Bagian A. Kerangka Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Program Blended Learning ini disusun sebagai persiapan bagi peserta untuk mengikuti kursus berbasis web tentang Private Sector Engagement (keterlibatan sector swasta) yang diselenggarakan bersama oleh ANHSS dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM. Kursus ini adalah salah satu kursus rutin tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Kursus ini diselenggarakan dengan landasan pada suatu kerangka berpikir yang mengedepankan Kerjasama antara pihak Pemerintah dengan pihak Swasta sebagai suatu Langkah strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan sector Kesehatan nasional. Harapannya adalah keterlibatan sector swasta maka dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan sector Kesehatan nasional dengan lebih cepat, berkualitas, terintegrasi, adil, efisien dan juga memiliki nilai tambah.

Kerangka yang disusun ini mengalami proses evolusi yang cukup panjang sejak mulai diperkenalkan pada tahun 2009. Semula, kerangka ini didasari oleh kerangka yang disusun oleh Harding and Prekker (2003) yang menyatakan bahwa partisipasi sector swasta harus didasari pada motivasi untuk mencapai tujuan sector Kesehatan. Menurut Harding dan Prekker, pilihan strategi terhadap sector swasta didasari pada situasi sector swasta yang kita miliki:

  1. Dalam situasi di mana sector swasta merupakan bagian besar dari system Kesehatan dan menjalankan perannya dengan baik, maka kita dapat mengoptimalkan (harness) situasi ini dengan cara memperluas bentuk-bentuk Kerjasama yang ada dan menyediakan berbagai pilihan bentuk kerjasama
  2. Dalam situasi di mana sector swasta masih merupakan bagian kecil dari system Kesehatan namun memiliki kinerja yang baik, maka kita perlu menumbuhkan (grow) mereka ke arah yang strategis dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat insentif untuk mengisi 'gap' kapasitas sector public
  3. Dalam situasi di mana sector swasta memperlihatkan kinerja yang kurang baik, maka pemerintah perlu mengambil Langkah-langkah regulative untuk meningkatkan kualitas atau bahkan membatasi ruang gerak mereka

Kerangka tersebut terus dikembangkan hingga menjadi apa yang dikenal saat ini sebagai kerangka Keterlibatan Sektor Swasta (lihat Figure 1).

Figure 1 The private Sector Engagement Framework

figure1

Kerangka ini terdiri dari 4 bagian, yaitu "Tujuan", "Kajian", "Strategi" dan "Pelaksanaan serta Pemantauan".
Dalam kerangka ini, yang dimaksud sebagai Tujuan adalah berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh system Kesehatan misalnya yang terkait dalam pencapaian cakupan Kesehatan semesta (universal health coverage), baik dalam artian komponen dari UHC (yaitu cakupan, paket layanan mau pun perlindungan finansial), mau pun isu yaitu memberikan layanan yang efisien, berkualitas dan adil. Tujuan juga dapat mencakup isu-isu prioritas dalam system Kesehatan, misalnya menurunkan Angka Kematian Ibu, mengatasi masalah Stunting, dan sebagainya. Artinya, keterlibatan sector swasta dan Kerjasama antara Pemerintah dengan sector swasta harus dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan dari system Kesehatan.

