Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making 2026

   April – September 2026

Latar Belakang

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai ‘kebijakan berbasis bukti’ (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine/ EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

Tujuan

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

  1. Memahami tentang kebijakan kesehatan
  2. Memahami analisis kebijakan kesehatan
  3. Memahami policy brief
  4. Mampu menyusun policy brief
  5. Memahami advokasi kebijakan

Pemateri

  1. Shita Listya Dewi, S.IP, MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM
  2. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM
  3. dr. Likke Prawidya Putri, MPH., Ph.D – Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

  Target Peserta

  1. Semua Tenaga Kesehatan
  2. Mahasiswa S2 dan S3
  3. Dosen Universitas dan Poltekkes
  4. Tenaga Kesehatan
  5. Kementerian Kesehatan
  6. BPJS Kesehatan
  7. Dinas Kesehatan

Rangkaian Kegiatan

Materi Submateri Biaya

Tahapan 1 Analisis Kebijakan Kesehatan untuk Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti
21-23 April 2026  |   Pukul 09.00-12.00 WIB

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan
  1. Apa itu kebijakan?
    1. Definisi Kebijakan
    2. Proses Kebijakan
  2. Mengenal evidence untuk analisis kebijakan
    1. Definisi Evidence Based Policy Making dan Evidence-Informed
    2. Evidence Synthesis untuk penyusunan kebijakan

Individu : Rp. 1.400.000
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang):
Rp. 2.400.000

Memahami Analisis Kebijakan Kesehatan
  1. Analisis Kebijakan Kesehatan dalam Proses Kebijakan
  2. Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
    1. Jenis-jenis Masalah dalam analisis kebijakan
    2. Penetapan Masalah Prioritas
    3. Perumusan Masalah
  3. Metode Forecasting dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
  4. Perumusan Alternatif/Opsi dan Rekomendasi Kebijakan

Tahapan 2 Menyediakan Usulan Kebijakan Kesehatan dalam Policy Brief
20-21 Mei 2026  |  Pukul 09.00-12.00 WIB

Mengenal Knowledge Translation (KT) dan Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
  1. Definisi dan produk knowledge translation
  2. Definisi dan struktur policy brief
  3. Menyusun pernyataan, ukuran, dan faktor penyebab masalah

Individu : Rp. 1.200.000
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang):
Rp. 2.200.000

Menulis Usulan Kebijakan dalam Policy Brief
  1. Mendefinisikan opsi dan rekomendasi kebijakan
  2. Identifikasi manfaat dari opsi/ rekomendasi yang diusulkan

Tahapan 3 Advokasi Kebijakan
5 – 6 Agustus 2025  |   Pukul 09.00-12.00 WIB

Definisi advokasi kebijakan kesehatan
  1. Mengenal Advokasi Kebijakan
    1. Definisi advokasi kebijakan
    2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
  2. Ceritakan advokasi mu

Individu : Rp. 1.150.00
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang):
Rp. 2.150.000

Strategi advokasi kebijakan kesehatan
  1. Menyusun Tujuan SMART
  2. Pemetaan Pemangku Kepentingan
    1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
    2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
    3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan 
  3. Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
  4. Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
  5. Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
  6. Menyusun Rencana Advokasi Kebijakan

 

FORM PENDAFTARAN

 

Biaya

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 17,
contoh Rp. 1.400.017. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang di lakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500 tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500

Narahubung

Narahubung:
Via Angraini
Telp : 082281415646

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0811250983
Email: [email protected]

 

 

 

Reportase Prince Mahidol Award Conference 2026

26 Januari 2026

Senin memulai perjalanan PMAC 2026 dengan banyak pertemuan sampingan yang mengeksplorasi bagaimana sistem kesehatan, kesetaraan, dan perubahan demografis bersinggungan dalam dunia nyata. Beberapa topik yang menarik, antara lain:

Youth Leadership & Equity — Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2026

Hari Senin dimulai dengan sesi yang dipimpin oleh para pembicara muda menyoroti kesetaraan, perubahan demografis, dan tata kelola kesehatan. Para advokat muda ini menggarisbawahi visi bersama: bahwa transisi demografis harus dipenuhi dengan sistem yang memberdayakan kaum muda sebagai mitra aktif dalam desain kebijakan, bukan hanya penerima manfaat layanan. Para peserta berulang kali menekankan bahwa kepemimpinan kaum muda sangat penting untuk mendorong solusi yang adil untuk kesehatan digital, ketahanan iklim, dan perawatan berbasis komunitas. “Jika kita menginginkan sistem kesehatan yang bekerja untuk semua generasi, kita harus mendesainnya bersama dengan suara generasi berikutnya di meja,” kata seorang pembicara dalam sesi ini, yang mencerminkan narasi keterlibatan yang lebih luas.

 

Shaping Health Policy amid Demographic Shifts and Diverse Geographies

Diselenggarakan oleh Bank Dunia, pertemuan sampingan tematik ini mengadakan dialog kebijakan komparatif tentang pemberian layanan yang adil dan pembiayaan berkelanjutan di bawah transisi demografis. Pembicara dari India, Nigeria, dan Indonesia mempresentasikan studi kasus yang menunjukkan bagaimana bonus demografis hanya dapat direalisasikan ketika sistem kesehatan dipersiapkan untuk lonjakan jumlash kelompok remaja dan meningkatnya kebutuhan perawatan terkait populasi yang menua.

Perwakilan pemerintah Indonesia menguraikan Proyek Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia, sebuah reformasi ambisius yang memajukan akses universal di lebih dari 300.000 pusat kesehatan primer yang didukung oleh investasi terfokus dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja, perhatian pada manajemen penyakit tidak menular, dan strategi pembiayaan yang tangguh. Strategi reformasi ini dirancang untuk menutup kesenjangan geografis dan mempersiapkan sistem kesehatan untuk Masyarakat Indonesia yang akan mengalamai penuaan populasi yang cepat.

Connected Futures: Equity, Climate, and Health — Health Diplomacy in a Complex Political Reality

Sesi ini menyelidiki bagaimana diplomasi kesehatan global harus berkembang di tengah krisis iklim dan tekanan demografis. Pembicara dan peserta menyoroti bahwa tantangan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari penentu lingkungan dan politik, dan bahwa kerangka diplomatik regional diperlukan untuk menyelaraskan agenda kebijakan iklim, kesehatan, dan demografis. Pesan kuncinya adalah kerja sama multilateral, menekankan bahwa diplomasi yang berpusat pada kesetaraan dapat membuka tindakan terkoordinasi pada tantangan bersama seperti migrasi terkait iklim dan tata kelola kesehatan lintas batas.

Strengthening Global Health Governance: Integrated Approaches for Climate Health Initiatives in Geopolitical Dynamics

Perubahan iklim melemahkan sistem kesehatan selama meningkatnya ketegangan geopolitik. Meningkatnya suhu global dan peristiwa cuaca ekstrem seperti gelombang panas, banjir, dan badai meningkatkan insiden penyakit yang ditularkan melalui vektor (misalnya, malaria, demam berdarah) dan mengancam ketahanan pangan dan air. Dampak-dampak ini memotong perbatasan nasional dan secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat yang terpinggirkan. Fasilitas kesehatan juga rentan terhadap perubahan iklim, karena selama peristiwa cuaca, mereka cepat kelebihan beban tetapi sering harus ditutup karena dampak iklim.  Persaingan atas sumber daya yang langka (misalnya, air, lahan subur) dan langkah-langkah keamanan kesehatan (misalnya, distribusi vaksin selama pandemi COVID-19) mengintensifkan ketegangan geopolitik, menghambat respons terkoordinasi.

Selain itu, struktur tata kelola kesehatan global tidak memadai untuk mengelola risiko perubahan iklim lintas batas. Tantangan utama termasuk sistem kesehatan yang terfragmentasi dengan sistem peringatan dini yang terisolasi, kesempatan yang terlewatkan untuk perencanaan dan kesiapsiagaan, dan kebijakan adaptasi yang tidak memadai karena banyak strategi kesehatan nasional tidak selaras dengan adaptasi iklim. Akibatnya, sistem kesehatan tetap rentan terhadap krisis iklim dan bencana terkait. Dengan menghubungkan solusi teknis dengan tata kelola yang efektif dan pergeseran demografis, kita dapat melindungi kesehatan, mempromosikan kesetaraan, dan menciptakan konteks geopolitik yang lebih stabil dan kolaboratif di masa depan.

Pertemuan membahas tata kelola strategis dan kerja sama untuk memperkuat ketahanan iklim sistem kesehatan di tengah ketidakpastian geopolitik.  Pertemuan ini menyoroti bukti baru dan praktik terbaik tentang (1) tata kelola, kebijakan, dan perencanaan: Rencana Adaptasi Kesehatan Nasional, (2) solusi inovatif untuk mendeteksi risiko iklim dan meningkatkan sistem kesehatan cerdas iklim, dan (3) mempromosikan perlindungan risiko iklim kepada populasi yang terpinggirkan, termasuk pengungsi yang diakibatkan oleh iklim ekstrem.

Digital & Health Innovations for Inclusion

Topik digital health mendapatkan perhatian dari kebanyakan peserta. Beberapa sesi seperti Teknologi Digital untuk Perawatan Lansia di Asia dan Teknologi Digital untuk Inklusi Populasi Mil Terakhir (sebuah pembelajaran dari India) menunjukkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan dalam akses dan kesetaraan. Di seluruh sesi, pembicara mencatat bahwa solusi digital harus dipasangkan dengan tata kelola dan pelatihan inklusif sehingga orang dewasa yang lebih tua, penduduk pedesaan, dan kelompok yang kurang terlayani tidak lebih terpinggirkan oleh inovasi. Platform tele-health jarak jauh dapat memperluas jangkauan secara dramatis, tetapi hanya jika digabungkan dengan pelatihan petugas kesehatan masyarakat dan investasi infrastruktur.

Beberapa sesi lain pada hari ini mencakup isu-isu mulai dari perawatan jangka panjang (long term care), belanja layanan kesehatan strategis, kesetaraan kesehatan pedesaan (rural health equity), iklim ekstrem dan adaptasi berbasis data, dan mengatasi kesepian pada populasi yang lebih tua. Topik-topik ini mencerminkan sifat multidimensi dari kesehatan dan perubahan demografis. Secara kolektif, Hari 1 menyiapkan panggung untuk konferensi utama dengan memunculkan eksperimen kebijakan praktis, tantangan kesetaraan, dan bukti mendasar yang terkait langsung dengan transisi demografis global.

 

27 Januari 2026

Pertemuan hari Selasa dibangun di atas momentum hari Senin dengan fokus pada kesetaraan kesehatan perkotaan, masyarakat yang menua, kesehatan digital, penelitian sistem, dan model tata Kelola. Masing-masing tema dibingkai melalui lensa evolusi demografis.

Governance in the Concrete Jungle — Urban Health Systems

Salah satu sesi Hari 2 yang paling menonjol meneliti bagaimana urbanisasi yang cepat membentuk kembali sistem kesehatan di kota-kota di seluruh Asia — fenomena demografis dengan implikasi bagi kesetaraan dan akses. Panelis ahli menyoroti hambatan struktural yang dihadapi oleh penduduk perkotaan berpenghasilan rendah, termasuk beban keuangan, kesenjangan infrastruktur, dan fragmentasi tata kelola.

Pembicara berbagi perspektif dari India, Thailand, dan Cina, mengilustrasikan:

  • Bagaimana sistem tata kelola harus beradaptasi dengan pola akses variabel di lingkungan perkotaan;
  • Pentingnya perencanaan kota inklusif yang memprioritaskan kebutuhan kesehatan migran, orang miskin, dan pekerja informal;
  • Pengungkit kebijakan yang dapat mensubsidi perawatan dan mengurangi ketidaksetaraan di lingkungan padat penduduk.

Building the Future of Health Research in Southeast Asia

Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran demografis dan lingkungan yang cepat. Urbanisasi, masyarakat yang menua, dan perubahan iklim membentuk kembali sifat ancaman kesehatan masyarakat di kawasan ini, yang menghadapi beban tiga kali lipat dalam bentuk penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) dan dampak kesehatan dari perubahan iklim. Integrasi intra-regional dan pembangunan ekonomi lebih lanjut juga telah menghasilkan lanskap kesehatan yang lebih saling berhubungan, di mana populasi Asia Tenggara memiliki tantangan yang semakin mirip, seperti yang terkandung dalam Prioritas Kesehatan ASEAN, termasuk: Mempromosikan Gaya Hidup Sehat, Menanggapi Bahaya dan Ancaman yang Muncul, Memperkuat Sistem Kesehatan. Untuk menanggapi tantangan ini, penelitian, keahlian, dan wawasan sangat dibutuhkan untuk memajukan pemahaman kita tentang penyakit yang muncul dan mengusulkan model perawatan yang inovatif.

Namun, riset kesehatan sendiri perlu beradaptasi dengan realitas baru ini. Para peneliti dan lembaga kesehatan masyarakat tidak lagi mampu bekerja dalam silo dalam konteks nasional mereka sendiri. Sebaliknya, mereka perlu menjangkau melampaui batas untuk berkolaborasi dan berinovasi. Kemitraan baru antara akademisi dan pemerintah juga penting untuk memastikan penyerapan penelitian terhadap kebijakan yang memungkinkan pemberian layanan kesehatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan.

Sesi ini belajar dari keberhasilan kemitraan penelitian yang ada dalam mengeksplorasi masa depan penelitian kesehatan di Asia Tenggara selama 5 hingga 10 tahun ke depan dan peran sentral yang akan dimainkan oleh peneliti regional dalam mengatasi tantangan unik Asia Tenggara. Selanjutnya diperkenalkan program Developing Research Excellence and Mentorship in Southeast Asia (SEA DREAM). SEA DREAM (https://www.sea-dream.org) adalah program pertama dari jenisnya yang akan mendanai konsorsium penelitian multi-negara yang dipimpin Asia Tenggara yang berfokus pada penelitian kesehatan yang berdampak, dan mengembangkan generasi pemimpin penelitian regional berikutnya.

Selaras dengan itu, pada hari ke-dua ini, terjadi pula beberapa launching penting yang mendukung ekosistem riset, yaitu beberapa Bulletin WHO baru, serta The Lancet Global Health Comission  on People-centered Care for Universal Health Coverage.

The Lancet Global Health Commission on People-Centered Care for Universal Health Coverage yang secara resmi diluncurkan pada Oktober 2024, menyatukan 34 anggota komisi dan 15 penasihat dari beragam latarbelakang institusi, dan bertujuan untuk bersama-sama menghasilkan definisi, pengukuran, dan strategi implementasi yang sangat memusatkan pengalaman hidup individu dan masyarakat dalam desain dan pembuatan kebijakan sistem kesehatan.

Sesi ini menampilkan studi kasus konkret tentang perawatan yang berpusat pada orang yang diambil dari LSM, sistem kesehatan masyarakat, dan penyedia inovatif di kawasan Asia Pasifik, menunjukkan bagaimana responsivitas dan inklusivitas terwujud dalam praktik di berbagai konteks dan populasi, termasuk populasi yang menua. Sesuai dengan fokus Komisi pada keterlibatan yang bermakna di setiap tahap pekerjaannya, peserta akan diundang tidak hanya untuk belajar dari contoh-contoh ini tetapi juga untuk menyumbangkan perspektif mereka sendiri—memastikan mereka menginformasikan agenda penelitian yang berkembang, pertimbangan kelompok kerja, dan rekomendasi yang akan diterbitkan Komisi pada tahun 2027. 

  Sintesis — Wawasan Dua Hari Pertama

Di Hari 1 dan 2, tiga wawasan yang muncul secara konsisten muncul:

Pertama, Kesetaraan Harus Disematkan Sejak Dini: Baik dalam perencanaan kota, inovasi digital, atau reformasi pembiayaan, pertimbangan kesetaraan disorot sebagai fondasi yang tidak dapat dinegosiasikan untuk sistem kesehatan yang beradaptasi dengan perubahan demografis.

Kedua, Kepemimpinan dan Keterlibatan Kelompok Muda dan Inovasi Sangat Penting: Suara pemuda/i dan pendekatan digital ditampilkan sebagai pengungkit utama untuk merancang bersama solusi kesehatan inklusif yang mencerminkan kebutuhan populasi di masa depan.

Ketiga, Tata Kelola Lintas Sektoral Sangat Penting: Sesi yang mencakup diplomasi, iklim, penuaan, dan kebijakan ekonomi semuanya menggarisbawahi bahwa pendekatan yang tertutup akan goyah — tata kelola kolaboratif lintas sektor sangat penting untuk resilience.

28 Januari 2026

Demografi global mengalami perubahan besar melalui populasi yang menua, menurunnya tingkat kesuburan, pola migrasi yang berkembang, tonjolan pemuda, dan urbanisasi yang cepat, yang bersinggungan dengan ketidaksetaraan yang melebar, kerentanan ekonomi, sistem kesehatan yang tegang, dan tekanan iklim. Negara-negara berpenghasilan tinggi menghadapi populasi yang menua dan menyusutnya tenaga kerja, sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengelola populasi pemuda yang terus berkembang yang membutuhkan infrastruktur dan lapangan kerja yang diperluas. Investasi strategis dalam sumber daya manusia—termasuk pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pembelajaran seumur hidup—di samping infrastruktur yang mendukung integrasi antargenerasi dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang inklusif, seperti yang ditunjukkan oleh dividen demografis Asia Timur pada akhir abad ke-20.

Populasi yang menua di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi menciptakan kekurangan tenaga kerja dan tekanan ekonomi karena pekerja yang lebih muda mendukung populasi yang lebih tua di tengah meningkatnya biaya perawatan kesehatan dan kewajiban pensiun. Sistem perawatan kesehatan harus beradaptasi dengan meningkatnya penyakit tidak menular dan kebutuhan perawatan jangka panjang, sementara strategi komprehensif yang menangani perumahan, perencanaan kota, dan kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk mendukung individu yang menua. Negara-negara seperti Jepang dan Singapura menawarkan model yang berharga melalui program perawatan lansia dan pelatihan ulang yang dibantu teknologi untuk pekerja yang lebih tua.

Kunjungan lapangan dalam Konferensi PMAC 2026 bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan kursus hidup yang memenuhi kebutuhan di semua demografi usia, menampilkan studi kasus berbasis bukti yang menginspirasi pembuat kebijakan untuk menerapkan strategi efektif untuk mengelola transisi demografis secara global. Pada hari ke-tiga ini, peserta tersebar ke beberapa Lokasi kunjungan lapangan. Salah satunya adalah untuk meninjau sebuah sandbox untuk layanan lansia di wilayah urban berbasis telemedicine, yang disebut Ratchaphiphat Sandbox Model.

Ratchaphiphat Sandbox Model

Model Ratchaphiphat Sandbox terletak di Rumah Sakit Ratchaphiphat di Distrik Bang Kae di Bangkok, Thailand. Program ini diluncurkan di sana sebagai bagian dari upaya oleh Administrasi Metropolitan Bangkok (BMA) untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat dan menguji coba pendekatan perawatan primer dan telemedicine yang inovatif di daerah perkotaan. Meskipun dimulai di Rumah Sakit Ratchaphiphat, layanan di bawah model ini — terutama unit telemedicine keliling dan komponen perawatan masyarakat — sedang dikerahkan di beberapa distrik Bangkok (termasuk Bang Khae, Nong Khaem, Thawi Watthana, Phasi Charoen dan Taling Chan) sebagai bagian dari fase percontohan dan strategi perluasan.

📍 Lokasi Utama: Rumah Sakit Ratchaphiphat, Distrik Bang Kae, Bangkok

📌 Area Cakupan Layanan (diperluas dalam percontohan): Bang Khae, Nong Khaem, Thawi Watthana, Phasi Charoen, Taling Chan dan komunitas lain di Bangkok sebagai bagian dari peluncuran model.

Beberapa fitur utama dari Ratchaphiphat sandbox model adalah:

  1. Sistem Kesehatan Primer Terpadu yang Berpusat pada Masyarakat
    Model Sandbox dirancang untuk memperkuat layanan perawatan kesehatan primer di perkotaan Bangkok dengan mengintegrasikan beberapa entitas kesehatan masyarakat — termasuk rumah sakit, pusat kesehatan, kantor distrik, dan jaringan komunitas — ke dalam sistem perawatan kolaboratif. Tujuannya adalah untuk membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses dan responsif di tingkat masyarakat, secara efektif berfungsi sebagai perpanjangan kapasitas rumah sakit ke lingkungan.
  2. Telemedicine yang Ditingkatkan dan Unit Kesehatan Bergerak
    Elemen sentral dari model ini adalah pemberian perawatan yang didukung teknologi:
    1. Ambulans yang Dilengkapi Telemedicine memungkinkan konsultasi medis dan dukungan darurat untuk menjangkau pasien secara langsung di komunitas melalui koneksi jarak jauh langsung dengan dokter.
    2. Unit Bergerak (“Commulance” dan Motor-based Teams) menghadirkan layanan kesehatan primer — pemeriksaan, diagnostik, konsultasi, dan bahkan pengiriman obat — ke area di mana ambulans tradisional atau klinik tetap lebih sulit diakses.

Ini sangat penting untuk individu lanjut usia yang mungkin memiliki mobilitas terbatas atau kesulitan bepergian ke rumah sakit.

 

 

 

 

  1. Perawatan Lansia Holistik dan Layanan Dukungan Berkelanjutan
    Model ini secara eksplisit mencakup layanan yang mendukung orang yang lebih tua dan populasi rentan:
    1. Dukungan transportasi bagi lansia dan penyandang disabilitas untuk melakukan perjalanan ke klinik dan rumah sakit bila diperlukan.
    2. Perawatan dan tindak lanjut berbasis rumah melalui tautan digital — mengintegrasikan konsultasi telemedicine dengan penjangkauan komunitas tindak lanjut, yang membantu orang yang lebih tua mempertahankan kesinambungan perawatan tanpa sering mengunjungi rumah sakit.

Layanan ini membantu meningkatkan kelangsungan perawatan dan mengurangi kunjungan rumah sakit yang tidak perlu dengan mendekatkan perawatan pencegahan, akut, dan rehabilitatif di mana mereka tinggal.

