Policy Brief

 

POLICY BRIEF No.18 September 2014 - Masukan bagi penentu kebijakan Jaminan Kesehatna Nasional

Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia

Pembedaan Pengenaan Pajak dan Berbagai Tarif Fasilitas Umum bagi Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin

Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia

Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi

Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan Implementasi Sistem Pembiayan Kesehatan di Indonesia

Kebijakan Penganggaran pusat untuk mempercepat pencapaian MDG4 dan MDG5

Pemisahan UU Asuransi / Jaminan Kesehatan dari UU SJSN : Mundur selangkah untuk maju lebih cepat

Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia: Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi

Desentralisasi-KIA

Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihak pasien

Kebijakan Surveilans - Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah

Menuju Kebijakan Pajak yang lebih adil utk RS Nirlaba

Fasilitas Perpajakan yang layak diperjuangkan bagi yayasan / badan hukum nirlaba penyelenggara rumahsakit

Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA

Revisi PP 38/2007 : Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan

Makassar Policy Brief, Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidak adilan geografis?

17

Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon