Negara - negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia berusaha untuk mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), seringkali melalui perluasan skema asuransi kesehatan wajib. Namun, bukti tentang kemajuan menuju perawatan yang berpusat pada pasien dan pengeluaran di luar kantong yang berkualitas masih kurang, terutama untuk kelompok populasi miskin. Sebuah studi dilakukan untuk menyumbangkan bukti yang berpusat pada pasien yang memeriksa pengalaman pasien dan OOP di bawah JKN, pada asuransi kesehatan sosial Indonesia. Data dikumpulkan dari 2526 wawancara pasien keluar yang dilakukan di antara penerima JKN pada 2015, dengan menghitung ukuran pengalaman pasien sumatif dari 14 item pengalaman.

Hasilnya, rata - rata ukuran pengalaman pasien adalah 11,7 dari 14 poin maksimal. Perbedaan terlihat dengan peringkat tertinggi pada ‘kemudahan memahami bahasa penyedia’ (97%) dan terendah pada ‘waktu tunggu’ (54%). OOP dilaporkan oleh 20% pasien dengan rata - rata setara dengan US$40, alasan paling umum adalah obat - obatan (61% dari semua OOP). Heterogenitas OOP yang cukup besar terjadi menurut provinsi dan jenis fasilitas. Peneliti menemukan perbedaan dalam OOP berdasarkan gender (perempuan membayar lebih mungkin, tetapi lebih sedikit) dan kepesertaan JKN bersubsidi (kemungkinan sama dengan non-subsidi, tetapi membayar lebih sedikit). Temuan ini menunjukkan bahwa selama implementasi awal, pasien di bawah JKN dilaporkan sebagian besar memiliki pengalaman positif namun seperlima diantaranya mengalami OOP (sebagian besar pada obat-obatan). Penelitian lebih lanjut yang berpusat pada pasien diperlukan untuk memastikan kemajuan JKN menuju UHC di Indonesia.

selengkapnya

Puskesmas melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) di wilayah kerjanya dan mendapatkan data - data kesehatan keluarga dan pribadi. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai target prioritas dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Sebuah studi dilakukan untuk mendeskripsikan pemanfaatan data Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga dalam pemetaan kelompok rentan, pemantauan kasus selama pandemi, dan menganalisis kendala yang dihadapi. Analisis ini menggunakan data sekunder PISPK dan kunjungan pasien di Kalibawang, Puskesmas Kulonprogo.

Hasilnya menunjukkan bahwa data berguna dalam pemetaan kelompok usia rentan dan komorbiditas. Data tersebut dapat disajikan oleh personal dan wilayah desa. Output dari penggabungan PISPK dan data kunjungan pasien terkonfirmasi COVID-19 menunjukkan bahwa ada anggota rumah tangga yang memiliki anak di bawah 5 tahun dan hipertensi. Data dapat digunakan sebagai dasar penanganan kasus COVID-19. Hambatan analisis seperti aplikasi Keluarga Sehat belum menampilkan data yang diperbarui secara longitudinal; penggunaan NIK tidak seragam dalam pelaporan program, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk menganalisis data. Jika dikelola dengan baik, data PISPK berguna dalam memetakan kelompok rentan untuk pencegahan penularan dan penanganan kasus COVID-19. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal SAGE – Asia Pacific Journal of Public Health, Januari 2022.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik harus menjadi bagian integral dari respons. Efektivitas dalam pembiayaan respon kesehatan tidak hanya tergantung pada tingkat pendanaan tetapi juga pada cara dana publik dialokasikan dan dibelanjakan. Hal ini ditentukan oleh aturan pengelolaan keuangan publik, dan bagaimana uang mengalir ke penyedia layanan kesehatan. Sejauh ini, penilaian awal telah menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik berevolusi dari menjadi pendukung mendasar hingga bertindak sebagai penghalang jalan dalam respons kesehatan COVID-19. Sementara mekanisme pemberian layanan telah didokumentasikan secara luas selama pandemi, mekanisme respons pengelolaan keuangan publik yang mendasarinya juga patut mendapat perhatian. Untuk menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik dalam konteks darurat kesehatan, tinjauan cepat ini menganalisis berbagai pengalaman pengelolaan keuangan publik di berbagai negara dan mengidentifikasi pelajaran awal yang muncul dari pembiayaan respons kesehatan terhadap COVID-19.

