Kerangka Acuan Kegiatan

PEMBUATAN KONTEN MULTIMEDIA

  Latar Belakang

Penggunaan internet secara luas menjadi salah satu media yang sangat baik dalam menyampaikan informasi. Terlebih di masa sekarang dimana penggunaan media sosial berkembang sangat pesat dan menjadikan segala jenis informasi berada dalam genggaman tangan. Namun, dengan semakin banyaknya pihak yang menyampaikan informasi dan pesan melalui media sosial, informasi menjadi tertumpuk dan hanya yang paling menarik saja yang akan dilihat dan lebih sedikit lagi jumlahnya yang akan dibaca oleh pengguna media sosial. Hal ini menuntut kita untuk dapat menyuguhkan informasi yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga menarik perhatian target audiens sehingga mendorong mereka untuk melihat kemudian membacanya.

Terlebih lagi, setiap orang memiliki gaya belajar dan cara mengolah informasi yang unik dan berbeda-beda antara satu dan lainnya. Tidak semua orang belajar dengan membaca, ada juga yang belajar dengan praktik, menonton, mendengarkan, ataupun kombinasi dari beberapa cara yang ada. Oleh karena itu, dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi diperlukan media yang tepat sehingga mampu menyampaikan pesan kepada target audiens.

Konten multimedia dapat dijadikan sebagai peluang untuk menarik perhatian target audiens dengan memanfaatkan gaya-gaya belajar tersebut serta menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Selain itu, otak manusia cenderung memproses informasi visual jauh lebih cepat daripada memproses informasi teks, sehingga konten multimedia merupakan salah satu cara yang jitu untuk menarik perhatian audiens. Multimedia merupakan bentuk komunikasi yang menggabungkan beberapa komponen yang berbeda seperti suara, tulisan, gambar, animasi, ataupun video dalam sebuah presentasi atau media informasi.

Bersamaan dengan itu, upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan juga harus terus dilakukan. Saat ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM didukung oleh World Health Organization (WHO) tengah menginisiasi serangkaian kegiatan penguatan dan pengembangan kebijakan kesehatan. Penggunaan konten multimedia dalam kegiatan ini dapat menjadi jembatan penghubung untuk menyampaikan pesan ataupun informasi kebijakan kesehatan baik kepada tenaga kesehatan, peneliti, akademisi, maupun masyarakat umum.

  Tujuan

1. Menyusun konsep konten multimedia dengan mengangkat isu kesehatan prioritas
2. Membuat konten multimedia sebagai media dalam menyampaikan informasi kebijakan kesehatan

  Target Tujuan Publikasi

1. Website kesehatan-ibuanak.net
2. Media sosial seperti instagram PKMK ataupun kolaborasi dengan akun-akun penggiat kesehatan
3. Masyarakat secara langsung melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu
4. Media potensial lainnya

  Target Audiens

1. Tenaga kesehatan
2. Peneliti, akademisi
3. Masyarakat umum

  Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sepanjang program berlangsung. Produk dari kegiatan ini dapat digunakan selama isi konten masih relevan dengan konteks/ situasi/ kondisi yang ada.

  Narahubung 

Kerangka Acuan Kegiatan

Kebijakan Manajemen Gizi Bencana:
Pengenalan dan Aplikasi

31 Mei - 9 Juli 2021

  PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara rawan bencana sebagai akibat dari pertemuan tiga lempeng utama bumi dan jalur gunung api dunia (ring of five). Sepanjang tahun 2021, berbagai bencana alam telah terjadi di Indonesia seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, maupun lembaga kemasyarakatan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam mitigasi bencana dan upaya penanggulangan bencana.

Salah satu tahap penting dalam rangkaian upaya penanggulangan bencana adalah manajemen makanan dan pemenuhan gizi bagi korban bencana dan relawan di lokasi terdampak bencana. Tujuan utama manajemen gizi dalam situasi bencana adalah mencegah memburuknya status gizi pengungsi dan relawan. Persediaan makanan dan gizi yang tidak cukup dapat menyebabkan malnutrisi yang berdampak pada penurunan status gizi dan kesehatan pada kelompok beresiko seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan kelompok populasi lainnya.

Beberapa permasalahan pangan dan gizi yang sering terjadi saat kondisi bencana antara lain pasokan makanan yang kurang, distribusi tidak merata, penumpukan bantuan makanan, hingga keamanan pangan dan kecukupan zat gizi yang belum terjamin. Hal ini dapat muncul karena berbagai faktor, antara lain faktor kerusakan alam yang menyebabkan sulitnya distribusi bantuan, infrastruktur kurang memadai, kurangnya SDM yang kompeten dalam manajemen gizi pasca bencana, serta kurang optimalnya koordinasi petugas lintas sektor. Oleh karena itu, penting untuk melakukan peningkatan kompetensi praktisi kesehatan, kesehatan masyarakat, ahli giiz, dan relawan bencana terutama dalam bidang manajemen gizi. Pelatihan koordinasi dan pengelolaan intervensi gizi dalam situasi bencana ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kemampuan SDM terutama manajemen gizi dalam situasi bencana.

  TUJUAN

Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan wawasan dan kompetensi praktisi kesehatan, ahli gizi, pemerintah daerah, dan relawan bencana dalam mitigasi bencana terutama kesiapsiagaan gizi pada situasi bencana di Indonesia.

LUARAN KEGIATAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami konsep dan prinsip penatalaksanaan gizi selama bencana. Peserta juga mampu mengembangkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan gizi.

  PESERTA

1. Mahasiswa bidang kedokteran, gizi, kesehatan masyarakat
2. Praktisi kesehatan dan kesehatan masyarakat
3. Ahli gizi
4. Pemerintah daerah
5. Relawan bencana

  PELAKSANAAN KEGIATAN

Tanggal:

• Sesi 1: 31 Mei – 4 Juni 2021
• Sesi 2: 5 – 9 Juli 2021

Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Total jumlah pertemuan: 10 pertemuan
Media: Zoom meeting

  AGENDA KEGIATAN

*)Materi dan video pelatihan tidak dipublikasikan untuk umum

NARAHUBUNG

Sekretariat Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia (PKGM), Gd Litbang FK-KMK Lt.3, Jalan Medika, Senolowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 547775, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Narahubung: +62 831-5473-7614 (Tami)

Kerangka Acuan Kegiatan

Lesson learned: Penggunaan data rutin KIA untuk pemulihan dampak pandemi COVID-19 dalam pelayanan KIA

Rabu dan Jumat, 9 dan 11 Juni 2021

  PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan tidak dapat terlepas dari penggunaan data dan informasi kesehatan. Data informasi kesehatan yang rutin dilaporkan oleh dinas kesehatan bermakna dan bernilai bagi pengetahuan dan pembangunan kesehatan. Data rutin memberikan gambaran mengenai status kesehatan masyarakat, status pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Data rutin pada umumnya menggambarkan catatan kesehatan individu (mis., SKDN), layanan yang diberikan (mis., cakupan K4), maupun sumber daya kesehatan (mis., RS Online).

Kebanyakan data rutin KIA dan KB dilaporkan dalam rentang bulan, triwulan, dan semester. Untuk pemantauan situasi Covid-19 rentang periodikal kecil membantu untuk melihat situasi dengan lebih jelas. Data rutin yang menjadi bagian program dan pelaporan seperti Komdat dimiliki atau dapat diakses oleh semua Dinas Kesehatan.

Potensi data rutin yaitu data bersifat longitudinal sehingga sangat berguna untuk analisis-analisis temporal (time-series, pre-post) dan masif, mencakup seluruh unit administratif dan/atau teknis di Indonesia. Hanya saja validitas data di lapangan masih menjadi perhatian, beberapa daerah memiliki kualitas data yang relatif baik tetapi masih cukup banyak daerah yang belum memiliki kualitas data yang kurang baik.

Data rutin jika dioptimalkan dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Analisis data ini meliputi informasi-informasi baik kuantitatif maupun kualitatif yang disintesiskan oleh Dinkes untuk menyimpulkan dampak COVID-19 pada beberapa indikator layanan KIA dan KB. Selanjutnya berdasarkan data inilah disusun rancangan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memulihkan layanan KIA dan KB dari dampak COVID-19.

Berawal dari kebutuhan yang telah disebutkan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mengadakan pertemuan secara daring dengan para mitra universitas yang berkontribusi dalam kegiatan ini. Pertemuan ini akan membahas terlebih dahulu tentang pengalaman para mitra dalam memanfaatkan data rutin dan melakukan diskusi untuk perbaikan/pengembangan pemanfaatan data rutin agar dapat dimanfaatkan lebih baik.

  TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pengalaman pemanfaatan data rutin dari para mitra universitas.
2. Mendapatkan masukan dari mitra universitas untuk pemanfaatan data rutin yang lebih optimal.
3. Melakukan diskusi untuk pemanfaatan data rutin sebagai landasan pengambilan kebijakan.

LUARAN KEGIATAN

1. Peserta dapat membagikan pengalaman mereka dalam melakukan pemanfaatan data rutin.
2. Peserta dapat memberikan masukan untuk pemanfaatan data rutin yang lebih optimal.
3. Peserta dapat melakukan diskusi secara aktif untuk membahas pemanfaatan data rutin sebagai landasan pengambilan kebijakan.

  MITRA UNIVERSITAS

1. Universitas Andalas
2. Universitas Sam Ratulangi
3. Universitas Indonesia
4. Universitas Udayana
5. Universitas Padjajaran
6. Universitas Tadulako
7. Universitas Diponegoro
8. Universitas Hassanudin
9. Universias Airlangga
10. Universitas Lambung Mangkurat
11. Universitas Jember
12. Universitas Sumatera Utara

  PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari, tanggal : Rabu dan Jumat, 9 dan 11 Juni 2021
Waktu          : 09.00 – 14.00 WIB

  AGENDA KEGIATAN

*)Materi dan video pelatihan tidak dipublikasikan untuk umum

Kerangka Acuan Kegiatan

Policy Dialogue Topik Gizi
“Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis (KEK)
pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung”

Rabu, 30 Juni 2021

  PENDAHULUAN

Gizi masyarakat dan stunting merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Profil kesehatan masyarakat dan tingkat kesiapan sistem kesehatan antar daerah di Indonesia dalam menangani masalah gizi sangat bervariasi. Saat ini, sebagian besar kebijakan kesehatan yang ada masih cenderung seragam sehingga belum dapat merespon kebutuhan kesehatan yang bervariasi antar wilayah. Hal ini juga dapat mempertajam perbedaan kualitas layanan dan status kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan kesehatan yang spesifik sesuai dengan konteks lokal dan berbasis data.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM di dukung oleh World Health Organization (WHO) Indonesia telah menginisiasi serangkaian program penguatan dan pengembangan kebijakan kesehatan terkait masalah gizi. Program ini dilaksanakan dengan menggandeng beberapa mitra universitas. PKMK berperan mempersiapkan, mendampingi, dan memfasilitasi mitra dari universitas dalam melakukan advokasi kebijakan gizi yang sesuai dengan konteks lokal di wilayah masing - masing.

Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain pelatihan penulisan policy brief, penulisan policy brief terkait “Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung”, pemetaan stakeholder, dan stakeholder engagement dengan wawancara mendalam. Menindaklanjuti rangkaian kegiatan tersebut, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah advokasi kebijakan melalui policy dialogue di level kabupaten/kota serta provinsi.

  TUJUAN

1. Melibatkan stakeholder/ pemangku kepentingan dalam perbaikan kebijakan kesehatan masalah KEK pada ibu hamil di Kota Bandar Lampung.
2. Mendapatkan masukan atau respon tambahan yang berkaitan dengan topik KEK pada ibu hamil di Kota Bandar Lampung yang ditulis dalam policy brief.
3. Mendapatkan kesepakatan dari masing-masing pemangku kepentingan terkait masalah KEK pada ibu hamil di Kota Bandar Lampung.

