|
POLICY BRIEF No.1 Januari 2018 - Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional
|
|
POLICY BRIEF No.2 Januari 2018 - Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja
|
|
POLICY BRIEF No.3 Januari 2018 - Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN
|
|
POLICY BRIEF No.4 Januari 2018 - Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura
|
|
POLICY BRIEF No.5 Januari 2018 - Mengoptimalkan Insentif berbasis Kinerja dalam rangka Menguatkan Fungsi Promotif – Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan
|
|
POLICY BRIEF No.6 Januari 2018 - Penguatan Fungsi Promotif-Preventif
|
|
POLICY BRIEF No.7 Januari 2018 - Sistem Kontrak Dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten ASMAT
|
|
POLICY BRIEF No.18 September 2014 - Masukan bagi penentu kebijakan Jaminan Kesehatna Nasional
|
|
Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia
|
|
Pembedaan Pengenaan Pajak dan Berbagai Tarif Fasilitas Umum bagi Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin
|
|
Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia
|
|
Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi
|
|
Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan Implementasi Sistem Pembiayan Kesehatan di Indonesia
|
|
Kebijakan Penganggaran pusat untuk mempercepat pencapaian MDG4 dan MDG5
|
|
Pemisahan UU Asuransi / Jaminan Kesehatan dari UU SJSN : Mundur selangkah untuk maju lebih cepat
|
|
Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia: Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi
|
|
Desentralisasi-KIA
|
|
Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihak pasien
|
|
Kebijakan Surveilans - Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah
|
|
Menuju Kebijakan Pajak yang lebih adil utk RS Nirlaba
|
|
Fasilitas Perpajakan yang layak diperjuangkan bagi yayasan / badan hukum nirlaba penyelenggara rumahsakit
|
|
Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA
|
|
Revisi PP 38/2007 : Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan
|
|
Makassar Policy Brief, Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidak adilan geografis?
|
|
Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon
|