Special Event

ADB Health Leadership Course (the Future Health Accelerator Course)

Dr. Eduardo Banzon, Director, Health Practice Team ADB

ADB menekankan bahwa leadership perlu dilatihkan dan ditangani sejak masa muda. Dimulai dari orang-orang yang belajar, seperti saat Dr. Banzon sekolah di LSHTM dulu.  Berbagai mahasiswa berkumpul dari berbagai benua dan menjadi peers. Kita harus mulai dari leadership yang cross sektor sejak di masa pendidikan.

Ms Ayako Inagaki, Senior Director, Human and Social Development ADB

Dalam pembukaannya, Ayako menyatakan bahwa bagaimana sistem kesehatan diharapkan dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mencakup demokratisasi, equity, partisipasi sampai menjadi sistem yang mampu mendorong human development.

Sistem kesehatan harus mempunyai ketahanan yang berasal dari orang-orang di dalamnya. Mereka harus dipimpin oleh pemimpin. Kursus Kepemimpinan ADB ini bertujuan menyiapkan generasi baru yang berdasarkan jaringan sesama pemimpin yang diharapkan menjadi paper. Jaringan ini harus bisa mendobrak silo-solo yang ada di sektor kesehatan, melalui knowledge sharing dan pelatihan kepemimpinan.

Mrs Leah Gutierraz, Director General ADB

Leah menyatakan bahwa kursus ini menyasar sekumpulan policy maker, technical specialist, innovator, hingga health leaders. ADB bertekad untuk memperkuat usaha menjawab tantangan-tantangan sistem kesehatan dengan berbagai prinsip, antara lain: melakukan perubahan, peer to peer learning, mempraktekkan adaptive leadership, hingga melahirkan kepemimpinan yang bersifat action.

Kepemimpinan yang ada sekarang akan membentuk wajah sistem kesehatan di masa depan. Hal ini harus dikerjakan secara bersama-sama antar pemimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu pelatihan ini penting sekali. Pelatihan ini baru dibuka untuk Batch 1. Selamat berlatih.

Reporter:
Prof. Laksono Trisnantoro (FK-KMK UGM)

Connected Health Systems for Better Health Outcomes: Breaking Down Digital Health Silos

Narasumber:

• Eduardo Banzon, Director SD3, HSD, ADB
• Dilip Hensman, Koordinator, Health Information & Intelligence, WHO WPRO
• Yoonee Jeong, Senior Digital Health Specialist, ADB
• Alvin Marcelo, Penggagas AeHIN, COIL, SILab

Sesi dibuka oleh Dr. Eduardo Banzon yang menekankan pentingnya interoperabilitas dalam mendukung pertukaran informasi kesehatan untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik.

Pembicara pertama, Mr. Dilip Hensman, menekankan mengapa standar dan interoperabilitas sangat penting. Dilip memulai dengan menjelaskan definisi interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem informasi, perangkat, dan aplikasi untuk mengakses, bertukar, mengintegrasikan, dan menggunakan data secara kolaboratif dan terkoordinasi, baik di dalam maupun lintas batas organisasi, guna menyediakan informasi yang tepat waktu serta mendukung kesehatan individu dan populasi.

Interoperabilitas mencakup arsitektur pertukaran data kesehatan, antarmuka aplikasi, serta standar-standar yang memungkinkan data diakses dan dibagikan secara tepat dan aman di seluruh spektrum layanan, dalam berbagai pengaturan, serta dengan para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk individu.

Dilip juga memaparkan berbagai tingkat interoperabilitas, mulai dari:

• Interoperabilitas organisasi, yang mencakup tata kelola organisasi, kebijakan, aspek sosial, hukum, dan kelembagaan untuk memfasilitasi komunikasi serta penggunaan data yang aman, efisien, dan tepat waktu antar organisasi dan individu.
• Interoperabilitas teknis, yang terdiri atas:
  • Interoperabilitas struktural terkait dengan format, sintaksis, dan organisasi pertukaran data.
  • Interoperabilitas semantik, yang menyediakan model dasar dan kodifikasi data termasuk penggunaan elemen data dengan definisi standar untuk memberikan pemahaman dan makna yang seragam kepada pengguna.

Selanjutnya, Dr. Alvin Marcelo memperkenalkan inisiatif Standards and Interoperability Lab- ASIA yang telah dikembangkan seiring pertumbuhan Asia eHealth Information Network (AeHIN). AeHIN mengusung kerangka kerja “Mind the GAPS and Fill the GAPS”, yang merupakan hasil pembelajaran dari berbagai pertemuan AeHIN selama beberapa tahun terakhir.

Kerangka ini membantu mengidentifikasi dan mengelompokkan isu-isu kompleks dalam sistem informasi kesehatan (Health Information Systems/HIS), sehingga negara-negara anggota dapat melaksanakan rencana eHealth mereka secara lebih efisien dan efektif.

AeHIN mendorong negara-negara untuk membangun struktur dan kerangka tata kelola yang jelas guna membimbing perancangan dan implementasi cetak biru (blueprint) eHealth. Tata kelola ini penting agar semua pemangku kepentingan memahami dan mematuhi cetak biru serta standar yang diperlukan demi tercapainya interoperabilitas.

Terkait dengan Standards and Interoperability Lab – Asia (SIL-Asia), Dr. Alvin menjelaskan bahwa SIL-Asia merupakan laboratorium interoperabilitas kesehatan yang menyediakan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara dalam membangun sistem dan aplikasi layanan kesehatan yang interoperabel. Ini dilakukan melalui pemanfaatan kerangka kerja kesehatan digital dasar, standar internasional, dan teknologi terkini.

Reporter:
Dr Lutfan Lazuardi (FK-KMK UGM)

Sesi: Mobilizing Private Sector Innovation: Strengthening Health Systems in Asia and the Pacific

Sesi paralel bertajuk “Mobilizing Private Sector Innovation: Strengthening Health Systems in Asia and the Pacific” menghadirkan pemangku kepentingan dari organisasi internasional, pemerintah, dan perusahaan swasta untuk berbagi strategi kolaborasi inovatif antara sektor publik dan swasta dalam memperkuat sistem kesehatan. Sesi ini dibuka dengan penegasan dari Dr. Eduardo Banzon, Direktur Kesehatan ADB, bahwa peran sektor swasta harus selaras dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. “Sektor swasta perlu menyelaraskan perannya untuk membantu sektor publik mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya dalam sambutan pembuka. Pernyataan ini menjadi pengantar bagi rangkaian diskusi tentang kolaborasi inovatif publik-swasta dalam memperkuat sistem kesehatan di kawasan.

