Implementasi kebijakan transformasi sektor kesehatan dalam undang-undang kesehatan 2023: Kebijakan membangun sistem kesehatan

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai sebuah langkah reformasi fundamental dalam sistem kesehatan nasional. Lahirnya UU Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan efektivitas, serta mengakselerasi transformasi sektor kesehatan secara menyeluruh. Transformasi ini mencakup enam pilar utama yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari peningkatan kualitas layanan primer dan rujukan hingga penguatan ketahanan sistem kesehatan dalam menghadapi krisis di masa depan.

Implementasi dari UU Kesehatan 2023 menuntut pemahaman yang mendalam dan seragam dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, akademisi, serta masyarakat luas. Berbagai kebijakan turunan dan perubahan paradigma, seperti pengenalan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), reorganisasi pendanaan, serta penataan ulang kebijakan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan, memerlukan sosialisasi yang masif dan terstruktur. Tanpa pemahaman yang komprehensif, proses transisi dan penerapan kebijakan di lapangan dapat menghadapi kendala yang signifikan.

Oleh karena itu, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bersama Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menyelenggarakan forum ini sebagai platform strategis untuk diseminasi informasi, diskusi, dan klarifikasi mengenai berbagai aspek kebijakan dalam UU Kesehatan 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi, memfasilitasi dialog konstruktif antar pemangku kepentingan, dan pada akhirnya mendukung kelancaran implementasi transformasi sistem kesehatan nasional demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Tujuan Umum: Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi para pemangku kepentingan mengenai substansi dan arah kebijakan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran implementasi transformasi sistem kesehatan di tingkat pusat dan daerah.

Tujuan Khusus

1. 1. Memahami pentingnya Implementasi Kebijakan dan Riset Implementasi
   2. Memahami kerangka hukum dan analisis penerimaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di tengah masyarakat.
   3. Memahami pokok-pokok kebijakan transformasi pada pilar pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta implikasinya di lapangan.
   4. Menganalisis perubahan mendasar dalam kebijakan pendanaan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan 2023.
   5. Memahami konsep dan urgensi Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai instrumen perencanaan pembangunan kesehatan jangka panjang.
   6. Menganalisis kebijakan terkait kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan atau bencana dalam kerangka sistem kesehatan yang tangguh.