  PESERTA

Penulis policy brief: dr. Dian Isti Angraini, MPH
(Dosen/ Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung)

Partisipan undangan:

1. Dinas kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandar Lampung
3. Puskesmas Panjang Kota Bandar Lampung
4. Puskesmas Kedaton Kota Bandar Lampung
5. Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung
6. Puskesmas Satelit Kota Bandar Lampung
7. Puskesmas Gedong Air Kota Bandar Lampung
8. Klinik Pratama dan Bersalin Wede Arrachman Bandar Lampung

  PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari, tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu          : 13.00 – 15.00 WIB

  AGENDA KEGIATAN

*)Materi dan video pelatihan tidak dipublikasikan untuk umum

Kerangka Acuan Kegiatan

Policy Dialogue Topik Gizi
“Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Jawa Tengah
untuk Meningkatkan Kepemilikan Jamban Sehat Permanen”

Senin, 14 Juni 2021

  PENDAHULUAN

Gizi masyarakat dan stunting merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Profil kesehatan masyarakat dan tingkat kesiapan sistem kesehatan antar daerah di Indonesia dalam menangani masalah gizi sangat bervariasi. Saat ini, sebagian besar kebijakan kesehatan yang ada masih cenderung seragam sehingga belum dapat merespon kebutuhan kesehatan yang bervariasi antar wilayah. Hal ini juga dapat mempertajam perbedaan kualitas layanan dan status kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan kesehatan yang spesifik sesuai dengan konteks lokal dan berbasis data.

Berawal dari kebutuhan tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM di dukung oleh World Health Organization (WHO) Indonesia telah menginisiasi serangkaian program penguatan dan pengembangan kebijakan kesehatan terkait masalah gizi. Program ini dilaksanakan dengan menggandeng beberapa mitra universitas. PKMK berperan mempersiapkan, mendampingi, dan memfasilitasi mitra dari universitas dalam melakukan advokasi kebijakan gizi yang sesuai dengan konteks lokal di wilayah masing-masing.

Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain pelatihan penulisan policy brief, penulisan policy brief terkait gizi, pemetaan stakeholder, dan stakeholder engagement dengan wawancara mendalam. Menindaklanjuti rangkaian kegiatan tersebut, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah advokasi kebijakan melalui policy dialogue di level kabupaten/kota serta provinsi.

  TUJUAN

1. Melibatkan stakeholder/ pemangku kepentingan dalam perbaikan kebijakan kesehatan masalah gizi.
2. Mendapatkan masukan atau respon tambahan yang berkaitan dengan topik gizi yang ditulis dalam policy brief.
3. Mendapatkan kesepakatan dari masing-masing pemangku kepentingan terkait masalah gizi.

  PESERTA

Penulis policy brief: Silva Liem, SE, MSc. (Program Doktoral Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)

Partisipan undangan:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
4. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
5. Pokja Air Minun dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
6. Ketua Perhimpunan BPR milik Pemda di seluruh indonesia (PERBAMIDA)
7. Ketua Forum Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah
8. Ketua Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ummat Sejahtera, Rembang
9. Direktur Utama BPR BKK Purwodadi
10. Water.org Indonesia
11. UNICEF -WASH Program
12. Chief of Party USAID IUWASH+

  PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari, tanggal : Senin, 14 Juni 2021
Waktu          : 13.00 – 15.00 WIB

  AGENDA KEGIATAN

*)Materi dan video pelatihan tidak dipublikasikan untuk umum

Kerangka Acuan Kegiatan

Dialog Kebijakan Topik Kanker
“Regulasi Pengendalian Bahan Karsinogen
di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja”

Senin, 7 Juni 2021

  PENDAHULUAN

Penyakit kanker merupakan salah satu masalah kesehatan prioritas di Indonesia. Data IHME tahun 2019 menunjukkan bahwa kanker merupakan penyebab kematian tertinggi nomor dua di Indonesia. Kasus kanker di tempat kerja juga perlu mendapat perhatian serius. Indonesia menempati urutan tertinggi kedua setelah Thailand terkait paparan karsinogen di tempat kerja.

Upaya di berbagai lini kesehatan telah dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan kanker, mulai dari tingkat layanan primer, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Berbagai aktor kesehatan seperti klinisi, akademisi hingga analis kebijakan juga turut mengambil peran dalam upaya ini. Namun, penguatan kebijakan kesehatan yang spesifik tentang pengendalian bahan karsinogen di tempat kerja masih perlu ditingkatkan.