Penilaian dilakukan dengan tahapan siklus anggaran: alokasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran. Mengidentifikasi pelajaran dari berbagai modalitas pengelolaan keuangan publik yang digunakan untuk membiayai respons terhadap COVID-19 merupakan hal mendasar baik bagi pembuat kebijakan kesehatan maupun bagi otoritas keuangan untuk bersiap menghadapi keadaan darurat kesehatan di masa depan.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah menekankan risiko tinggi bahaya yang dapat dihindari bagi pasien, petugas kesehatan, dan masyarakat umum, dan telah mengidentifikasi berbagai kesenjangan keamanan di semua komponen inti sistem kesehatan di semua tingkatan. Kajian Implications of The Cov-19 Pandemic for Patient Safety mengeksplorasi dampak pandemi COVID-19 terhadap keselamatan pasien dalam hal risiko dan bahaya yang dapat dihindari, khususnya dalam hal diagnostik, perawatan dan masalah terkait manajemen perawatan juga sebagai menyoroti pola utama dari implikasi ini dalam konteks sistem kesehatan yang lebih luas. Beberapa temuan kunci yang dibahas antara lain pandemi COVID-19 mengungkapkan berbagai kesenjangan keamanan di semua komponen inti sistem kesehatan, di semua tingkatan. Risiko dan besarnya kerugian yang dapat dihindari dari pandemi COVID-19 masih perlu dipahami.

Risiko dan besarnya kerugian yang dapat dihindari dari pandemi COVID-19 masih perlu dipahami. Mengelola COVID-19 di negara - negara yang mengalami kerapuhan, konflik, dan kekerasan bahkan lebih menantang. Kapasitas sistem kesehatan untuk melanjutkan pemberian layanan kesehatan esensial memiliki implikasi bagi keamanan pasien. Misinformasi dan disinformasi telah merajalela selama pandemi. Isu keamanan dan pemerataan terkait erat, dan pandemi telah mengekspos pendorong struktural kesehatan yang melakukan ketidakadilan dan kesenjangan dalam hasil untuk kelompok populasi tertentu yang telah berlangsung lama. Tidak hanya konsekuensi negatif, beberapa perkembangan positif juga terjadi.

selengkapnya

Situasi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) saat ini dapat memperburuk upaya pemberantasan tuberkulosis (TB) di Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji disrupsi pandemi COVID-19 pada tata laksana pengobatan TB di Indonesia. Peneliti mengidentifikasi beberapa gangguan akibat pandemi pada manajemen pengendalian TB. Pertama, terdapat potensi penurunan pendanaan untuk pengobatan TB. Gangguan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah menyebabkan kemunduran lebih lanjut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sumber daya keuangan dan lainnya telah dialokasikan kembali dari TB ke respons COVID-19. Kedua, telah digarisbawahi bahwa semua layanan TB, termasuk deteksi kasus dan diagnostik cepat, telah terganggu oleh pandemi. Ketiga, pandemi akan dikaitkan dengan rendahnya kualitas perawatan dan pengobatan TB di Indonesia. Hal tersebut dapat menurunkan minat pasien TB, Multi Drug Resistant (MDR)-TB, dan TB-Human Immunodeficiency Virus (HIV) untuk berkunjung ke RS TB karena adanya social distancing dari pemerintah. Terakhir, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kegiatan kritis pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

Untuk mencapai target dengan strategi akhir TB, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi strategi komprehensif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti strategi perawatan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien; kebijakan yang berani dan sistem yang mendukung; dan mengintensifkan penelitian dan inovasi. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Multidisciplinary Healthcare pada Januari 2022.

selengkapnya

Pada Juni 2022, diadakan pertemuan komite darurat untuk menilai apakah wabah cacar monyet multi negara mewakili keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Pada saat itu, 3.040 kasus cacar monyet telah dilaporkan ke WHO, dari 47 negara. Sejak itu, wabah terus berkembang, dan sekarang ada lebih dari 16 ribu kasus yang dilaporkan dari 75 negara dan wilayah, dan 5 kematian. Di bawah Peraturan Kesehatan Internasional, WHO diminta untuk mempertimbangkan lima elemen dalam memutuskan apakah suatu wabah merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, yang terdiri dari informasi yang diberikan oleh negara – yang dalam hal ini menunjukkan bahwa virus ini telah menyebar dengan cepat ke banyak negara yang belum pernah melihatnya; tiga kriteria untuk menyatakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, telah terpenuhi; saran dari Komite Darurat, yang belum mencapai konsensus; prinsip-prinsip ilmiah, bukti dan informasi relevan lainnya – yang saat ini tidak cukup dan meninggalkan banyak hal yang tidak diketahui; dan risiko terhadap kesehatan manusia, penyebaran internasional, dan potensi gangguan lalu lintas internasional.

Untuk semua alasan ini, telah diputuskan bahwa wabah cacar monyet global merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Meskipun telah dinyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, untuk saat ini wabah ini terkonsentrasi di antara pria yang berhubungan seks dengan pria, terutama mereka yang memiliki banyak pasangan seksual. Artinya, ini adalah wabah yang bisa dihentikan dengan strategi yang tepat di kelompok yang tepat.

selengkapnya

Pedoman konsolidasi tentang HIV, virus hepatitis dan pencegahan IMS, diagnosis, pengobatan dan perawatan untuk populasi kunci menguraikan tanggapan kesehatan masyarakat untuk 5 populasi kunci (laki - laki yang berhubungan seks dengan laki - laki, transgender dan orang yang beragam gender, pekerja seks, orang yang menyuntikkan narkoba dan orang - orang di penjara dan pengaturan tertutup lainnya). Khususnya untuk populasi kunci, faktor sosial, hukum, struktural dan kontekstual lainnya meningkatkan kerentanan terhadap HIV, hepatitis virus dan IMS dan menghalangi akses ke kesehatan dan layanan penting lainnya perlu diberikan perhatian.

