Bacaan Baru - 30 September 2013

Dear pembaca. Minggu ini kami pilihkan artikel-artikel jurnal yang berfokus pada kebijakan dan manajemen sumber daya kesehatan di sektor kesehatan. Silahkan pilih.

     open-access-book Thailand special recruitment track of medical students: a series of annual cross-sectional surveys on the new graduates between 2010 and 2012

Putthasri W, Suphanchaimat R, Topothai T, Wisaijohn T, Thammatacharee N and Tangcharoensathien V Human Resources for Health 2013, 11:47 (24 September 2013)

open-access-book Removing financial barriers to access reproductive, maternal and newborn health services: the challenges and policy implications for human resources for health

McPake B, Witter S, Ensor T, Fustukian S, Newlands D, Martineau T and Chirwa Y Human Resources for Health 2013, 11:46 (22 September 2013)

open-access-book An evaluation of the global network of field epidemiology and laboratory training programmes: a resource for improving public health capacity and increasing the number of public health professionals worldwide

Subramanian RE, Herrera DG and Kelly P Human Resources for Health 2013, 11:45 (21 September 2013)

open-access-book Interventions for supporting nurse retention in rural and remote areas: an umbrella review

Mbemba G, Gagnon MP, Paré G and Côté J Human Resources for Health 2013, 11:44 (11 September 2013)

open-access-book District health managers' perceptions of supervision in Malawi and Tanzania

Bradley S, Kamwendo F, Masanja H, de Pinho H, Waxman R, Boostrom C and McAuliffe E Human Resources for Health 2013, 11:43 (5 September 2013)

open-access-book

An integrative review and evidence-based conceptual model of the essential components of pre-service education

Johnson P, Fogarty L, Fullerton J, Bluestone J and Drake M Human Resources for Health 2013, 11:42 (28 August 2013)

open-access-book

Forecasting the absolute and relative shortage of physicians in Japan using a system dynamics model approach

Ishikawa T, Ohba H, Yokooka Y, Nakamura K and Ogasawara K Human Resources for Health 2013, 11:41 (27 August 2013)

open-access-book

What interventions do rural doctors think will increase recruitment in rural areas: a survey of 2778 health workers in Beijing

Wang J, Su J, Zuo H, Jia M and Zeng Z Human Resources for Health 2013, 11:40 (21 August 2013)

open-access-book

Human resource development for a community-based health extension program: a case study from Ethiopia

Teklehaimanot HD and Teklehaimanot A Human Resources for Health 2013, 11:39 (20 August 2013)

open-access-book

Factors affecting job satisfaction and retention of medical laboratory professionals in seven countries of Sub-Saharan Africa

Marinucci F, Majigo M, Wattleworth M, Paterniti AD, Hossain MB and Redfield R Human Resources for Health 2013, 11:38 (17 August 2013)

 

Winter School: Social Determinants of Health in relation with Post MDGs Agenda

Winter school yang berlangsung pada bulan ini terselenggara atas kerjasama beberapa pihak, diantaranya: Charite Universitatsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health Berlin, Postgraduate Program of Public Health Faculty of Medicine, UGM dan DAAD. Tema yang diangkat yaitu Social Determinants of Health in relation with Post MDGs agenda. Acara ini akan berlangsung pada 17-27 September 2013 di Yogyakarta, Indonesia. Fasilitator yang akan mengajar dalam kursus ini berasal dari dosen senior Jerman dan Indonesia. Kursus ini akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Tujuan diadakannya kursus ini meliputi: pertama, menghasilkan lulusan dan alumni yang terkait dengan program studi kesehatan dengan ilmu yang selalu baru di lingkungan Asia Tenggara sebagai kualifikasi profesional yang spesifik.

Kedua, untuk menyediakan kesempatan belajar berkelanjutan untuk alumni Jerman yang terkait dengan program studi kesehatan. Ketiga, untuk menyediakan kesempatan konsorsium Asia Tenggara-Jerman dan untuk membangun jaringan profesional regional. Keempat, untuk memprakarsai dan mendukung jaringan antara mahasiswa dari Jerman dan alumni yang bekerja di Asia Tenggara.
Untuk informasi selengkapnya, silahkan 

Bacaan Baru - 16 September 2013

 

     open-access-book Forecasting the absolute and relative shortage of physicians in Japan using a system dynamics model approach

Tomoki Ishikawa, Hisateru Ohba, Yuki Yokooka, Kozo Nakamura, Katsuhiko Ogasawara Human Resources for Health 2013, 11:41 (27 August 2013)

open-access-book What interventions do rural doctors think will increase recruitment in rural areas: a survey of 2778 health workers in Beijing

