Kerangka Acuan Kegiatan
Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X
(Fornas JKKI 2020)
PKMK FK - KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
melalui Zoom Seminar dan Livestreaming
Topik 1
Peran dan Independensi Analis Kebijakan
dalam Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas
Pada Masa Pandemi Covid-19
Telah diselenggarakan pada Kamis, 5 November 2020
Pengantar
Kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Sebagai gambaran kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang implementasikan selama enam tahun belum memberikan mencapai keadilan, akuntabilitas dan jaminan pelayanan yang bermutu dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, masalah prioritas kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian, kondisi pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 telah menjadi tantangan baru dan besar bagi sistem kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut tidak hanya membutuhkan pendekatan medis, diperlukan pula kebijakan progresif dari pengambil keputusan.
Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang problem oriented. Keberadaannya disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi. Untuk menyusun kebijakan yang membutuhkan profesi analis kebijakan. Fungsi dari analis tersebut adalah melakukan analisis kebijakan dengan cara: merumuskan masalah, melakukan prakiraan, dan mengidentifikasi alternatif dan/atau rekomendasi. Analisis kebijakan merupakan paduan dari ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi dan filsafat (Dunn, 2003). Dalam praktiknya analisis kebijakan dibutuhkan oleh berbagai macam bidang kehidupan, termasuk kesehatan.
Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir muncul kebijakan pemerintah untuk memperbanyak jumlah analis kebijakan. Banyak pejabat senior struktural Kementerian Kesehatan yang memilih jalur fungsional sebagai Analis Kebijakan Utama (AKU). Sementara itu di level menengah juga ada jalur fungsional menjadi analisis kebijakan di organisasi kesehatan pemerintah. LAN sangat aktif untuk mengembangkan profesi analis kebijakan.
Rangkaian kegiatan Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 telah membahas profesi analis kesehatan ini sebagai sebuah perkembangan baru yang perlu didukung di sektor kesehatan. Melalui forum ini para ahli kesehatan dapat memahami peran dari analis kebijakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia secara independen.
Tujuan
- Memahami peran profesi analis kebijakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan;
- Memahami peran analis kebijakan kesehatan dalam struktur pemerintahan;
- Membahas independensi analis kebijakan;
- Memperkuat peran analis kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan berbasis data (Evidence Based Policy).
Waktu dan Tempat
Telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 5 November 2020
Waktu : 08.30 – 11.35 WIB
Tempat : Common Room, Gedung Litbang FK – KMK UGM
Peserta
Jumlah peserta yang mengitu kegiatan adalah 369 orang dengan kategori asal instansi peserta sebagai berikut:
- Profesi analis kebijakan bidang kesehatan di lembaga pemerintah
- Profesi analis kebijakan bidang kesehatan di pusat penelitian dan organisasi non pemerintah.
- Mahasiswa S2 dan S3 kebijakan kesehatan masyarakat di perguruan tinggi negeri/swasta
- Tenaga pengajar di perguruan tinggi negeri/swasta
- Peneliti bidang kesehatan
- Tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan
- Anggota asosiasi analis kebijakan Indonesia
Agenda
| Pukul | Topik Analis Kebijakan |
| 08.30 – 08.40 WIB |
Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD – Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia |
| 08.40 – 08.50 WIB |
Pembukaan Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., SpOG(K)., PhD – Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarkat dan Keperawatan, UGM Moderator: Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS |
| 08.50 – 09.45 WIB |
Narasumber: Dra. Elly Fatimah, M.Si - Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Ringkasan Materi: Menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya jabatan fungsional analisis kebijakan. Selain itu juga menjekaskan jumlah analis kebijakan di lembaga pemerintah pusat dan daerah beserta tugas dan tanggung jawabnya dalam perumusan kebijakan. dr. Siswanto, M.H.P., D.T.M Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Kesehatan: Transformasi dari Pejabat Struktural menjadi Analis Kebijakan Utama. Ringkasan Materi: Menjelaskan tentang peran analis kebijakan dalam penyusunan analisis kebijakan. Membangun independensi analis kebijakan juga di jelaskan dalam materi. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD – Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM: Dosen sebagai analis kebijakan yang independen. Ringkasan Materi: Menjelaskan tentang keberadaan evidence based dan independensi dari analis kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor finansial dan pusat kekuasaan. Moderator: Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS |
| 09.45 – 10.30 WIB |
Pembahas: Pretty Multihartina, Ph.D - Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan : Fokus pada analis kebijakan kesehatan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA – Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian Perencanaan/Beppenas: Fokus pada arah kebijakan pemerintah. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM : Fokus pada independensi analis kebijakan. Moderator: Shita Dewi |
| 10.30 – 11.20 WIB |
Sesi Diskusi Moderator: Shita Dewi |
| 11.20 – 11.50 WIB |
Peresmian Website Sistem Kesehatan - oleh dr. Bella Dona, M.Kes Penayangan Program Pengembangan Analis Kebijakan Kesehatan secara independen di FK-KMK melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan berbagai program pengembangan berbasis Data Rutin oleh Tri Aktaryani Pengenalan Kelompok Analisis Kebijakan oleh dr. Mukti Eka, MARS, M.P.H Moderator: Shita Listya Dewi |
| 11.50 – 12.00 WIB | Penutupan |
