Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ke IX 2019

“Advokasi untuk Kebijakan Kesehatan”

Yogyakarta dan Banda Aceh, dapat diikuti melalui Webinar

 

  Pengantar

Di dalam proses penetapan kebijakan publik termasuk di sektor kesehatan, ada satu hal yang sangat penting adalah bagaimana mentransfer (memindahkan) hasil-hasil penelitian ke proses pengambilan kebijakan. Hal ini merupakan tantangan bagi para peneliti di sektor kesehatan agar penelitiannya dapat berdampak pada status kesehatan masyarakat. Ada lima pertanyaan utama yang diperlukan dalam proses transfer pengetahuan ini yaitu:

  1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
  2. Kepada pengambil keputusan mana pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
  3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambail keputusan?
  4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
  5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Di dalam konteks transfer ilmu pengetahuan ini, Forum Nasional JKKI ke IX pada tahun 2019 mengambil tema Advokasi Kebijakan yang merupakan hal yang belum banyak di bahas di dalam sektor kesehatan.

Berbeda dengan tahun lalu, format Forum Nasional ini menggunakan pendekatan pelatihan dan presentasi hasil. Oleh karena itu ada sebuah rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Namun seperti tahun lalu, kegiatan-kegiatan dapat diikuti melalui jarak-jauh (berbasis web).

  Tujuan

Rangkaian kegiatan akan membahas mengenai berbagai perkembangan dalam analisis kebijakan dan metode advokasi kebijakan. Secara detil tujuannya adalah:

  1. Memahami fungsi dan tugas analis kebijakan yang menjadi profesi kunci dalam advokasi kebijakan;
  2. Memahami metode Analisis Kebijakan dengan menggunakan Modul dari LAN.
  3. Memahami teknik menulis Policy Brief
  4. Memahami teknik Advokasi Kebijakan

Berbagai metode ini akan dibahas dalam konteks topik kebijakan di:

  • Jaminan Kesehatan
  • Kesehatan Ibu dan Anak
  • Pangan dan Gizi khususnya Stunting.

  Kegiatan

Program yang akan dikerjakan adalah sebagai berikut:

  • Program 1:
    Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan: Kasus kebijakan JKN, KIA dan Gizi
    1 Agustus – 7 September 2019
    Para peserta akan dilatih untuk menyusun Policy Brief yang akan dibahas pada Seminar di Banda Aceh
  • Program 2: 
    Pelatihan Policy Brief, Kamis, 19 September 2019 di Yogyakarta
  • Program 3:
    Seminar di Yogyakarta: Advokasi untuk Kebijakan JKN 8 Oktober 2019
  • Program 4:
    Seminar di Banda Aceh: Kebijakan KIA dan Kebijakan Gizi, 9 – 10 Oktober 2019
  • Program 5:
    Workshop tatap muka Metode Advokasi Kebijakan di Banda Aceh: 11 Oktober 2019

 

  Call For Policy Brief Abstract

Forum JKKI di tahun 2019 ini hanya berfokus pada Policy Brief yang akan dibahas di Seminar Banda Aceh. Fornas JKKI 2019 mengharapkan Call for Policy Brief Abstract yang berisikan penelitian yang terkait dengan:

  • Kesehatan Ibu dan Anak
  • Pangan dan Gizi, khususnya Stunting
  • Jaminan Kesehatan
  • Dan berbagai topic kesehatan lainnya

Call for Policy Brief Abstract ini merupakan hal baru yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan para peneliti untuk mempengaruhi kebijakan di level pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini sangat penting mengingat bahwa di masa mendatang diharapkan kebijakan kesehatan ditetapkan berdasarkan bukti yang tepat.

  Tanggal- tanggal Penting:

  • Batas akhir pengumpulan abstrak : 31 Agustus 2019
  • Pengumuman abstrak yang diterima : 9 September 2018

  Peserta

Peserta kegiatan ini adalah :

  1. Pengambil Kebijakan Kesehatan Indonesia : Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan lembaga pemerintah lainnya.
  2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
  3. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu
  4. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM Bidang Kesehatan,
  5. Akademisi dan Konsultan: Dosen dan Peneliti di Perguruan Tinggi, Peneliti, Konsultan dan sebagainya.

  Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta *)

  Jarak-jauh Onsite

Program 1:

Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan: Agustus – 7 September 2019

Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-

Program 2:

Pelatihan Policy Brief, Kamis, 19 September 2019 di Yogyakarta

Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-

Program 3:

Seminar di Yogyakarta: Advokasi untuk Kebijakan JKN 8 Oktober 201

Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-

Program 4:

Seminar di Banda Aceh: Kebijakan KIA dan Kebijakan Gizi, 9 – 10 Oktober 2019

Rp 1.000.000,-

(bisa berkelompok)

Sesuai dengan tarif dari Panitia di Banda Aceh

Program 5:

Workshop tatap muka Metode Advokasi Kebijakan di Banda Aceh: 11 Oktober 2019

Rp.   500.000 Rp.   500.000

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807174100003
Nama Pemilik : UGM FK PMPK Dana Penerimaan Hasil Produk/Jasa
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu)dengan diberi nama lengkap peserta

  • Fax ke 0274-549425
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Whatsapp Messenger ke No. 08111019077 / 082116161620

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://kebijakankesehatanindonesia.net/fkki2019/

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077