Jinwen Wang, Jianglian Su, Huijuan Zuo, Mingyan Jia, Zhechun Zeng Human Resources for Health 2013, 11:40 (21 August 2013)

open-access-book Human resource development for a community-based health extension program: a case study from Ethiopia

Hailay D Teklehaimanot, Awash Teklehaimanot Human Resources for Health 2013, 11:39 (20 August 2013)

open-access-book Factors affecting job satisfaction and retention of medical laboratory professionals in seven countries of Sub-Saharan Africa

Francesco Marinucci, Mtebe Majigo, Matthew Wattleworth, Antonio Paterniti, Mian Hossain, Robert Redfield Human Resources for Health 2013, 11:38 (17 August 2013)

open-access-book Association between health worker motivation and healthcare quality efforts in Ghana

Robert Alhassan, Nicole Spieker, Paul van Ostenberg, Alice Ogink, Edward Nketiah-Amponsah, Tobias F Rinke de Wit Human Resources for Health 2013, 11:37 (14 August 2013)

 

Konferensi Pers Forum Nasional ke-IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dan Kongres Nasional IAKMI

pgt2spt13konferensi pers Forum Nasional ke-IV (JKKI) dan KONAS IAKMIDistribusi Konferensi pers kali ini diadakan oleh PKMK FK UGM, bertempat di ruang Senat FK UGM, Yogyakarta (2/9/2013). Konferensi pers diadakan untuk menyiarkan secara luas Forum Nasional ke-IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dan Kongres Nasional IAKMI. Kedua acara tersebut akan diselenggarakan di Kupang pada 4-7 September 2013. JKKI sendiri telah berjalan empat tahun ini, inisiasinya dari FK UGM. Tahun depan, JKKI yang kelima akan diadakan oleh Universitas Maranatha, Bandung. Untuk jadwal lengkap disertai abstraknya, silahkan 

Konferensi pers yang dihadiri sejumlah rekan wartawan dari Yogyakarta ini mengemukakan sejumlah hal penting. Salah satunya, UGM melalui Forum Nasional ke-IV dan Konas IAKMI ini akan memberikan memberikan temuan dalam penelitian untuk mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan. Saat ini, masih banyak kebijakan kesehatan khususnya yang dirasa kurang sesuai. Misalnya UU yang mengatur tentang rokok merupakan UU paling longgar di dunia. Tentu dapat dibayangkan jika banyak penyakit dan kematian yang disebabkan oleh hal yang sebenarnya kurang perlu yaitu rokok. Kemudian, kasus lain yang juga saat ini hangat dibicarakan yaitu, penanganan kesehatan atas kasus kecelakaan di jalan akibat mengebut. Perilaku ini sebaiknya bisa dihindari karena umumnya pelaku mengebut anak muda yang potensial. Akibat kecelakaan ia menjadi lumpuh dan masa depannya berubah.

Kelompok JKKI ini mencoba aktif memberikan masukan untuk pengambil kebijakan. Dalam Forum Nasional ke-IV nanti, mereka akan merumuskan proposal yang akan mengawal pelaksanaan BPJS per 1 Januari 2013. Terkait monitoring tersebut, silahkan 

 


Bacaan Baru, 26 Agustus 2013

Pada minggu ini, kami pilihkan berbagai artikel terkait dengan Maternal Healthcare. Silahkan klik pada ikon bacaan baru berikut ini:

     open-access-book Inequity in maternal health care service utilization in Gujarat: analyses of district-level health survey data

Deepak Saxena, Ruchi Vangani, Dileep V. Mavalankar, Sarah Thomsen

open-access-book Ethnic minority health in Vietnam: a review exposing horizontal inequity

Mats Målqvist, Dinh Thi Phuong Hoa, Nguyen Thanh Liem, Anna Thorson, Sarah Thomsen

open-access-book Health system capacity: maternal health policy implementation in the state of Gujarat, India

Linda Sanneving, Asli Kulane, Aditi Iyer, Bengt Ahgren

open-access-book The role of home-based records in the establishment of a continuum of care for mothers, newborns, and children in Indonesia

Keiko Osaki, Tomoko Hattori, Soewarta Kosen

Bacaan Baru - 20 Agustus 2013

Dalam minggu ini, kami pilihkan berbagai artikel terkait dengan pelayanan primer. Silahkan klik pada ikon bacaan baru berikut ini:

     open-access-book Viewpoints about collaboration between primary care and public health in Canada

