Bagian B : Cara Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Saat ini Kementerian Kesehatan sedang membuat rancangan panduan untuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). KPS yang dimaksud dapat berupa Kerjasama dalam pembangunan atau renovasi atau kelengkapan fasilitas layanan Kesehatan, ketersediaan dan distribusi bahan dan peralatan mau pun obat, pelatihan dan penyediaan tenaga Kesehatan terlatih, kegiatan-kegiatan promotive dan preventif, solusi dan penerapan inovasi teknologi bidang Kesehatan, dan sebagainya. Kerjasama apa pun yang akan dilaksanakan, tentunya harus tertuang dalam bentuk kontrak yang jelas dan terukur dan disepakati bersama.

Pelaksanaan KPS tentu harus didukung dengan strukturdan tatakelola yang menunjang. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa KPS dapat berjalan secara terencana, strategis dan terintegrasi, maka organ atau struktur yang harus disiapkan adalah:

a. Simpul KPS

Simpul KPS memiliki tugas untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan dikerjasamakan dan menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan. Letak simpul KPS nantinya akan berada di tingkat Kementerian yaitu dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan apabila KPS dilaksanakan di tingkat nasional, sedangkan pada level regional atau daerah Simpul KPS berada pada Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Simpul KPS bersifat tetap dan bekerja selama suatu periode waktu yang ditentukan oleh Surat Keputusan penetapannya.

b. Tim KPS

Tim KPS dibentuk oleh Simpul KPS yang nantinya berada di Biro Perencanaan dan Anggaran yang diketuai PA/KPA dan beranggotakan perwakilan dari Direktorat/sub-Direktorat terkait. Tim KPS memiliki beberapa tugas yang sifatnya implementatif seperti memberikan saran dalam proses pemilihan kerjasama dan badan hukum yang hendak diundang sebagai partner KPS, menyiapkan proposal kerjasama, menilai proposal dan melakukan studi kelayakan, menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama serta memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Menteri/Kepala Daerah untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama. Tim KPS bersifat ad hoc, bertugas sepanjang periode waktu perencanaan dan pelaksanaan sebuah KPS.

Setelah organ/struktur tersebut terbentuk, maka alur pelaksanaan atau prosedur dari KPS yang harus dilaksanakan antara lain adalah:

a. Tahap Pra-persiapan,

pada tahap ini agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah menginventariasi obyek apa saja yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengacu pada dokumen RPJMN/D dan RKPN/D. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan prioritas yang didasarkan pada ketimpangan yang terjadi di wilayah Indonesia. Simpul KPS sebagai pengemban tugas juga melakukan penyisiran dan penilaian rekam jejak organisasi yang berpotensi menjadi mitra dengan melihat kompetensi dan riwayat di lapangan.

Usulan mengenai suatu hal yang akan dikerjasamakan dapat bersumber dari Simpul KPS (sebagai hasil dari inventarisasi dan pemetaan di atas) atau pun berasal dari Direktorat/sub-Direktorat di tingkat Kementerian (atau bagian/sub-bagian di tingkat Dinas Kesehatan di daerah). Usulan ini diajukan ke Simpul KPS untuk dipertimbangkan. Simpul KPS mempertimbangkan usulan berdasarkan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan serta isu prioritas dalam dokumen Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Apabila dianggap layak, maka Simpul KPS akan membentuk Tim KPS dan menugaskan mereka untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Jika tidak, usulan akan dikembalikan ke Direktorat/sub-Direktorat (atau Bagian/sub-bagian) untuk dapat direformulasi ulang.

b. Tahap Persiapan.

Pada tahap ini aspek-aspek seperti data informasi obyek yang rinci, rencana kerjasama terhadap obyek tersebut dan analisis biaya manfaat dibuat dan dituangkan dalam bentuk proposal yang dikerjakan oleh Tim KPS. Setelah proposal selesai, maka selanjutnya Tim KPS melakukan sosialisasi, bertemu dengan calon mitra yang berminat untuk konsultasi awal. Tim KPS nantinya juga akan menyiapkan rancangan kesepakatan bersama hingga mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama (PKS). Apabila pelaksanaan dari Kerjasama ini menyangkut suatu wilayah tertentu, maka tim KPS di tingkat Kementerian perlu berkoordinasi dengan tim KPS di tingkat daerah yang bersangkutan.

c. Pengadaan,

dalam tahap ini banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan kerjasama, bergantung kepada pihak swasta jenis apa yang menjadi mitra. Untuk pihak swasta yang merupakan Badan Usaha, mekanisme yang umumnya dilakukan antara lain adalah (1) mekanisme pengadaan dengan penawaran, (2) mekanisme pengadaan dengan penunjukan langsung, (3) mekanisme Kerjasama Tanggung Jawab Sosial (KTJS), dan (4) mekanisme Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Sedangkan untuk pihak swasta yang bukan merupakan Badan Usaha, mekanisme pengadaan dapat dilakukan dengan Swakelola Tipe III (untuk Ormas berbadan hukum) atau Tipe IV(kelompok masyarakat). Tim KPS menentukan mekanisme yang akan dipilih sementara pelaksanan pengadaan merupakan tugas dari unit pengadaan.

tb11xx

Gambar 2 Alur Perencanaan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

Kerjasama dengan pihak swasta tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Pusat (Kementerian). Di tingkat Daerah, dimungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dengan Pihak Ketiga, menurut PP no 28 tahun 2018, dan pihak Ketiga yang dimaksud dapat berupa Badan Usaha mau pun Ormas (baik berbadan hukum atau tidak). Di dalam bahan bacaan terdapat pula contoh Pedoman Kerjasama Daerah yang memberi contoh berbagai jenis Kerjasama yang dapat dilakukan Daerah dengan Badan Hukum.

Pembiayaan untuk KPS di sector Kesehatan dapat berasal dari:

  1. Pembiayaan Pemerintah
    1. APBN
    2. APBD
    3. Hibah
  2. Pembiayaan swasta
    1. Investasi
    2. KTJS
    3. Filantropi
  3. Pembiayaan campuran (blended financing)

Tabel 1 Mekanisme yang dapat dipilih menurut Sumber Pendanaan dan Pelaksana

 

Sumber Pendanaan

Pemerintah

Swasta

Pelaksana

Pemerintah

Anggaran/Program

KTJS

Filantropi

Blended Financing

Investasi

Swasta

Swakelola (III atau IV)

Penawaran

Penunjukan Langsung

Blended Financing

KPBU

KTJS

Filantropi

Investasi

 

Dengan adanya panduan untuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta, diharapkan seluruh Direktorat dan sub-Direktorat di Kementerian Kesehatan dapat mulai memikirkan untuk lebih melibatkan sector swasta dengan cara yang lebih sistematis dan terencana serta strategis untuk diarahkan menuju pencapaian tujuan-tujuan dan isu prioritas yang ada di Direktorat dan sub-Direktorat. Pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana kita dapat memilih isu prioritas yang dapat dikerjasamakan dan bagaimana cara kita memilih pihak swasta yang akan diajak bekerjasama? Hal-hal ini akan dibahas pada Section II.

 

TUGAS

Tugas 1

Menu Blended Learning

Organized by:

Asia-Pacific Network for Health
Systems Strengthening (ANHSS),
The Center for Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing
(CHPM-FMPHN) Universitas Gadjah Mada

More Info

Megarini Sulistyo

Email: eg4_eg4@yahoo.com
Mobile +62 818996974

Search