Agenda dibuka dengan paparan Asian Development Bank (ADB) mengenai pendekatan mereka dalam berkolaborasi dengan sektor swasta, seperti Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Tiga strategi utama yang disampaikan adalah mobilisasi investasi swasta untuk memperkuat sistem kesehatan, pengembangan kemitraan publik-swasta yang efektif di bidang kesehatan, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk hasil kesehatan yang lebih baik.

World Health Organization (WHO) kemudian menjelaskan prioritas strategisnya serta peluang untuk memperluas peran sektor swasta dalam mendukung pelayanan kesehatan universal (universal health coverage/ UHC). Dari Korea Selatan, dipaparkan praktik kemitraan kesehatan cerdas berbasis uji coba lokal dengan dampak global, serta kebijakan transformasi digital dan peluang kerjasama dengan negara-negara ASEAN.

Sesi juga menampilkan inovasi teknologi kesehatan yang ditawarkan tiga perusahaan swasta Korea, seperti penggunaan VR untuk pelatihan prosedur medis oleh Surgical Mind, perangkat diagnostik inovatif dari Bodytech, hingga jejaring RS global yang dibangun oleh Health on Cloud. Diskusi panel interaktif menyoroti pentingnya kemitraan sektor publik-swasta dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan ketahanan sistem kesehatan, terutama di negara berkembang.

Acara ini menegaskan bahwa inovasi sektor swasta, bila didukung kerangka kebijakan yang tepat, berperan kunci dalam pencapaian tujuan UHC yang berkelanjutan di kawasan Asia dan Pasifik.

Plenary Session

Universal Health Coverage: Sustaining National Health Insurance & Launch of UHC PEERS

Sesi diskusi ini berlangsung di Auditorium ADB HQ, Manila, menghadirkan para pemimpin dan pakar kesehatan dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan strategi memperkuat jaminan kesehatan nasional. Masih dalam rangkaian ADB Inspire Health Forum, sesi ini menyoroti tantangan sistem kesehatan pasca-pandemi, praktik inovatif dari Asia-Pasifik hingga EMRO, serta peluncuran inisiatif UHC PEERS sebagai wadah pembelajaran kolektif demi mewujudkan cakupan kesehatan semesta yang lebih adil dan berkelanjutan.

Masato Kanda — President, Asian Development Bank 

Era pasca-pandemi memperlihatkan kerentanan sistem kesehatan di seluruh dunia dan menjadikan Universal Health Coverage (UHC) lebih penting dari sebelumnya. Masato Kanda menegaskan pentingnya inisiasi UHC Peers sebagai komitmen untuk setiap negara terus belajar dari praktik terbaik dan tantangan implementasi UHC di Asia-Pasifik dan East Mediterranean Regional Office (EMRO).

Teodoro Herbosa — Secretary, Department of Health, Philippines

Sebagai salah satu contoh, Filipina memiliki rencana blueprint reformasi kesehatan 2023-2028 untuk memastikan sistem kesehatan yang lebih kuat, akses merata, dan layanan berbasis nilai. Ia memperkenalkan platform layanan inovatif seperti BUCAS untuk perawatan holistik berbasis tim multidisiplin di tingkat fasilitas kesehatan primer (Barangay).

Lena Nanushyan — First Deputy Minister of Health, Republic of Armenia

Armenia juga tengah bertransformasi menuju asuransi kesehatan publik wajib, kualitas layanan yang lebih baik, digitalisasi, dan penguatan SDM di daerah terpencil. Target mereka menaikkan anggaran belanja publik, agar memperkecil out-of-pocket payment, dan berfokus pada peningkatan pelayanan promotif preventif, seperti skrining penyakit, dan pelayanan penyakit kronis.

Soon man Kwon — Former Dean, Seoul National University, Republic of Korea

Soon Man Kwon menekankan pentingnya pembiayaan publik prabayar untuk menghapus hambatan finansial dan nonfinansial dalam akses pelayanan kesehatan bermutu. Ia menjelaskan bahwa negara dapat menghimpun berbagai sumber penerimaan publik untuk pembelian strategis pelayanan kesehatan, seperti iuran pegawai dan wirausaha (di Jepang, Korea, Taiwan), pajak khusus (di Ghana, Prancis, Korea), serta pendapatan umum (di Thailand, India, Pakistan, Kamboja). Namun, perlu komitmen subsidi pemerintah yang besar untuk memperluas cakupan pembiayaan publik ke sektor informal, mengingat tantangan administrasi, batasan definisi kelompok miskin dan informal, serta besarnya beban iuran sukarela yang menghambat kepesertaan.

Jyoti Yadav — Addl CEO, National Health Authority, India (AB-PM-JAY insurance)

Ayushman Bharat PM-JAY adalah skema jaminan kesehatan terbesar di dunia, mencakup perawatan sekunder dan tersier bagi lebih dari 120 juta keluarga dengan cakupan hingga Rs. 5 lakh per tahun, tanpa batas anggota keluarga, usia, atau gender, serta sepenuhnya cashless dan portabel. Skema ini fleksibel, memungkinkan tiap negara bagian menyesuaikan model implementasi, cakupan, dan paket layanan sesuai kebutuhan lokal, namun tetap menghadapi tantangan seperti isu privasi data, konektivitas internet, dan biaya administrasi di sektor informal.

Ali Ghufron Mukti — President Director, BPJS Kesehatan Indonesia

Indonesia mampu mencapai cakupan 98% populasi dalam 10 tahun melalui sistem tunggal BPJS yang terintegrasi secara nasional meski pemerintahan daerah terdesentralisasi. Inovasi digital dan advokasi komunitas terus dilakukan untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan layanan.

Edwin Mercado — President & CEO, PhilHealth

PhilHealth menargetkan penurunan pengeluaran langsung masyarakat hingga 25% melalui reformasi berbasis hukum yang jelas mencakup penggalangan dana, pooling, dan pembelian strategis. Tantangan besar tetap pada pencegahan fraud.

