Reportase Hari Kedua

SESI PAGI

Sesi 1. Organization, Functional, Professional & Clinical Modalities and Mechanisms: Purchasing for Integrated Seamless Health Care; Primary Care Package, Specialist and Hospital Care

Pembicara selanjutnya adalah Professor Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia yang memaparkan terkait belanja kesehatan strategis atau strategic health purchasing. Laksono membahas pentingnya strategic purchasing dalam sistem kesehatan untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan kualitas layanan. Pendekatan ini melibatkan pengambilan keputusan strategis tentang layanan yang dibeli, seleksi penyedia, dan mekanisme pembayaran. Di Indonesia, BPJS Kesehatan memainkan peran kunci sebagai pembeli utama layanan kesehatan, menghadapi tantangan seperti distribusi fasilitas yang tidak merata, lemahnya pengawasan kualitas, serta risiko fraud dalam kontrak. Salah satu langkah penting adalah menerapkan sistem insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pengelolaan diabetes, yang bertujuan menurunkan komplikasi dan meningkatkan hasil pengobatan.

Strategic purchasing menekankan pentingnya pergerakan dari pendekatan pasif ke strategi aktif, yang mencakup kontrak selektif, sistem insentif, dan pemantauan kualitas. Mechanism Active Purchasing memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif, serta peningkatan akses dan efisiensi layanan kesehatan, terutama di sektor primer dan rujukan. Namun, hal ini juga memerlukan regulasi yang kuat, integrasi program kesehatan masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan kesehatan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan peningkatan kapasitas pemangku kebijakan dan penguatan akuntabilitas sistem kesehatan.

Sesi 2. Country experiences

Purchasing and Organization Mechanisms for Integrated Seamless Health Care

Pemateri pertama adalah Professor Ying Yao Chen dari School of Public Health, Fudan University dari China. Sejak 2009, China telah mencatat kemajuan besar dalam reformasi sistem kesehatannya, dengan hampir seluruh penduduknya kini tercakup dalam sistem asuransi kesehatan sosial dan paket layanan kesehatan publik dasar. Langkah ini telah mengurangi kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi dan memperkecil kesenjangan dalam akses layanan. Namun demikian, reformasi lebih lanjut tetap diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit publik, memanfaatkan sumber daya kesehatan secara optimal, serta mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Meski cakupan asuransi hampir universal telah memperluas akses ke layanan kesehatan, perlindungan finansial bagi masyarakat miskin harus ditingkatkan untuk menghindari risiko pengeluaran kesehatan yang memberatkan. Selain itu, efektivitas belanja kesehatan memerlukan penguatan efisiensi sistem, pengembangan layanan kesehatan primer, dan reformasi mekanisme pembayaran penyedia layanan secara menyeluruh.

China juga telah mengembangkan sistem layanan kesehatan publik yang mencakup layanan dasar hingga khusus, dengan sektor publik sebagai aktor utama, meskipun sektor swasta terus berkembang. Upaya integrasi antara sektor publik dan swasta, rumah sakit dan layanan primer, serta aspek klinis dan preventif sedang dilaksanakan. Untuk mendukung integrasi ini, insentif seperti penggantian biaya untuk layanan terpadu mulai diterapkan. Selain itu, layanan kesehatan masyarakat terus diperkuat, terutama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, manajemen penyakit tidak menular, serta perawatan bagi lansia.

Purchasing, Professional and Clinical Mechanisms for Integrated Seamless Health Care

Pemateri kedua adalah Professor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh selaku Professor of Public Health, Department of Community Health, National University of Malaysia. Sistem kesehatan Malaysia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari biaya kesehatan yang tinggi hingga meningkatnya masalah obesitas dan diabetes, yang membebani masyarakat, terutama kelompok tanpa penghasilan tetap atau tanpa asuransi. Meskipun sektor swasta memainkan peran penting dengan kualitas layanan yang dianggap lebih baik, hal ini menciptakan ketimpangan akses bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pengadaan sumber daya kesehatan masih terganjal oleh kurangnya transparansi, keterbatasan anggaran untuk penelitian, serta peraturan yang kaku, khususnya di rumah sakit pendidikan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi tantangan ini dengan langkah-langkah seperti memperkuat sistem rujukan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di daerah terpencil, memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan.

Salah satu pendekatan penting adalah penerapan pembelian strategis (strategic health purchasing), yang melibatkan pemilihan penyedia layanan berkualitas, negosiasi harga obat dan alat kesehatan, serta mendorong inovasi teknologi. Namun, implementasi mekanisme ini terkendala oleh kurangnya data akurat, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan regulasi yang kompleks. Kerja sama erat antara sektor publik dan swasta, pengembangan infrastruktur digital, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi, mengurangi korupsi, dan mencapai Cakupan Kesehatan Universal (universal health coverage/ UHC).

Purchasing and Organization Mechanism for Integrated Seamless Health Care: The Case of Universal Coverage Scheme (UCS) in Thailand

Pemateri ketiga adalah Waraporn Suwanwela selaku Deputy Secretary-General, National Health Security Office, Thailand. Thailand memiliki berbagai skema asuransi kesehatan publik untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk CSMBS untuk pegawai negeri dan keluarganya sejak 1963 (mencakup 8% populasi), SSS untuk pekerja sektor swasta sejak 1990 (18%), UCS sebagai skema terbesar sejak 2002 (72%), dan skema khusus untuk pegawai pemerintah tertentu (2%).

Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional (UU JKN) pada 2002 bertujuan untuk menyediakan jaminan kesehatan universal, melindungi masyarakat miskin dari risiko keuangan, dan memastikan kualitas serta aksesibilitas layanan kesehatan. UU ini membentuk lembaga pengelola seperti Badan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kantor Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur pengelolaan dana, fasilitas pelayanan, standar mutu, dan perlindungan hak peserta. Di bawah UCS, mekanisme pembelian strategis diterapkan dengan desain paket manfaat kesehatan, negosiasi dengan penyedia layanan, alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan, dan metode pembayaran berbasis capitation atau fee-for-service. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi alokasi dana, perluasan akses terhadap layanan berkualitas, dan peningkatan kepuasan masyarakat.