Strategic Purchasing and Health Technology Assessment

PKMK-Shanghai. Dalam sambutannya, Prof. dr Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan ilmiah bertajuk “Dari Bukti ke Tindakan: Penerapan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Asessment/ HTA), Penetapan Prioritas, dan Pembelian Strategis untuk Kesehatan Masyarakat dalam Meningkatkan Kinerja Sistem Kesehatan dan Memajukan Cakupan Kesehatan Universal.” Kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaringan Asia-Pasifik untuk Penguatan Sistem Kesehatan (ANHSS) bersama Fudan University, Tiongkok ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran, diskusi, dan pertukaran pengalaman antarnegara dalam memperkuat sistem kesehatan berbasis bukti. 

Prof. Laksono menyoroti bahwa implementasi HTA di berbagai negara masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain faktor politik, keterbatasan kapasitas dan pemahaman, serta keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Selain itu, masih terdapat negara yang belum memiliki kebijakan dan tata kelola HTA yang kuat. Padahal, HTA memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan dalam sektor kesehatan.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa pertemuan ini akan membahas dua dimensi utama HTA, yakni:

• Aspek Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dalam HTA
  Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai pengalaman negara dalam menginstitusionalisasikan HTA ke dalam sistem kesehatan mereka. Pembahasan akan mencakup mekanisme tata kelola (governance), keterlibatan para pemangku kepentingan, serta strategi penguatan kapasitas lembaga HTA.
  Dari perspektif kebijakan dan manajemen kesehatan, pelatihan ini juga akan mengeksplorasi berbagai kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola HTA, memperkuat proses institusionalisasi, serta membangun kapasitas yang diperlukan dalam mendukung proses penetapan prioritas berbasis bukti (Evidence-Informed Priority Setting/EIPS).

• Aspek Teknis HTA
  Selain aspek kebijakan, pelatihan ini juga akan membahas berbagai landasan metodologis utama dalam Health Technology Assessment. Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai penerapan berbagai alat analisis dan platform HTA secara praktis, termasuk penggunaan metode meta-analisis melalui perangkat lunak RevMan serta pemodelan ekonomi menggunakan Microsoft Excel.

Kedua dimensi tersebut akan dikaitkan dengan upaya mendukung penetapan prioritas, pembelian strategis, peningkatan mutu layanan, dan percepatan pencapaian Cakupan Kesehatan Universal (UHC). Menutup sambutannya, Prof. Laksono berharap kegiatan ini menjadi tonggak awal dalam memperkuat penerapan HTA di negara-negara anggota jaringan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan sistem kesehatan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Prof. Y. Chen beserta tim, para pembicara, narasumber, dan seluruh peserta atas kontribusi dan partisipasinya. Melalui lokakarya dan kursus ini, diharapkan lahir berbagai gagasan, pembelajaran, dan kolaborasi yang dapat mendukung penguatan sistem kesehatan di tingkat nasional maupun regional.

Reporter: Laksono Trisnantoro (FK-KMK UGM)

Pendahuluan Kajian Teknologi Kesehatan (HTA) dan Pengalaman dari Cina

Speaker: Professor Yingyao CHEN, Director, NHC Key Laboratory of Health Technology Assessment, Fudan University (Shanghai, China)

Pada sesi ini dijelaskan bahwa Health Technology Assessment (HTA) di Tiongkok lebih banyak digunakan untuk menilai obat-obatan dan telah menjadi bagian penting dalam proses penentuan obat yang akan dimasukkan ke dalam National Reimbursement Drug List (NRDL), yaitu daftar obat yang biayanya dapat ditanggung oleh sistem jaminan kesehatan nasional.

Terdapat beberapa aktor utama yang terlibat dalam proses tersebut. National Healthcare Security Administration (NHSA), yaitu lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional di Tiongkok, berperan sebagai pembayar (payer) sekaligus pengambil keputusan terkait cakupan manfaat (benefit package) dan pembiayaan obat. Sementara itu, National Center for Medicine and Health Technology Assessment, yang berada di bawah China National Health Development Research Center (CNHDRC), bertugas mengembangkan metodologi HTA serta menghasilkan bukti ilmiah (evidence) yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, berbagai universitas dan pusat penelitian berkontribusi melalui pelaksanaan kajian dan penelitian HTA. China Health Insurance Association (CHIRA) juga berperan dalam mendorong pemanfaatan HTA sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pembiayaan dan penggantian biaya pelayanan kesehatan (reimbursement).

Sistem HTA di Tiongkok menunjukkan tingkat integrasi yang sangat kuat dengan proses penetapan pembiayaan obat. Dalam sistem ini, NHSA tidak hanya berperan sebagai pembayar, tetapi juga sebagai pengambil keputusan utama. Hasil kajian HTA digunakan secara langsung dalam proses negosiasi harga obat, sehingga membantu pemerintah menentukan obat yang layak ditanggung sekaligus memperoleh harga yang lebih efisien dan sesuai dengan nilai manfaat yang dihasilkan.

Mengembangkan Kebijakan Nasional tentang Kajian Teknologi Kesehatan (HTA) untuk Mendasari Pengambilan Keputusan: Pengalaman dari Indonesia

Speaker: Professor Laksono TRISNANTORO, Professor of Health Policy and Management, Department of Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada (Indonesia)

Health Technology Assessment (HTA) atau Kajian Teknologi Kesehatan mulai diterapkan secara lebih sistematis di Indonesia seiring dengan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014. Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan HTA, Kementerian Kesehatan membentuk Komite HTA melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku selama empat tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Komite HTA mengacu pada Pedoman HTA yang telah diperbarui pada  2022. 

Secara umum, proses HTA di Indonesia terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi topik dan penyusunan ruang lingkup kajian (scoping);
2. Pengumpulan data dan pengajuan usulan kajian (submission);
3. Penilaian aspek klinis dan ekonomi;
4. Proses appraisal (penelaahan dan penilaian hasil kajian) serta konsultasi dengan pemangku kepentingan;
5. Penyusunan rekomendasi dan pengambilan keputusan kebijakan;
6. Implementasi, pemantauan, dan evaluasi hasil kebijakan.

Pendanaan pelaksanaan HTA di Indonesia sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan BPJS Kesehatan. Selain itu, beberapa kajian juga memperoleh dukungan pendanaan dari industri farmasi dan perusahaan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, tantangan penguatan HTA di Indonesia tidak hanya berada pada tingkat kebijakan nasional (makro), tetapi juga pada tingkat organisasi pelayanan kesehatan (meso) dan tingkat pelayanan klinis (mikro). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang komprehensif melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Memperkuat regulasi dan landasan hukum HTA;
2. Membangun tata kelola HTA yang jelas, transparan, dan akuntabel;
3. Memperkuat kelembagaan serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan HTA.

Sebagai tindak lanjut dari diskusi dan pembelajaran yang diperoleh dalam pertemuan di Shanghai, terdapat dua agenda utama yang perlu dilakukan untuk memperkuat institusionalisasi HTA di Indonesia.

1. Benchmarking Praktik Terbaik HTA Internasional
   Proses benchmarking ini bertujuan memperoleh pembelajaran yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sistem kesehatan Indonesia.
2. Pengembangan Kebijakan Publik HTA yang Lebih Kuat
   Penguatan regulasi dan pedoman HTA, untuk memastikan HTA menjadi bagian integral dari proses penetapan manfaat kesehatan, pengadaan teknologi kesehatan, formularium nasional, serta pembiayaan kesehatan.

Memanfaatkan Penilaian Teknologi Kesehatan untuk Meningkatkan Kesetaraan Sistem Kesehatan: Kebijakan, Tantangan, dan Pengalaman dari Skema Jaminan Kesehatan Universal di Thailand

Speaker: Professor Siripen SUPAKANKUNTI, Professor, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Thailand

Pada sesi ini dipaparkan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Thailand dalam mengimplementasikan Health Technology Assessment (HTA) atau Kajian Teknologi Kesehatan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.

