Image

logobl2

Pengantar Blended Learning

Program Blended Learning berlangsung pada bulan Juni dan Juli. Program ini dirancang untuk membantu peserta memahami bahan dan beberapa konsep utama mengenai Private Sector Engagement. Bahan-bahan untuk belajar mandiri akan tersedia dalam bentuk modul, bahan bacaan dan powerpoint. Setelah melakukan proses belajar mandiri, peserta diminta untuk mengerjakan tugas.

Serial Webinar akan berlangsung dalam Bahasa Inggris dan menghadirkan narasumber internasional yang berasal dari akademisi, mitra pembangunan internasional dan sector swasta. Presentasi peserta akan dilakukan di bagian akhir dari serial webinar. Presentasi peserta akan mendapatkan masukan dari para narasumber terpilih. Serial webinar dimulai pada pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan bulan Oktober.

Penjelasan Program

SECTION 1

PENGANTAR

Indonesia memiliki tujuan kesehatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus terpenuhi. Tidak hanya itu, sebagai salah satu negara dalam lingkup global maka Indonesia juga memiliki komitmen untuk menunaikan tujuan kesehatan yang tertera dalam Sustainable Development Goals (SDG) pada tahun 2030. Dua alasan kuat tersebut membuat negara Indonesia membutuhkan lebih dari satu sumber pendanaan dan banyak pihak yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. Dana kesehatan dalam porsi APBN setiap tahunnya memang terus bertambah, pada tahun 2015 prosentase dana kesehatan sebesar 3.5% kemudian mencapai 5% di tahun 2019. Sayangnya hal ini belum diikuti oleh peningkatan pelayanan yang merata, yang tercermin dari banyaknya pemerintah daerah yang belum berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang kompleks, misalnya kualitas dan distribusi dari Sumber Daya Manusia yang belum optimal, keterbatasan dana untuk kegiatan-kegiatan preventif dan kelengkapan infrastruktur. Di beberapa daerah, juga terlihat kurangnya komitmen dan kepemimpinan yang dapat menstimulasi sebuah sistem menjadi lebih baik. Sistem Kesehatan Indonesia sebenarnya adalah system yang bersifat campuran, di mana layanan diberikan sebagian oleh Pemerintah (sektor publik) dan sebagian lagi diberikan oleh pihak swasta.

Selama ini kecenderungan yang terjadi adalah sektor swasta seringkali diabaikan sebagai bagian dari sistem, sehingga banyak kebijakan, insentif dan supervisi tidak mencakup sektor swasta. Padahal sektor swasta memiliki potensi dan kapasitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) sesungguhnya dapat digunakan sebagai opsi untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah, misalnya pencapaian standar pelayanan minimal, pemerataan layanan dan peningkatan kualitas. Peraturan Presiden no 18/2020 mendorong dilakukannya Kerjasama pemerintah dengan swasta sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. KPS adalah bentuk kemitraan dan Kerjasama antara Pemerintah dengan swasta yang terencana untuk mencapai tujuan sektor Kesehatan secara terukur dan berkualitas serta memiliki nilai tambah, dengan prinsip saling menghormati, kepercayaan, transparansi dan akuntabel.

Modul 1 akan memberikan arahan bagaimana kerangka Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dapat memberikan gambaran mengenai Langkah dan strategi yang dapat diambil.

MODUL 1. Bagian A Kerangka Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

MODUL 1. Bagian B Cara Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

  Bahan Bacaan Section 1

SECTION 2

Organized by:

Asia-Pacific Network for Health
Systems Strengthening (ANHSS),
The Center for Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing
(CHPM-FMPHN) Universitas Gadjah Mada

More Info

Megarini Sulistyo

Email: eg4_eg4@yahoo.com
Mobile +62 818996974

Search