Noori Akhtar-Danesh, Ruta Valaitis, Linda O¿Mara, Patricia Austin, Val Munroe BMC Health Services Research 2013, 13:311 (14 August 2013)

open-access-book Shared decision making for patients with type 2 diabetes: a randomized trial in primary care

Megan E Branda, Annie LeBlanc, Nilay D Shah, Kristina Tiedje, Kari Ruud, Holly van Houten, Laurie Pencille, Marge Kurland, Barbara Yawn, Victor M Montori BMC Health Services Research 2013, 13:301 (8 August 2013)

open-access-book Care pathways across the primary-hospital care continuum: using the multi-level framework in explaining care coordination

Sabine Van Houdt, Jan Heyrman, Kris Vanhaecht, Walter Sermeus, Jan De Lepeleire BMC Health Services Research 2013, 13:296 (6 August 2013)

open-access-book Planning for interprofessional change in primary health care: exploring the use of the Interprofessional Resource Centre

Patterson C, Arthur H, Peachey G, Vohra J, Price D, Pearson D, Mariani R Advances in Medical Education and Practice 2013, 4:117-125. 14 May 2013

Diskusi Panel: Identifikasi Tantangan & Solusi Strategi Implementasi terhadap Dinamika Kebijakan Pendidikan Kedokteran

diskusi-panel

Ditjen Dikti telah menyelenggarakan diskusi panel sebagai implikasi diterbitkannya UU Pendidikan Kedokteran (UU No 20/2013, silahkan  untuk melihat undang-undang tersebut). Tema yang diangkat yaitu Identifikasi Tantangan & Solusi Strategi: Implementasi Terhadap Dinamika Kebijakan Pendidikan Kedokteran. Acara ini berlangsung pada Selasa (20/8/2013) di Lantai III Gedung Ditjen Dikti, Senayan Jakarta.

Acara terbagi dalam dua bagian, yaitu dalam format diskusi panel dan Focus Group Discussion (FGD). Sesi diskusi panel dibuka oleh Dr. Ova Emilia SpOG sebagai wakil dari AIPKI. Pertemuan tersebut dihadiri Dekan-dekan FK dan dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi. Beberapa pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut hadir.

Topik pembicaraannya adalah sebagai berikut:

1.  Prof Budi Sampurna
    
(Dosen FK UI, mantan tim penyusun RUU Pendidikan Kedokteran)

prof.-budiDinamika Proses Penyusunan UU Pendidikan Kedokteran

Penyusunan UU Pendidikan Kedokteran mempunyai aspek politis yang dapat dilihat dari proses yang cukup panjang. Dalam makalahnya Prof. Budi memaparkan mengenai proses penyusunan dan isi UU Pendidikan Kedokteran. Proses memakan waktu yang cukup lama, cukup kompleks, dan cukup kontroversial.

Implikasi UU Pendidikan Kedokteran ini adalah: (1) Pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi, termasuk pendidikan spesialis dan subspesialis; (2) Harus menyediakan RS pendidikan sehingga perlu peningkatan mutu RS; (3) Kemenkes sebagai pengguna terbesar lulusan juga ikut dalam membina pendidikan kedokteran. Dalam UU Pendidikan Kedokteran, ada tambahan baru yaitu dokter layanan primer yang masuk pada minggu-minggu akhir proses penyusunan UU Pendidikan. Untuk memahami isi lengkap silahkan 


 

2. Dr. Illah Sailah
    (Direktur Belmawa, Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

dr-illahSinkronisasi UU Pendidikan Kedokteran dengan berbagai peraturan perundangan-undangan pendidikan tinggi.

Sebagai birokrat Kementerian Kesehatan, Dr. Illah memaparkan mengenai berbagai UU yang terkait dengan pendidikan kedokteran, mulai dari UU Praktek Kedokteran yang mengatur KKU, UU Kesehatan, UURS, UU BPJS yang menjadi domain Kementerian Kesehatan serta UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan Kedokteran (UU no 20 tahun 2013). Namun UU tersebut hanya bisa berjalan kalau keluar PPP, Perpres dan  Permendikbud yang harus disusun.

Sebagai gambaran, syarat dan ketentuan pembentukan fakultas kedokteran serta penambahan program studi disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Aturan ini harus sinkron dengan UU Pendidikan Tinggi. Disinilah tugas Kementerian untuk melakukan.  Banyak hal dalam UU Pendidikan Kedokteran yang perlu disinkronkan. Silahkan untuk membaca lebih lanjut isi detil dari sinkronisasi peraturan.


 

3. Prof. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P(K)
    Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Prof.-Menaldi-RasminPeran Standar kompetensi dan standar pendidikan profesi dokter (UU Praktek Kedokteran) dalam lingkup standar nasional pendidikan kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran).