Eduardo Banzon — Director, SD1-HSD, ADB

Eduardo Banzon mengajak untuk belajar juga dari pengalaman UHC di EMRO yang erat kaitannya dengan keamanan kesehatan di tengah konflik. Ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum terlindungi layanan esensial dan tertekan secara finansial akibat biaya kesehatan. 

Dr. Susan P. Mercado – WHO WPRO

Salah satu tantangan sistem kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Susan yaitu kecepatan pembelajaran lembaga seringkali kalah cepat dibanding perubahan zaman, termasuk mengenai digitalisasi layanan kesehatan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya inovasi dan kesiapan menghadapi perubahan iklim, populasi menua, serta komitmen seumur hidup untuk mencapai transformasi kesehatan. 

Lian Yu-Chen — DDG, National Health Insurance Administration, Taipei, China

Terdapat dua elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan transformasi kesehatan di Taipei, China, yaitu menekankan pentingnya infrastruktur digital yang kokoh dan integrasi rekam medis untuk menghindari pemborosan obat. Taipei, China, juga akan segera melakukan perluasan implementasi telemedisin dan e-resep untuk meningkatkan akses kesehatan di daerah pedesaan.

Breshna Arya — Senior Health Finance Specialist, The Global Fund

Dr. Arya menggarisbawahi peran Global Fund dalam memastikan UHC yang inklusif bagi semua, termasuk kelompok terpinggirkan yang masih menghadapi stigma dan diskriminasi. Ia juga menekankan pentingnya pendanaan untuk kader kesehatan masyarakat dan layanan NGO serta komitmen politik jangka panjang untuk warisan yang berkelanjutan.

Reporter:
dr Ichlasul Amalia (FK-KMK UGM)

Sesi Paralel

Pengembangan Private Health Insurance sebagai langkah strategis untuk memajukan UHC

Sesi ini merupakan diskusi kerjasama antara ADB dengan ANHSS sebagai hasil pertemuan di Hongkong pada awal bulan Mei 2025. Ada beberapa pembicara sebagai berikut:

Prof EK Yeoh, Director Center for Health Systems and Policy Research, The Chinese University of Hongkong (CUHK)

Membahas mengenai “Review of the Role and Challenges of Private Health Insurance (PHI) in the Global Context”. Dalam paparannya disebutkan mengenai mengapa banyak negara membutuhkan PHI dengan berbagai alasan. Bahkan di Belanda dan Swiss merupakan kewajiban untuk ikut. Ada 3 peran: supplementary, complementary atau substitusi di berbagai negara. Di Asia Pacific, PHI perlu diteliti lebih mendalam untuk menjadi kebijakan publik yang baik untuk meningkatkan ketahanan Social Health Insurance. Oleh karena itu di Chinese University of Hongkong bekerja sama dengan ANHSS mengembangkan pengetahuan baru mengenai PHI melalui scoping review dan penelitian bersama di berbagai negara. Silahkan klik papernya.

materi

April Wu dari The Chinese University of Hongkong (CUHK)

Menggambarkan PHI di Hongkong. Kebijakan pemerintah HK mendorong pengembangan PHI agar ada tambahan akses, peningkatan mutu, dan lebih banyak dana untuk kesehatan. Saat ini belanja kesehatan dari total GDP adalah sebesar 8.5%. Belanja pemerintah dari Total Belanja Kesehatan adalah 56%. Out of Pocket sebesar 27.3% dan PHI sebesar 15.5%. 42% warga HK mempunyai Askes Swasta. Ada 1.34 juta polis dengan  53% pemegang di bawah 40 tahun dan 33% di bawah 30 tahun.

materi

Prof. Laksono Trisnantoro dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di FK-KMK UGM

Menguraikan mengenai keadaan asuransi kesehatan swasta (PHI) di Indonesia. PHI dibutuhkan di Indonesia sebagai katup pengaman untuk SHI (Social Health Insurance, yang dikelola oleh BPJS) yang saat ini berada dalam tekanan. Akan tetapi kenyataanya sektor PHI di Indonesia masih buruk. Secara total di tahun 2023, perusahaan-perusahaan askes swasta mengalami kerugian.  PHI memainkan peran yang sangat terbatas  dalam sistem kesehatan Indonesia. Regulasi yang ada masih di dalam konteks  asuransi jiwa, yang tidak sesuai untuk mengatasi risiko dan kebutuhan unik asuransi kesehatan. Infrastruktur juga tidak memadai untuk menangani tantangan seperti fraud. Banyak penyedia PHI beroperasi dengan kerugian, yang membuat perluasan menjadi sulit tanpa reformasi. Sebagai ringkasan PHI dapat melengkapi SHI jika dikembangkan dengan baik.

materi

Prof. Siripen Supakankunti dari Chulalongkorn University Thailand

Memaparkan mengenai Pengalaman PHI di Thailand. Operasional PHI terutama di layanan kesehatan swasta yang melengkapi layanan publik. Layanan ini terutama di daerah perkotaan. Asuransi komersial swasta memasuki pasar Thailand hampir 100 tahun lalu. Penerimaan asuransi kesehatan swasta agak lambat. Asuransi kesehatan swasta diatur oleh Kantor Komisi Asuransi sejak 2007 (Departemen Asuransi, Kementerian Perdagangan hingga 2007).

Asuransi kesehatan swasta saat ini sebagian besar bersifat pelengkap. Ada berbagai pendorong penggunaan asuransi kesehatan swasta: Persepsi tentang kualitas dan ketepatan waktu layanan kesehatan yang dibiayai publik: Asuransi kesehatan swasta  menawarkan pilihan rumah sakit swasta yang lebih luas. Masalah utama yang dihadapi adalah:  penetrasi asuransi lebih rendah daripada rata-rata global, peningkatan kesadaran dan kepercayaan konsumen untuk mengurangi ketergantungan pada sistem publik (yang terlalu membebani), adanya tarif premi tinggi, penolakan perpanjangan, dan pembatasan cakupan khususnya untuk orang lanjut usia. Oleh karena itu Thailand sedang mengembangkan Balancing Act untuk menyeimbangkan pendanaan untuk UHC dan askes swasta.