Berawal dari kebutuhan di atas, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM didukung oleh World Health Organization (WHO) telah menginisiasi serangkaian program penguatan dan pengembangan kebijakan kesehatan terkait masalah kanker dengan menggandeng beberapa mitra universitas. Program ini memiliki banyak tahapan mulai dari penelitian untuk menghasilkan evidence, penulisan policy brief, hingga advokasi kebijakan. Proses ini juga merupakan tahapan awal bagi peneliti atau akademisi dalam mendukung upaya perbaikan kebijakan kesehatan. PKMK berperan menyiapkan, mendampingi, dan memfasilitasi mitra dari universitas dalam melakukan advokasi kebijakan sesuai dengan isu kesehatan yang diangkat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses pengembangan kebijakan kanker, perlu adanya sebuah kegiatan yang menjembatani dilakukannya dialog untuk membahas tentang kebijakan pengendalian bahan karsinogen di tempat kerja. Oleh karena itu, PKMK FK - KMK UGM akan menyelenggarakan dialog kebijakan dengan tema “Regulasi Pengendalian Bahan Karsinogenik di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja”. Kegiatan ini diharapkan dapat menginisiasi dialog antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan dan perbaikan kebijakan kanker, khususnya kanker pada pekerja di Indonesia.

  TUJUAN

1. Melibatkan stakeholder/ pemangku kepentingan dalam perbaikan kebijakan kesehatan masalah kanker di tempat kerja.
2. Mendapatkan masukan atau respon tambahan yang berkaitan dengan topik kanker di tempat kerja yang ditulis dalam policy brief.
3. Mendapatkan kesepakatan dari masing-masing pemangku kepentingan terkait penyakit kanker di tempat kerja.

  PESERTA

Penulis policy brief : dr. Sani Rachman Soleman, M.Sc (Dosen Universitas Islam Indonesia)

Partisipan undangan:

1. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan RI
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian RI

  PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Webinar Pengelolaan Pelayanan KIA yang Aman di Masa Pandemi COVID-19 akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Juni 2021
Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

  AGENDA KEGIATAN

*) Materi dan video pelatihan tidak dipublikasikan untuk umum

FORUM KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pendanaan Kesehatan Mendatang: Apakah Prinsip Keadilan Sosial Semakin Diperlukan?

9 - 23 Juni 2021

  LATAR BELAKANG

Selama satu tahun, Indonesia telah mengalami pandemik Covid-19 dengan jumlah kasus sebanyak 1.748.230 juta jiwa pada 18 Mei 2021. Kondisi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang telah dipengaruhi oleh pandemik Covid-19, di mana pelayanan kesehatan essential menjadi terdistrupsi. Selain kesehatan, perekonomian negara juga mengalami tantangan di tengah pandemik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 kontraksi sebesar -2,07% dan turun drastis bila dibanding pada 2019 yang mencapai 5,02%. Hal tersebut terjadi karena hampir seluruh lapangan usaha saat pandemi 2020 mengalami kontraksi kecuali bidang informasi dan komunikasi beserta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kondisi pertumbuhan ekonomi berdampak besar pada tahun selanjutnya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada tahun 2021, pemerintah menarget pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,0% persen dengan tambahan investasi sebesar Rp919,52—1.014,32 triliun. Selain itu, menstabilkan pertumbuhan tersebut juga butuh pemerintah lakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak dan merangsang daya beli masyarakat.

Ketika perekonomian negara mengalami tantangan, maka APBN juga memiliki tambahan tekanan. Sebagaimana pada tahun 2020, APBN mengalami defisit sebanyak 5,60% atau Rp883,7 miliar yang sejalan dengan meningkatnya belanja negara sebesar Rp2,306 triliun, serta pembiayaan anggaran mengalami peningkatan sebanyak Rp1,104 triliun (lihat gambar 1). Pembiayaan yang besar dalam APBN dikarenakan besarnya pembiayaan utang yang mencapai Rp1,065 triliun. Pemerintah melakukan pembiayaan utang untuk sebagai alat mengakselerasi penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Gambar 1. Realisasi APBN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020.

Kondisi tersebut tentu akan berdampak pula pada APBN 2021 atau tahun mendatang, sehingga terdapat beberapa strategi yang telah disiapkan melalui Kementerian Keuangan dan arahan Presiden untuk membuat anggaran negara tetap stabil. Salah satu yang dibutuhkan pada 2021 adalah akselerasi dan peran dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ditengah pandemi Covid-19, APBN 2021 masih difokuskan untuk mendukung kelanjutan penanganan melalui program pencegahan, penyebaran, melalui penerapan disiplin kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, dan treatment) dan untuk program vaksin COVID-19 serta vaksinasi dengan total anggaran kesehatan yang mencapai Rp 169,7 triliun.

