Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ke-IX

"Advokasi untuk Kebijakan Kesehatan"

Banda Aceh, 9 - 10 Oktober 2019

  Latar Belakang

Di dalam proses penetapan kebijakan publik termasuk sektor kesehatan, ada satu hal yang sangat penting adalah bagaimana mentransfer (memindahkan) hasil - hasil penelitian ke proses pengambilan kebijakan. Hal ini merupakan tantangan bagi para peneliti di sektor kesehatan agar penelitiannya dapat berdampak pada status kesehatan masyarakat. Ada lima pertanyaan utama yang diperlukan dalam proses transfer pengetahuan ini yaitu:

  1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
  2. Kepada pengambil keputusan mana pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
  3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambil keputusan?
  4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
  5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Di dalam konteks transfer ilmu pengetahuan ini, Forum Nasional JKKI ke - IX pada 2019 mengambil tema Advokasi Kebijakan yang belum banyak dibahas di dalam sektor kesehatan.

Berbeda dengan tahun lalu, format forum nasional ini menggunakan pendekatan pelatihan dan presentasi hasil. Oleh karena itu, ada sebuah rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Namun seperti tahun lalu, rangkaian ini dapat diikuti melalui jarak jauh (berbasis website).

  Tujuan

Rangkaian kegiatan akan membahas berbagai perkembangan dalam analisis kebijakan dan metode advokasi kebijakan. Secara detil tujuannya adalah:

  1. Memahami fungsi dan tugas analis kebijakan yang menjadi profesi kunci dalam advokasi kebijakan;
  2. Memahami metode Analisis Kebijakan dengan menggunakan Modul dari LAN.
  3. Memahami teknik menulis Policy Brief
  4. Memahami teknik Advokasi Kebijakan

Berbagai metode ini akan dibahas dalam konteks topik kebijakan di:

  • Jaminan Kesehatan
  • Kesehatan Ibu dan Anak
  • Pangan dan Gizi khususnya Stunting.

  Peserta

Peserta kegiatan ini adalah :

  1. Pengambil kebijakan kesehatan Indonesia : Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan lembaga pemerintah lainnya.
  2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
  3. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu
  4. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM Bidang Kesehatan,
  5. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.

  Biaya

  Jarak-jauh Onsite

Kebijakan KIA dan Kebijakan Gizi

Rp 1.000.000,-
(Bisa Berkelompok)
Biaya akan diinformasikan panitia Banda Aceh ***

 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening    : 9888807171130003
Nama Pemilik   : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank      : BNI
Alamat             : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

  • Fax ke 0274-549425
  • Email ke [email protected]
  • Whatsapp Messenger ke No. 08111019077 / 082116161620

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia:

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: [email protected]

 

© Copyright 2019 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Search