Dalam kerangka ini, yang dimaksud dengan Kajian adalah kajian-kajian yang perlu dilakukan untuk memahami dua hal, yaitu: (1) bagaimana bentuk dan struktur system Kesehatan saat ini, dan (2) bagaimana tatakelola dan kepemimpinan dari Pemerintah untuk keterlibatan sector swasta. Pemahaman terhadap bentuk dan struktur system Kesehatan sangat penting karena seringkali Pemerintah memiliki informasi dan data yang tidak sepenuhnya menggambarkan system Kesehatan secara utuh. Seringkali, informasi mengenai ketersediaan dan kapasitas sector public tersedia cukup banyak, namun informasi sejenis mengenai sector swasta sangat sedikit. Padahal, tanpa kita memahami bagaimana ketersediaan dan kapasitas sector swasta secara sungguh-sungguh, sulit untuk merencanakan secara strategis bagaimana mereka bisa dilibatkan untuk mencapai tujuan system Kesehatan. Di sisi lain, untuk melakukan Kerjasama dengan sector swasta, tentunya dibutuhkan pula kesiapan dan kesediaan dari Pemerintah untuk melaksanakan fungsi tatakelola yang baik. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, misalnya apakah ada regulasi yang memungkinkan atau justru membatasi Kerjasama dengan sector swasta, apakah tersedia dukungan pembiayaan dan pelatihan, apakah tersedia infrastruktur pengelolaan Kerjasama yang baik dan sistematis, dan sebagainya.

Kerangka ini juga menyebutkan mengenai Strategi untuk mencapai layanan yang terintegrasi. Layanan yang terintegrasi dapat dilihat dari spektrumnya, yaitu apakah penyedia layanan pemerintah dan swasta berada pada situasi sama-sama co-exist, atau sudah saling terkait, atau bahkan telah memiliki akses yang sama ke berbagai skema dan dukungan. Layanan yang terintegrasi juga dapat dilihat pada levelnya, yaitu pada level individu atau jejaring. Layanan yang terintegrasi juga dapat bervariasi tergantung pada ke'dalam'annya di suatu bentuk layanan (vertical), atau pada ke'luasan' pilihannya (horizontal).

Bagian terakhir dari kerangka ini membahas mengenai Pelaksanaan dan Pemantauan. Pada bagian ini, terdapat beberapa alat kebijakan yang bisa dipilih untuk keterlibatan sector swasta, misalnya bagaimana sector swasta dapat didorong untuk meningkatkan kualitas melalui berbagai jenis dan tipe regulasi; atau bagaimana sector swasta tertentu dapat diarahkan untuk bertumbuh di daerah-daerah yang membutuhkan, atau di jenis-jenis layanan tertentu melalui kebijakan finansial (misalnya insentif pajak atau subsidi); atau bagaimana Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan layanan tertentu atau di daerah tertentu di mana sector public kurang dapat melayani melalui kebijakan pembelian strategis (strategic health purchasing) dan kontrak (contracting); dan sebagainya. Tentunya, apa pun bentuk keterlibatan sector swasta nantinya, diperlukan adanya pemantauan yang terukur untuk menilai yang positif dalam mencapai tujuan system Kesehatan.

Khusus mengenai keputusan untuk melakukan Kerjasama dengan pihak swasta melalui mekanisme kontrak (contracting), Harding dan Prekker (2003) memberi arahan tentang bagaimana Pemerintah dapat memutuskan secara strategis apa layanan-layanan yang bisa di-kontrak-an ke pihak swasta (lihat bahan bacaan berjudul "Make or Buy Decisions").

Blended Learning ini menyediakan bahan bacaan yang dapat memberi gambaran mengenai apa penjelasan dari masing-masing bagian dari kerangka keterlibatan sector swasta di atas. Secara khusus, Modul-modul berikutnya akan membahas mengenai bagian ke-2 dari kerangka ini yaitu mengenai kajian, sedangkan seri webinar yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus dan September akan memperdalam penjelasan mengenai bagian ke-3 dan ke-4 yaitu Strategi untuk layanan terpadu (strategies for integrated care) dan berbagai alat untuk pelaksanaan serta pemantauan Kerjasama dengan pihak swasta.

MATERI

 

 

 

Menu Blended Learning

Organized by:

Asia-Pacific Network for Health
Systems Strengthening (ANHSS),
The Center for Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing
(CHPM-FMPHN) Universitas Gadjah Mada

More Info

Megarini Sulistyo

Email: eg4_eg4@yahoo.com
Mobile +62 818996974

Search