang disertai kualitas kendaraan laik jalan atau hasil uji emisi baik, akan mengurangi polusi udara," kata dia.

Imran mengutarakan harapannya agar kebijakan kementerian terkait untuk menggunakan BBM yang tidak akan berpotensi menghasilkan polutan yang melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Permen LHK tersebut.

https://www.antaranews.com/berita/712314/kemenkes-bbm-oktan-rendah-berbahaya-bagi-kesehatan

 

Indonesia Bebas TB, Mampukah Kita?

Oleh: Bd. Rizqie Putri Novembriani, S.Keb
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Pada bulan April lalu, seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Tahun ini, tema yang diangkat oleh WHO adalah “Health for All”, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat dan didukung melalui pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 merupakan salah satu bentuk penerapan UHC tersebut. Salah satu masalah kesehatan global dan nasional yang termasuk dalam fokus pelayanan JKN adalah tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TB atau TBC.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Orang dengan TB paru dapat menyebarkan kuman-kuman ini di udara melalui percikan dahak ketika mereka bersin, batuk, ataupun meludah. Proses penularan yang sangat mudah inilah yang membuat seseorang dapat terinfeksi TB hanya dengan menghirup sejumlah kecil kuman TB yang ada di udara. Umumnya, TB diderita oleh orang dewasa di usia produktif. Akan tetapi, pada dasarnya semua kelompok usia memiliki risiko yang sama untuk menderita TB. Risiko ini semakin besar pada mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, seperti anak-anak, penderita HIV, dan perokok.

Gejala dari TB yaitu berupa batuk berdahak selama dua minggu atau lebih, batuk disertai darah, nyeri dada, berkeringat pada malam hari, dan penurunan berat badan secara drastis. Pada awal infeksi, gejala yang dirasakan mungkin bersifat ringan, sehingga menyebabkan banyak orang terlambat memeriksakan diri dan mendapat pengobatan. Padahal, TB merupakan penyebab kematian tertinggi ke-9 di dunia, menduduki peringkat di atas HIV. Begitu pula di Indonesia, di mana TB menempati posisi sebagai salah satu dari tujuh penyakit yang mematikan.

Pada tahun 2016, World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa 87% temuan kasus TB baru terdapat di 30 negara dengan beban TB tinggi. Enam puluh empat persen di antaranya ditemukan di tujuh negara, yaitu India, Indonesia, Cina, Filipina, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan. Dengan jumlah penduduk sekitar 261 juta jiwa, WHO melaporkan adanya satu juta kasus TB baru di Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah perkiraan penderita TB baru, sedangkan di luar sana masih banyak sekali kasus TB lama yang belum berhasil disembuhkan, atau bahkan yang belum terjaring sama sekali. Memang, setiap tahunnya jumlah temuan kasus TB semakin menurun, akan tetapi penurunan ini berlangsung sangat lambat. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat perlu bergerak cepat agar target Indonesia Bebas TB tahun 2030 dapat terealisasi.

Belum selesai dengan angka kesakitan dan kematian TB yang masih tinggi, ada ancaman lain yang menghantui, yaitu TB Multidrug-Resistant (TB-MDR). TB-MDR adalah istilah yang digunakan untuk kuman TB yang kebal terhadap dua jenis obat lini pertama yang diketahui paling ampuh, isoniazid dan rifampisin. Sebenarnya, TB-MDR ini dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya tidak sesederhana pengobatan untuk TB biasa. Pilihan obat untuk TB-MDR masih terbatas dan perlu disertai dengan kemoterapi dengan obat-obatan yang mahal dan memakan waktu yang lama. Pada beberapa kasus, TB-MDR dapat berkembang menjadi lebih berat, yaitu ketika kuman TB tidak lagi merespon dengan obat-obatan lini ke-2. Jika pasien sudah berada dalam situasi ini, maka mereka tidak punya pilihan pengobatan lagi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2015, merilis daftar 30 negara dengan beban TB tinggi (high burden country) dan dibagi dalam tiga kategori, yaitu menurut jumlah kasus TB, TB-MDR, dan TB pada penderita HIV. Celakanya, Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TB tinggi yang termasuk dalam ketiga kategori tersebut. Di Indonesia, kekebalan kuman TB terhadap antibiotik umumnya terjadi sebagai akibat dari penanganan yang kurang tepat. Penanganan yang kurang tepat tersebut sering disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, berupa penghentian pengobatan sebelum waktu yang ditentukan ataupun tidak teratur dalam konsumsi obat.

Sejatinya, masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah perkembangan TB menjadi TB-MDR. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari TB, di antaranya dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga, dan tidak merokok. Di samping itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menemukan kasus TB baru, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dini. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab banyak kasus TB yang tidak segera terdeteksi karena pasien terlambat memeriksakan diri. Akibatnya, pengobatan menjadi tertunda dan tanpa disadari mereka telah menularkan penyakit tersebut pada orang-orang di sekitarnya.