  1. Penggunaan Kesehatan Digital dan Integrasi Data
    Teknologi memainkan peran strategis, dalam hal:
    1. Platform telemedicine digunakan untuk menghubungkan pasien dengan profesional kesehatan secara real time.
    2. Rencana untuk menghubungkan sistem digital — seperti catatan rumah sakit dan data Peta Kesehatan Bangkok — bertujuan untuk memungkinkan pasien menemukan layanan terdekat dengan mudah dan menerima perawatan yang lebih terintegrasi.

Integrasi digital ini meningkatkan navigasi layanan kesehatan, kesinambungan perawatan, dan pemantauan kondisi kronis, yang sangat lazim terjadi pada populasi yang lebih tua.

 

 

 

  1. Mengurangi Hambatan Perawatan dan Memperkuat Kesetaraan Kesehatan
    Dengan mendesentralisasi perawatan primer:
    1. Model ini mengurangi kebutuhan untuk bepergian ke rumah sakit yang jauh, mengatasi hambatan umum bagi orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan tantangan mobilitas.
    2. Kolaborasi dengan mitra swasta dan jaringan masyarakat memperluas jangkauan layanan tanpa hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

Hal ini berkontribusi pada akses yang lebih adil ke perawatan kesehatan di dalam komunitas perkotaan, terutama untuk orang dewasa yang kurang terlayani dan sangat membutuhkan.

  1. Peningkatan Kapasitas dan Potensi Ekspansi
    Para pemimpin kota Bangkok memandang Model Sandbox sebagai bukti konsep untuk penskalaan:
    1. Ada rencana untuk memperluas layanan – termasuk lebih banyak unit bergerak, jangkauan telemedicine yang ditingkatkan, dan koneksi pusat kesehatan masyarakat yang lebih kuat – di distrik tambahan.
    2. Data percontohan menunjukkan meningkatnya serapan telemedicine dan perawatan berbasis rumah di distrik target, menginformasikan strategi ekspansi di masa depan.

Pendekatan berulang ini mendukung perbaikan berkelanjutan pada sistem kesehatan perkotaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan demografis seperti populasi yang menua.

 

29 Januari 2026

Plenary Navigating Global Demographic Transition in a Time of Geopolotical Upheaval

Keynote speaker Chris Murray (Director IHME) menunjukkan modelling dengan data demografi dunia yang menunjukkan bagaimana mayoritas negara-negara di dunia akan mengalami penurunan tingkat penduduk dalam decade-dekade mendatang, namun pertumbuhan ekonomi yg buruk akan memperdalam jurang antara kelompok yang kaya dengan yang rentan. Selain itu, mayoritas penyakit-penyakit tidak menular akan mendominasi, dan bagian terbesarnya adalah penambahan despressive disorder, dan teridentifikasi pula sekitar 500 faktor risiko.  Dari 500 faktor risiko tersebut, analisis dilakukan hingga terideintifikasi 17 ancaman utama dan apa ancaman tertingginya. Dari ancaman-ancaman utama terhadap Kesehatan tersebut, terdapat 5 ancaman di posisi teratas yang dapat diubah secara perilaku dan pendekatan system, yaitu obesitas (metabolic driver), Pendidikan rendah (social economy determinant), ketidaksetaraan ekonomi (social determinant), tembakau dan unhealthy aging.

Analisis ini kemudian dibahas oleh panelis terdiri dari Dennis Carrol (AS), Gabriel Leung (Hong Kong), Keizo Takemi (Jepang), Magda Robla (Guinea-Bissou), Melebono Previous Matsoso (Afrika Selatan) untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap system Kesehatan. Pesan kunci dari diskusi ini adalah belum ada system Kesehatan yang saat ini siap dengan pooling system yang dapat menanggung beban piramida terbalik yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Sehingga pertanyaan besarnya adalah: siapa yang akan membayar system Kesehatan di masa depan.

 

 

Plenary Demographic Transition, Social Equity and Population Diversity

Sesi ini merupakan panel yang terdiri dari Alexander Sasha Bodiroza (UNFPA), Eduardo Banzon (ADB) Fekdemi Akinfaderin, Gretchen Donehower, Reiko Hayashi (Directorate General Social Affairs, Japan).

UNFPA menggarisbawahi konsiderasi ekuitas harus dimasukkan dari awal, bukan sebagai “after-thought”. Sebagai contoh, hak setiap orang untuk mendapatkan dokumentasi kependudukan, karena tanpa dokumen ini mereka akan ‘insivisible’ di dalam system perlindungan sosial dan rentan terhadap berbagai ancaman Kesehatan dan sosial. ADB menyoroti pentingnya penghargaan terhadap pendekatan nasional dan juga kebijaksanaan lokal. Sebagai contoh, di kebayakan negara system perlindungan sosial saat ini masih mengesampingkan layanan Kesehatan tradisional, padahal evidence menunjukkan bahwa Masyarakat membutuhkan dan menginginkan layanan yang bersifat holistic terhadap Kesehatan mereka. 

No One Left Behind: Inclusive Policies for Vulnerable and At-Risks Groups in an Era of Demographic Change

Seiring dengan pergeseran demografi global—melalui populasi yang menua, urbanisasi, migrasi, dan perubahan struktur keluarga—kelompok rentan dan berisiko sering kali tetap dikecualikan dari manfaat pembangunan dan kemajuan sosial. Sesi ini mengeksplorasi bagaimana desain kebijakan inklusif dan intervensi inovatif dapat memastikan kesetaraan bagi kelompok rentan dan berisiko, seperti orang tua, penyandang disabilitas, migran, populasi adat, dan minoritas gender. Dengan contoh dari beragam konteks global, sesi ini menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun masyarakat yang kohesif secara sosial dan inklusif di tengah transisi demografis. Prof. Ilona Kickbusch (Global Health Centre, Graduate Institute Geneva, Switzerland) menyampaikan konteks mengapa inklusi lebih penting sekarang di tengah pergeseran demografi. Berikutnya disampaikan dua studi kasus tentang kebijakan yang inklusif.

Assoc.Prof. Trirat Jarutach (Chulalongkorn University, Thailand) menghadirkan model yang komprehensif dan action-driven untuk perumahan ramah lansia—mulai dari perbaikan interior tingkat mikro hingga desain perkotaan tingkat makro. Fokus pada perubahan praktis, sensitif budaya, dan keterjangkauan membuat pendekatan tersebut inklusif dan terukur di seluruh distrik perkotaan Thailand.

Federico Graña (Kementerian Pembangunan Sosial, Uruguay) menyampaikan pengembangan dan promosi undang-undang kesetaraan trans komprehensif Uruguay, yang dikenal sebagai Undang-Undang Komprehensif untuk Trans Persons (UU 19.684), yang diadopsi pada tahun 2018. Undang-undang ini bertujuan untuk membalikkan diskriminasi dan memajukan hak-hak individu transgender, termasuk akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan. Ini juga mencakup ketentuan untuk perawatan kesehatan yang menegaskan gender, seperti terapi hormon dan pembedahan, yang akan ditanggung oleh negara.

Sesi di kemudian dibahas oleh para panelis. Dr. Renu Khanna (Society for Health Alternatives, India) memberikan perspektif praktis tentang tantangan dan intervensi kebijakan untuk kelompok terpinggirkan, terutama perempuan, di Asia Selatan. Alberto Vásquez (Pusat Kebijakan Inklusif (CIP) dan Presiden, Sociedad y Discapacidad (SODIS), Peru) mengomentari bagaimana menanamkan hak-hak disabilitas dalam kebijakan publik seperti membangun kebijakan fiskal inklusif untuk penyandang disabilitas, mengadvokasi pendekatan sistem perawatan disabilitas berbasis hak, berpusat pada komunitas daripada pelembagaan. Dr. Viviane Oke, MD (Benin) memberikan kisah inspiratif tentang advokasi transformatif untuk kesehatan kaum muda dan wanita. Aplikasi ELLES (yang dia kembangkan) memberikan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang andal dan ramah kaum muda dan menghubungkan perempuan dan anak perempuan dengan profesional kesehatan di seluruh Afrika Sub-Sahara. Dr. Patricia DaSilva (UNFPA) menyampaikan proses perumusan pedoman untuk inklusi penyandang disabilitas yang lebih besar, dan mencakup aspek-aspek seperti prinsip-prinsip partisipasi yang lebih besar, penilaian kebutuhan, dan penggunaan data dalam penyusunan pedoman ini.

30 Januari 2026

Social Welfare System, Social Protection, and Fiscal Sustainability

Sesi ini mengeksplorasi model inovatif, tantangan yang muncul, dan solusi kebijakan untuk memperkuat sistem kesejahteraan sosial di berbagai konteks demografis. (Untuk mengeksplorasi bagaimana negara-negara dapat merancang sistem kesejahteraan sosial yang tangguh dan adil yang beradaptasi dengan perubahan demografis, populasi yang menua, dan tekanan fiskal—sambil memanfaatkan inovasi, pendekatan antargenerasi, dan kerja sama global.)

Rintaro Mori (Walikota Kota Takarazuka, Jepang) menyoroti strategi proaktif Jepang dalam pengasuhan, dukungan antargenerasi, dan investasi sosial lokal, bagaimana menyelaraskan anggaran dan layanan kota dengan kebutuhan populasi yang menua, serta menunjukkan peran penting kepemimpinan lokal dalam mengoperasionalkan kebijakan nasional

Aiko Kikkawa (Ekonom Senior, ADB) menyajikan sorotan dari publikasi unggulan ADB “Aging Well in Asia”. Kajian ini berfokus pada keamanan keuangan lansia menggunakan data mikro terperinci di delapan negara Asia, memeriksa kesiapsiagaan, kerentanan, dan kesenjangan dalam perlindungan, serta berbagi temuan pratinjau awal dari studi regional yang sedang berlangsung yang mengembangkan Indeks Kesiapsiagaan Keuangan Usia Tua. Indeks ini menyumbangkan perspektif ekonomi dan berbasis data regional tentang bagaimana merancang sistem kesejahteraan yang berkelanjutan secara fiskal dan inklusif secara sosial untuk populasi yang menua

Dr. Veerathai Santiprabhob  (Ketua, TDRI) memberikan perspektif Thailand tentang keberlanjutan fiskal, utang, dan investasi jangka panjang dalam sistem kesejahteraan. Beliau mengeksplorasi trade-off dan prioritas dalam perencanaan anggaran nasional di tengah transisi demografis, serta menyoroti peran think tank ekonomi dalam membentuk kebijakan berbasis bukti yang inklusif

Andrew Reilly (OECD) membahas inovasi desain dalam sistem pensiun publik dan ekuitas antargenerasi. Perspektif OECD yag disampaikan adalah tentang bagaimana mempertahankan sistem pensiun di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah, serta memperkenalkan alat untuk menilai kecukupan pensiun, cakupan, dan ketahanan fiskal

Sarah Shahyar (UNICEF) menyampaikan pentingnya advokasi untuk memprioritaskan perlindungan sosial yang sensitif terhadap anak di tengah kendala fiscal, serta menyoroti bukti global yang menghubungkan investasi awal dengan manfaat sosial jangka panjang. UNICEF menekankan sistem inklusif, terutama untuk keluarga yang terpinggirkan dan rentan

 

 

People-Centered Long-Term Care: Promising Multisectoral and Community-Based Approaches

Karena negara-negara di seluruh dunia mengalami transisi demografis yang ditandai dengan harapan hidup yang lebih panjang dan tingkat kesuburan yang menurun, permintaan untuk perawatan jangka panjang (LTC) tumbuh pesat. Populasi yang menua membentuk kembali struktur sosial, dinamika keluarga, dan prioritas kesehatan masyarakat. Sementara banyak sistem kesehatan tetap fokus pada perawatan akut, kebutuhan untuk memperkuat model perawatan jangka panjang, berpusat pada orang, dan berakar pada komunitas lebih mendesak dari sebelumnya. Pergeseran demografis juga menunjukkan perlunya pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk memberikan perawatan yang berkelanjutan dan bermartabat di seluruh perjalanan hidup – semuanya dengan keterlibatan yang berarti dari orang dewasa yang lebih tua dalam perencanaan dan implementasi layanan ini.

Komunitas sering berfungsi sebagai garis dukungan pertama bagi orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis. Ketika diberdayakan, aktor berbasis masyarakat dapat memainkan peran transformatif dalam mengidentifikasi kebutuhan perawatan dan memastikan kesinambungan perawatan. Pada saat yang sama, LTC yang efektif membutuhkan struktur tata kelola yang menjembatani sektor dan skala—mulai dari kebijakan nasional hingga implementasi lokal. Sesi ini akan mengeksplorasi bagaimana negara-negara dapat membangun sistem LTC yang terintegrasi dan tangguh yang inklusif, dipimpin masyarakat, dan didukung oleh kolaborasi multisektoral yang kuat.

Sesi ini menghadirkan Professor Katsuya Ijima (Institute for Gerontology, Japan), yang adalah salah satu penginisasi ‘deklarasi Tokyo’. Professor Ijima menyampaikan pengalaman Jepang untuk mengatasi ‘masyarakat super-penuaan’ melalui strategi multisektoral, dan upaya terbaru menuju sistem yang lebih berkelanjutan sebagai berikut: 1) dari institusi ke komunitas, termasuk keterlibatan sosial, 2) dari penyembuhan ke perawatan, termasuk pencegahan kelemahan multi-segi (fisik, mental, dan sosial), dan 3) dari pemerintah hingga partisipasi multi-pemangku kepentingan,  termasuk untuk pembiayaan dan tata kelola.

Sesi ini juga meyampaikan beberapa pendekatan inovatif untuk layanan lansia berbasis komunitas yg dapat dibaca berikut ini:

  1. Buddy Care (Thailand), dan
  2. Pengalaman di Amerika Latin dan Karibia.

Securing the Future of Health and Well-Being for All at All Ages: Sustainable Financing Solutions

Sesi ini dilatarbelakangi oleh tantangan global khususnya tantangan pencapaian UHC yang tersisa tinggal 5 tahun lagi, perubahan demografi yang sangat cepat dengan bertambahnya kelompok usial lanjut dan juga kerentanan global akibat berkurangnya secara signifikan beberapa sumber pendanaan global. Sesi ini khususnya berfokus pada bagaimana dana bisa digalang (revenue and pooling), serta bagaimana innovative financing dapat diinisiasi khususnya untuk pembiayaan layanan Kesehatan di sepanjang siklus hidup.  

Pertama, Jon Cylus (LSE) menyampaikan bahwa kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dari antara kelompok Masyarakat sangat bergantung pada, salah satunya, seberapa produktif orang pada kelompok usia tertentu; padahal di sisi lain pembiayaan Kesehatan dikumpulkan dengan cara yg selalu sama (konstan). Sehingga dalam waktu dekat, Ketika populasi menua, tentu saja akan muncul ancaman ketidakcukupan, akibatnya ada gap yg harus diisi melalui OOP. Solusinya, pertamaL diversifikasi pajak (misal: health taxes). Dua, Menyusun protecktif coverage policies yang melindungi OOP dari Masyarakat berdasarkan kemampuannya (misal: menggunakan income related cap)

Sesi ini dimoderatori oleh Akihito Watabe (ADB) dan Kiesha Prem (NUS).

Para pembahas kemudian menyampaikan beberapa pandangan dari perspektif negara maju dan middle-income.

Ayako Honda (Hitotsubashi Institute for Advanced Studies, Jepang) menyampaikan mengenai program pembiayaan khusus untuk long-term care yang tersedia di Jepang, memisahkannya dari pembiayaan Kesehatan kelompok usia lain, karena pembiayaan long-term care mencakup pula layanan-layanan berbasis komunitas dan preventif/promotive.

Huijun Cynthia Chen (NUS) menyampaikan strategi yang digunakan Singapura, yaitu (1) centralised purchasing, (2) value-based purchasing, dan (3) subsidi untuk obat kanker dan layanan kanker (tadinya Medihsield menggunakan cap untuk layanan kanker, sisanya dibayar melalui asuransi swasta; namun kemudian hal ini diganti dengan negosiasi layanan yang lebih efektif dan meningkatkan subsidi di layanan tersebut).

Soonman Kwon (Seoul National University, Korea Selatan) menyampaikan strategi lain dalam pengumpulan pendapatan untuk kesehatan. Salah satu contoh negara yang menunggunakan consumption tax dengan earmarked khusus untuk Kesehatan (misalnya Ghana); cara lain adalah contribution base payment, sebagai contoh di Korea pemotongan pajak untuk Kesehatan bukan hanya dari pendapatan gaji, melainkan juga pendapatan non gaji (misal: dividen).  Selain itu, diperlukan mekanisme pembayaran lain, misalnya bundled payment karena kapitasi saja tidak akan memadai.

Lluis Vinyals Torres (WHO WPRO) menyampaikan beberapa pembelajaran utama dari regional ini. Pertama, produksi SDM yang berlebihan karena adanya masalah kekurangan tenaga tidak selalu menyelesaikan masalah, jika tidak ada kebijakan yang efektif untuk distribusi SDM tersebut. Kedua, terkadang mekanisme pembiayaan Kesehatan tidak selalu sinkron antara revenue, pooling dan payment.

Sesi ini juga menampilkan Ghina Fadhilla (Indonesia) yang menyampaikan bagaimana beberapa pendanaan (termasuk filantropi) digunakan untuk membiayai Kesehatan di Indonesia, misalnya melalui Dompet Dhuafa dan lain-lain, yang membantu pemerintah dalam pendanaan untuk penanggulangan bencara, layanan berbasis komunitas dan lain-lain. Namun tantangannya adalah pendanaan ini biasanya bersifat ad-hoc, tidak selalu terintegrasi dan tidak berkelanjutan.

Ghina menyarakankan mekanisme yang dapat digunakan Indonesia untuk memastikan bahwa filantropi terintegrasi dengan baik ke dalam prioritas kesehatan nasional. Ini meliputi: (1) Pemetaan sumber daya dan peran untuk mendokumentasikan aktor kunci di seluruh ekosistem pendanaan seperti, siapa yang memegang sumber daya keuangan, siapa yang membutuhkan pendanaan, aktor mana yang telah menerapkan program serupa, siapa penerima manfaat, siapa yang berfungsi sebagai mitra pelaksana, di mana pendanaan paling dibutuhkan. Pendekatan ini membantu memastikan pendanaan yang ditargetkan dengan baik, mendorong intervensi yang lebih komprehensif, mengurangi fragmentasi program dan jangka pendek, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan untuk program masa depan atau terkait; (2) Alat pemantauan dan evaluasi yang terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses diperlukan untuk menangkap dan mendokumentasikan dampak pendanaan filantropi. Alat-alat tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pembelajaran untuk mendukung skalabilitas dan keberlanjutan program, membantu menarik pendanaan di masa depan, dan memberikan bukti kepada banyak pemangku kepentingan tentang hasil kesehatan yang didukung oleh filantropi; (3) Hasil bersama, terutama yang selaras dengan prioritas nasional dan regional, harus berfungsi sebagai referensi utama bagi organisasi filantropi saat merancang program mereka. (4) Forum multipihak yang transparan dan bebas konflik diperlukan untuk secara teratur membahas mobilisasi sumber daya domestik untuk keuangan kesehatan yang selaras dengan prioritas nasional. Forum semacam itu juga akan membantu mencegah fragmentasi dan mendukung tujuan yang lebih luas untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Bersama-sama, upaya ini harus didukung dengan revisi undang-undang pengumpulan uang dan barang, dan insentif pajak yang komprehensif untuk filantropi lokal.

Beberapa acara sampingan dalam PMAC 2026

Pelaksanaan PMAC juga seperti biasa diisi oleh berbagai kegiatan lain, misalnya penyampaian berbagai E-poster dan memberikan kesempatan pada hadirin yang tertarik untuk berdiskusi langsung dengan penyusun poster. Berikut ini adalah beberapa poster yang terdapat pada PMAC 2026. 

Selain itu, PMAC juga didasari oleh prinsip penyelenggaraan acara yang sehat, yaitu pilihan makanan yang sehat, aktivitas fisik (di pagi hari tersedia program mindful walk di kuil dan taman), relaksasi (tersedia layanan pijat oleh para tunanetra) dan pameran seni yang dibuat oleh anak-anak dari wilayah pedesaan Thailand dan penjualan merchansdise berdasarkan karya seni tersebut. Seluruh kegiatan ini digunakan untuk menggalang donasi dari peserta acara.

 

Pameran Seni anak-anak terkait tema PMAC 2026.

Poster

Selain itu, PMAC juga didasari oleh prinsip penyelenggaraan acara yang sehat, yaitu pilihan makanan yang sehat, aktivitas fisik (di pagi hari tersedia program mindful walk di kuil dan taman), relaksasi (tersedia layanan pijat oleh para tunanetra) dan pameran seni yang dibuat oleh anak-anak dari wilayah pedesaan Thailand dan penjualan merchansdise berdasarkan karya seni tersebut. Seluruh kegiatan ini digunakan untuk menggalang donasi dari peserta acara.

Reporter:
Shita Dewi (PKMK FK-KMK UGM)

Forum Nasional XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2025

28 OKTOBER 2025

Implementasi kebijakan transformasi sektor kesehatan dalam undang-undang kesehatan 2023: Kebijakan membangun sistem kesehatan

 LINK
29 OKTOBER 2025 Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023: Dari Agenda Setting Menuju Implementasi Kebijakan LINK
30 OKTOBER 2025 Kebijakan climate-resilient dan low carbon health system LINK
 No Jadwal Waktu
 Topik Policy Brief Penulis
1. Selasa,
11 November 2025		 10.00-10.45 WIB Tuberkulosis

Optimalisasi Pengendalian TB-DM di Indonesia: Pembelajaran Strategis dari Fragmented Health System di India

Materi   Video

 Lutfan Lazuardi, dkk
2. Rabu,
12 November 2025		 09.00-09.30 WIB Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)

Penguatan Tata Kelola Metadata di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Materi   Video

 Sensa Gudya Sauma Syahra, dkk
3. Rabu,
12 November 2025		 09.30-10.00 WIB Diabetes Melitus

Akselerasi Program BAHIMAT: Dari Skrining Massif ke Intervensi Terstruktur untuk Prediabetes dan Diabetes di Kota Balikpapan

Materi   Video

 Candra, MPH
4. Rabu,
12 November 2025		 10.00-11.00 WIB Climate Resilience

Menyelaraskan Daya Dukung–Tampung Lingkungan (DDTLH) Layanan Kesehatan di Kawasan Wisata : Studi Kasus Kawasan Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat

Materi   Video

 Adnanto Wiweko, MPH

Climate-Proofing Indonesia’s Primary Care: Strengthening the Resilience of Puskesmas to Withstand the Climate Crisis

Materi   Video

 dr. Iqbal Fahmi, M.Sc., dkk

Kebijakan Green Hospital untuk Penurunan Jejak Karbon

Materi   Video

 Naris Dyah Prasetyawati, dkk
5. Rabu,
12 November 2025		 11.00-12.00 WIB Gizi

Menghidupkan Dashboard SIGIZI KESGA: Optimalisasi Analisis Data Gizi dan Kesehatan Keluarga untuk Transformasi Data Kesehatan di Puskesmas

Materi   Video

 Rima Sumayyah Ahmad

Membangun Sistem Kesehatan Kabupaten Sleman untuk Mewujudkan Zero New Stunting

Materi   Video

 Prof. Dr. Tri Siswati, SKM,M.Kes., dkk
6 Rabu,
12 November 2025		 12.00-14.00 WIB Integrasi Layanan Primer

Menguatkan Layanan Primer dengan Pemetaan Geospasial: Strategi Pencegahan Transmisi Vertikal HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada Ibu Hamil dalam Implementasi UU Kesehatan 2023

Materi   Video

 Dr. dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp.OG

Trias UK-Tren sebagai Upaya Pemenuhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mendukung Transformasi Kesehatan di Pondok Pesantren

Materi   Video

 Fajrul Falah, dkk

Kompetensi Kader Posyandu ILP untuk Penguatan Layanan Primer Berbasis Komunitas

Materi   Video

 Yemima Lois, Seraphina Kembaren,S.KM., dkk

Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Inklusif dan Berkelanjutan: Lima Strategi Kunci

Materi   Video

 Agus Dwi Harso, Mujiati, Riri Putria, Elmeida Effendy

How to Increase MRV coverage in Aceh: Bottom-up policy suggestions

Materi   Video

 Mariati, dkk.

Integrasi Care Pathway HT, DM, dan TB dalam SIMPUS: Upaya Meningkatkan Efektivitas Pencatatan dan Capaian Program SPM di Kulon Progo

Materi   VIdeo

 Nela Afirda Prastika, A.Md Kes., dkk
7 Rabu,
12 November 2025		 14.00-15.00 WIB Bencana kesehatan

Peningkatan Kesiapsiagaan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Menghadapi Krisis Kesehatan dan Bencana Melalui Penggunaan Sistem Informasi Monitoring Risiko Krisis Kesehatan (HARMONIS)

Materi   Video

 dr Arief Tarmansyah iman, MKM., dkk

Wajib Simulasi Terstruktur: Menguatkan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Daerah

Materi   Video

 Happy R. Pangaribuan, dkk

Dari Fragmentasi ke Integrasi: Pemanfaatan AI dalam Sistem Informasi Kesehatan Kebencanaan Nasional

Materi   Video

 Edi Utomo Putro, SKM.,M.K.M., dkk
8 Kamis,
13 November 2025		 08.00-09.00 WIB Rujukan

Menguatkan Jejaring Pengampuan KJSU: Mengatasi Disparitas, Mempercepat Akses, dan Mendorong Kemandirian Layanan Rujukan di Indonesia

Materi   Video

 Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, dkk.

Additional Direct Medical Cost of Illness akibat Sistem Rujukan Vertikal Indonesia: Studi pada Kasus STEMI

Materi   Video

 dr. Alif Muhammad Sudarmanto, M.H.

Implementasi Clinical Pathway Sectio Cesarea terhadap tagihan medis di Rumah Sakit

Materi   Video

 Taufik Wahyudi Mahady
9 Kamis,
13 November 2025		 09.00-10.00 WIB Alat Kesehatan

Siapa yang Seharusnya Membina, Mengawasi dan Mengelola Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK) milik Pemerintah Daerah?

Materi   Video

 Guardian Y. Sanjaya

Aplikasi Sarana, Prasarana, & Alat Kesehatan (ASPAK) Refleksi Implementasi dan Penggunaan Data Tahun 2021-2024

Materi   Video

 Anis Fuad, DEA., Vivi Ninda
10 Kamis,
13 November 2025		 10.00-11.00 WIB Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis

Lika-Liku Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pelayanan Kanker, Kardiovaskuler, Stroke, dan Uronefrologi

Materi   Video

 Arvina Silalahi, dkk.

Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis Dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023; Kolegium PPDS

Materi   Video

 Titia Rahmania

Kebijakan Pendidikan Dokter Spesiallis: Mengatasi disintegrasi regulasi antara Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan

Materi   Video

 Mariatul Fadilah
11 Kamis,
13 November 2025		 11.00-11.30 WIB Kebijakan Obat

Digitalisasi Farmasi Rumah Sakit Terintegrasi: Solusi sistemik dalam mengatasi kekosongan obat dan menutup kesenjangan layanan Kesehatan

Materi   Video

 Apt. Andika Wiratama, S.Farm
12 Kamis,
13 November 2025		 11.30-12.00 WIB Organisasi Kesehatan

Membangun Ulang Fondasi Keselamatan Pasien: Peran Strategis Dinas Kesehatan di Balik Layar

Materi   Video

 Muhammad Hafiz Haunan, S.K.M , MHPM
13 3 Desember 2025 10:00-12:00 WIB Integrasi Layanan Primer

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Kesehatan Gigi dalam Program UKGS di Sekolah

Materi

 Dewi Arifahni dkk
14 3 Desember 2025 10:00-12:00 WIB Integrasi Layanan Primer

Penguatan Layanan Antiretroviral (ARV) di Fasilitas Kesehatan Primer: Strategi Meningkatkan Akses dan Kepatuhan Pengobatan HIV di Indonesia

Materi

I Ketut Lanang Dwi Bunda Putra, S.KM,
Ni Made Betti Ratricia Surya Dewi, S.KM, M.Kes,
Ns. Gusti Ngurah Agus Arimbawa, S.Kep, Dr. Hendry Luis
15 3 Desember 2025 10:00-12:00 WIB Integrasi Layanan Primer

Transformasi Layanan Primer: Strategi Jitu Menguatkan Manajemen Puskesmas Rural

Materi

 Sumarni,S.KM., M.Kes, MARS
16 3 Desember 2025 10:00-12:00 WIB Integrasi Layanan Primer

Implementasi Kebijakan Pedoman Menu PMT Lokal bagi Ibu Hamil KEK untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Keerom

Materi

Jessy Noviyanti Tumba
17 3 Desember 2025 13:00-13:30 WIB Alat Kesehatan

Mengamankan Investasi Kesehatan: Implikasi Hasil Riset Jejaring Pengampuan KJSU terhadap Strategi Pemeliharaan Alat Kesehatan di Daerah dengan Akses Terbatas

Materi

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani’, dkk
18 4 Desember 2025 11.00-11.30 WIB

Organisasi/SDMK

Urgensi Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan (Naskesdan) di Indonesia

Materi

Winarsih, dkk
19 4 Desember 2025 11.30-12.00 WIB

Organisasi/SDMK

Rasionalisasi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Materi

Aris Hadi Indiarto dkk
20 4 Desember 2025 12.00-12.30 Wib

UU Kesehatan

Analisis Penerimaan UU Kesehatan 2023 Secara Hukum

Materi

Dr. dr. Siswanto Pabidang, S.H., M.M., M.H., M.H.
21 4 Desember 2025 12.30-13.00 Wib

Bencana Kesehatan

Rekomendasi atas Implementasi Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Pertusis di Daerah Istimewa Yogyakarta

Materi

Sri Purwanti
22 4 Desember 2025 13.00-13.30 Wib

Integrasi Layanan Primer

Transformasi Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita di Layanan Primer: Inovasi SEKOCI (Sekolah Komplementer Cinta Ibu) untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Materi

Dr. Rizka Ayu Setyani, SST, MPH
Nindi Oktavia, S.Tr.Keb, Bdn

Permenkes No.12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

PMK No.12/2025
Permenkes No.12 Tahun 2025 Tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029
BAB JUDUL
   Ketentuan Umum
BAB 1 Pendahuluan
   1.1 Kondisi Umum
 
  1.2 Potensi dan Tantangan
1.2.1 Transformasi Layanan Primer 1.2.2 Transformasi Layanan Lanjutan 1.2.3 Transformasi Ketahanan Kesehatan 1.2.4 Transformasi Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan 1.2.5 Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.2.6 Transformasi Teknologi Kesehatan 1.2.7 Rangkuman Narasi Potensi dan Tantangan Transformasi Kesehatan
BAB 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
   2.1 Visi Kementerian Kesehatan
   2.2 Misi Kementerian Kesehatan
   2.3 Tujuan Kementerian Kesehatan
   2.4 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
BAB 3 Arah kebijakan, strategi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan
   3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
   3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan
   3.3 Kerangka Regulasi
   3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB 4 Target kinerja dan kerangka pendanaan
   4.1 Target Kinerja
   4.2 Kerangka Pendanaan
BAB 5  Penutup
  LAMPIRAN
 
  A. Matriks kinerja renstra kemenkes tahun 2025-2029
1. Matriks kinerja renstra kemenkes tahun 2025 2. Matriks kinerja renstra kemenkes tahun 2026-2029
   B. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
   C. Kerangka Regulasi Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
   D. Definisi Operasional, Cara Perhitungan, Sumber Data, dan Penanggung Jawab Indikator

Reportase Fornas Topik #2 Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023

Forum Nasional XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2025 hari kedua dibuka dengan penuh semangat di Common Room Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMK UGM. Acara dipandu oleh Ubaid Hawari, S.IKom selaku Master of Ceremony (MC). Tema yang diusung pada hari kedua ini adalah “Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023: Dari Agenda Setting Menuju Implementasi Kebijakan”. Tema ini diangkat untuk mengupas tuntas terkait pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis (residen) di Indonesia berdasarkan UU Kesehatan 2023 sebagai upaya untuk mencari solusi implementatif untuk mencetak dokter spesialis yang berkualitas dan mengatasi tantangan pemerataan di Indonesia.

Perspektif Sejarah dalam Kebijakan Pendidikan Residen, serta Agenda Setting Pendidikan Residen di UU No. 17 Tahun 2023

Sesi pertama dimoderatori oleh dr. Yoyo Suhoyo dan disampaikan oleh Pak Baha’Uddin S.S., M.Hum. Pak Baha’uddin menjelaskan evolusi pendidikan dokter di Indonesia. Pendidikan dokter di Indonesia mengalami beberapa perubahan, dimulai dengan Sekolah Dokter Jawa, Geneeskundige Hoogeschool te Batavia (GHS), Djakarta Ika Daigaku, hingga Perguruan Tinggi Kedokteran (PTK). Pendidikan dokter spesialis di Indonesia mulai muncul di tahun 1960-1970, dan mulai berkembang dengan munculnya berbagai regulasi mulai dari UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran hingga UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, Pak Baha’uddin menggarisbawahi bahwa permasalahan pendidikan dokter residen di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini masih sama, yaitu terkait dengan kualitas pendidikan dan pemerataan di seluruh wilayah. 

Selanjutnya adalah penyampaian sesi pertama mengenai “Pendidikan Residen berbasis Kompetensi di Berbagai Negara” yang disampaikan oleh Prof. dr. Titi Savitri, MA, M.Med.Ed, PhD. Prof Titi menjelaskan kurikulum pendidikan residen di negara-negara maju, seperti Amerika, Kanada dan Inggris. Peserta didik program spesialis di Amerika diwajibkan untuk lulus dalam beberapa domain kompetensi sebelum diperbolehkan untuk menerapkan tindakan klinis tanpa supervisi. Di Inggris, peserta didik program spesialis juga didasarkan pada kompetensi, bukan pada jangka waktu pendidikan.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD sebagai pembahas menjelaskan dan menanggapi mengenai masalah yang masih terjadi pada program pendidikan dokter spesialis di Indonesia, salah satunya adalah status hukum dan stigma residen di Indonesia sebagai peserta didik. Beliau menekankan pentingnya sebuah kolaborasi antara peneliti di bidang pendidikan kedokteran, kebijakan dan sejarah untuk menciptakan sebuah penelitian agar dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan mengenai pendidikan residen di Indonesia. 

Arah Kebijakan Pendidikan Residen di Indonesia

Sesi kedua disampaikan oleh Anna Kurniati, S.KM., M.A., PhD selaku Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Prof. Dr. dr. Med. Tri Hanggono Achmad, selaku Direktur Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi Dikti. Bu Anna menjelaskan bahwa Indonesia masih mengalami defisit sekitar 70.000 dokter spesialis. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dicetak sekitar 16.000 hingga 49.000 dokter spesialis per tahun. Menanggapi hal tersebut, Kemenkes dan Kemenristekdikti berkolaborasi untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis, dengan menambah jalur masuk pendidikan residen melalui RSPPU dan menyediakan beasiswa serta tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di wilayah DTPK.

Prof Tri kemudian menambahkan bahwa kolaborasi dengan berbagai sektor merupakan hal penting karena kesehatan adalah masalah yang kompleks. Mengidentifikasi defisiensi spesialis sebagai masalah utama dalam Sistem Kesehatan Akademik (SKA), Kemenristekdikti membentuk satuan tugas dengan tiga strategi quick win: membuka program studi baru dengan peningkatan kuota, menempatkan residen senior pada Rumah Sakit Pendidikan Prioritas, dan memperkuat kemitraan lintas sektor.

Sesi diskusi diwarnai dengan berbagai pandangan dan pertanyaan peserta, seperti terkait regulasi pendanaan dalam rangka pemerataan residen ke daerah DPTK dan ketimpangan biaya pendidikan residen di Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri. Kedua narasumber menekankan bahwa penempatan dan pendanaan sudah ditetapkan sejak awal peserta didik diterima dalam program pendidikan dokter spesialis. Bagi peserta didik yang menerima beasiswa, penetapan lokus juga sudah dilakukan di awal. Kolaborasi antara Kementerian, PTS dan PTN juga diperlukan untuk melihat struktur pendanaan program dan mengidentifikasi ketidaksesuaian.  Prof Tri kemudian menambahkan, bahwa pendidikan residen merupakan suatu hal yang spesial, karena sejak awal penerimaan peserta didik, sudah ada integrasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menutup kekosongan sumber daya manusia.

Penelitian Eksplorasi mengenai Kebutuhan Residen di Rumah Sakit Tentara

Sebelum memasuki inti di sesi ketiga, Prof Laksono memberikan pengantar mengenai sebuah penelitian tentang Beban Kerja Ideal di lingkup Rumah Sakit Tentara dan bagaimana kebutuhan residen diperlukan di sebuah Rumah Sakit Tentara. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. dr. Khairan Irmansyah, Sp. THT-KL., M.Kes yang merupakan seorang dokter spesialis THT-KL di Rumah Sakit Tentara. Berdasarkan hasil penelitian beban kerja, ditemukan bahwa ada beban kerja yang berlebih pada dokter spesialis tertentu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dokter spesialis, yang juga menyebabkan dokter umum juga sering menghadapi dan terdesak untuk mengatasi situasi di luar kompetensinya. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara SDM dengan beban kerja. Selama ini, Rumah Sakit Tentara merasa terbantu dengan dokter internship, sehingga dokter residen bisa menjadi solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis asal tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Diskusi pada sesi ini lebih lanjut menjelaskan mengenai rencana jangka menengah untuk menyeimbangkan beban kerja antara profesi medis di RST tanpa mengganggu kesinambungan pelayanan. Strategi yang dilakukan adalah merekrut, meski terbatas karena struktur organisasi yang rigid. Strategi selanjutnya adalah mengintegrasikan residen ke dalam pelayanan kesehatan, khususnya untuk daerah terluar. 

Visi mengenai Status dan Kesejahteraan Residen dalam Sistem Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia

Disampaikan oleh Dr. dr. Slamet Riyadi Nuwono, DTM&H., MARS., M.Kes. Sesi ini diawali dengan pengantar oleh Prof. Laksono, dimana beliau menekankan bahwa status dan insentif residen di Indonesia menjadi perbedaan yang sangat mencolok dengan negara lain. Beliau menjelaskan perbedaan antara Rumah Sakit Pelayanan Non-Pendidikan dan Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan menekankan pada kolaborasi antara pelayanan, edukasi dan penelitian yang dijalankan oleh SDM Rumah Sakit, Fakultas dan residen. Status residen harus secara jelas ditegakkan sebagai pegawai, agar dapat menerima insentif tanpa ada masalah. Bantuan pendanaan residen dapat berasal dari tiga sumber, yaitu APBN, APBD dan penyelenggara pendidikan. PP No. 28 Tahun 2024 juga telah menekankan bahwa peserta didik residen adalah pegawai pada Fasyankes atau RSPPU yang berhak menerima imbalan jasa dan insentif. Lebih lanjut perlu ada koordinasi lintas kementerian yang mengurus keuangan negara mengenai pendayagunaan peserta didik. 

Diskusi di sesi ini lebih lanjut membahas mengenai model tata kelola yang ideal bagi rumah sakit pendidikan agar tetap akuntabel terhadap standar akademik sekaligus efisien dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan. Masalah yang terjadi saat ini adalah adanya tumpang tindih akreditasi dalam keberjalanan rumah sakit pendidikan, beliau menyarankan sebaiknya standar itu dileburkan menjadi satu, secara khusus untuk rumah sakit pendidikan. Tantangannya saat ini adalah stigma mengenai rumah sakit pendidikan, sehingga harus menggeser stigma tersebut menjadi “the best hospital is teaching hospital.” 

Reporter:
Maharani Pyrusha Leilani Putri (HPM UGM)

Visi mengenai Pendidikan Residen dalam Sistem Kesehatan Akademik

Sesi dibuka dengan paparan dari dr. Haryo Bismantara, MPH, yang menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas sektor dalam penguatan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa visi pengembangan Sistem Kesehatan Akademik (SKA) diarahkan untuk menyinergikan antara produksi, distribusi, retensi, dan inovasi SDM kesehatan, agar kebijakan pendidikan residen tidak berdiri terpisah dari kebutuhan layanan kesehatan di daerah.

Menurutnya, tujuan utama SKA adalah untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai kondisi wilayah. Dengan model ini, SKA dapat berperan sebagai strategi pemerataan dokter dan dokter spesialis di Indonesia melalui integrasi antara universitas, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah daerah.

Sesi Diskusi

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengangkat isu sinkronisasi lintas kementerian dalam pemenuhan tenaga dokter spesialis. Salah satu penanya menyoroti pentingnya kesinambungan antara aspek produksi (pendidikan), distribusi (penempatan), dan retensi (keberlanjutan karier) yang membentuk siklus SDM kesehatan. Ia mempertanyakan bagaimana sinkronisasi ini dapat dioperasionalkan secara berkelanjutan tanpa tumpang tindih kewenangan antara Kemenkes dan Kemdiktisaintek.

Menanggapi hal ini, dr. Haryo menyarankan bahwa komite bersama yang telah dibuat di tingkat nasional harus melibatkan berbagai kementerian — tidak hanya Kemenkes dan Kemdiktisaintek, tetapi juga Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN-RB, dan Kemenko PMK — guna mengharmonisasikan kebijakan lintas sektor.

Ia menambahkan bahwa untuk memperkuat pelaksanaan di daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam rencana strategis (Renstra) setiap institusi, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan, disertai dengan instrumen ceklist implementasi agar pelaksanaan kebijakan sejalan dengan tujuan nasional. “Inilah pentingnya riset implementasi” tegasnya, “karena riset bisa memantau kesesuaian antara rancangan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan”

Pertanyaan lain datang dari peserta yang menyoroti fungsi SKA di wilayah yang telah jenuh atau saturasi dengan tenaga dokter spesialis. dr. Haryo menanggapi bahwa daerah seperti ini dapat mengalihkan fungsi AHS untuk pengembangan layanan, pendidikan lanjutan, atau pemahiran tenaga medis di bidang lain. Ia menegaskan bahwa setiap wilayah perlu diarahkan untuk mandiri dalam memproduksi dan mengelola tenaga kesehatannya, sehingga sistem menjadi adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Sesi ditutup dengan refleksi moderator yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pendidikan residen dengan sistem kesehatan akademik secara menyeluruh. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pemerataan dokter spesialis dan memperkuat kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan.

Penelitian Kebijakan terkait Kolegium Jantung pasca UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sesi ini menghadirkan Dwi Asih Kartika Ningrum, SKM., M.HPM., yang membahas hasil penelitiannya yang berjudul “Penelitian Kebijakan terkait Kolegium Jantung dalam penyediaan spesialis pasca UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”.

Paparan menegaskan pentingnya keseimbangan antara akuntabilitas negara dan otonomi akademik profesi agar mutu pendidikan spesialis terjaga tanpa mengurangi kemandirian kolegium. Pemerintah diposisikan sebagai mitra teknokratis, sementara Konsil mempertahankan independensi dalam relasi dengan pemerintah dan kolegium.

Dalam konteks penyediaan dokter spesialis melalui fellowship, Dwi Asih menekankan perlunya petunjuk teknis pembukaan RS penyelenggara fellowship serta kendali mutu lulusan yang terstandar. Transformasi menuju state-led regulation membawa perubahan besar pada tata kelola profesi, terutama menyangkut status akademik dan skema fellowship. Namun hambatan masih muncul berupa fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan. Meskipun, sejumlah aktor telah menunjukkan kepemimpinan kolaboratif yang konstruktif.

Dwi Asih juga menyoroti kapasitas kelembagaan daerah sebagai faktor penentu implementasi. RS vertikal relatif unggul dari sisi dukungan fasilitas dan akuntabilitas, sedangkan banyak RSUD bergantung pada kemampuan fiskal pemda dan kerap terkendala variatif caseload untuk memenuhi kebutuhan pelatihan klinik.

Sebagai penutup, Dwi Asih menegaskan bahwa tantangan utama pendidikan spesialis saat ini meliputi fragmentasi regulasi, tata kelola yang timpang, dan ketidakpastian pembiayaan. Namun terdapat peluang besar melalui momentum reformasi, kepemimpinan kolektif, dan kolaborasi multipihak yang lebih terstruktur. Dalam konteks layanan jantung intervensi, Prof. Laksono juga menyoroti pentingnya penerapan skema pembiayaan inovatif seperti i-DRG dan global budget agar efisiensi dapat dicapai tanpa mengorbankan akses layanan.

Riset Implementasi terkait Kebijakan Residen di UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sesi selanjutnya adalah pemaparan “Riset Proposal Implementasi terkait Kebijakan Residen di UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” yang disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD. Pada sesi ini, Prof Laksono memaparkan kerangka riset implementasi yang akan berlangsung selama satu bulan, dengan tujuan menilai pelaksanaan awal kebijakan pendidikan residen pasca terbitnya UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024, memberikan rekomendasi perbaikan, mendokumentasikan proses transformasi pendidikan residen, serta memvalidasi checklist kesiapan RSPPU. Prof. Laksono juga membandingkan sistem residensi di berbagai negara dan menyoroti bahwa hanya Indonesia yang masih mengklasifikasikan residen sebagai pelajar, bukan pekerja. Beliau menekankan pentingnya perubahan paradigma agar residen diperlakukan sebagai pegawai profesional dengan kontrak kerja yang jelas antara kedua pihak. Narasumber selanjutnya, dr. Arvianto Rahmat Nugroho menjelaskan pengembangan riset implementasi kebijakan pendidikan residen. Ia dan tim menggunakan pendekatan Explanatory Mixed Method melalui survei checklist, FGD, dan wawancara kualitatif, dengan tujuan menghasilkan instrumen evaluatif yang dapat digunakan untuk scale-up implementasi di rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran baru. Instrumen checklist tersebut disusun berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024, dan pasal-pasal turunan terkait.

Sesi diskusi

Dalam sesi diskusi, muncul pertanyaan mengenai sumber pendanaan dan besaran insentif bagi residen di tengah kebijakan efisiensi. Prof. Laksono menjelaskan bahwa di beberapa negara, insentif residen bersumber dari sistem UHC atau pemerintah daerah, dan menegaskan bahwa residen harus diperlakukan sebagai pegawai dengan kontrak dan jam kerja resmi. dr. Haryo menambahkan bahwa insentif idealnya tidak bergantung pada satu sumber dana, melainkan dapat berasal dari BPJS, APBD, maupun jasa pelayanan. Perwakilan dari RS Ortopedi Soeroyo menekankan pentingnya kontrak kerja bagi residen dan mengusulkan standar gaji awal setara UMR Jakarta dengan kenaikan berdasarkan keahlian dan masa pendidikan, disertai perhatian pada fasilitas belajar, batas waktu kerja, pendampingan psikologis, dan dukungan teknologi pengajaran.

Wrap Up dan Penutupan Topik B

Kegiatan ditutup dengan sesi wrap up oleh Prof. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD., yang merangkum benang merah dari seluruh rangkaian diskusi pada Topik B Forum Nasional XV JKKI. Dalam refleksinya, Prof. Laksono menegaskan bahwa isu perubahan pendidikan dokter residen merupakan agenda besar yang berpotensi mengubah sistem pendidikan spesialis di Indonesia secara menyeluruh. Transformasi ini, ujarnya, akan mengarah pada pendekatan berbasis kompetensi (competency-based education). Ia mengingatkan bahwa perubahan besar ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan pemerintah yang serius, mengingat skala transformasi yang diatur melalui Undang-Undang Kesehatan 2023.

Maka dari itu, Ia juga menekankan pentingnya riset implementasi yang akan dikembangkan lebih lanjut, termasuk penyusunan checklist untuk menilai kesiapan rumah sakit pendidikan dalam mengadopsi perubahan kebijakan. Menutup sesi, beliau mendorong dan terbuka untuk kolaborasi lebih luas antara berbagai program studi dan universitas dalam memperkuat penelitian serta penyempurnaan proposal riset implementasi pendidikan residen ke depan.

“Jangan berhenti di sini. Mari kita lanjutkan bersama, memperbaiki dan memperkuat pendidikan residen agar sejalan dengan arah reformasi sistem kesehatan nasional”

Reporter:
Nida Fauziah Sudrajat (HPM UGM)

   Reportase Terkait:

Reportase Sesi Pembukaan Hospital Management Asia 2025

PKMK-Vietnam. Pertemuan tahunan HMA pada tahun 2025 diselenggarakan di Ho CHi Minh City Vietnam, 10 – 11 September 2025. Dihadiri 1200 peserta dengan 65% peserta adalah CEO RS di Asia. Saya diundang sebagai salah satu juri dalam Hospital Management Asia (HMA). Seperti diketahui HMA menyelenggarakan Award di berbagai kategori. Posisi sebagai juri ini sudah sekitar 10 tahun saya lakukan bersama HMA. Pengamatan saya memang partisipasi RS-RS Indonesia dalam Award masih kurang, walaupun saat ini sudah semakin membaik.

Sebagai latar belakang pertemuan, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi kesehatan telah menjadi fokus perhatian di HMA. Hal ini mencerminkan transformasi digital yang pesat di berbagai rumah sakit di Asia. HMA 2025, tetap fokus ke prinsip-prinsip inti manajemen rumah sakit: kualitas dan keselamatan dan pengalaman pasien, serta kepemimpinan yang efektif. Ini adalah tema HMA 2025 

Pidato Pembukaan oleh Wakil Menteri Kesehatan Vietnam:

Selamat datang untuk 1200 peserta. Pemerintah Vietnam bekerja bersama dengan RS-RS di Asia harus menjawab tantangan pelayanan seperti semakin tuanya warga, berkembangnya penyakit-penyakit tidak menular dan menular, climate change, sampai adanya kekurangan SDM. RS harus menjadi pusat inovasi pelayanan kesehatan, AI, pengembangan teknologi tapi harus tetap menjaga keberlangsungan sistem kesehatan.

Partai komunis Vietnam berusaha mengembangkan sistem kesehatan. Ada berbagai Resolusi dari Polit Biro untuk pengembangan riset, teknologi kedokteran dan juga private sector. Terdapat pula resolusi untuk pengembangan quality standard framework sesuai dengan benchmark internasional. Digital transformation dikembangkan termasuk e-MR telehealth, pengembangan SDM agar masuk lebih dalam ke daerah remote. Seluruh bagian SDM kesehatan harus mengikuti petuah Bapak Negara HoChiMinh, dan tetap menghargai perkembangan teknologi.

Kami mengakui bahwa sistem kesehatan Vietnam belum maksimal, ,masih banyak kekurangan. Daerah-daerah terpencil masih kekurangan SDM Kesehatan. Askes pemerintah dan swasta masih belum terkoordinasi, dan masih ada kekurangan koordinasi

Oleh karena itu tema seminar saat ini sangat penting. Kami harus belajar dari kasus-kasus yang dibahas di seminar ini, agar terjadi transformasi yang lebih cepat. Saya percaya dengan adanya pembicara-pembicara ahli termasuk dari lnternasional  dapat mengembangkan mutu pelayanan di  Vietnam. Dengan ini saya buka secara resmi pertemuan ini. Sukses selalu.

Dirjen Pelayanan Medis Kemenkes Vietnam membahas mengenai Digital Transformation.

Beberapa slidenya dapat dilihat sebagai berikut

Pembukaan-4
Pembukaan-5
Pembukaan-6

Talkshow:
Yesterday’s lessons, today practice and tomorrow innovation for hospital leadership;

Dr. Lisa Ishii
Senior Vice Presiden (Operations) Johns Hopkins Health System

Moderator:

Ronald Lavater
International Hospital Federation

Talkshow dibuka oleh moderator:

Apa pelajaran dari pengalaman hidup anda?

Jawaban:
Dr. Lisa menjawab bahwa dia sudah bekerja sebagai ahli bedah dan manajer RS mulai 2010-an di Florida di RS untuk anak-anak. Pada waktu itu, terjadi pengalaman buruk mengenai hasil operasi terutama pediatric cardiology outcome. Kami menemukan  beberapa ahli bedah jantung yang  tidak bagus proformance. Kemudian kita lakukan perbaikan dengan detil. dimana semua RS dan ambulatory-nya harus mempunyai koneksi yang baik. Kami perbaiki pillar by pillar. Budaya mutu yang masih jelek kami perbaiki.

M: Apa peran leadership?
J:  Penting sekali leadership. Kepemimpinan terkait dengan orang. Para staf harus diberi tool dan insight untuk bekerja on behaltf patient. Struktur dan proses diperbaiki.Semua SDM harus melihat apakah ada masalah dan memberi tahu untuk perbaikan.

M: Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu?
J:  Kita harus menemukan  gap yang ada dan dari front line SDM untuk memperbaiki sistem. Kita perbaiki budaya kerja untuk melayani pasien ke seluruh SDM.

M: Wah ini merupakan pengalaman yang membutuhkan kerja keras, anda harus mengawasi tempat-tempat yang jauh banyak pegawai. Bagaimana anda bekerja sehari-hari dalam seminggu?
J:  Setiap hari memang saya harus  mengawasi seluruh fungsi korporasi Ini juga mencakup pelayanan dan pendidikan serta riset. Harus mengurangi friksi antar unit. Di level korporat harus mengatur semua sistem manajemen dengan baik, secara sentralisasi. Ada tanggung jawab berat. Setiap minggu saya mengunjungi berbagai titik distribusi, supply chain untuk 5 RS, kemudian juga harus melihat ke seluruh praktek. Untung saya masih sebagai dokter bedah. Ini menyangkut kepemimpinan klinik. Clinician leaders harus ada untuk melihat berbagai kekurangan. Sebagai dokter bedah saya mempunyai pengalaman operasional termasuk mendeteksi kesulitan komunikasi antar unit dan memperbaiknya.

M: Bagaimana mengembangkan SDM? Apakah sebuah perjuangan keras?
J:  Ya, banyak waktu untuk mengelola SDM agar mencegah burnt out dan ada 40 ribu SDM, banyak sekali dan kita masih kekurangan banyak SDM. Kami terus senantiasa melakukan survei SDM. Para manajer harus tahu detil mengenai stafnya. Ada check list untuk melihat SDM. Juga untuk mellihat lisensi agar task-nya dapat tepat. Pendidikan staf juga harus ada proses pengembangan banyak sekali pilihan pendidikan. Ada jalur untuk pengembangan ke depan. 5 tahun ke depan harus menjadi apa, per;u direncanakan.

M:  Bagaimana dengan burnt out medical staff. Juga pasien yang datang dengan Google ada paper work yang harus diselesaikan. Apa strategi untuk meringankan beban mereka?
J:  Bagaimana kita bisa mengembangkan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah burnt out. Kami ada alat bantu berupa ambience listening system. Ada 4 ribu dokter yang mempunyai akses pada sistem ini.  Alat ini untuk mengurangi beban menulis laporan dan melihat layar komputer.

M: Bagaimana dengan digital AI.
J:  Saat ini memang AI menjadi top-buzz para eksekutif. AI adalah obyek yang harus kita bahas  sekarang dan di masa mendatang dalam konteks digital transformation. Pasien mempunyai segala pengetahuan dengan pakai Google termasuk AI. Bagaimana mereka dapat dimudahkan untuk mengatur jadwal, akses pelayanan, seluruh MR dapat diakses pasien melalui telpon.. bagaimana mereka bisa terlibat ke penanganan medik. Kita harus menyiapkan telemnedicine untuk pasien. Outside of hospital, at home. Bagaimana mendapatkan acut-care tetapi tetap di luar RS (homecare). AI selalu ada dan menjadi alat operasional untuk berbagai aspek manajemen. termasuk antara lain supply-chain management, services dan scheduling. Powerfull tool for us. AI  banyak membantu untuk predicted analysis tentang overload. More patient less hospitals, bagaimana  situasi over loaded ini dapat ditangani. Bagaimana schedule dapat diperbaiki. AI berguna.

