Pelatihan Analisis Kebijakan

Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan yang Layak untuk JKN, KIA, Stunting dan Kebijakan Kesehatan lainnya

 

 Latar Belakang

Kondisi kesehatan di Indonesia masih berada dalam keadaan ketidakpastian. Beberapa permasalahan yang muncul menghambat pelayanan kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, salah satunya diperlukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Kebijakan merupakan problem oriented, sebuah kebijakan disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Maka, penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi.

Menyusun suatu kebijakan yang layak dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penetapan rekomendasi haruslah sejalan dengan identifikasi dan perumusan masalah. Mencapai kebijakan yang layak membetuhkan beberapa metode yang harus dilalui dalam analisis kebijakan (Dunn,2004) yaitu: perumusan masalah (problem structuring), prakiraan (forecasting), rekomendasi (recommendation), pemantauan (monitoring), dan penilaian (evaluation). Penerapan metode analisis tersebut sangatlah penting, karena mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang gagal dalam implementasi adalah kebijakan yang disusun tidak berdasakan metode analisis yang optimal.

Untuk itu, penelitian kebijakan tidaklah cukup mengubah dan menyelesaikan masalah kesehatan. Namun, hasil penelitian dapat digunakan sebagai evidence based dari penyusunan analisis kebijakan. Dengan demikian, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan yang diperuntukan untuk seluruh isu kebijakan kesehatan, seperti JKN, KIA, Stunting, Gizi, dan lainnya.

 Tujuan

  1. Mengoptimalkan hasil dan rekomendasi penelitian sebagai rujukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan.
  2. Memahami masalah kebijakan kesehatan berdasarkan evidence based.
  3. Memahami penyusunan rekomendasi kebijakan yang layak (visible) untuk implementasi.
  4. Memahami proses penyusunan kebijakan.

 Output

  1. Peserta dapat memahami konsep dasar dari analisis kebijakan.
  2. Peserta dapat mampu memahami metode analisis kebijakan.
  3. Peserta dapat mengaplikasikan metode analisis kebijakan.
  4. Peserta mampu merumuskan masalah kebijakan dan dan membedakannya dengan masalah privat.
  5. Mampu menyusun argumen dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan.
  6. Mampu mendiagnosa dan menentukan alternative kebijakan terbaik.
  7. Mampu membuat keputusan yang tepat atas berbagai alternatif kebijakan yang dirumuskan hingga menjadi suatu rekomendasi.

 Kegiatan

  Waktu Pembahasan
Pertemuan ke-1 Selasa,
31 Maret 2020
Analisis Kebijakan Kesehatan dan Perkembangannya di Masa Depan
Pertemuan ke-2 Selasa,
7 April 2020
Pemahaman Konsep Dasar Analisis Kebijakan
Pertemuan ke-3 Selasa,
14 April 2020

Merumuskan masalah kebijakan public atau kesehatan (problem structuring):

Pertemuan ke-4 Selasa,
21 April 2020

Penerapan pendekatan untuk melakukan prakiraan (forecastingI)

Pertemuan ke-5 Selasa,
28 April 2020

Menentukan rekomendasi untuk tindakan kebijakan.

 

 Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul IV: Analisis Kebijakan Publik.
Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition). Sage. Washington DC
Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice Hall.

 

 

Pengembangan Dashboard di dukung oleh Knowledge Sector Initiative dan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM ©2020

Search