Ada satu hal penting lain yang sering terlupakan, yaitu membantu mengawasi pasien TB dalam menjalani pengobatan. Apabila ada kerabat kita yang menderita TB, kita wajib meyakinkan mereka bahwa mereka bisa sembuh denganmeminum obat secara teratur dan tuntas. Sebab, konsumsi obat yang tidak teratur dan tidak tuntas menimbulkan peluang terjadinya mutasi genetik pada kuman TB dan membuat kuman tersebut menjadi kebal dengan obat-obatan yang ada. Lebih lanjutnya, kemungkinan pasien-pasien TB untuk sembuh akan semakin kecil. Dengan masih banyaknya pasien TB yang belum disembuhkan, maka penularan di dalam masyarakat akan terus terjadi.

Tentu kita tidak ingin terus-menerus berada di bawah bayang-bayang masalah TB. Pemerintah mutlak bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan warganya dengan menyediakan fasilitaspelayanan kesehatan terbaik. Akan tetapi, upaya pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat perlu lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan sadar akan pentingnya komitmen bersama untuk memutus rantai penularan TB. Mewujudkan Indonesia bebas dari TB tidaklah sulit, apabila pemerintah dan masyarakat mampu berjalan bersama dan melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

http://www.depokpos.com/arsip/2018/05/indonesia-bebas-tb-mampukah-kita/

 

Lansia di Indonesia Meningkat Dua Kali Lipat Tahun 2035

Kementerian Kesehatan memprediksi pada 2035 mendatang jumlah lansia di Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi 36 juta jiwa. Tingginya jumlah lansia ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat lansia rentan terserang berbagai penyakit.

Disampaikan Direktur Kesehatan Keluarga dari Kementerian Kesehatan, Dr. Eni Gustina, MPH., data menunjukkan satu dari empat lansia di Indonesia dalam kondisi sakit. Agar lonjakan jumlah lansia di 2035 mendatang tidak menjadi beban negara, ia berharap kerjasama lintas sektor demi mewujudkan lansia yang mandiri dan sehat.

"Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memiliki Posbindu lansia sebagai langkah preventif. Di sini lansia dilakukan screening, lalu dipilah dari kemandiriannya. Untuk lansia yang memiliki ketergantungan tinggi, kita beri pelayanan homecare atau pada puskesmas. Tapi ini tidak terlepas dengan peran lintas sektor seperti Kemensos dan BKKBN," ujar Eni pada temu media peringatan Hari Lansia di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Tak hanya itu, Kemenkes, kata Eni, juga meningkatkan pelayanan geriatri di puskesmas dan rumah sakit. Sekitar 37 persen atau sekitar 3645 puskesmas telah memiliki layanan geriatri yang khusus menangani lansia. Sementara untuk rumah sakit rujukan, tercatat 14 rumah sakit telah melayani perawatan untuk lansia.

"Dengan masuknya geriatri dalam SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit), dua bulan belakangan kami mendapatkan permintaan agar semua rumah sakit dilatih untuk memberi pelayanan geriatri. Sudah 110 RS yang sudah meminta pelatihan," tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM, selaku Ketua PB Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia, mengusulkan agar perawatan lansia yang sakit bisa dilakukan di rumah alias home care. Menurut dia, lansia lebih senang dirawat di rumah dan mendapat kasih sayang dari anggota keluarganya.

"Long term care bentuknya bisa home care, jadi orang tua bisa dilayani di rumah. Ini terbukti dapat mengurangi angka hospitalisasi. Lebih ramah lansia," tandas dia.

sumber: https://www.suara.com/health/2018/05/14/181734/lansia-di-indonesia-meningkat-dua-kali-lipat-tahun-2035

 

Masalah Klasik Kesehatan di Indonesia

Beberapa waktu lalu, The South-East Asia Regional Association of Medical Education (Searame) digelar di Yogyakarta. Seminar internasional dari badan pendidikan kedokteran Asia Tenggara ini membahas peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan untuk pelayanan kesehatan masa depan yang lebih baik.

Searame sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang ada di bawah World Federation for Medical Education (WFME) yang fokus kepada pengarusutamaan standar tertinggi pendidikan kedokteran. WFME memiliki enam anggota asosiasi yang sesuai enam wilayah WHO. Keenam asosiasi itu di antaranya AMEE untuk Eropa, AMEEMR untuk Mediterania timur, AMEWPR untuk Pasifik, AMSA untuk Afrika, PAFAMS untuk Amerika Utara dan Selatan, serta Searame untuk regional Asia Tenggara.

President WFME, David Gordon menjelaskan, WFME melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan kedokteran yang memang luas. Tujuannya, tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi semua.

"Dengan mempromosikan standar tertinggi dalam aspek manajemen, organisasi, dukungan dan mengirimkan pendidikan kedokteran, tapi tidak berkaitan dengan detail-detail apa yang diajarkan dalam pendidikan kedokteran atau metode dan pendekatan yang dilakukan," kata Gordon.

