Sesi Paralel, 24 September 2014

HIV / AIDS

   Pokja Kebijakan HIV / AIDS

Launching Kajian Kebijakan AIDS di Indonesia

Launching hasil kajian kebijakan AIDS ini mengambil bagian klaster paralel diskusi oleh Pokja Kebijakan AIDS pada forum nasional jaringan peneliti kebijakan dan Kesehatan Indonesia ke-5 pada 24 September 2014. Hasil Kajian Kebijakan AIDS di Indonesia oleh PKMK FK UGM merupakan upaya untuk memetakan upaya penanggulangan AIDS selama 25 tahun terakhir. Penelitian ini mengambil 5 Kabupaten/kota sebagai fokus area yakni Sumatera Utara, Surabaya, Bali, Makasar dan Papua. Muhammad Suharni. MA mempresentasikan hasil kajian dengan pembahas oleh Prof. Dr. Irwanto (Atmajaya), Dr. Irwan Julianto (Wartawan Senior Kompas), dan dr. Nadia Tarmizi, M.Epid dari Subdit Kemenkes.

Kajian ini merespon penanggulangan HIV yang belum efektif sebagai bagian integral dalam sistem kesehatan di Indonesia. Metode analisis menggunakan analisis historis dengan pendekatan sensemaking. Kajian ini merupakan bagian dari penelitian utama Integrasi Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam kerangka sistem kesehatan" oleh PKMK FK UGM dengan dukungan dari Department of foreign Affair and Trade, Australia.

Temuan Pokok Kajian Kebijakan

Kontek kebijakan terdapat Kesenjangan produk kebijakan dengan Implementasi. Evolusi upaya penanggulangan HIV dan AIDS sejak ditemukan kasus AIDS pertama di Bali tahun 1987, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sejumlah 66 kebijakan nasional dan sekitar 55 kebijakan lokal seperti Perda/Pergub/Perbub. Secara umum ditemukan bahwa ada kesenjangan besar antara maraknya produk hukum dengan implementasi di lapangan. Titik lemah dari upaya penanggulangan HIV dan AIDS ini terletak pada penjabaran operasional di lapangan yang diikuti dengan alokasi sumberdaya baik dari tenaga yang kompeten, alokasi dana yang cukup dan pengembangan program di tingkat masyarakat basis.

Kesenjangan ini sebagai akibat dari kontestasi antar lintas sektor maupun program. Dominasi pusat dengan pendekatan vertikal masih menjadi pola dalam inter relasi antar sektor maupun internal. Sehingga belum terjadi integrasi secara struktural, ego sektor cenderung menjadi faktor penentu terjadinya fragmentasi dan tidak terintegrasinya kebijakan di semua tingkatan, nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Lahirnya kebijakan banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik ekonomi global terhadap Indonesia. Seperti pembentukan komisi HIV dan AIDS di depkes karena pengaruh PBB dan WHO meskipun kasus AIDS belum banyak. Kebijakan desentralisasi menjadi momentum pengembangan berbagai kebijakan di tingkat lokal (Permendagri no. 20 tahun 2007). PP 30 tahun 2007 tentang pembagian tugas dan peran pemerinta pusat, prov, kabupaten menyebabkan banyak kebijakan sehingga masalah HIV semakin rumit.

Konteks epidemiologi HIV dan AIDS Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan infeksi baru. Data IBBS tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi di kalangan Pria risti, Ibu rumah tangga, kelompok LSL dan anak-anak remaja semakin meningkat dibandingkan dengan WPS dan Penasun. Meningkatnya prevalensi penderita HIV dan AIDS ini menandakan ketidakberhasilan dari program upaya penangulangan AIDS.