materi

Maria Elena Harrera, Professor (ret) Asian Institute of Management

Dari Filipina memaparkan mengenai PHI sebagai katalis untuk mencapai tujuan Sistem Kesehatan dan meningkatkan UHC. Disamping Philhealth yang mencakup 98% penduduk Filipina ada berbagai skema askes swasta. Perusahaan askes swasta beroperasi dengan 2 sasaran: (1) perusahaan dan SDMnya; (2) perorangan.  Untuk perusahaan ada berbagai skema, antara lain HMO, comprehensif dengan credit line, dan berbagai mekanisme askes lainnya.  Untuk individual model HMO, ada yang bersifat critical care, bersifat daily indemnity, guarantee cover dengan waktu tunggu. Ada berbagai isu yang dapat dipelajari: PHI yang bersifat supplemen dapat mengiris kekurangan dalam paket-paket UHC.  Peranan sangat kontekstual dan spesifik untuk berbagai penyakit. 

materi

Selanjutnya ada pembahasan dari Thalia Georgiou, Managing Partner, Asiacare Group, konsultan manajemen asuransi kesehatan yang filenya dapat dicermati sebagai berikut:

materi

Reporter:
Prof. Laksono Trisnantoro (FK-KMK UGM)

Building Diagnostic Readiness for Future Pandemics

Salah satu sesi paralel pembuka forum di hari kedua, menyoroti pentingnya kesiapsiagaan sistem diagnostik dalam menghadapi persiapan pandemi di masa depan. Sesi ini juga menekankan bahwa keberhasilan deteksi, respon, dan penanggulangan wabah sangat bergantung pada ketersediaan diagnostik yang cepat, akurat, dan merata.

Prof. Rosanna Pelling dari London School of Hygiene & Tropical Medicine mengulas peran krusial diagnostik selama pandemi COVID-19. Diagnostik yang adekuat berperan penting dalam memperjelas definisi kasus, mendukung penelitian, memperkuat surveilans, dan memungkinkan uji klinis obat serta vaksin. Namun, pihaknya menyoroti tantangan besar dalam jalur akses diagnostik yang panjang dan terfragmentasi, serta proses regulasi yang memakan waktu bertahun-tahun.

Ketimpangan akses antar wilayah menjadi perhatian utama, khususnya bagi laboratorium kesehatan masyarakat yang membutuhkan alat diagnostik untuk respon cepat dan pengambilan kebijakan berbasis data. Rosanna juga menekankan pentingnya konektivitas sistem data, ketahanan sistem kesehatan, langkah pengendalian lintas batas, serta komunikasi yang efektif berbasis kepercayaan dan tata kelola kolaboratif.

Dr. Sarbjit Chadha menyoroti kesenjangan mencolok antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah dalam akses serta kapasitas diagnostik. Sarbjit menyerukan aksi nyata dari pemerintah, ilmuwan, dan komunitas untuk menjembatani kesenjangan ini dan memperkuat sistem diagnostik global secara inklusif.

Shin Young-Soo dari WHO membahas program Pre-Qualification (PQ) WHO yang bertujuan memastikan kualitas diagnostik secara global. Ia juga menyoroti perlunya penyederhanaan lanskap regulasi agar inovasi diagnostik dapat lebih cepat tersedia di lapangan, khususnya di negara berkembang.

Financing PHC and Community Health Workers (CHWs): Reaching the Unreached & Enhancing and Nurturing Resilient and Inclusive CHWs

Salah satu sesi paralel dalam forum ini, berjudul “Financing PHC and Community Health Workers (CHWs): Reaching the Unreached & Enhancing and Nurturing Resilient and Inclusive CHWs”, menyoroti peran krusial kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer di komunitas. Namun di banyak negara, kader masih menghadapi tantangan serupa, yaitu jumlah yang belum mencukupi, beban kerja berlebih, dan insentif yang rendah. Dalam sesi ini, perwakilan dari pemerintah dan NGO berbagai negara berbagi praktik baik dan pendekatan inovatif untuk memastikan para kader mendapat dukungan yang layak, baik secara finansial maupun non-finansial, agar mereka dapat bekerja secara berkelanjutan dan bermartabat.

Dr. Vannarom dari Kementerian Kesehatan Kamboja menjelaskan kebijakan nasional yang menempatkan keterlibatan komunitas sebagai prioritas, termasuk mendorong kepemimpinan lokal dan menjawab kebutuhan kelompok rentan melalui program berbasis masyarakat.

Dr. Mar Wynn Bello dari Biro Kesehatan Masyarakat Filipina mengangkat isu kekurangan jumlah Barangay Health Workers (BHW), kader kesehatan di layanan primer (Barangay). Saat ini, hanya 19% yang sesuai standar rasio 1:20 rumah tangga. Beban kerja tinggi dan keterbatasan insentif menjadi hambatan utama. Namun, kebijakan baru yang telah disahkan presiden untuk memperluas pembiayaan dari pemerintah pusat hingga DPR, disertai peningkatan kesejahteraan, pelatihan rutin, serta dukungan perlengkapan standar dan pemahaman pengobatan tradisional.

Dr. Thesda dari Bhutan menjelaskan peran 780 relawan di lebih dari 500 pusat layanan primer dalam promosi dan rujukan kesehatan, terutama di wilayah pegunungan. Salah satu contohnya untuk mendukung cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak-anak, terhalang tantangan geografis Bhutan yang mayoritas pegunungan, namun diatasi melalui program catch-up imunisasi dengan mengerahkan kader kesehatan ke wilayah tidak terjangkau untuk melakukan advokasi dan memastikan semua anak mendapatkan imunisasi yang diperlukan.

Afrika Muka Neto dari UNICEF Asia Selatan menegaskan bahwa setiap ibu dan anak harus memiliki akses layanan terintegrasi. UNICEF berkomitmen untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan, advokasi kebijakan, dan pemantauan melalui kemitraan erat agar tak ada komunitas yang tertinggal.

Pada sesi diskusi panel, beberapa poin-poin penting juga disampaikan oleh panelis, diantaranya yaitu:

Neeraj Jain dari PATH menyebut tantangan umum berupa kekurangan tenaga, beban kerja tinggi, dan insentif rendah. Beberapa inovasi muncul, seperti pelatihan berkelanjutan dan pengakuan formal untuk kader-kader kesehatan di India, serta dukungan BRAC di Bangladesh.

Angela Chaudhuri dari Swasti menekankan bahwa kader bukan sekadar pelengkap, melainkan aktor kunci yang mampu menggerakkan komunitas. Investasi pada mereka harus dilihat dari dampak jangka panjang, bukan sekadar pengembalian biaya.