Ketua KKI, Prof. Menaldi meninjau aspek standar pendidikan profesi dokter dan standar nasional pendidikan dokter. Pendidikan Kedokteran berada di tengah antara Sistem Pendidikan Nasional dan Sistem Kesehatan Nasional. Selanjutnya disebutkan berbagai jenis dokter. Namun intinya adalah bagaimana dokter kompeten dalam menjalankan profesinya. Yang penting adalah harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Apakah cukup Fakultas Kedokteran di Indonesia. Fakultas Kedokteran ada 73, dengan kemampuan meluluskan 8.100 dokter setiap tahun. Pemegang STR 101.910. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah 96.000. Dokter Spesialis pemegang STR adalah 24.328. Ini yang kurang. Perkembangan Fakultas Kedokteran dari tahun 2000 sampai 2010 adalah dari 52 sampai 72. Seharusnya hanya ada 60 saja. Oleh karena itu jangan sampai over-produksi.  Ketua KKI juga memaparkan mengenai KKNI dalam pendidikan kedokteran yang kontroversial.  Dalam akhir papernya Ketua KKI memaparkan mengenai tantangan dan berbagai aspek dalam UU Pendidikan Kedokteran yang perlu dicermati lebih lanjut. Silahkan untuk  mengikuti papernya.


 

4. Prof. Laksono Trisnantoro
    (Fakultas Kedokteran UGM, mantan Tenaga Pendamping Ahli DPR dalam penyusunan RUU Pendidikan
     Kedokteran)

Prof.-LaksonoMengapa perlu informasi satuan biaya pendidikan? Kajian politk-ekonomi dalam UU Pendidikan Kedokteran

Mengapa satuan biaya pendidikan penting? Adanya pasal-pasal mengenai satuan biaya dan sumber pendanaan fakultas kedokteran bukan masalah praktis saja namun mempunyai akar ideologis.

Dalam konteks adanya tuntutan untuk fakultas kedokteran agar mempunyai satuan biaya, Prof. Laksono memaparkan mengenai latar belakang politik-ekonomi dan ideologi dari kebutuhan informasi ini. UU Pendidikan Kedokteran merupakan inisiatif dari DPR yang anggotanya memang mempunyai pandangan ideologi ke arah sosialisme dalam pendidikan.  Pandangan ideologi ini menekankan mengenai perlunya peran pemerintah yang signifikan dalam pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan kedokteran.  Berbagai pengamatan saat ini memang menunjukkan minimnya peran pemerintah di bidang pendidikan kedokteran. Dampak yang dirasakan adalah mahalnya pendidikan kedokteran, mutu yang sulit dipertanggung-jawabkan, adanya perilaku tidak terpuji dalam penerimaan mahasiswa baru dan berbagai hal yang dapat menghambat perkembangan mutu pendidikan kedokteran. UU Pendidikan Kedokteran diharapkan dapat merubah situasi ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salahsatu bagian penting UU Pendidikan Kedokteran adalah penetapan prinsip  politik anggaran pendidikan kedokteran. Silahkan  untuk membaca lebih lanjut.


 

5.  Prof Ali Ghufron Mukti
    
Ketua AIPKI

Prof.-Ali-GufronKesiapan FK dalam implementasi UU Pendidikan Kedokteran

Bagaimana kesiapan Fakultas Kedokteran  dalam pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran? Topik ini dibahas Prof. Ghufron sebagai Ketua AIPKI. Ada beberapa hal yang penting yaitu: (1) pemenuhan kompetensi lulusan, (2) program pendidikan spesialis untuk layanan primer, dan (3) kelanjutan program profesi dokter/internship setingkat spesialis. Ada berbagai pertanyaan: Bagaimana kontrol mutu? Siapa yang melakukan? Jika tidak ada sangsi dari pemerintah, kegiatan mutu akan sulit dilakukan. Ini hal yang perlu ditekankan. 

IDI dan AIPKI diharapkan terus  bekerja bersama untuk uji kompetensi. Termasuk mengelola mereka yang  gagal dalam ujian. Selanjutnya Prof. Ghufron menyatakan bahwa dampak positif UU Pendidikan  sangat besar, termasuk pendanaan oleh pemerintah. Dalam konteks di dalam universitas, hubungan antara fakultas dengan rektor perlu diperbaiki agar pendidikan kedokteran tidak menjadi sumber keuangan untuk pendidikan lainnya.  Perlu kerjasama erat berbagai pihak. Silahkan untuk membaca paper Prof. Ali Ghufron Mukti sebagai Ketua AIPKI.