Kerangka Acuan Kegiatan

Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak
Berbasis Data

Juli 2020 – Juli 2021

diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK UGM

PENGANTAR

Masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) masih menjadi tantangan bagi sistem kesehatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 100.000 kelahiran hidup di Indonesia, 305 di antaranya berakhir dengan kematian sang ibu. Kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman. Hal ini sangat ironis, mengingat berbagai penyebab kematian ibu di atas sebenarnya dapat dicegah, jika sang ibu mendapatkan perawatan medis yang tepat. Tingginya angka kematian ibu mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi melalui Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui berbagai direktorat terkait telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program kesehatan untuk menangani masalah prioritas tersebut. Melihat situasi terkini yaitu berlangsungnya pandemi akibat Covid-19, permasalahan KIA semakin memerlukan perhatian yang mendalam, terutama untuk melihat bagaimana agar kebijakan dan program KIA lebih dapat dikembangkan sesuai dengan konteks lokal spesifik dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

Berawal dari kebutuhan di atas, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mengembangkan upaya untuk memperkuat penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti atau data. Salah satu upaya yang saat ini dilaksanakan adalah dengan membangun dialog untuk menganalisis masalah secara kontekstual, menganalisis kebijakan yang terkait dan mencari pilihan kebijakan yang sesuai dengan konteks. Upaya tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kebijakan untuk menangani masalah KIA baik di tingkat pusat maupun kabupaten.

TUJUAN KEGIATAN

Serangkaian kegiatan analisis kebijakan KIA bertujuan untuk:

  1. Mendiskusikan masalah kesehatan ibu dan anak berdasarkan data di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten di Indonesia melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK).
  2. Mendiskusikan berbagai kebijakan kesehatan yang terkait dengan penanganan masalah kesehatan ibu dan anak di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten di Indonesia.
  3. Mendiskusikan berbagai kebijakan penanganan masalah KIA di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten di Indonesia (terutama dalam konteks situasi pandemi Covid-19).
  4. Mendiskusikan kesenjangan (gap) yang masih dijumpai dalam implementasi kebijakan untuk menangani masalah kesehatan ibu dan anak (termasuk dalam JKN) terutama dalam situasi pandemi Covid-19.
  5. Mendiskusikan opsi/ pilihan yang memungkinkan untuk memperkuat dan melengkapi kebijakan yang sudah ada atau merumuskan kebijakan baru untuk mendukung kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya.
  6. Membangun dialog kebijakan yang komprehensif dan produktif antar kolaborator di jejaring kebijakan kesehatan Indonesia.

KOLABORATOR YANG DIHARAPKAN TERLIBAT

  1. Staf Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Pelayanan Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan badan lain yang terkait)
  2. Staf Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  3. Pimpinan BPJS dan DSJN
  4. Organisasi Profesi terkait KIA
  5. Staf Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten yang berkaitan dengan penanganan masalah KIA
  6. Staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi dan kabupaten
  7. Akademisi (universitas, politeknik kesehatan, sekolah tinggi kesehatan)
  8. Peneliti bidang kesehatan, kebijakan kesehatan atau topik lain yang terkait
  9. Lembaga swadaya masyarakat
  10. Lembaga filantropi yang terkait dengan masalah prioritas

GAMBARAN KEGIATAN

Serangkaian kegiatan untuk memperkuat kebijakan penanganan masalah KIA akan dilaksanakan melalui:

  • Berbagai kegiatan untuk memahami data yang tersedia di DaSK.
  • Diskusi melalui webinar dan saluran komunikasi lain berbasis teknologi. Webinar berseri akan dilakukan dengan melibatkan narasumber-narasumber yang memiliki latar belakang bervariasi dan merupakan ahli di bidang KIA. Kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog antar kolaborator dan pertukaran pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan.
  • Pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief dalam hal KIA.
  • Dialog kebijakan.

Kegiatan analisis kebijakan KIA dibagi menjadi tiga tahapan:

  1. Tahap 1 (27 Juli – 31 Agustus 2020): Pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief. Terbagi menjadi 2 tahap: (1) Memahami data di DaSK, dan (2) Memahami analisis kebijakan serta policy recommendation.
  2. Tahap 2 (15 Agustus – 31 Oktober 2020): Analisis masalah dan kebijakan KIA menggunakan DaSK melalui webinar
  3. Tahap 3 (1 November 2020 – 30 Juni 2021): Dialog kebijakan melalui Forum Nasional JKKI dan webinar

Ketiga Tahap terlihat pada Bagan di bawah ini:

gbrkia20jl

Tiga rangkaian kegiatan di atas akan melibatkan seluruh kolaborator di bidang KIA yang mengikuti webinar berseri.

LUARAN KEGIATAN

  1. Hasil analisis masalah KIA berdasarkan data yang ditampilkan dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK).
  2. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan masalah KIA di tingkat pusat dan kabupaten yang akan dipresentasikan pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020.
  3. Usulan kebijakan yang diajukan berdasarkan hasil analisis pada poin 2 dan dialog kebijakan.

Poin 1, 2 dan 3 merupakan bagian dari dokumen risalah kebijakan (policy brief) 

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Individual atau institusi yang tertarik menjadi bagian dari kolaborasi ini dapat mendaftarkan diri melalui:
Tel: 0274-549425
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Whatsapp Messenger: 08111019077 / 082116161620 

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Analisis Kebijakan Stunting Berbasis Data

Juli 2020 – Juli 2021

diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK UGM

PENGANTAR

Masih tingginya prevalensi stunting di berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi sistem kesehatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten. Dalam situasi pandemi, tantangan implementasi penanganan stunting bervariasi antar daerah. Melanjutkan pembahasan pada forum analisis kebijakan stunting yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, diperlukan analisis lebih lanjut bagaimana agar kebijakan dan program penanganan stunting tersebut lebih dapat dikembangkan sesuai dengan konteks lokal spesifik dengan memperhitungkan kondisi pandemi akibat Covid-19 yang saat ini masih berlangsung.

Berawal dari kebutuhan di atas, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mengembangkan upaya untuk memperkuat sebuah Sistem Analisis Kebijakan berbasis bukti atau data dari level pusat hingga kabupaten. Upaya tersebut dilaksanakan dengan membangun dialog untuk menganalisis masalah stunting secara kontekstual, menganalisis kebijakan yang terkait dan mencari pilihan kebijakan. Upaya tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kebijakan untuk menangani masalah stunting di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten.

TUJUAN KEGIATAN

Serangkaian kegiatan analisis kebijakan stunting bertujuan untuk:

  1. Menyajikan sebaran dan besaran masalah stunting berdasarkan data di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten di Indonesia melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK).
  2. Mendiskusikan berbagai kebijakan penanganan stunting di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten di Indonesia serta bagaimana kebijakan tersebut disesuaikan dengan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.
  3. Mendiskusikan kesenjangan (gap) yang masih dijumpai dalam implementasi kebijakan nasional untuk menangani stunting, terutama dalam situasi pandemi Covid-19.
  4. Mendiskusikan opsi pilihan yang memungkinkan untuk memperkuat kebijakan penanganan stunting di level nasional yang sudah ada atau merumuskan kebijakan baru untuk mendukung kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya.
  5. Membangun dialog kebijakan stunting yang komprehensif dan produktif antar kolaborator.

KOLABORATOR YANG DIHARAPKAN TERLIBAT

  1. Staf Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan badan lain yang terkait)
  2. Staf Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  3. Staf Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten yang berkaitan dengan penanganan keempat masalah prioritas
  4. Staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi dan kabupaten
  5. Akademisi (universitas, politeknik kesehatan, sekolah tinggi kesehatan)
  6. Organisasi Profesi terkait Gizi
  7. Asosiasi-asosiasi RS
  8. Peneliti bidang kesehatan, kebijakan kesehatan atau topik lain yang terkait
  9. Lembaga swadaya masyarakat
  10. Lembaga filantropi yang bekerja dalam bidang gizi masyarakat

GAMBARAN KEGIATAN

Serangkaian kegiatan untuk memperkuat kebijakan penanganan stunting akan dilaksanakan melalui:

  • Pemahaman tentang data di DaSK. Akan dilakukan berbagai kegiatan untuk memahami data yang tersedia di DaSK
  • Diskusi melalui webinar dan saluran komunikasi lain yang berbasis teknologi. Webinar berseri akan melibatkan narasumber-narasumber dan pembahas yang memiliki latar belakang bervariasi dan merupakan ahli di bidang stunting. Kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog antar kolaborator dan pertukaran pengetahuan yang sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan
  • Pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief dalam hal stunting
  • Dialog Kebijakan.

Kegiatan analisis kebijakan stunting dibagi menjadi tiga tahapan:

  1. Tahap 1 (27 Juli – 31 Agustus 2020): Pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief. Terbagi menjadi 2 tahap: (1) Memahami data di DaSK, dan (2) Memahami analisis kebijakan serta policy recommendation.
  2. Tahap 2 (15 Agustus – 31 Oktober 2020): Analisis masalah dan kebijakan stunting menggunakan DaSK melalui webinar
  3. Tahap 3 (1 November 2020 – 30 Juni 2021): Dialog kebijakan melalui Forum Nasional JKKI dan webinar

Ketiga Tahap terlihat pada Bagan di bawah ini:

gbr20jl

Tiga rangkaian kegiatan di atas akan melibatkan seluruh kolaborator di bidang stunting yang mengikuti webinar berseri.

LUARAN KEGIATAN

  1. Hasil analisis masalah stunting berdasarkan data yang ditampilkan dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK).
  2. Hasil analisis kebijakan di tingkat pusat dan kabupaten yang berkaitan dengan stunting (dipresentasikan pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020).
  3. Usulan kebijakan yang diajukan berdasarkan hasil analisis pada poin 2 dan dialog kebijakan.

Poin 1, 2 dan 3 merupakan bagian dari dokumen risalah kebijakan (policy brief) yang akan disusun untuk masalah stunting.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Individual atau institusi yang tertarik menjadi bagian dari kolaborasi ini dapat mendaftarkan diri melalui:
Tel: 0274-549425
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Whatsapp Messenger: 08111019077 / 082116161620

Narahubung

Maria Lelyana (kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nike Frans (informasi kegiatan)

 

 

Pengembangan Dashboard di dukung oleh Knowledge Sector Initiative dan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM ©2024

Search