Pedoman ini menyoroti pentingnya mengatasi hambatan struktural di semua pengaturan sebagai prioritas. Di sebagian besar negara, cakupan yang tidak memadai dan kualitas layanan yang buruk untuk populasi kunci terus melemahkan tanggapan terhadap HIV, hepatitis virus, dan IMS. Seluruh negara harus memprioritaskan menjangkau populasi kunci dan mendukung komunitas populasi kunci untuk memimpin respons dan menyediakan layanan yang adil, dapat diakses, dan dapat diterima. Pedoman ini dipublikasikan pada 29 Juli 2022 oleh World Health Organization.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan dengan menilai individu, tingkat komunitas dan faktor kesehatan yang terkait dengan kematian akibat COVID-19 di kota besar Jakarta, Indonesia, selama dua gelombang epidemi mulai 2 Maret 2020 hingga 31 Agustus 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kota besar menyumbang 20% kematian Cov-19 sebagai bagian dari penyumbang 7% populasi global. Peneliti mengekstrak demografi, klinis, hasil (pulih) atau meninggal), data cakupan vaksin dan prevalensi penyakit dari catatan surveilans Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan mengumpulkan data sosiodemografi tingkat kecamatan dari berbagai sumber resmi.

Hasilnya menunjukkan dari 705.503 kasus dengan hasil definitif pada 31 Agustus 2021, 694.706 (98,5%) pulih dan 10.797 (1,5%) meninggal. Usia rata - rata adalah 36 tahun (IQR 24-50), 13,2% (93.459) berusia <18 tahun dan 51,6% adalah perempuan. Kematian berkisar antara 0,9 hingga 1,8% menurut kecamatan. Tingkat individu faktor yang berhubungan dengan kematian adalah usia yang lebih tua, jenis kelamin laki - laki, penyakit penyerta dan usia <5 tahun semenjak gelombang COVID-19 pertama. Faktor tingkat komunitas terkait dengan kematian adalah kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Faktor perawatan kesehatan yang berhubungan dengan kematian adalah cakupan vaksin yang rendah. Dapat disimpulkan, selain faktor risiko individu, tinggal di daerah dengan kemiskinan dan kepadatan tinggi, serta kinerja kesehatan yang rendah semakin meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap COVID-19 terkait kematian di daerah perkotaan dengan sumber daya rendah.

klik disini

Apoteker telah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dengan menyediakan obat - obatan, layanan rujukan yang seringkali datang dari daerah dengan akses kesehatan terbatas. Sebuah studi dilakukan untuk menggali pengetahuan, sikap dan praktik para apoteker selama pandemi sehingga dapat lebih siap menghadapi keadaan darurat di masa depan. Studi ini menggunakan survei online secara cross-sectional ke komunitas apoteker dan teknisi farmasi di Indonesia pada Juli dan Agustus 2020. Sebanyak 4716 responden berpartisipasi dalam survei. Dua pertiga melaporkan hanya mengetahui “sedikit” tentang COVID-19 dan sekitar seperempat menyatakan belum menerima pedoman COVID-19.

Hampir seluruh responden concern/peduli tentang terinfeksi dan secara teratur mengambil langkah - langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan klien mereka. Sekitar sepertiga menyebutkan telah memberikan antibiotik kepada klien yang diduga menderita COVID-19. Untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19, sebagian besar responden bersedia memberikan nasehat lisan kepada klien, membagikan selebaran kepada klien, dan berpartisipasi dalam kegiatan surveilans. Gerai ritel obat terus beroperasi di garis depan wabah penyakit dan pandemi COVID-19. Penyedia ini memiliki peran penting untuk dimainkan dengan membantu mengurangi beban fasilitas dan menyediakan pengobatan. Untuk memenuhi peran ini, gerai ritel obat memerlukan akses rutin ke pedoman yang akurat dan persediaan APD sebagai perlindungan diri mereka dan klien. Artikel ini dipublikasikan dari Jurnal Lancet Vol. 22, Mei 2022.

selengkapnya

Maksud surat edaran ini adalah pembaharuan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Pelaku Perjalanan Dalam Negri (PPDN) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) on-site saat keberangkatan.

PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang tidak dapat menerima vaksinasi, wajib menunjukkan hasil negatif tes RTPCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen; atau PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Surat Edaran ini berlaku efektif 17 Juli 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

selengkapnya