Rumah tangga dianggap sebagai wilayah privat yang tidak tersentuh kebijakan pengendalian tembakau di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, yang belum meratifikasi perjanjian Framework Convention of Tobacco Control (FCTC). Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku merokok dan pengeluaran rokok dalam rumah tangga, yang merupakan bagian dari inisiasi suatu kebijakan rumah bebas rokok, sehingga diasumsikan rumah tersebut merupakan domain publik di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan design deskriptif kuantitatif. Sebanyak 225 subjek di tujuh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok, dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini dan bersedia menjadi subjek penelitian.

Hasilnya, 76,1% perokok merokok bersama keluarga inti (istri/anak/suami). Perilaku merokok dengan keluarga inti di dalam rumah (39,13%) dan di luar rumah (36,96%) adalah perilaku yang lebih umum daripada tidak merokok dengan keluarga inti. Dari segi biaya, pengeluaran rokok per bulan adalah sepertiga pendapatan rumah tangga (Rp 607.521,74) berdasarkan upah minimum kabupaten (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perokok yang merokok bersama keluarga masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai dampak asap rokok dalam hal kesehatan dan perekonomian rumah tangga.

selengkapnya

Tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat selayaknya dapat hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi rokok. Jawa dan Bali (khususnya Pulau Jawa) merupakan penyumbang kematian tenaga kesehatan terbesar akibat COVID-19 di Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk untuk mengetahui hubungan perilaku merokok dan hipertensi pada petugas kesehatan di Jawa dan Bali.

Hasilnya, sebanyak 7,6% petugas kesehatan masih merokok dan 10,4% diantara petugas yang masih merokok menderita hipertensi selama pandemi COVID-19. Studi ini menunjukkan bahwa proporsi tenaga kesehatan yang menderita hipertensi dua kali lipat perokok (18,0%) dibandingkan dengan bukan perokok (9,8%). Regresi logistik menunjukkan bahwa merokok memiliki risiko 20% lebih tinggi terkena hipertensi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa di kalangan tenaga kesehatan di Pulau Jawa dan Bali masih terdapat banyak perokok, dan hal ini menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Di sisi lain, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki penyebab perilaku merokok di kalangan petugas kesehatan dan mengidentifikasi metode penghentian yang paling sesuai untuk mendorong mereka berhenti merokok.

selengkapnya

Kurangnya deteksi dini dalam penatalaksanaan kanker payudara diidentifikasi sebagai faktor utama terhadap tingginya angka kematian. Pengenalan BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan nasional Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai bagi pasien kanker payudara. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini pelayanan kesehatan di Indonesia mengenai deteksi dini kanker payudara di era BPJS Kesehatan.

Penelitian dilakukan pada tahun 2017 di Yogyakarta. Subyek direkrut menggunakan purposive sampling dengan variasi maksimal. Sampelnya terdiri dari payudara pasien kanker, tenaga kesehatan profesional, dan wanita sehat dari masyarakat umum yang tidak memiliki riwayat kanker payudara. Pengalaman dan pengetahuan subjek mengenai pelayanan kesehatan mengenai deteksi dini kanker payudara diselidiki melalui wawancara mendalam. Hasilnya, studi ini mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menghambat deteksi dini kanker payudara. Kurangnya prosedur skrining dan diagnostik muncul sebagai hambatan utama dalam penatalaksanaan kanker payudara. Selain itu, hambatan lain yang teridentifikasi diantaranya: (1) terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini; (2) kurangnya urgensi diantara pasien untuk mencari perawatan medis; (3) terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan; dan (4) ketidakpatuhan antar tenaga kesehatan profesional terhadap pedoman untuk prosedur skrining dan diagnostik. 

selengkapnya

Antisipasi dampak finansial dan kesehatan dari paparan rokok terhadap status gizi buruk pada anak - anak telah menjadi perhatian global. Meskipun muncul beban ganda malnutrisi dan tingginya prevalensi perokok di Indonesia, hanya sedikit penelitian yang meneliti dampak orang tua yang merokok terhadap status gizi anak. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh ayah yang merokok terhadap kemungkinan terjadinya stunting, kurus, dan kelebihan berat badan pada anak. Peneliti menggunakan Model Efek Acak Probit dengan koreksi Mundlak untuk menghilangkan masalah endogenitas ayah yang merokok dan memperkirakan dampak ayah yang merokok (status merokok dan intensitas merokok) tentang gizi buruk pada anak.

Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang ayahnya memiliki intensitas merokok sedang atau tinggi cenderung mengalami kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi kurus dan stunting masing-masing sebesar 2,93 dan 3,47 poin persentase. Sebaliknya, dampak intensitas merokok ayah terhadap status overweight anak tidak signifikan. Studi ini juga mengamati dampak yang tidak signifikan status ayah merokok terhadap seluruh status gizi buruk anak. Secara keseluruhan, paparan ayah yang merokok meningkatkan risiko anak-anak stunting dan kurus. Penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki mekanisme dari mana proses ayah yang merokok mempengaruhi malnutrisi anak akan bermanfaat. Di sisi lain, peneliti juga menyarankan perencanaan kebijakan utama dalam pengendalian tembakau untuk mengurangi konsumsi rokok ayah dan paparan anak terhadap rokok.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan biaya program vaksinasi HPV di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi terkait biaya program vaksinasi HPV yang dilaksanakan di Makassar, Manado, dan Surabaya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Informasi biaya dikumpulkan dan dianalisis di masing-masing lokasi sesuai dengan aktivitas spesifik untuk setiap komponen biaya, menggunakan modul vaksinasi HPV pada Penetapan Biaya Pencegahan dan Pengendalian Kanker dari WHO.

Menurut modul Penetapan Biaya Pencegahan dan Pengendalian Kanker Serviks, biaya rutin, baik biaya finansial maupun ekonomi, mendominasi biaya program vaksinasi HPV di Surabaya (dolar AS [USD] 264.618; USD 268.724), Makassar (USD 166.852; USD 293.300), dan Manado (USD 270.815; USD 270.946), dengan total biaya sebesar USD 702.285 untuk biaya finansial dan USD 832.970 untuk biaya ekonomi. Pengadaan vaksin mendorong biaya berulang. Program vaksin HPV di Indonesia belum dilakukan secara komprehensif di tingkat nasional. Analisis efektivitas biaya akan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan menentukan langkah-langkah dalam program vaksin HPV nasional. Implementasi program demonstrasi di Surabaya, Makassar, dan Manado sudah cukup berhasil. Prediksi apapun terkait biaya pelaksanaan vaksinasi HPV di Indonesia dapat diperhitungkan dan digunakan untuk mengadvokasi pemerintah daerah atau nasional.

selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal pada 2024, salah satu caranya dengan reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban kesehatan pembiayaan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai pemerataan pendanaan dan pemberian layanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Analisa data dilakukan dengan analisis kejadian manfaat (BIA) dan analisis kejadian pembiayaan (FIA) dengan menggunakan pendekatan cross-sectional.

Hasilnya, terdapat 31.864 peserta dalam survei ENHANCE pada 2018 dibandingkan dengan 31.215 pada 2019. Distribusi manfaat layanan kesehatan di sektor publik sedikit tidak proporsional; masyarakat berpendapatan rendah menerima proporsi manfaat layanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat berpendapatan tinggi. Insiden manfaat di sektor kesehatan swasta secara signifikan berpihak pada orang kaya pada 2018 dan 2019. Meskipun Indonesia mencapai kemajuan dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak yang belum tercapai dalam meningkatkan pemerataan pembiayaan. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk layanan kesehatan primer akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan pendapatan rendah.

selengkapnya

Pelayanan kesehatan multidisiplin, kolaboratif secara berkelanjutan, dan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan merupakan faktor esensial dalam pelayanan kesehatan. Upaya penguatan kesehatan primer di Indonesia memiliki tiga faktor utama yaitu siklus kesehatan hidup manusia yang menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi kesehatan. Salah satu tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu ketersediaan tenaga kesehatan yang belum merata. Strategi utama untuk mengatasi kekurangan sumber daya terutama pada daerah rural adalah dengan membentuk kemitraan pemerintah-swasta untuk memanfaatkan kapasitas kedua sektor dalam mencapai tujuan kesehatan yang direncanakan.

