Policy Brief

 
 

POLICY BRIEF: Hasil Diskusi ke 3 Community of Practice “Sistem Kontrak Dalam Program Nusantara Sehat; Studi Kasus di Kabupaten Asmat” - Jumat, 19 januari 2018


 

POLICY BRIEF No.18 September 2014 - Masukan bagi penentu kebijakan Jaminan Kesehatna Nasional


 

Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia


 

Pembedaan Pengenaan Pajak dan Berbagai Tarif Fasilitas Umum bagi Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin


 

Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia


 

Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi


 

Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan Implementasi Sistem Pembiayan Kesehatan di Indonesia


 

Kebijakan Penganggaran pusat untuk mempercepat pencapaian MDG4 dan MDG5


 

Pemisahan UU Asuransi / Jaminan Kesehatan dari UU SJSN : Mundur selangkah untuk maju lebih cepat


 

Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia: Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi


 

Desentralisasi-KIA


 

Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihak pasien


 

Kebijakan Surveilans - Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah


 

Menuju Kebijakan Pajak yang lebih adil utk RS Nirlaba


 

Fasilitas Perpajakan yang layak diperjuangkan bagi yayasan / badan hukum nirlaba penyelenggara rumahsakit


 

Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA


 

Revisi PP 38/2007 : Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan


 

Makassar Policy Brief, Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidak adilan geografis?


 

Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon