Sebagai tindak lanjut Fornas, akan diselenggarakan Call for Policy Brief yang mengangkat berbagai isu strategis dalam enam pilar Transformasi Kesehatan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan mendorong pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis bukti serta memberikan ruang bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam proses kebijakan kesehatan. Policy brief yang terpilih akan diundang untuk dipresentasikan dalam forum khusus yang mempertemukan penulis dengan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan guna memperluas diseminasi serta meningkatkan peluang pemanfaatan hasil kajian dalam pengambilan keputusan.

Sasaran Call for Policy Brief

1. Pengambil Keputusan/Pemerintah

• • DPR RI
  • Kementerian Kesehatan
  • BPJS Kesehatan
  • Bappenas
  • Kemenko PMK
  • BKKBN
  • BPOM
  • Kementerian Sosial
  • Gubernur/Walikota/Bupati
  • Dinas Kesehatan
  • Bappeda
  • Dinas Sosial

2. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa) di Universitas, Poltekkes, dan STIKES
3. Fasilitas Kesehatan (RS dan Puskesmas/Klinik)
4. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis
5. Peneliti di Pusat Penelitian dan Think Tank
6. Organisasi Masyarakat Sipil

Topik Policy Brief

1. Penguatan Layanan Primer
2. Pemerataan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Rujukan
3. ⁠Penguatan Ketahanan Kesehatan, Kemandirian Farmalkes, dan Kesiapsiagaan Krisis
4. Inovasi Pendanaan Kesehatan dan Kemitraan Multipihak
5. ⁠Penguatan SDM Kesehatan
6. Akselerasi Teknologi, Digitalisasi, dan Inovasi dalam Sistem Kesehatan

Ketentuan Policy Brief

1. Naskah  merupakan karya asli dan belum pernah dipublikasikan.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
3. Naskah dapat disusun dengan desain tata letak, format visual, dan sistematika penulisan yang bebas sepanjang tetap menjaga keterbacaan, profesionalisme, dan kualitas substansi.
4. Meskipun format penyajian bersifat fleksibel, setiap naskah wajib memuat komponen minimum berikut:

• • Judul
  • Ringkasan eksekutif
  • Deskripsi masalah
  • Rekomendasi kebijakan

5. Panjang naskah maksimal 4 halaman.
6. Naskah dikumpulkan dalam format file .pdf
7. Tidak ada biaya untuk proses pengumpulan, namun peserta yang naskahnya lolos seleksi dan terpilih sebagai presenter wajib membayar biaya registrasi.
8. Policy brief yang terpilih akan dipresentasikan dalam kegiatan “Pekan Policy Brief Transformasi Kesehatan”.
9. Peserta yang terpilih untuk mempresentasikan policy brief akan memperoleh pembebasan biaya registrasi Forum Nasional JKKI 2026.
10. Policy brief terbaik berkesempatan memperoleh penghargaan dari panitia.

Contoh policy brief yang sudah di-layout/design: 

1. POLICY BRIEF No.01 Surplus BPJS Kesehatan dan Implementasi Kebijakan Kompensasi: http://dask.kebijakankesehatanindonesia.net/wp-content/uploads/2021/08/01.PB-2021-Surplus-BPJS-Kesehatan-dan-Implementasi-Kebijakan-Kompensasi.pdf
2. POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan: http://dask.kebijakankesehatanindonesia.net/wp-content/uploads/2021/08/2020-POLICY-BRIEF-Akurasi-Pemantauan-Status-Gizi-di-Posyandu-Memprihatinkan.pdf
3. POLICY BRIEF Capaian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Khusus Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Solusi Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Sumatera Barat: http://dask.kebijakankesehatanindonesia.net/wp-content/uploads/2021/08/2021-POLICY-BRIEF-Capaian-Implementasi-Standar-Pelayanan-Minimal-SPM-Khusus-Kesehatan-Ibu-dan-Anak-KIA-Solusi-Penurunan-Kematian-Ibu-dan-Anak-di-Provinsi-Sumatera-Barat.pdf  
4. POLICY BRIEF Dua Pilihan, Kesehatan Fisik dan Mental atau Ekonomi?: http://dask.kebijakankesehatanindonesia.net/wp-content/uploads/2021/08/2020-POLICY-BRIEF-Dua-Pilihan-Kesehatan-Fisik-dan-Mental-atau-Ekonomi.pdf