Konferensi Internasional The 20th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies  mengusung tema “Strengthening Health Systems for Global Health Security and Equity” resmi dibuka di Conference Center, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand  pada Senin (13/7/2026).

Welcome and Brief Introduction

Kegiatan ini dibuka oleh Prof. Tippawan Liabsuetrakul, Head, Departement  of Epidemology, Prince of Songkla University Thailand. Prof. Tippawan menegaskan bahwa penguatan sistem kesehatan menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tantangan kesehatan global, seperti penyakit infeksi yang terus bermunculan, ketimpangan kesehatan, transisi demografi, hingga ancaman perubahan iklim. Menurutnya, sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan merupakan fondasi penting untuk menjamin keamanan kesehatan global sekaligus memastikan setiap masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang setara. Forum ini diharapkan bukan hanya menjadi ajang akademik bagi mahasiswa pascasarjana, melainkan juga wadah bagi akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk berbagi hasil riset, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta membangun kolaborasi regional dan internasional di bidang sistem dan kebijakan kesehatan. Forum yang telah memasuki penyelenggaraan ke-20 ini merupakan hasil kolaborasi tiga perguruan tinggi di Asia Tenggara, yaitu Prince of Songkla University (Thailand), Universitas Gadjah Mada (Indonesia), dan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia), sebagai upaya bersama dalam menghasilkan penelitian berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan kesehatan di tingkat nasional maupun global.

Opening Session

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Asst. Prof. Kittipong Riabroi, Dean of Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand. Dalam sambutannya, Prof. Kittipong menegaskan bahwa tema “Strengthening Health Systems for Global Health Security and Equity” sangat relevan dengan dinamika kesehatan global saat ini. Berbagai krisis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keamanan kesehatan dan keadilan kesehatan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, sistem kesehatan tidak akan benar-benar tangguh apabila belum mampu menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling membutuhkan perlindungan. Selama dua hari ke depan, forum ini diharapkan menjadi wadah yang mempertemukan beragam perspektif global untuk mengeksplorasi kebijakan inovatif, berbagi hasil riset terbaru, serta merancang strategi praktis guna membangun sistem kesehatan yang tangguh menghadapi krisis di masa depan sekaligus mempersempit kesenjangan kesehatan. Prof. Kittipong mengajak seluruh peserta untuk terlibat aktif dalam pertukaran pengetahuan dan kolaborasi tersebut.

Keynote Virtual Session “ The Future of Global Health Systems: A vision for 2030 and beyond” (Prof. Hao Li School of public Health, Wuhan University, China)

Sesi keynote speech pertama disampaikan oleh Prof. Hao Li, Department of Global Health, School of Public Health, Wuhan University, Tiongkok, yang mengangkat topik “The Future of Global Health Systems: A Vision for 2030 and Beyond”.

Prof. Hao menjelaskan bahwa sistem kesehatan global tengah menghadapi tantangan besar menjelang target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Berbagai faktor seperti konflik geopolitik, perubahan iklim, dampak pasca pandemi, keterbatasan pendanaan, hingga meningkatnya beban utang negara berkembang telah memperlambat penguatan sistem kesehatan di banyak negara. Mengacu pada kerangka WHO, ia menekankan bahwa sistem kesehatan yang kuat tidak hanya bergantung pada six building blocks, tetapi juga pada keterkaitan antarkomponen tersebut untuk membangun sistem yang tangguh dalam menghadapi ancaman kesehatan global.

Lebih lanjut, Prof. Hao mengajak peserta melihat kembali evolusi kesehatan global melalui perspektif sejarah, mulai dari era penjelajahan dunia hingga konflik geopolitik modern yang turut mempengaruhi penyebaran penyakit, ketimpangan kesehatan, dan tata kelola kesehatan global. Menurutnya, kesehatan global saat ini perlu dimaknai sebagai upaya bersama untuk mewujudkan health for all melalui penguatan kebijakan, kolaborasi, dan praktik yang berkeadilan. Pihaknya juga menyoroti pentingnya transisi menuju sistem kesehatan yang lebih mandiri di setiap negara, dengan menempatkan kepemilikan nasional, keadilan, serta kerja sama bilateral dan multilateral sebagai fondasi utama dalam memperkuat sistem kesehatan global menuju 2030 dan seterusnya.

