jkki2kki2

Policy Brief

 
 

POLICY BRIEF No.1 Januari 2018 - Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional
 

POLICY BRIEF No.2 Januari 2018 - Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja
 

POLICY BRIEF No.3 Januari 2018 - Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN
 

POLICY BRIEF No.4 Januari 2018 - Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura
 

POLICY BRIEF No.5 Januari 2018 - Mengoptimalkan Insentif berbasis Kinerja dalam rangka Menguatkan Fungsi Promotif – Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan
 

POLICY BRIEF No.6 Januari 2018 - Penguatan Fungsi Promotif-Preventif
 

POLICY BRIEF No.7 Januari 2018 - Sistem Kontrak Dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten ASMAT
 

POLICY BRIEF No.18 September 2014 - Masukan bagi penentu kebijakan Jaminan Kesehatna Nasional
 

Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia
 

Pembedaan Pengenaan Pajak dan Berbagai Tarif Fasilitas Umum bagi Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin
 

Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia
 

Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi
 

Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan Implementasi Sistem Pembiayan Kesehatan di Indonesia
 

Kebijakan Penganggaran pusat untuk mempercepat pencapaian MDG4 dan MDG5
 

Pemisahan UU Asuransi / Jaminan Kesehatan dari UU SJSN : Mundur selangkah untuk maju lebih cepat
 

Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia: Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi
 

Desentralisasi-KIA
 

Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihak pasien
 

Kebijakan Surveilans - Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah
 

Menuju Kebijakan Pajak yang lebih adil utk RS Nirlaba
 

Fasilitas Perpajakan yang layak diperjuangkan bagi yayasan / badan hukum nirlaba penyelenggara rumahsakit
 

Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA
 

Revisi PP 38/2007 : Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan
 

Makassar Policy Brief, Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidak adilan geografis?
 

Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon