Kerangka Acuan Kegiatan

Diseminasi Evaluasi Peta Jalan JKN (2014 – 2018)
Dengan Pendekatan Realist Evaluation

diselenggarakan oleh
PKMK FK - KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Kamis, 31 Januari 2019  |  08.30 – 16.00 WIB
Kegiatan akan disiarkan melalui Webinar dan Live streaming

   Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FKKMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia terus menjaga komitmennya untuk memonitor pelaksanaan JKN sejak pertama kali diimplementasikan pada 2014 hingga 2018. Kebijakan JKN menjadi isu penting karena sejak diberlakukan terjadi pergeseran sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang mempunyai berbagai dampak yang baik namun juga berbagai risiko. Hal yang baik adalah kebijakan JKN mampu melindungi jutaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, risiko yang dihadapi antara lain adalah potensi ketidakmampuan mobilisasi dana kesehatan serta pemerataan pelayanan kesehatan Indonesia yang bisa jadi lebih buruk. Setelah 5 tahun perjalanan JKN, diselenggarakan penelitian evaluasi JKN kebijakan dengan Indikator 8 Sasaran Peta Jalan JKN yang ditetapkan oleh DJSN.

Penggunaan Pendekatan Realist Evaluation

Penelitian Evaluasi JKN menggunakan pendekatan realist evaluation yang dilakukan sepanjang 2018 di 7 level nasional dan propinsi. Pendekatan realist evaluation dipilih karena dapat menelaah perkembangan kebijakan JKN selama 5 tahun ini dengan lebih komprehensif. Pendekatan realist memungkinkan untuk mendokumentasikan dampak kebijakan JKN di berbagai konteks wilayah geografis Indonesia. Pertanyaan intinya adalah: apa saja indikator dalam Peta Jalan JKN yang berhasil dicapai dan yang belum dicapai di berbagai propinsi? Pertanyaan lebih lanjut: mengapa ada yang berhasil dan mengapa ada yang belum berhasil tercapai? Apakah konteks daerah mempengaruhi hasil?

Cakupan Geografis Penelitian

Saat ini penelitian telah berlangsung di level pusat dan 7 propinsi dengan dukungan berbagai perguruan tinggi. Penelitian evaluasi pelaksanaan JKN ini diharapkan dapat berlanjut lebih mendalam dan menyeluruh serta dapat dilakukan di seluruh provinsi Indonesia untuk mendapatkan bukti bermutu dalam penentuan kebijakan kesehatan yang berhasil guna pada masa mendatang. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi yang terdiri dari 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota, dimana daerah - daerah ini memiliki kapasitas sistem kesehatan serta tata kelola pemerintahan yang bervariasi. DIharapkan penelitian ini dapat diperluas ke berbagai propinsi lainnya.

Harapan Adanya Dialog Kebijakan Antara Peneliti Independen Dengan Pengambil Kebijakan

Kegiatan penyebaran hasil penelitian ini dirancang sebagai salah satu bagiankegiatan dalam proses advokasi kebijakan JKN berbasis penelitian evaluasi di Indonesia. Hasil penelitian perlu disampaikan secara cepat ke para stakeholders (pemangku kepentingan) utama agar terjadi dialog kebijakan. Diharapkan presentasi hasil ini sebagai awal dari dialog kebijakan antara peneliti independen dengan pengambil kebijakan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk komunikasi jarak jauh.
Melalui kegiatan ini, diharapkan PKMK FK - KMK UGM dan JKKI mampu memberikan kontribusi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN secara independen. Dana penelitian ini berasal dari UGM dan perguruan tinggi yang terlibat. Kegiatan diseminasi akan dilakukan di Jakarta pada akhir Januari dengan mengundang lembaga pemerintah dan swasta terkait, khususnya instansi pemerintah yang ada di Inpres 8/2017 dan Perpres 82/2018.

  Tujuan

• Penyampaian hasil sementara penelitian Evaluasi 8 Sasaran Peta Jalan JKN di nasional dan 7 propinsi dengan pendekatan Realist Evaluation kepada key stakeholders untuk mulai membuka dialog kebijakan.
• Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam kebijakan JKN untuk menyempurnakan kebijakan JKN dengan menggunakan berbagai bukti yang ada.
• Membuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan realist evaluation untuk berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

  Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada
Hari, Tanggal   : Kamis, 31 Januari 2019
Waktu             : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat           : Harris Hotel – Tebet Jakarta

Kegiatan akan disebar luaskan melalui Webinar dan Livestreaming

  Peserta yang diharapkan

1. Institusi Pemerintahan dan Swasta
   1. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
   2. Kementerian Kesehatan
   3. Kementerian Dalam Negeri
   4. Kementerian Sosial
   5. Kementerian BUMN
   6. Kementerian Ketenagakerjaan
   7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
   8. Bappenas
   9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan
   10. Direksi BPJS Kesehatan dan Divisi Regional serta Kantor Cabang
   11. Pemerintah Daerah, termasuk DinKes Propinsi dan DinKes Kabupaten.
   12. RS - RS Pemerintah dan Swasta
   13. Organisasi Pelayanan Kesehatan tingkat Primer Pemerintah dan Swasta.
2. Akademisi/ Pendidikan:
   
   1. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, STIKES, dan fakultas dari bidang kesehatan lainnya
   2. Poltekkes.
   3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terkait JKN.
3. Konsultan, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/ Organisasi:
   1. Balitbang Kemenkes
   2. Unit Penelitian dan Pengembangan Partai Politik
   3. Konsultan di bidang kesehatan & non kesehatan
   4. Peneliti di bidang kesehatan, kebijakan, hukum
   5. Edukator
   6. Lembaga Swadaya Masyarakat
   7. Organisasi Profesi
   8. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
   9. dan berbagai pihak yang berminat
4. Lembaga - lembaga internasional: WHO, World Bank, dan berbagai lembaga lain yang bergerak di sektor kesehatan.
5. Media massa

Acara ini terbuka untuk umum namun dengan kuota terbatas sebanyak 50 orang.

Pembicara: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK dan dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Pembahas: Para Pemangku Kepentingan

  Agenda Acara

  Informasi dan Pendaftaran

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274 - 549425
HP/WA: 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.