Reporter:
Via Angraini dan Karlina Sukarno

---

 

Plenary Session 1: “Strengthening Primary Healthcare for Global Health Security”

Primary health care infrastructure for health security

Assoc. Prof Aznida dari dari Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia, menyoroti berbagai = tantangan yang dihadapi sistem kesehatan saat ini, termasuk ketahanan dalam menghadapi wabah (outbreak resilience), keamanan layanan kesehatan, serta keberlanjutan pendanaan untuk melindungi masayarakt dari ancaman biologis. Selain itu, peran sektor kesehatan swasta dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung ketahanan sistem kesehatan. Berdasarkan pola health seeking behavior, pengguna layanan kesehatan saat ini didominasi oleh kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan masih lebih berfokus pada pengobatan dibandingkan pencegahan dan promosi kesehatan.      

Assoc. Prof. Aznida kemudian membandingkan berbagai pendekatan penguatan layanan kesehatan primer di berbagai negara di Asia Tenggara. Thailand memberdayakan relawan kesehatan desa untuk melakukan promosi kesehatan di tingkat komunitas, meskipun keberlanjutan pendanaannya masih menjadi tantangan. Singapura berhasil membangun integrasi layanan kesehatan primer yang sangat baik serta memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam manajemen penyakit. Namun model tersebut dinilai membutuhkan sumber daya yang besar sehingga tidak selalu sesuai untuk wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Sementara itu, Vietnam menekankan penguatan konektivitas layanan hingga daerah terpencil dan optimalisasi layanan kesehatan primer dalam  menghadapi krisis kesehatan maupun wabah lokal.      

Di Malaysia, inovasi dilakukan melalui “SKIM PERUBATAN MADANI”, yaitu model kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan primer. Selain itu, Malaysia juga mengembangkan inovasi manajemen layanan kesehatan primer yaitu “MySejahtera” yang digunakan untuk memastikan keamanan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Pada 2026, sekitar 500 dari 3000 klinik telah mengadopsi sistem digital dengan akses penuh. Pemerintah menargetkan lebih dari 2000 klinik terintegrasi melalui implementasi Cloud-based Clinical Management Systems (CCMS), integrasi Electronic Medical Record, serta penguatan integrasi MyVAS dan jaringan Nadi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, tantangan terkait retensi tenaga kesehatan masih menjadi perhatian karena banyak tenaga kesehatan berpindah ke sektor swasta. Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan primer, dilakukan penguatan terhadap PHC Security Triad, yang terdiri dari infrastruktur fisik (klinik, puskesmas), infrastruktur digital (Persada, CCMS), serta human infrastructure (keluarga, dokter, dokter spesialis, dan aktor kesehatan lainnya). Dalam konteks regional ASEAN, ketahanan layanan kesehatan primer perlu didukung melalui penguatan ekonomi dan pengembangan arsitektur data yang terstandarisasi. Penguatan ekonomi bertujuan memastikan keberlanjutan pembiayaan domestik sehingga tidak bergantung pada emergency budgets. Sementara itu, standardisasi data dan indikator layanan kesehatan primer diperlukan untuk mendukung benchmarking, pemantauan kinerja, serta respons yang lebih terkoordinasi terhadap krisis iklim maupun ancaman biologis.       

Reporter :
Ovilia dan Abi (PKMK FK-KMK UGM)

---

 

Preparedness of primary health care systems for equity

Professor Apichai Wattanapisit, M.D., Ph.D. dari Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand menyampaikan paparan  bertajuk “Preparedness of a Primary Healthcare System for Equity”. Dalam paparannya, Prof. Apichai menekankan bahwa pencapaian kesetaraan kesehatan (health equity) memerlukan reposisi fundamental layanan kesehatan primer. Di tengah tantangan global yang dinamis,  sistem kesehatan perlu berevolusi dari sekadar penyedia layanan medis menjadi mekanisme yang mampu mengatasi      hambatan sistemik dan merespon kebutuhan masyarakat secara inklusif.

Layanan Kesehatan Primer (Primary Health Care/ PHC) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesetaraan kesehatan. Prof Apichai menjelaskan terdapat perbedaan besar antara kesamaan equality  dan      equity. Jika equality memberikan dukungan yang sama kepada semua orang, equity menyesuaikan dukungan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas saat ini masih lebar, terutama karena distribusi sumber daya kesehatan sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, PHC memiliki peran strategis karena berfokus pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya pelayanan kuratif. Mengacu pada studi OECD tahun 2020, Prof. Apichai menjelaskan bahwa sistem kesehatan dengan PHC yang kuat cenderung lebih efektif, efisien, dan adil. Namun, untuk mencapai potensi tersebut diperlukan model pelayanan yang lebih inovatif, termasuk insentif ekonomi yang tepat dan peran pasien yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.      

Guna mencapai tujuan SDGs nomor 3 dan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC), kerangka PHC harus mencakup tiga komponen utama: kebijakan multisektoral yang melibatkan berbagai sektor masyarakat, pemberdayaan individu dan komunitas, serta integrasi layanan kesehatan primer dengan fungsi kesehatan masyarakat dasar. Dalam kerangka ini, kesetaraan bukan sekadar tujuan akhir, melainkan prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan dengan memperhatikan perbedaan gender serta status sosial ekonomi di tingkat lokal. Tantangan dalam mencapai dampak kesetaraan yang optimal memang besar, namun integrasi layanan yang berpusat pada manusia menjadi kunci utama.

Di akhir paparannya, Prof. Aphicai menekankan bahwa kkesiapsiagaan sistem kesehatan primer harus dibangun sejak dini sebelum krisis terjadi guna menjamin keberlanjutan layanan esensial, penguatan kapasitas tenaga kerja kesehatan, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Adaptasi terhadap konteks lokal sangat penting karena hambatan akses kesehatan berbeda-beda di setiap wilayah. kesiapsiagaan untuk kesetaraan bukan sekedar tentang     menghadapi krisis berikutnya, melainkan tentang membangun sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan responsif setiap hari untuk semua orang.

Reporter:
Latifah Alifiana dan Candra (PKMK FK-KMK UGM)

---

 

Community groups, structural vulnerabilities and pandemic readiness

Prof. Yodi Mahendradata, M.Sc, Ph.D, FRSPH dari Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, melanjutkan sesi dengan paparan berjudul “From preparedness to justice: communities structural vulnerabilities and pandemic readiness”. Dalam papparannya, Prof Yodi menyoroti pentingnya konsep justice di era pandemi.  Menurutnya, pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, melainkan juga stress test yang mengungkap sekaligus memperdalam berbagai kerentanan sosial yang telah lama ada di masyarakat. Prof. Yodi menjelaskan bahwa meskipun virus secara biologis tidak membedakan individu, dampak pandemi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat seseorang hidup. Kelompok rentan seperti pekerja informal, masyarakat tanpa tempat tinggal, migran, dan kelompok marjinal menghadapi risiko yang jauh lebih besar karena keterbatasan akses terhadap tempat tinggal yang layak, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga identitas administratif. Melalui hasil penelitiannya terhadap masyarakat yang hidup di jalanan di Indonesia, Yodi menunjukkan bahwa banyak pesan kesehatan masyarakat, seperti stay at home atau mencuci tangan secara rutin, sulit diterapkan oleh kelompok yang bahkan tidak memiliki tempat tinggal      maupun akses air bersih. Selain itu, bantuan pemerintah sering kali tidak menjangkau mereka karena tidak memiliki dokumen kependudukan atau alamat tetap, sehingga mereka menjadi “tidak terlihat” dalam sistem perlindungan sosial.