Melihat beban APBN yang semakin tinggi dalam kondisi Covid-19 ini membuat refleksi pada pembiayaan kesehatan dalam kerangka JKN. Apakah pembiayaan yang dilaksanakan dan coping mechanism untuk memenuhi pembiayaan kesehatan tersebut telah memenuhi nilai keadilan sosial?. Selain itu juga timbul pertanyaan lain seperti, bagaimanakah strategi lain yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan tanpa mengurangi nilai keadilan sosial?.

  TUJUAN

1. Mengkaji proyeksi-proyeksi sumber pendanaan kesehatan tahun 2022 – 2030
2. Mempelajari penggunaan dana APBN dan BPJS dalam perspektif keadilan sosial: (PBI APBN, Defisit, pengeluaran BPJS di Jantung, Kanker, SC)
3. Memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar pedoman kebijakan kesehatan
4. Menyediakan opsi kebijakan pendanaan kesehatan di masa mendatang.
   
   

MANFAAT

Individu dan perorangan yang dapat memanfaatkan hasil kegiatan ini:

1. Peneliti-peneliti perguruan Tinggi
2. Kementerian Kesehatan
3. DJSN
4. BPJS
5. Masyarakat
6. Media
   
   

HASIL YANG DIHARAPKAN

Dari kegiatan ini diharapkan dapat menemukan potensi sumber pembiayaan kesehatan baru dari APBN dalam mencapai keadilan sosial.

  JADWAL KEGIATAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN ZOOM MEETING

“Diseminasi Aplikasi Eksplorasi Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2018
dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK)”

Jumat, 4 Juni 2021  |  13.00 – 14.30 WIB

  LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan tidak dapat terlepas dari penggunaan data dan informasi kesehatan. Data kesehatan merupakan angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda - tanda, yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan informasi kesehatan merupakan data kesehatan yang sudah diolah dan diproses menjadi bentuk yang bermakna dan bernilai bagi pengetahuan dan pembangunan kesehatan. Salah satu sumber data dan informasi kesehatan dapat diperoleh melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang disediakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK - KMK UGM).

DaSK dapat diakses melalui www.kebijakankesehatanindonesia.net. DaSK berisikan: (1) data yang terkait dengan indikator - indikator pembangunan kesehatan, beban penyakit, dan berbagai data lain termasuk penggunaan fasilitas kesehatan di sistem kesehatan Indonesia; dan (2) berbagai penelitian kebijakan, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk berbagai masalah dan tantangan prioritas di sistem kesehatan.

Salah satu data yang tersedia di dalam DaSK adalah Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018. Data ini merupakan data yang mendapatkan perhatian cukup tinggi dari berbagai pihak maupun pemangku kepentingan sebagai salah satu acuan referensi dalam membuat dan/atau melaksanakan kebijakan maupun manajemen kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini telah tersedia visualisasi dari data tersebut dalam dua tema, yaitu portabilitas rujukan dan utilisasi layanan BPJS Kesehatan yang dapat dilihat dari level nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Berawal dari adanya aplikasi tersebut, PKMK FK - KMK UGM akan mengadakan pertemuan secara daring untuk umum dalam rangka mengenalkan aplikasi eksplorasi data sampel BPJS Kesehatan 2015 - 2018, serta menyampaikan cara penggunaan aplikasi ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan kepentingannya masing - masing.

  TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengenalkan aplikasi eksplorasi data BPJS Kesehatan 2015 - 2018 untuk umum.
2. Menjelaskan cara mengakses dan menggunakan aplikasi eksplorasi data BPJS Kesehatan 2015 -2018.
3. Menjelaskan pemanfaatan aplikasi eksplorasi data BPJS Kesehatan 2015 - 2018.
   
   

  NARASUMBER

1. Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc.
2. M. Faozi Kurniawan, SE. Akt., MPH
   
   

  PEMBAHAS

1. BPJS Kesehatan
2. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
   
   

  PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Jumat, 4 Juni 2021
Waktu : 13.00 - 14.30 WIB

  AGENDA

reportase   rekaman webinar part 1   part 2

   NARAHUBUNG

Widy Hidayah
HP: +6282122637003
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.