Manoj Jhalani dari WHO SEARO menutup dengan pesan bahwa kader kesehatan harus dilibatkan dalam perencanaan kebijakan, agar program dapat lebih dipercaya dan diimplementasikan secara efektif. Dukungan finansial maupun non-finansial, termasuk skema pensiun bagi para kader, juga perlu diintegrasikan dalam kebijakan kesehatan nasional.

Reporter: dr Ichlasul Amalia (FK-KMK UGM)

Sesi Plenary: Climate and Health Plenary

Sesi plenary ini membahas pentingnya isu global terkait dengan perubahan iklim dan kesehatan.

Terdapat Kerangka G20 untuk Iklim dan Kesehatan berfokus pada lima prinsip utama:

1. Memprioritaskan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim.
2. Mengembangkan sistem kesehatan yang rendah karbon dan berkelanjutan.
3. Melakukan dekarbonisasi rantai pasok sektor kesehatan.
4. Memobilisasi pembiayaan iklim.
5. Mendorong kolaborasi lintas sektor termasuk kesehatan hewan dalam pendekatan One Health.

Asian Development Bank (ADB) meluncurkan program unggulan Climate Health Initiative (CHI) serta membangun portal informasi sebagai sumber daya untuk mendukung aksi iklim dan kesehatan.

Dr. Soumya Swaminathan

(Mantan Peneliti Senior WHO) menekankan pentingnya Isu Iklim dan Kesehatan melalui Kepemimpinan Multilateral dan Penyesuaian Kebijakan Regional. Soumya menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim terhadap kesehatan sangat luas seperti:

1. Gelombang panas ekstrem.
2. Ketahanan pangan terganggu.
3. Peningkatan penyakit tular vektor.
4. Polusi udara.
5. Kelangkaan air bersih.
6. Disrupsi sistem pelayanan kesehatan.

Data terkini terkait perubahan iklim dan dampaknya terdokumentasi dalam Laporan Lancet Countdown dan di kawasan Asia Pasifik, isu utamanya mencakup: Penyakit tular vektor (VBD), tekanan panas (heat stress) dan polusi udara.

Untuk merespon hal tersebut, beberapa solusi yang didorong seperti:

• Menjadikan udara bersih sebagai aset.
• Mendanai transisi menuju sistem ramah iklim.
• Menetapkan target kualitas udara bersih sejalan dengan standar WHO dan memantau kemajuan bersama.
• Bekerja bersama untuk solusi yang menguntungkan semua pihak.

Untuk itu,  diperlukan komitmen di semua level — nasional, regional, dan global — untuk memastikan kesehatan menjadi prioritas dalam kebijakan iklim.

Di kawasan Asia Pasifik prioritas diberikan untuk:

1. Investasi dalam riset dan inovasi di bidang iklim dan kesehatan.
2. Memperkuat dan melembagakan kepemimpinan regional di isu ini.
3. Membangun institusi yang siap menghadapi tantangan masa depan iklim dan kesehatan.

Mr. Martin Edlund (CEO, Malaria No More)

Martin mempresentasikan terkait dengan inovasi untuk penyakit tular vektor. Beliau menyampaikan bahwa ada 4 miliar orang berada dalam risiko meningkatnya penyakit tular vektor dan hal ini diperparah oleh menurunnya dukungan donor dan ancaman pandemi. Perubahan iklim menambah kompleksitas tantangan ini. Solusi yang didorong adalah perlunya terobosan inovatif yang diperluas skalanya, tidak hanya terbatas pada tataran penelitian dan pengembangan saja.

Ada berbagai potensi solusi inovatif yang sudah dikembangkan dalam dan perlu diperluas skalanya untuk diimplementasikan secara luas di lapangan. Salah satu solusi inovatif adalah intervensi berbasis bakteri nyamuk yang diinfeksi wolbachia yang akan memblokir transmisi virus dengue. Setelah beberapa pilot proyek di Yogyakarta, Indonesia saat ini sedang memperluas cakupan intervensi ini dalam skala yang lebih luas ke daerah lainnya.

Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber:

• Mr. Syed Hussein Mujtaba (Climate and Health Expert, Pakistan)
• Dr. Lucica Ditiu (Stop TB Partnership)
• Mr. Robert Matiru (DIrector, Programme Division, Unitaid)
• Dr. Ronald Law (Direktur Iklim dan Kesehatan, DOH Filipina)
• Dr. Ricardo Baptista Leite (CEO Health AI)

Mr. Syed Hussein Mujtaba

Menyampaikan bahwa Pakistan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Banjir besar pada 2022 menyebabkan 3 juta orang mengungsi dan kerugian lebih dari 30 miliar USD. Hal ini mengakibatkan peningkatan kejadian penyakit dan kematian, serta prevalensi stunting anak mencapai 44%. Mr. Hussein menyampaikan bahwa istilah-istilah seperti climate finance, blended finance, tidak cukup, tapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan.

Lucica Ditiu

Sementara Lucica menyampaikan bahwa sektor kesehatan belum menjadi prioritas. Kita perlu bersama-sama mendukung Kementerian Kesehatan untuk menjadikannya prioritas utama. Beliau menyampaikan bahwa dalam penanggulangan TB, inovasi sangat penting — mulai dari Rapid Molecular Test, Palm Health Test dengan swab, hingga X-ray.

Robert Matiru

Sementara Mr. Robert Matiru menekankan perlunya akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan, termasuk dalam konteks perubahan iklim. Dalam merespon perubahan iklim, inovasi lintas sektor diperlukan — yang climate smart, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan. Robert  menekankan pentingnya memperhatikan beberapa hal yaitu:

• Tidak hanya mengandalkan pembiayaan hibah.
• Perlu diskusi vertikal dan aksi nyata di lapangan.
• Teknologi yang tahan lama dan dekat dengan masyarakat sangat penting.
• Ini adalah proses multisektoral: perlu sinergi antara bank, pemerintah, komunitas, dan sektor lain.

Dr. Ronald Law (DOH, Filipina)

Ronald menyampaikan bahwa Filipina dengan 7.600 pulau sangat rentan terhadap bencana alam seperti topan, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Bulan Juli ditetapkan sebagai bulan ketangguhan bencana nasional. Beberapa tindakan strategis yang dilakukan adalah Filipina adalah: Manajemen darurat kesehatan menjadi prioritas, termasuk dalam Universal Health Care Law, berpartisipasi di COP20 Dubai — untuk pertama kalinya ada Health Day di COP, mengembangkan sistem kesehatan yang tangguh terhadap iklim dan netral karbon, DOH telah memiliki kantor khusus dan roadmap terkait iklim dan kesehatan.

