Reportase Konsep dan Strategi Advokasi Kebijakan

Pusat Kebijakan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) telah menyelenggarakan workshop “Memahami Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasisi Bukti” pada 8 Oktober 2019 di Yogyakarta. Workshop dilakukan untuk memperkuat pengetahuan peneliti, mahasiswa, dan dosen tentang strategi advokasi.

8okt 1

Dr. Gabriel Lele, dosen Fisipol UGM selaku pembicara dalam workshop ini (8/10/2019)

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD menuturkan, PKMK FK - KMK UGM telah melakukan monitoring JKN pada 2014 - 2017. Dilanjutkan evaluasi JKN melalui penelitian pada 2018 - 2019 tentang delapan sasaran peta jalan menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan realist evaluation. PKMK tidak melakukan penelitian sendiri, namun menggandeng 13 perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Hasil penelitian dikemas menjadi policy brief topik mutu, equity dan tata kelola.

PKMK FK-KMK UGM dan 13 perguruang tinggi akan melakukan advokasi berbasis bukti ke stakeholders sehingga, semua peneliti perlu mengikuti workshop. Faozi kurniawan telah mempresentasikan dua contoh policy brief saat workshop berlangsung, yaitu: 1) penguatan peran pemerintah daerah dalam mengatasi krisis likuiditas JKN dan 2) tujuan keadilan sosial dalam JKN belum tercapai. Policy brief berisi tentang solusi mengatasi defisit JKN.

Dr. Gabriel Lele, SIP., M.Si menyebutkan bahwa strategi advokasi beragam. Strategi mempengaruhi pengambil keputusan, apakah menerima atau menolak usulan policy brief. Walaupun policy brief yang telah disusun telah berbasis bukti, namun timbul juga kemungkinan hasil bukti ilmiah tidak digunakan oleh pengambil keputusan. Hal yang penting dalam advokasi yaitu identifikasi masalah, tentukan target dan mencari sekutu.

Penulis: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

 

© Copyright 2019 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Search