Kemitraan publik-swasta pada dasarnya adalah kerja sama antara organisasi pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan sumber daya keuangan, manusia, teknis, dan informasi secara bersama untuk mencapai tujuan terencana yang disepakati. Keberhasilan kemitraan pemerintah-swasta bergantung pada faktor-faktor tertentu yaitu peran mitra yang terlibat, kerangka kebijakan, infrastruktur, proses, dan rencana yang jelas. Tanpa melibatkan masyarakat, rencana kesehatan akan gagal. Melalui bantuan dan kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat memfasilitasi proses untuk mencapai tujuan kesehatan dan memperoleh hasil yang lebih baik. Interaksi yang tepat bersifat fleksibel dan dinamis, mencegah hilangnya sumber daya dan menghindari layanan kesehatan yang paralel dan berulang sehingga menghasilkan kemajuan yang sinergis menuju tujuan yang direncanakan.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan utilisasi layanan kardiovaskular dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia pada 2017-2021 dengan menggunakan data klaim JKN yang diklasifikasikan berdasarkan Disease Accounts yang dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pengeluaran kardiovaskular meningkat sebesar $125,4 juta pada 2019 dibandingkan 2017 dan sebagian besar dilakukan di rumah sakit (91% pada 2019) dengan pengeluaran tertinggi terjadi pada usia di atas 59 tahun. Selain itu, pengeluaran rawat inap rumah sakit didominasi dalam kurun waktu 5 tahun. Porsi pengeluaran tertinggi menurut tingkat keparahan berada pada tingkat ringan, diikuti tingkat sedang dan berat. Kapasitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah masih menjadi isu dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit kardiovaskular yang memerlukan penanganan lebih lanjut dengan menggunakan teknologi canggih.

Program JKN berperan penting sebagai perlindungan finansial bagi peserta, walaupun biaya kardiovaskular terus meningkat setiap tahunnya. Adapun adanya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah kunjungan dan pengeluaran kardiovaskular yang diakibatkan adanya kebijakan lockdown dan prioritas sistem kesehatan untuk menyediakan kapasitas bagi pelayanan menanggulangi COVID-19. Penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan menimbulkan potensi terdiagnosa kardiovaskulaer dengan tingkat yang lebih parah ke depannya. Sebagai rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas skrining pelayanan primer dan rumah sakit di semua regional melalui implementasi kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan diharapkan dapat mengurangi dampak dari permasalahan tersebut.

selengkapnya

Dalam konteks penerapan JKN di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi menyebabkan subpopulasi mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap konsep dan prosedur JKN, sehingga meningkatkan risiko kesenjangan akses layanan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis prediktor keanggotaan JKN pada kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan berbeda di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan kumpulan data sekunder dari survei nasional “Kemampuan dan Kesediaan Membayar, Biaya, dan Kepuasan Peserta dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia Tahun 2019” oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Populasi penelitian adalah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 18.514 orang miskin. Sementara itu, ruang belajar menganalisis tujuh variabel independen: kekayaan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan JKN pada masyarakat miskin cenderung lebih tinggi pada yang berpendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, berusia lebih dari 17 tahun, sudah menikah dan lebih kaya. Penduduk miskin yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi anggota JKN dibandingkan penduduk yang berpendidikan lebih rendah. Oleh karena terdapat perbedaan yang signifikan pada seluruh prediktor tersebut di kalangan masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan yang berbeda, hasil studi ini menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan masyarakat miskin guna memaksimalkan penggunaan kepesertaan dan layanan JKN.

selengkapnya

2024 Global Health Security Conference akan diselenggarakan di Sydney Australia pada Juni 2024. Agenda ini membuka kesempatan bagi para praktisi, akademisi kesehatan masyarakat, kesehatan dan kedokteran turut serta aktif dalam memberikan riset dan studi melalui call for abstract pada empat tipe pengiriman : Oral presentation, Poster presentation, panel presentation dan workshop proposal. Beberapa topik yang dibuka antara lain : mitigasi ancaman dan tantangan, konflik dan kesehatan, informasi dan komunikasi, inovasi pada pencegahan, kesiapan, respon dan resiliensi menghadapi pandemi, sistem keamanan kesehatan, peningkatan keamanan kesehatan global dan penguatan kerjasama multisektoral. Pengumpulan ini terbuka hingga 19 November 2023. Pemberitahuan hasil berikutnya akan diinformasikan pada 31 Januari 2024 dengan maksimal registrasi pada awal Maret 2024.

selengkapnya