Dr. Ricardo Baptista Leite

Dr. Ricardo menyampaikan mengenai pentingnya mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan melalui sains termasuk dengan kecerdasan buatan (AI). Saat ini hanya 70% target SDGs yang diperkirakan tercapai. Sehingga memerlukan aksi nyata dan inovasi. Kesepakatan tidak berguna tanpa implementasi nyata, terutama di tingkat lokal dan dengan dukungan sektor swasta. Meskipun ada “Paradoks AI dan Iklim” seperti AI berkontribusi terhadap beban iklim, misalnya AI membutuhkan konsumsi energi tinggi, termasuk pusat data (data center) yang menghabiskan jutaan galon air untuk mekanisme pendinginan (1,7 juta galon air per tahun untuk satu pusat data). Namun, AI juga membawa potensi positif:

• Dari R&D hingga manajemen, AI digunakan untuk predictive analytics.
• Dapat membantu mengidentifikasi potensi pandemi.
• Membantu memastikan investasi tepat sasaran dan teknologi digunakan secara bertanggung jawab tanpa meninggalkan siapa pun.

Reporter:
Dr Lutfan Lazuardi (FK-KMK UGM)

Sesi Paralel

Strategic Reforms on Health Financing: UHC Reforms on the Frontline

Penguatan sistem kesehatan khususnya dalam hal penyediaan jaminan kesehatan semesta merupakan salah satu tujuan dari sistem kesehatan. Tantangan utama dalam cakupan kesehatan semesta adalah ketidakcukupan dana, dan ini berusaha diatasi melalui (1) meningkatkan komitmen  anggaran pemerintah dan mencari berbagai sumber pembiayaan publik untuk kesehatan, (2) meningkatkan pembayaran non publik, dan (3) efisiensi layanan. Sesi paralel kali ini membahas pengalaman dari 4 negara yang sangat berbeda konteks dan sumberdayanya, yaitu Indonesia, Mongolia, Vietnam dan Turki. Sesi ini dikhususkan untuk membahas bagaimana negara-negara ini melakukan upaya reformasi strategis untuk mencapai cakupan kesehatan semesta.

Indonesia

Dalam kesempatan ini, Prof. Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS-K) membahas upaya untuk mengejar kepersertaan dari sektor informal yang mampu. Inovasi yang dilakukan termasuk pemanfaatan berbagai platform pembayaran yg umum digunakan (sekitar 1 juta channel untuk pembayaran), mekanisme penyisiran berbasis komunitas dengan pemanfaatan kader JKN untuk edukasi mengenai kepersertaan dan kepatuhan pembayaran, pemanfaatan donasi/zakat, program rehab (cicilan), dan telekoleksi serta WA blasting.

Dalam hal strategic purchasing, BPJS-K menerapkan mekanisme Kerjasama (kontrak) dengan faskes public dan swasta, penjaminan mutu faskes (kredensialing) dan layanan (melalui kapitasi berbasis kinerja), pemanfaatan Health Technology Assessment (HTA) dalam penyusunan paket manfaat, dan sebagainya.

Vietnam

Sesi ini disampaikan oleh Dr. Vu Nu Anh, Deputy Director General Dari Health Insurance Department dari Kementerian Kesehatan Vietnam. Pada 2024, Vietnam menerbitkan UU Nomor 51 Tahun 2009 mengenai jaminan kesehatan, sebagai puncak dari upaya yang bermula dari berbagai mekanisme jaminan Kesehatan yang dimulai pada 1992. Saat ini, 12% dari revenue jaminan kesehatan Vietnam diharapkan berasal dari rumahtangga dan ini masih merupakan tantangan untuk pemenuhannya. Upaya yang dilakukan sejauh ini adalah meningkatkan subsidi pemerintah untuk kelompok miskin, penguatan primary care, serta efisiensi melalui pemanfaatan HTA, serta melakukan pilot sinergi antara cakupan jaminan kesehatan sosial dengan asuransi swasta.

Mongolia

Batbayar Ankhbayar, health financing specialist dari Kementerian Kesehatan Mongolia menyampaikan bahwa strategic purchasing menjadi strategi utama Mongolia untuk meningkatkan efisiensi dan mutu layanan di sektor kesehatan. Hal ini dilakukan dengan membuat system jaminan sosial single-pool pada 2021 (Health Insurance General Agency/HIGA sebagai purchaser utama) yang mencakup komponen selective contracting, pembayaran provider dengan prinsip outcome-based dan melakukan volume-based budgeting pada 2024.

Turki

Dalam kesempatan ini Ugursel Erol dari Lembaga Asuransi Sosial (Turki) membahas upaya penguatan tata kelola sebagai strategi utamanya. Salah satu contoh adalah (1) memastikan proses pengambilan keputusan yang melihatkan multi-stakeholder, misalnya keputusan mengenai reimbursement; (2) mekanisme alternatif untuk reimbursement yang transparan, dan juga direct supply yang berbasis pasien.

Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Piya Hanvoravongchai, para pembicara menambahkan pentingnya (1) sistem anti-fraud yang kuat, (2) reformasi regulasi, (3) mengubah persepsi ‘kesehatan adalah spending’ menjadi ‘kesehatan adalah investasi’ (baik persepsi pemerintah (Kementerian Keuangan) mau pun individu, serta (4) memastikan adanya learning health system untuk merespon tantangan sesuai konteks dan belajar dari pengalaman.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK UGM)

Tapping the Demographic Dividend: Strengthening Early Childhood Development

Sesi ini menggarisbawahi bahwa investasi pada perkembangan anak usia dini (PAUD) merupakan strategi kunci untuk membentuk generasi sehat, produktif, dan tangguh sejak awal kehidupan. Dengan kerangka nurturing care yang mencakup kesehatan, gizi, stimulasi dini, dan perlindungan anak, pembicara dari berbagai lembaga menekankan perlunya pendekatan multisektor yang terintegrasi untuk menjangkau semua anak seawal mungkin.

