Kaleidoskop Forum Pembiayaan Kesehatan Penguatan JKN untuk Keadilan Sosial
dengan Implementasi Kebijakan Kompensasi

Kamis, 30 Desember 2021

   Pengantar

Universal Health Coverage (UHC) berarti bahwa semua orang, kaya atau miskin, dan di mana pun mereka tinggal, dapat mengakses perawatan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berlangsung selama 7 tahun telah mengupayakan akses yang lebih baik namun tujuan UHC di Indonesia masih jauh dari kenyataan. Data dari Kementerian Kesehatan menujukkan bahwa selama kurun waktu 2014 -2018, penambahan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit di daerah sulit masih ketinggalan dengan laju pertambahan di pulau Jawa dan kota-kota besar. Penambahan SDM kesehatan juga masih belum merata. Terjadi kegagalan pemerataan pelayanan kesehatan yang mempengaruhi penggunaan pelayanan (akses). Dengan adanya paket manfaat yang sangat lebar termasuk obat-obat kanker yang mahal dan tindakan operatif kompleks, terjadi penggunaan yang semakin berbeda antar segmen peserta di BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian PKMK UGM tahun 2020 juga menunjukkan bahwa dalam konteks daerah yang memiliki jumlah populasi banyak (DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara) memiliki potensi klaim fasilitas kesehatan yang besar. Misal rata-rata dana klaim layanan kardiovaskuler terbesar pada provinsi DKI Jakarta sebesar 10,1 Juta rupiah, provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Utara sebesar 6,2 juta rupiah dengan SD selebar 9,3 juta rupiah. Sebaliknya, daerah dengan jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan tidak memadai (Bengkulu dan NTT) dengan rata-rata dana klaim layanan kardiovaskuler sebesar 4,8 juta rupiah. Temuan ini mempertegas informasi tentang daerah dengan ketersediaan layanan CVD yang lebih baik mempengaruhi harga layanan (klaim) yang lebih tinggi. Laju kenaikan untuk pelayanan katastropik akan terus meningkat namun kemajuan teknologi kedokteran dan perluasan fasilitas kesehatan jantung akan mendorong kenaikan pembelanjaan ini. Kemampuan APBN di masa mendatang akan sulit membayar. Di sisi lain APBN dan APBD dibutuhkan untuk perluasan pelayanan kesehatan. Kebijakan kompensasi yang seharusnya dijalankan menjadi tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran, sehingga ketidakadilan geografis diprediksi akan semakin memburuk.

Berdasarkan hasil Riset JKN yang dilakukan PKMK UGM tahun 2020 juga menunjukkan bahwa dana peserta PBI telah dipergunakan untuk menutup kerugian di kelompok peserta PBPU. Masyarakat di daerah sulit seperti NTT menikmati paket manfaat yang jauh lebih sedikit dibanding DI Yogyakarta. Kebijakan kompensasi belum berjalan. Sementara itu tujuan UU SJSN dan UU BPJS menyatakan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta dana PBI di dalam UU SJSN seharusnya dipergunakan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.

   Tujuan Kegiatan

1. Memahami perubahan kebijakan dalam pemenuhan layanan kesehatan di daerah dalam Era JKN.
2. Memahami kemampuan daerah dalam menyediakan layanan kesehatan di era JKN
3. Menjaring masukan rekomendasi dalam rangka penguatan kebijakan JKN untuk Pemerataan Pelayanan Kesehatan.

   Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : kamis, 30 Desember 2021
Pukul           : 13.00 – 15.00 WIB

   Detail Kegiatan