M: Tentang robotic surgery bagaimana?
J: Teknologi ini bagus tapi ada beberapa kelemahan. Sebuah tambahan teknologi itu Tapi untuk jangka panjangnya ada kecenderungan mengarah ke medioker untuk para ahli bedahnya. Jadi harus hati-hati menggunakan teknologi robotik untuk bedah.

M: Apa pedoman untuk menggunakan teknologi?
J:  Kami menggunakan sistem tata kelola ketat untuk pemilihan teknologi. Tidak bisa untuk 40 ribu karyawan kemudian ada  40 software. Ada semacam proses uji-coba juga dalam pelaksanaannya.

M: Untuk ke depan, apa konsep-konsep dasar untuk leadership?
J:  Sistem kesehatan sangat kompleks. Konsep-konsep dasar yang harus diikuti antar lain:  Mindfull…Mempunyai Visi, dapat mengartikulasikan dan mewujudkan visi, mempunyai strategi, mempunyai ketrampilan membangun hubungan baik dan kolaborasi, mempunyai komunikasi yang baik. dan mampu mengelola orang.  Saya memimpin banyak orang dan hasilnya bukan hanya kinerja saya. Tapi hasil bersama sebagai tim, juga pemimpin kesehatan yang baik harus mempunyai pengaruh di masyaakat umum. Kita juga harus aktif dalam memperbaiki indikator Social Determinants untuk kesehatan. Kita sebagai pemimpin di RS harus bisa bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin di masyarakat dan juga mengembangkan kerjasama pemerintah dengan swasta.

Terimakasih

 Penulis Laporan:
Laksono Trisnantoro (UGM)

Workshop Nasional Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti melalui Penyusunan Policy Brief dan Advokasi Kebijakan

Latar Belakang

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai ‘kebijakan berbasis bukti’ (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine/ EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

Tujuan Kegiatan

Umum

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami, menganalisis, dan mengomunikasikan kebijakan kesehatan secara efektif melalui penyusunan policy brief dan advokasi kebijakan.

Khusus

  1. Memahami konsep dan prinsip kebijakan kesehatan.
  2. Memahami metode dan proses analisis kebijakan kesehatan.
  3. Memahami pengertian, fungsi, dan struktur policy brief.
  4. Mampu menyusun policy brief yang efektif dan berbasis bukti.
  5. Memahami konsep dan strategi advokasi kebijakan kesehatan.

Waktu & Tempat

Hari, tanggal    : Kamis-Jumat, 25-26 September 2025
Pukul                  : 09.00-16.00 WIB
Tempat             : Wyndham hotel, Yogyakarta

Biaya

Kategori

Biaya

Umum

Rp. 2.500.000

Mahasiswa (S2/S3)

Rp. 2.000.000

Kelompok/Instansi (Maks 3 orang)

Rp. 5.500.000

FORM PENDAFTARAN

 

Materi Pembelajaran

No

Judul Materi

Deskripsi

Nama Narasumber

1.

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan dan menyediakan usulan kebijakan kesehatan dalam Policy Brief

1. Apa itu kebijakan?

  1. Definisi Kebijakan
  2. Proses Kebijakan

2. Mengenal evidence untuk analisis kebijakan

  1. Definisi Evidence Based Policy Making dan Evidence-Informed
  2. Evidence Synthesis untuk penyusunan kebijakan

3. Mengenal Knowledge Translation (KT)

  1. Konsep KT
  2. Produk KT
  3. Struktur Policy Brief
  1. Shita Listya Dewi
  2. dr. Likke Prawidya Putri, MPH., Ph.D
  1. Perumusan Masalah
    1. Jenis-jenis Masalah dalam analisis kebijakan
    2. Penetapan Masalah Prioritas
    3. Metode perumusan masalah
    4. Penulisan (pernyataan, ukuran dan faktor penyebab masalah)
  2. Perumusan Alternatif/Opsi dan Rekomendasi Kebijakan
  3. Menulis Usulan Kebijakan
  1. Tri Muhartini, S.IP., MPA
  2. Relmbuss Biljers Fanda, MPH, Ph.D (Cand)

2.

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

Definisi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Mengenal Advokasi Kebijakan
    1. Definisi advokasi kebijakan
    2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
    3. Ceritakan advokasi mu

Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Menyusun Tujuan SMART
  2. Pemetaan Pemangku Kepentingan
    1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
    2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
    3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan 
  3. Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
  4. Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
  5. Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
  6. Menyusun Rencana Advokasi Kebijakan
  1. Tri Muhartini, S.IP., MPA
  2. Shita Listya Dewi

Health care financing & expenditures

    • Addressing Health Financing Gaps for Mental Health and Other NCDs

 

  1. Demand & utilization of health services
  2. Economic evaluation of health and related care interventions
  3. Evaluation of policy, programs and health system performance
  4. Health beyond the health system
  5. Health care financing & expenditures
  6. Health, its valuation, distribution and economic consequences
  7. Supply and regulation of health services and products

   21 Juli 2025

Addressing Health Financing Gaps for Mental Health and Other NCDs

Hongqiao Fu dari Peking University berperan sebagai moderator dalam sesi ini yang dilaksanakan pada Senin ini (21/7/2025).

Presenter pertama adalah Md Ehsanul Haque Tamal, menerangkan studinya dengan judul How Mental Health Shapes Healthcare Costs: Evidence From Australian Longitudinal Survey. Kondisi kesehatan mental membawa beban ekonomi besar bagi masyarakat, termasuk di negara dengan sistem jaminan kesehatan universal seperti Australia. Studi ini menganalisis data jangka panjang dari 22 tahun survei nasional untuk mengetahui hubungan antara kesehatan mental dan pengeluaran pribadi (out-of-pocket/OOP) untuk layanan kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin buruk kondisi mental seseorang, semakin tinggi pengeluaran untuk biaya dokter dan obat-obatan, bahkan hanya penurunan satu poin dalam skor kesehatan mental dapat meningkatkan pengeluaran OOP sebesar 0,25%. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya meningkatkan efisiensi dalam memproduksi kesehatan, namun manfaat ini tampak melemah pada individu dengan gangguan kesehatan mental. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mendorong pendidikan, tetapi juga memperkuat dukungan kesehatan mental agar biaya kesehatan tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang rentan.

Elham Mahmoudi melakukan presentasi kedua dengan judul Healthcare Use and Costs in Traditional Medicare Versus Medicare Advantage among Older Adults With and Without Dementia: 2011-2020. Dementia menjadi beban ekonomi yang terus meningkat di Amerika Serikat, dengan biaya perawatan diperkirakan mencapai $360 Miliar pada 2024 dan melonjak menjadi $1 triliun pada 2050. Studi ini membandingkan penggunaan dan biaya layanan kesehatan antara dua skema Medicare—yaitu Traditional Medicare (TM) dan Medicare Advantage (MA)—pada lansia kulit putih, kulit hitam, dan Hispanik, baik dengan maupun tanpa diagnosis demensia. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk pasien tanpa demensia, MA lebih efisien secara biaya dibanding TM, namun perbedaan ini tidak ditemukan pada pasien dengan demensia. Selain itu, perbedaan biaya dan pemanfaatan layanan kesehatan antar kelompok ras sangat nyata, dengan pasien kulit putih penderita demensia mencatatkan biaya tertinggi. Temuan ini menyoroti bahwa efisiensi sistem asuransi saja belum cukup, dan diperlukan kebijakan yang secara spesifik menangani ketimpangan rasial dalam perawatan demensia.

Classification of Psychosocial Interventions for Severe Mental Illness: Evaluating the Applicability of WHO’s ICHI for Resource Allocation adalah presentasi ketiga yang dibicarakan oleh Kuo-yi Jade Chang dari The University of Sydney. Sekitar 4% populasi dunia mengalami gangguan mental berat, dan pemulihan mereka membutuhkan intervensi psikososial yang beragam seperti manajemen penyakit, pendampingan kerja, edukasi keluarga, hingga bantuan tempat tinggal. Sayangnya, tidak adanya terminologi standar untuk mendeskripsikan layanan ini menyebabkan data sulit dicatat dengan akurat dan menyulitkan proses pembiayaan. Studi ini mengevaluasi apakah sistem klasifikasi intervensi WHO, yaitu International Classification of Health Interventions (ICHI), dapat digunakan untuk mencatat intervensi psikososial secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem data dan pembiayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ICHI cukup efektif dalam menggambarkan komponen kunci intervensi, namun masih memiliki keterbatasan dalam mencatat metode non-medis serta intensitas dan frekuensi layanan. Temuan ini membuka peluang penggunaan ICHI untuk perencanaan layanan berbasis hasil dan alokasi sumber daya yang lebih adil dalam sistem kesehatan jiwa.

Lucy Owusu dari Navrongo Health Research Center/King’s College London dan Kumasi Centre for Collaborative Research, Kumasi, Ghana membawakan paparan Towards Sustainable Mental Health Financing in Ghana: An Analysis of Budget Trends, Challenges and Opportunities. Sekitar 13% penduduk Ghana diperkirakan mengalami gangguan mental, namun lebih dari 90% tidak mendapatkan pengobatan yang memadai akibat keterbatasan tenaga ahli dan minimnya pendanaan. Studi ini mengungkap bahwa alokasi anggaran kesehatan jiwa di Ghana sangat tidak konsisten—bahkan menurun hingga 90% antara tahun 2020 dan 2023—dan hampir seluruhnya hanya terserap oleh tiga rumah sakit jiwa besar. Layanan kesehatan jiwa di tingkat daerah sangat bergantung pada bantuan luar negeri yang tidak merata dan tidak berkelanjutan. Minimnya pendanaan menyebabkan rendahnya akses layanan, tingginya biaya pribadi pasien, dan tingginya angka pengunduran diri tenaga kesehatan. Meski demikian, rencana memasukkan tiga kondisi kesehatan jiwa ke dalam paket asuransi nasional dianggap sebagai peluang penting untuk memperbaiki pembiayaan dan akses layanan di masa depan.

Mobile-Money Self-Financing to Improve Hypertension Medication Supply: Evidence From Rural Uganda menjadi presentasi penutup sesi ini dari Caterina Favaretti dari Technical University of Munich, Jerman. Di pedesaan Uganda, banyak pasien hipertensi yang terpaksa menghentikan pengobatan akibat seringnya obat tidak tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah. Studi ini mengevaluasi MoPuleesa, sebuah program berbasis uang elektronik (mobile money) yang mendorong pasien untuk iuran secara rutin guna menjamin ketersediaan obat hipertensi di klinik penyakit tidak menular di Nakaseke. Hasilnya, partisipasi cukup tinggi dan merata di berbagai kelompok sosial, dengan dana iuran mampu menutupi 84% kekurangan obat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan sebagian pasien yang tidak ikut menyumbang tetap mendapat manfaat dari program ini, mencerminkan solidaritas dan efisiensi sistem yang dibangun. Temuan ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis komunitas dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mengatasi kekurangan obat kronis di sistem kesehatan berdaya rendah.

Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)