xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

14jan paramadina

 

  Latar belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Sebagai usaha monitoring keberhasilan JKN khususnya dalam tujuan mencapai cakupan universal dan menjamin bahwa warganegara Indonesia yang selama ini mengalami kesulitan menjangkau jaminan kesehatan yang layak, kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) menyelenggarakan diskusi publik berbasis penelitian.

Tema diskusi adalah "Mencegah memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan". Diskusi ini diharapkan dapat mengupas tingkat kemampuan program JKN menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Indonesia. Dalam 1 tahun penerapan JKN, siapa saja yang mengklaim tunjangan kesehatan, baik dari kalangan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun kalangan peserta non-PBI. Klaim tersebut untuk jenis layanan apa saja? Apa saja titik akuntabilitas BPJS Kesehatan di bidang keadilan sosial yang selama ini terlaksana berdasarkan regulasi yang ada?

Dari sisi PKMK FK-UGM, telah dilakukan pengumpulan data dan analisis dari kabupaten/kota di 12 propinsi pada bulan April 2014, yakni provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, sebagian kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Keduabelas provinsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian: (1) kelompok daerah yang sudah maju dan (2) kelompok yang belum maju. Pembagian ini terutama pada masalah ketersediaan RS, tenaga dokter dan dokter spesialis sebagai tulang punggung implementasi JKN.

Ditemukan telah terjadi perbedaan akses JKN yang ekstrim antara kedua jenis daerah tersebut. Selain itu, daerah-daerah yang tergolong belum maju juga rendah klaim. Artinya dari sisi serapan dana JKN, terjadi kesenjangan keadilan.

Dari sisi PGSD Univ Paramadina, telah dilakukan pengumpulan data dan analisis di tingkat kebijakan pemerintah pusat terkait respon masyarakat terhadap JKN dan model pengelolaan JKN (baik dari segi dana, kelembagaan maupun regulasinya). Peneliti dari PGSD juga menyajikan hasil studi kasus upaya pencegahan kematian ibu, identifikasi dimana titik kesenjangannya sehingga perempuan di daerah terpencil mengalami kesulitan menikmati fasilitas JKN.

Dalam konteks latar belakang ini dilakukan analisis skenario perbaikan kebijakan JKN agar tujuan mencapai cakupan universal dapat tercapai pada tahun 2019.

  Temuan

Hasil temuan menunjukkan bahwa jika pola ketersediaan fasilitas kesehatan, respon masyarakat dan kelembagaan BPJS Kesehatan berjalan seperti tahun 2014, maka skenario pencapaian cakupan semesta atas dasar prinsip keadilan sosial kemungkinan besar tidak akan tercapai. Kemungkinannya justru terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah dan kurang optimalnya akuntabilitas BPJS Kesehatan serta kementerian/lembaga terkait dalam hal penerapan JKN.

  Tujuan Pertemuan

Berdasarkan temuan pada monitoring ini, tujuan diskusi adalah membahas:

  1. Kebijakan perbaikan jangkauan JKN kepada seluruh warganegara Indonesia;
  2. Kebijakan yg mendukung atau menghambat cakupan semesta dalam JKN saat ini

Undangan: 100 orang (para praktisi & pemikir bidang jaminan sosial dan kesehatan, media massa)

 
  Waktu dan Tempat

Tempat : Ruang Multifungsi, Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina
               Gedung The Energy lantai 22, SCBD Lot 11 A, Jl. Jend Sudirman 52-53
               Jakarta, Rabu, 14 Januari 2015
waktu   : 11:30 – 17:00 Wib

 

  Susunan Acara

waktu

Acara

11:30 – 12:30

Makan Siang

12:30 – 12:40

Pembukaan (Sambutan Plt. Rektor Universitas Paramadina & Dirut BPJS Kesehatan)

12:40 – 14:45

Sesi I - Diskusi Kebijakan jangkauan JKN

Penyaji: Bapak Prof. Laksono Trisnantoro (PKMK FK-UGM)

Video   materi         

Pembahas:

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan.

Video   materi     

Ibu Asih Ekaputri, MD (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Video   materi     

Bapak Ridwan Monoarfa (Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

video 

Moderator: Bapak Djayadi Hanan, Ph.D (PGSD - Univ Paramadina)

14:45 – 15:15

Rehat kopi

15:15 – 17:00

Sesi II - Diskusi Pendukung & Penghambat Cakupan Semesta 

Ibu Dinna Wisnu, Ph.D (Paramadina Graduate School of Diplomacy)

Video   materi           
  • Pembahas:
    1. Bapak Dr. Daniel Yusmic FoEkh, SH (pakar hukum Universitas Atmajaya, Jakarta)
    2. Perwakilan dari BPJS Kesehatan.
    3. Bapak Timboel Siregar, SH (BPJS Watch)

Moderator: Bapak Prof. Laksono Trisnantoro (PKMK FK-UGM)

pena  Reportase Kegiatan