Pada aspek intervensi layanan masing-masing sektor bermain sendiri dengan intevensi yang berbeda-beda dan belum semua aspek sistem kesehatan dicover. Monitoring masih bersifat parsial dan lebih memenuhi kepentingan proyek daripada kebutuhan pemanfaat. Fokus cenderung dominan pada upaya treatment dan mengabaikan pada pencegahan. Skema pembiayaan dalam SRAN persentasenya adalah promosi 50 %, PDP 28 %, mitigasi dampak 13 %. Partisipasi masyarakat dimanipulasi dalam kerangka legitimasi dan sangat tergantung donor. Partisipasi sebagai bagian dari upaya prasyarat bagi keberhasilan proyek secara efektif dan efisien.

Pembahasan dan masukan

Kemenkes mencatat perlu elaborasi lanjut kerangka pikir integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan terjadi. Bagaimana integrasi kebijakan AIDS dengan sistem kesehatan dan sistem-sistem yang lain seperti sistem keamanan, sistem pendidikan dan seterusnya. Desentralisasi bukan suatu masalah, justru sebaliknya. Hasil kesimpulan masih bersifat deskriptif, sistem kesehatan belum terlihat dalam literature review, masih butuh analisis mendalam.

Sistem kesehatan dalam kacamata kementrian kesehatan terdiri dari 7 pilar. Jika bicara sistem nasional, respon kesehatan terahdap HIV tidak independen, karena masih ada suprasistem. Keberadaan KPA diperlukan karena ada suprasistem yang membutuhkan intervensi. Kebijakan kesehatan dalam konteks disain di luar sistem kesehatan nasional. Mereka berinteraksi dengan sistem kesehatan, sistem penganggaran,dst. Review masih belum seimbang, terlalu fokus pada KPA, kementrian kesehatan dan dinas kesehatan kurang tereksplorasi.

Sementara KPA, memberikan catatan hasil penelitian sudah kelihatan, ini merupakan proses kerja yang tidak mudah karena merupakan hasil kerjasama 9 Universitas, di delapan provinsi. Keterbatasannya, review ini belum berhasil menangkap perkembangan di lapangan terjadi dari kinerja KPA nasional, daerah, dinas dan LSM. Perkembangan sudah banyak dan perbaikan sudah terjadi antara 2011- 2013. Integrasi kebijakan AIDS dalam sisetm kesehatan belum tercermin, sangat fokus pada kajian dokumen dan literatur yang sudah ada. Analisis mendalam belum kelihatan. Paparan banyak memberikan masukan ke KPA tetapi mengatasnamakan sistem kesehatan nasional, Kemkes, dan KPA Nasional.

Terkait desentralisasi sudah ada studi dari Ausaid bahwa desentralisasi merupakan konsekwensi pilihan, jika desentralisasi dipandang sebagai hambatan kurang pas. Perlu pembahasan lanjut terkait dengan peran daerah lebih detail, rincian peran empiris untuk peran tersebut yang kurang digali seperti pembiayaan yang akan banyak dari APBD. Pembacaan terhadap aktor terutama GF ini perlu lebih jelas, karena GF bekerja melalui KPA dan Kemenkes tidak secara langsung. Tampaknya memang pemerintah Indonesia tidak memprioritaskan isu HIV AIDS, Bahkan ketua Bappenas hanya menyebut MDGs goal 6, dimana sesungguhnya posisi HIV apakah menjadi isu kenegaraan? Atau dikesampingkan? Pendanaan APBD masih kurang, bagaimana komitmen pemerintah nasional dengan isu ini? Terkait integrasi sejak sejak 2008 belum tercermin dalam proses integras. Integrasi merupakan persoalan global. Proses continuum bukan fragmentasi.

Prof. Dr. Irwanto memberikan apresiasi secara keseluruhan sudah baik, meskipun perlu diperbaiki.Beberapa hal yang cocok dengan cara berpikirnya dalam melihat permasalahan seperti banyaknya kebijakan perlu didukung aparat yang kompeten dan lingkungan yang mendukung.