Lebih lanjut, Prof. Yodi memperkenalkan konsep pandemic justice, yaitu paradigma yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi utama kesiapsiagaan pandemi. Menurutnya kerentanan bukanlah karakteristik individu semata, melainkan merupakan hasil dari ketimpangan struktural dalam perumahan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, akses digital, serta kepercayaan terhadap institusi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pandemi tidak cukup hanya diukur melalui kapasitas laboratorium, sistem surveilans, atau jumlah tempat tidur ICU, tetapi juga melalui kemampuan sistem dalam melindungi kelompok yang paling rentan.

Sebagai langkah ke depan, Prof. Yodi mengusulkan penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif, intervensi kesehatan masyarakat yang lebih inklusif sesuai kondisi masyarakat, desentralisasi kesiapsiagaan melalui pemberdayaan pemerintah daerah dan komunitas, serta pelibatan masyarakat sipil dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Menutup paparannya, pihaknya menegaskan bahwa keberhasilan kesiapsiagaan pandemi tidak hanya ditentukan dari seberapa cepat suatu negara mampu mendeteksi virus atau mengembangkan vaksin, melainkan juga dari kemampuan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk bertahan, pulih, dan hidup dengan bermartabat ketika krisis kesehatan terjadi.

Reporter:
Sensa Gudya Shauma & Dhea Keyle Fortunanda (PKMK FK-KMK UGM)

---

 

Sesi Diskusi

Pada sesi diskusi, peserta mengajukan pertanyaan bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan penerapan prinsip justice dan equity dalam sistem kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Assoc. Prof. Aznida menekankan pentingnya membangun ruang dialog dan forum yang mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu kesehatan tertentu dengan menghadirkan data dan bukti yang relevan. Menurutnya, keterlibatan publik merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran dan dukungan terhadap kebijakan yang lebih berkeadilan. Prof. Apichai menambahkan bahwa sektor kesehatan perlu berpikir melampaui pelayanan kesehatan itu sendiri. Upaya mewujudkan keadilan kesehatan harus mempertimbangkan kualitas hidup masyarakat secara lebih luas serta berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan di luar sektor kesehatan. Sementara itu, Prof. Yodi menekankan bahwa berbagai sistem yang ada saat ini pada dasarnya masih berakar pada ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, perubahan menuju sistem yang lebih adil tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan kontribusi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk merumuskan solusi yang berkelanjutan.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana isu kesetaraan dan keadilan kesehatan dapat diadvokasikan kepada pemangku kepentingan di luar sektor kesehatan, mengingat banyak faktor penentunya berada di luar sistem kesehatan. Menanggapi hal ini, Prof. Yodi menegaskan pentingnya memahami perspektif dan kepentingan para pemangku kepentingan tersebut serta membangun dialog yang konstruktif dengan mereka. Menurutnya, kesehatan tidak dapat dipisahkan dari proses politik sehingga advokasi kebijakan juga harus dipahami sebagai bagian dari proses politik yang melibatkan berbagai sektor. Prof. Apichai mengibaratkan upaya mewujudkan keadilan kesehatan sebagai menyusun sebuah puzzle besar yang membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak. Setiap sektor memiliki peran yang saling melengkapi sehingga dibutuhkan waktu, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Senada dengan itu, Assoc. Prof. Aznida menekankan pentingnya membangun jejaring dengan individu dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama, serta memastikan bahwa proses advokasi didukung oleh informasi dan bukti yang diperoleh dari para ahli. Menurutnya, kolaborasi dan penggunaan bukti ilmiah merupakan fondasi penting dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Reporter:
Monita Destiwi (PKMK)