Setiap negara pasti memiliki persoalan yang berbeda terkait ranah kesehatan. Misalnya saja, Timor Leste. Dengan jumlah penduduk yang hanya satu jutaan orang, Timor Leste memiliki jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terbilang sangat banyak. Serupa, Korea Utara memiliki tenaga kesehatan dan dokter dengan jumlah yang terbilang tinggi. Hal ini menyebabkan rasio dokter dengan fakultas kesehatan yang ada terbilang tinggi yaitu 1:500.

Ada pula negara-negara seperti India, yang punya fakultas kedokteran di atas 400 tapi jadi salah satu pengekspor tenaga dokter. Sebanyak 30 persen tenaga dokter diekspor ke luar. Akibatnya, negara-negara di Asia Selatan seperti India, Bangladesh, Srilangka, kekurangan tenaga kesehatan.

Bagaimana Indonesia?

Proyeksi Kementerian Kesehatan untuk periode 2005-2025, Indonesia sudah memiliki jumlah tenaga kesehatan dan dokter yang cukup. Kondisi itu terjadi karena fakultas-fakultas kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia terbilang produktif mencetak tenaga kesehatan maupun dokter.

Tetapi, lagi-lagi, persoalan klasik di Indonesia adalah distribusi baik tenaga kesehatan dan dokternya. Tak dipungkiri kebanyakan dari mereka berada, bahkan menumpuk di kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal, masih banyak daerah pinggiran Jawa, apalagi luar Jawa yang jumlah tenaga kesehatan maupun dokternya sangat kurang. Data dari Kemenkes menyebutkan ada sekitar 1.700 puskesmas yang tidak ada dokternya. Hal ini menjadi sangat ironis ketika satu puskesmas di kota-kota besar bisa memiliki beberapa dokter.

Yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan profesi kesehatan. Setiap negara harus memiliki lembaga akreditasi yang terpisah dari pemerintah. Langkah memperkuat lembaga akreditasi nonpemerintah ini akan mendorong semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk pendidikan dokter dan tenaga kesehatan sesuai standard yang diinginkan.

Indonesia sendiri miliki lembaga akreditasi yang bernama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sejak 2014 lalu. Lembaga ini harus terus diperkuat untuk meningkatkan proses penilaian akreditasi di perguruan tinggi.

sumber: http://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/05/13/p8nayr318-masalah-klasik-kesehatan-di-indonesia

 

Aksesibilitas Layanan Kesehatan Masih Jadi Tantangan di Indonesia

[JAKARTA] Indonesia patut bersyukur dengan hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebuah sistem jaminan sosial kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika dibutuhkan. BPJS Kesehatan mencatat per 27 April 2018 sudah sebanyak 196,4 juta atau 75% lebih penduduk telah menjadi peserta, dan sebagian besar dari mereka sudah memanfaatkan program ini untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang terbatas masih menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.

Minimnya aksesibilitas ini disampaikan CEO Lippo Group James Riady pada acara CEO Power Breakfast "Indonesian Healthcare Market: Game Changers in a Developing Country" di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/5). Dikatakan James, saat Indonesia memasuki tahap pembangunan berikutnya perlu memastikan tidak terjebak dalam midle income track. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari angka-angka, tapi juga memperhatikan lapisan di bawahnya khususnya akses masyarakat di bidang kesehatan.

BPJS Kesehatan, lanjut James, telah berhasil menyelenggarakan program JKN-KIS dengan baik. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitasnya. "Saya turut senang melihat warga di tempat yang jauh bisa menikmati pelayanan kesehatan lebih baik, tapi tantangan kita sekarang bukan soal demand side, tapi adalah suplly side," kata James.

Karena itulah, lanjut James, Siloam Hospital Group bekerja sama pemerintah hadir di berbagai daerah untuk menjawab permasalahan minimnya akses tersebut. Saat ini tercatat sekitar 33 rumah sakit siloam beroperasi di Indonesia, dan tahun ini ditargetkan minimal 10 rumah sakit baru dibangun. Sebagian besar rumah sakit ini kata James dibangun di daerah remote area, seperti pegunungan Papua, Bau-Bau, dan Labuan Bajo, NTT. Nilai investasi untuk rumah sakit ini rata-rata Rp300 miliar sampai Rp400 miliar per rumah sakit. Di luar negeri, Lippo Group memiliki 4 rumah sakit di Myanmar, 12 fasilitas kesehatan di Jepang, dan 106 fasilitas kesehatan di Singapura. Lippo berencana membangun fasilitas kesehatan di Vietnam dan Kambodja.

"Kami bangun rumah sakit ke berbagai daerah tidak semata untuk bisnis, tapi kami ingin semoga seluruh masyarakat Indonesia memiliki peluang yang sama untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas," kata James.

Menurut James, untuk mengatasi masalah aksesibilitas dalam layanan kesehatan ini perlu kolaborasi berbagai pihak, yakni antara swasta dengan swasta dan swasta dengan pemerintah. Pemerintah sendiri, kata James, sudah cukup memberikan ruang melalui berbagai kebijakan untuk melibatkan kontribusi swasta. Pemerintah memberikan konsep kerja sama yang baik, sehingga saat ini euforia swasta untuk membangun rumah sakit makin banyak. [D-13]

sumber: http://sp.beritasatu.com/