Ada kesenjangan antara kebijakan, kesiapan implementasi, dan lingkungan mendukung. Yang terjadi kita keteteran sejak awal dalam mencapai target MDGs. Hubungan pusat dan daerah bukan hanya sebagai pemerintahan vertical. Kontestasi, berbeda pandangan, tidak jarang didasarkan atas hal-hal yang bersifat empirik, data tidak digunakan untuk argumen, melainkan pandangan moral. Argumen daerah merdasarkan moral banyak di daerah. Pemahaman HIV dan AIDS terkait dengan moral, politik dan ekonomi.

Kontestasi ada banyak sekali, KPA dan Depkes luar biasa, kontestasi donor dan pemerintah. Kontestasi mashab, power dan politik ekonomi. Kebijakan donor ada agenda yang bukan nasional harus diterima. Hasilnya sebagian akan berpengaruh pada implementasi. Bagaimana policy maker di Jakarta berusaha memahami masalah yang ada di daerah. Sedangkan proses-proses dalam pengambilan keputusan untuk daerah berdasarkan Jakarta atau pusat. Keputusan seringkali diambil tanpa pemahaman situasi lokal. Jakarta sebagai omnipotens, kapitasi kekuatan global, kekuasaan dan uang. Yang pada akhirnya menyebabkan bias, seperti soal resiko, tetapi tidak dibahas secara tuntas.

Yang tidak nyambung, terjadi karena screen yang digunakan probability penyebab penyebaran, tetapi malah moralitas sehingga resiko menjadi kabur. Pada aspek ini terjadi karena besarnya permainan structural, dan kekuasaan dalam menentukan agenda nasional. Yang perlu di analisis adalah hubungan antara nasional dan daerah. Ketidaksinambungan sebuah policy dengan apparatus, kapasitas SDM dan lembaga menjadi lambat karena kontestasi moral. Untuk menjalankan program harm reduction, narkotika nilai-nilai masyarakat perlu diadvokasi supaya mendukung. Hambatan banyak sekali karena tidak ada dukungan lintas sektor dan antar sektor. Sektor pendidikan terhadap kondom tidak ramah.

Advokasi berpusat pada kesehatan. Stigma dan diskriminasi tidak dilakukan dengan baik. Masih kuat sekali budaya keeping out people. Akses masih tumpul karena kurangnya kerjasama dengan isu terkait, seperti kusta, disabilitas, dan gender. Aparatus sibuk dengan keeping out, daripada bekerjasama. Sibuk dgn menjaga sumberdaya untuk kepentingan terbanyak bagi diri nya sendiri. Perlu analisis tajam untuk pengaruh struktural terhadap pandangan tersebut.

Pembahas terakhir Pak Irwan memberikan masukan dengan menjelaskan fakta-fakta historis pandangan masyarakat terkait epidemi HIV dari kliping kompas. Sejak awal dari sisi komunikasi memang ada persoalan dalam memandang HIV dan AIDS. Ada kepanikan karena AIDS. Harm reduction menjadi penting. Dalam penggunaan WTS supply demad, demand reduction selalu dibentukan dengan harm reduction. Akan tetapi mengurangi supply tidak akan mengurangi permintaan. Ketiganya harus bersinergi. Persoalan moral sangat mendominasi pandangan masyarakat, membutuhkan edukasi yang serius agar pemahaman dan pengetahuan terkait HIV dan AIDs yang benar lebih dominan. Ilustrasi dengan kwadran halal, haram, aman, aman tidak haram yang pernah dikembangkan oleh seorang kyai ternyata masih belum diterima masyarakat.