Gi Soon Song, Director of Human and Social Development, ADB membuka dengan data bahwa hanya 1 dari 5 anak di negara berpenghasilan rendah memiliki akses ke pendidikan prasekolah. Oleh karena itu, ADB kini mendorong transformasi dari pendekatan berbasis program menuju sistem terintegrasi yang menyatukan pelayanan gizi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.

Paparan dilanjutkan oleh Dr. Dinesh Arora, Principal Health Specialist, ADB, yang menekankan konsep serve and return dalam stimulasi otak anak, dan menyebut bahwa investasi pada masa awal kehidupan memberi pengembalian tertinggi di masa depan.

Wakil Presiden ADB, Scott Morris, mengingatkan bahwa anak usia kurang dari 5 tahun sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, sistem PAUD perlu dirancang agar adaptif dan tahan terhadap krisis iklim.

Uma Mahadevan, perwakilan pemerintah daerah Karnataka, India, membagikan praktik baik dari Karnataka dalam menyediakan layanan penitipan anak bagi pekerja perempuan informal. Ia menekankan bahwa kurangnya layanan terstruktur menghambat partisipasi perempuan dalam pekerjaan berbayar. 

Salah satu contoh baik peran sektor swasta di India, disampaikan oleh Sumitra Mishra, CEO Mobile Creche, dalam menyediakan layanan pengasuhan melalui kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan. Implementasi inovasi yang dikembangkan mengadopsi model Care Diamond dan Nurturing Care Framework WHO.

Roopa Srinivasan menyampaikan bahwa keadilan sosial tak akan tercapai jika intervensi PAUD tidak ditingkatkan cakupannya, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Program Perkembangan Anak Usia Dini (ECD) dari Ummeed memberikan pelatihan dan pendampingan tentang cara mendukung tumbuh kembang anak usia 0–3 tahun melalui pendekatan berbasis bermain yang melibatkan pengasuh, menggunakan alat seperti Guide for Monitoring Child Development (GMCD), dengan metode lokakarya dan bimbingan berkelanjutan.

Anil Swarup menekankan peran ADB dan institusi lain yang mengembangkan program terkait anak usia dini, dalam memahami konteks lokal sebelum mereplikasi model di negara lain, dan memastikan keberlanjutan serta adaptasi kebijakan.

Indu Bhushan, board member Pehel Foundation, yang banyak bergerak dalam advokasi risiko paparan timbal (lead) pada anak yang berdampak jangka panjang, mulai dari gangguan kognitif hingga peningkatan risiko kriminalitas, sebagaimana dibuktikan melalui studi di AS. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan awareness, edukasi remaja atau orang tua mengenai paparan timbal sebelum maupun saat hamil, adopsi dalam kurikulum sekolah, dan melibatkan lintas pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim, termasuk paparan timbal dari lingkungan.

Sofia Shakil menekankan pentingnya membangun kemitraan strategis untuk memperluas cakupan intervensi yang terbukti berhasil, serta menyoroti dampak perubahan iklim dan migrasi terhadap akses layanan anak.

Soumya menyoroti perlunya integrasi intervensi sejak masa kehamilan dan penguatan kapasitas tenaga lapangan, disertai umpan balik data yang berguna dan tidak tersilo.

Ana Maria Rodriguez dari UNICEF menyampaikan beberapa saran teknis yang perlu dilaksanakan untuk memastikan keberhasilan program pendukung perkembangan anak usia dini, diantaranya perlunya kemauan politik, kebijakan lintas sektor, dan dukungan terhadap pengasuhan serta inovasi-inovasi dalam program PAUD.

Kirsten Hurley, Associate Professor dari Bloomberg School of Public Health, melengkapi perspektif pentingnya lingkungan yang mendukung perkembangan anak sejak dini melalui perspektif akademis dan peneliti. Beliau memaparkan hasil penelitiannya di India dengan penekanan bahwa intervensi harus dimulai sejak dini, fokus pada pengurangan risiko, dan memperkuat faktor protektif seperti gizi. Namun, tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan hasil penelitian menjadi aksi di lapangan agar mencapai hasil yang diharapkan.

Sesi ini mempertegas bahwa penguatan PAUD adalah investasi strategis untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal. Dibutuhkan kolaborasi multisektor, kebijakan terpadu, serta kemauan politik untuk menciptakan sistem pengasuhan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Reporter:
dr Ichlasul Amalia (FK-KMK UGM)

Plenary: How Pandemic Response Drives UHC

Peter Sands, direktur dari the Global Fund membuka sesi plenary. Pesan kunci Peter bahwa kesiapan menghadapi pandemi merupakan salah satu contoh bagaimana investasi untuk kesehatan merupakan investasi terpenting yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan investasi yang didukung penuh oleh stakeholder. Hal ini mencakup tanggung jawab dan peran yang dapat diambil oleh institusi internasional mau pun negara-negara dengan sumber daya yang lebih. Jepang, contohnya, berkomitmen untuk membantu negara-negara di Asia dan Afrika untuk penyediaan perbekalan Kesehatan, seperti disampaikan oleh dr Yosuke Kita dari Kementerian Luar Negeri Jepang.

Sesi plenary menghadirkan pembicara dari Kementerian Kesehatan negara-negara di Pasifik, beberapa mitra pembangunan khususnya yg mendukung perbekalan kesehatan.

Fiji, salah satu negara kepulauan kecil di Pasifik, menghadapi tantangan dalam penyediaan oksigen selama pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan Fiji menyatakan bahwa dukungan dari negara lain dan lembaga multi-negara membantu sistem kesehatan Fiji belajar untuk membangun resiliensi, khususnya bagi kantong-kantong populasi yang memiliki keterbatasan akses. Inovasi dan penerapan teknologi yang kontekstual (misalnya pemanfaatan panel surya) telah membantu Fiji untuk memastikan layanan kesehatan yang berkelanjutan. Serupa dengan pengalaman tersebut, Cook Island, negara kepulauan lain di Pasifik juga menyampaikan pengalamannya. Menteri Kesehatan Cook Island menyampaikan bahwa pandemi telah mengajarkan bahwa sistem kesehatan sangat rentan, tetapi juga membuka kesempatan untuk menyadari pentingnya perencanaan dan perawatan infrastruktur kesehatan, sistem transportasi dan logistik, serta penguatan SDM. Berikutnya wakil Menteri Kesehatan Armenia menyampaikan bahwa pandemi juga mengajarkan prioritisasi bagi pelayanan primer yang kuat dan pengembangan kemandirian obat dan perbekalan. Tahun ini, misalnya, Armenia menganggarkan peningkatan 40% untuk investasi research and development (R&D).

Dr Saima Wazed (Direktur Regional WHO SEARO) menggarisbawahi bahwa memiliki faskes saja tidak cukup. Sistem dan sumber daya harus dibangun. Selain itu, kolaborasi harus dibangun dengan mitra-mitra non pemerintah. Menyadari kerentanan saja tidak cukup, tetapi harus ada aksi mitigasi dan kemauan untuk menyingkirkan hambatan sistem.

Robert Matiru (Direktur Divisi Program, Unitaid) juga menyoroti dua hal (1) harus tersedia kolaborasi multi-finance yang menghasilkan proposal pembiayaan yang rasional dan koheren berbasis kebutuhan, (2) kemampuan untuk negosiasi dan berkolaborasi dengan sektor swasta. Unitaid memfasilitasi berdirinya Global Oxygen Alliance untuk memastikan keberlanjutan dari kolaborasi masa pandemi untuk ketersediaan oksigen, dengan cara (1) Crowd-Financing, (2) memastikan Capital Expenditure (capex) untuk market assurance dan hal-hal lain yang sering diabaikan, dan (3) membangun accountability matrix untuk investasi yang dihimpun. 

Priya Basu, direktur Pandemic Fund dari Bank Dunia menyatakan dua prinsip utama untuk memperkuat kesiapan menghadapi pandemi: (1) itu harus menjadi inti dari membangun sistem kesehatan yang inklusif dan resilien: mampu menyediakan layanan di masa krisis mau pun tidak; (2) dukungan eksternal hanya bersifat komplemen terhadap komitmen dan sumberdaya domestic yang disediakan pemerintah. 

Amanda McClelland (dari “Prevent Epidemics, Resolve in Save Live”, sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah untuk membangun health security systems) juga menambahkan bahwa kesiapan pandemi tidak mungkin tercapai tanpa kemitraan dengan komunitas.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK UGM)

Sesi Paralel

Behind the Deal: What Makes Healthcare PPPs Work (or Fail)?

Pada 1990-an, mayoritas RS di Inggris dibangun melalui skema Public Finance Initiative (PFI), dan banyak negara setelahnya mengadopsi model PFI ini, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan merawat bangunan, fasilitas, teknologi dan infrastrukturnya; sementara layanan klinis disediakan oleh pihak pemerintah. Menariknya, di Asia Pasifik keberhasilan PPP sangat rendah (1%) sementara di regional lain lebih tinggi (misal: Amerika 20%, dan di Eropa rata-rata 18%).

Sesi ini berupa diskusi antara beberapa praktisi public private partnership (PPP) dan tantangannya. Pembicara termasuk Menteri Kesehatan Filipina, Wakil Menteri Uzbekistan, serta sektor swasta.

Persepsi umum pertama adalah bahwa PPP merupakan privatisasi dan bertentangan dengan prinsip penyediaan public goods oleh pemerintah, apalagi sektor swasta dianggap hanya beroerientasi pada profit sehingga akan membuat layanan kesehatan disediakan melalui kerangka PPP menjadi mahal.

Menteri Kesehatan Filipina menceritakan bahwa di Filipina, banyak infrastruktur (air, jalan, dan sebagainya) telah dibangun dengan kerangka PPP (difasilitasi oleh regulasi tentang BOT) dan berjalan baik, namun ketika dilakukan untuk sektor kesehatan, PPP dilabeli “privatisasi” dan muncul banyak tantangan. Proses PPP sejak inisiasi sampai terlaksana membutuhkan proses, waktu yang sangat Panjang, dinamika dukungan dan tantangan politik sangat turbulent, ditambah dengan ketika terjadi disrupsi perubahan dipemerintah.  Lesson learned dari pengalaman Filipina menunjukkan bahwa selama proyek PPP masih dalam skala yang kecil (misalnya hanya unit pelayanan tertentu di RS e.g. robotic)  atau terbatas (misalnya hanya faskes tingkat kota atau regional e.g. Makati Life Medical Center milik kota Makati), proses ini hanya membutuhkan persetujuan Kementerian Kesehatan di Filipina sehingga dapat diproses oleh unit PPP di Kementerian Kesehatan dan biasanya berakhir sukses. Menkes Filipina mengakui bahwa kekurangannya adalah proses PPP ini biasanya berlangsung tanpa adanya social marketing yang mengedukasi pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai PPPs.

Persepsi umum lain adalah bahwa PPP dianggap ‘taktik’ pemerintah untuk by pass kebutuhan pendanaan besar. PPP dianggap mahal atau berbiaya tinggi.  Oleh karena itu, bagi pemerintah, perlu penegasan tujuan dari pemerintah dalam keterlibatan swasta tersebut. Motivasi apa yang mendorong, masalah apa yang sebenarnya ingin dipecahkan melalui PPPs. Refleksi transparan mengenai hal ini akan membantu membentuk strategi dan model PPP yang tepat dan trustworthy. Sebagai contoh, PFI muncul di Inggris karena secara historis terlihat bahwa pembangunan infrastruktur di Inggis selama ini tidak efisien dan sering tidak tepat waktu. Sementara di Portugal, PPPs muncul karena tidak adanya tenaga kesehatan yang memadai di sektor publik untuk menyediakan layanan, sehingga PPP di Portugal mencakup kontrak untuk pembangunan infrastruktur dan dikombinasikan dengan kontrak untuk penyediaan layanan.

Dari perspektif pendanaan/investor/swasta, capital expenditure (capex per capex), memang investasi PPP berbiaya tinggi, namun bila dilihat dari lifecycle-nya maka sesungguhnya invetasi PPP cukup memberi value for money. Selain itu, disampaikan bahwa motivasi swasta tidak semata-mata tentang profit. Di Pakistan, misalnya, jejaring RS swasta yang bermitra dengan pemerintah melakukannya dalam kerangka layanan dan filantropi, nirlaba, dan berorientasi pada dampaknya bagi masyarakat. Kontrak dengan pemerintah diatur melalui serangkaian indikator(KPI) yang dipantau oleh pihak ketiga. KPI yang dipilih juga mencerminkan bagaimana prinsip kualitas layanan sangat dijunjung tinggi sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari masyarakat dan juga dari pemerintah.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK UGM)

Cooming soon

Cooming soon