Jiwa Masyarakat

   Pokja Kebijakan Jiwa Masyarakat

Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang diselenggarakan di Trans Luxury Hotel Bandung untuk sesi paralel 1 Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat diawali dengan presentasi free paper oleh Sekar Ayu Paramita tentang survey kapasitas SDM yankeswa di setting non-spesialis di Provinsi Jawa Barat. Hanya 1.600 Puskesmas di Indonesia yang dapat menangani gangguan mental. Hal ini berhubungan dengan tingkat kapabilitas tenaga kesehatannya. Untuk itu dilakukan suatu penelitian di 11 kabupaten di Jawa Barat. Metodologinya yakni deskriptif dengan menyebarkan 1.008 kuesioner ke dokter dan perawat di Puskesmas. Hasilnya diketahui bahwa 77% responden merasa sudah mendapatkan pengetahuan tentang penanganan gangguan jiwa, namun hanya 30% yang kompeten menangani gangguan jiwa. Selain itu, penatalaksanaan pengobatan gangguan jiwa sudah banyak, namun persediaan obat masih sangat kurang. Dokter spesialis jiwa pun di rumah sakit masih sangat kurang. Sementara dokter primer yang ada masih kurang pengetahuannya tentang penanganan gangguan jiwa dan sistem rujukan untuk penanganan gangguan jiwa pun masih buruk.

Presentasi kedua oleh Taufik Hidayat tentang manajemen kasus gangguan jiwa studi kasus di desa siaga sehat jiwa Sindangbarang, Bogor dan Desa Pangauban Bandung Barat. Beliau memaparkan bahwa permasalahan kesehatan tidak hanya berhubungan dengan fisik, namun masih banyak juga untuk permasalahan dalam kejiwaan. Selama ini sistem pelayanan di Indonesia masih berbasis hospital based dan begitu banyaknya pasien yang dirawat hingga melebihi kapasitas dari rumah sakit. Oleh karena itu pendekatan penelitian ini dipilih dengan menggunakan studi kasus, dimana melihat pasien selama masih di rumah sakit bersama keluarga dan dilakukan wawancara, diikuti hingga pasien kembali pulang. Lokasi penelitian dipilih di daerah yang telah memiliki empowerment. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen kasus diperlukan dalam pelayanan gangguan jiwa dengan melakukan kerjasama lintas sektor.

Gambaran pasien dengan depresi, anxietras dan somatisasi yang datang ke Puskesmas di Sumedang dipaparkan oleh Virama Indraswari dimana depresi dan somatisasi merupakan suatu diagnosa yang sangat sering terjadi. Bahkan terkadang seorang dokter harus berulang-ulang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui diagnosa dari pasien yang datang kepada dokter tersebut. Penelitian ini menggunakan responden terbanyak yaitu perempuan dimana perbandingan dengan laki-laki yaitu 3:1. Responden tersebut belum pernah menjalani perawatan untuk gangguan jiwa. Kesimpulan yang dapat diambil yakni somatisasi merupakan diagnosa terbanyak yang terjadi di Puskesmas kemudian diikuti dengan diagnosa depresi dan cemas.
Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Tini Sugiharti dengan kejadian gangguan jiwa dan permasalahan saat bekerja yang dialami tenaga kerja wanita, pembantu rumah tangga asal Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Indonesia memiliki jumlah TKW yang sangat tinggi dan mayoritas berpendidikan rendah. TKW tersebut dianggap oleh negara tempat mereka bekerja bukan sebagai tenaga professional, maka TKW memiliki akses yang sangat minim untuk informasi, pelayanan kesehatana, perlindungan diri, dll. Begitu banyaknya stresor yang didapat TKW tersebut pada saat bekerja di luar negri menyebabkan mereka sangat beresiko untuk terjadinya gangguan jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui angka prevalensi gangguan jiwa pada TKW dengan menggunakan alat Mini ICD 10 dan dilakukan wawancara dengan TKW yang baru pulang dari luar negeri. Hasil yang didapat yaitu diagnosa terbanyak yang dialami oleh para TKW yaitu depresi.

Persepsi, Pengetahuan dan sikap petugas kesehatan terkait pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas yang terletak di wilayah sumedang - Bintang Arroyantri P	Materi
Gambaran gangguan cemas, depresi dan somatisasi pada pasien yang berobat ke puskesmas di wilayah Kabupaten Sumedang	Materi
Manajemen Kasus Gangguan Jiwa di Desa Siaga sehat Jiwa, Studi Kasus di Desa Sindangbarang Kab. Bogor dan Desa Pangauban Kab. Bandung Barat - M. Taufik Hidayat	Materi