1. Menjaga Komitmen Politik dan Mengelola Kepentingan Para Pemangku Kepentingan
   Implementasi HTA sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil pengambilan keputusan, termasuk industri farmasi, produsen alat kesehatan, penyedia layanan kesehatan, serta kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat serta tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tetap independen, objektif, dan berbasis bukti ilmiah.
2. Membangun Kapasitas dan Menjamin Keberlanjutan Kelembagaan
   Pelaksanaan HTA membutuhkan investasi jangka panjang dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan sumber daya manusia, ketersediaan data yang berkualitas, penguatan metodologi kajian, serta pembangunan institusi yang mampu menjalankan fungsi HTA secara efektif. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan tersedianya dukungan pendanaan, sumber daya, dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan agar pelaksanaan HTA dapat terus berjalan dan berkembang.
3. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Keputusan HTA
   Keputusan yang dihasilkan melalui proses HTA seringkali melibatkan pilihan yang tidak mudah, terutama dalam menentukan teknologi kesehatan, obat, atau intervensi yang layak dibiayai maupun yang tidak dapat diprioritaskan untuk pembiayaan. Oleh karena itu, tantangan penting yang dihadapi adalah bagaimana mengkomunikasikan dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan tersebut secara terbuka, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kejelasan informasi akan membantu meningkatkan pemahaman serta kepercayaan publik terhadap keputusan yang diambil.

Keberhasilan HTA tidak hanya ditentukan oleh kualitas bukti ilmiah, tetapi juga oleh komitmen politik, kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan, dan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan.

Dari Bukti ke Kebijakan: Pelajaran dari Teknologi Kesehatan Vaksin
Penilaian di Indonesia untuk Pengambilan Keputusan Imunisasi Berkelanjutan

Speaker: Professor Jarir At THOBARI, Department of Pharmacology and Therapy; Clinical Epidemiology and Biostatistics Unit (CEBU), Centre of Child Health Pediatric Research Office (CCH-PRO), Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; The Indonesia Task Advisory Group for Immunisation (ITAGI); The Indonesia Health Technology Assessment (Ina-HTA)

Indonesia HTA’s Vaccine Framework menunjukkan bahwa keputusan introduksi vaksin baru di Indonesia dilakukan melalui proses yang sistematis, multidimensional, dan berbasis bukti. HTA tidak hanya menilai efektivitas dan biaya vaksin, tetapi juga mempertimbangkan aspek implementasi, penerimaan masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan program imunisasi.

Proses dimulai dengan identifikasi beban penyakit (disease burden) untuk menentukan urgensi masalah kesehatan yang perlu diatasi. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap keamanan dan efektivitas vaksin, diikuti dengan evaluasi ekonomi yang mencakup Cost-Effectiveness Analysis (CEA) dan Budget Impact Analysis (BIA) untuk menilai nilai dan keterjangkauan vaksin.

Selain aspek klinis dan ekonomi, dilakukan penilaian kelayakan implementasi (feasibility assessment), termasuk kesiapan sistem kesehatan, rantai pasok, SDM, dan kapasitas program imunisasi. Aspek akseptabilitas dan keadilan (acceptability and equity) juga dievaluasi untuk memastikan vaksin dapat diterima masyarakat dan memberikan manfaat yang merata.

Hasil kajian kemudian ditelaah oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah vaksin diimplementasikan, dilakukan monitoring dan evaluasi pasca implementasi untuk menilai dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat, penggunaan sumber daya, dan kinerja program.

Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk penyempurnaan kebijakan (policy refinement) sehingga proses pengambilan keputusan vaksinasi menjadi suatu siklus pembelajaran berkelanjutan (continuous learning cycle). Dengan pendekatan ini, HTA tidak dipandang sebagai kajian satu kali, tetapi sebagai instrumen yang terus mendukung pengambilan keputusan imunisasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Poin Penting:

1. HTA mendukung keputusan introduksi vaksin berbasis bukti.
2. Evaluasi vaksin harus mempertimbangkan lebih dari sekadar cost-effectiveness.
3. HTA menghubungkan bukti ilmiah dengan kebijakan imunisasi.
4. Monitoring pasca implementasi sama pentingnya dengan penilaian sebelum implementasi.
5. Pengambilan keputusan vaksin merupakan proses siklus berkelanjutan.

Hasil implementasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan, memperbarui bukti, dan meningkatkan efektivitas program imunisasi di masa depan.

Peran Kajian Teknologi Kesehatan (HTA) dalam Pengendalian Biaya dan Pembiayaan Strategis

Speaker: Professor Sharifa Ezat Wan Puteh, Department of Public Health Medicine, Faculty of Medicine, National University of Malaysia (Kuala Lumpur, Malaysia) Mahtas fund from private company. 

Malaysia memandang bahwa Health Technology Assessment (HTA) atau Kajian Teknologi Kesehatan perlu berkembang dari pendekatan yang bersifat one-time assessment (penilaian yang dilakukan satu kali sebelum suatu teknologi diadopsi) menuju konsep learning financing system, yaitu sistem pembiayaan kesehatan yang terus belajar, beradaptasi, dan memperbarui kebijakan berdasarkan bukti terbaru yang diperoleh selama implementasi.

Dalam paradigma ini, keputusan pembiayaan tidak berhenti pada saat suatu teknologi kesehatan dinilai dan disetujui untuk digunakan. Sebaliknya, teknologi tersebut akan terus dievaluasi sepanjang siklus hidupnya untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan tetap sebanding dengan biaya yang dikeluarkan serta relevan dengan kebutuhan sistem kesehatan.

Pendekatan ini terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Assess (Penilaian Awal)
   Pada tahap ini dilakukan evaluasi klinis dan ekonomi untuk menilai efektivitas, keamanan, biaya, dan manfaat suatu teknologi kesehatan sebelum diadopsi ke dalam sistem kesehatan. Hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
2. Adopt with Conditions (Adopsi dengan Persyaratan Tertentu)
   Apabila teknologi dinilai layak digunakan, adopsi dapat dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut dapat berupa pembatasan kelompok sasaran, negosiasi harga dengan penyedia teknologi, kewajiban pengumpulan data tambahan, atau kesiapan sistem dalam mengimplementasikan teknologi tersebut.
3. Monitor (Pemantauan)
   Setelah teknologi digunakan, dilakukan pengumpulan dan analisis Real-World Evidence (RWE) atau bukti yang diperoleh dari penggunaan teknologi dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh di lapangan sesuai dengan hasil yang diperkirakan pada saat evaluasi awal.
4. Reassess (Penilaian Ulang)
   Penilaian ulang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan data penggunaan aktual, perkembangan bukti ilmiah terbaru, perubahan biaya, perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat, maupun munculnya ketidakpastian baru yang belum teridentifikasi pada saat penilaian awal.
5. Adjust (Penyesuaian Kebijakan)
   Berdasarkan hasil penilaian ulang, kebijakan pembiayaan dapat disesuaikan melalui berbagai mekanisme, seperti perluasan akses layanan, pembatasan penggunaan, revisi harga, perubahan kriteria penerima manfaat, atau bahkan penghentian pembiayaan (disinvestment) apabila teknologi tersebut tidak lagi memberikan manfaat yang optimal dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Prioritas Pengembangan HTA di Malaysia

Untuk mendukung transformasi tersebut, Malaysia menetapkan beberapa prioritas pengembangan HTA ke depan, yaitu:

• Memperkuat evaluasi ekonomi sebagai salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan pembiayaan kesehatan.
• Mengembangkan pemanfaatan Real-World Evidence (RWE) untuk mendukung pemantauan dan evaluasi pasca implementasi teknologi kesehatan.
• Mendorong pelaksanaan penilaian ulang (reassessment) secara berkala agar keputusan pembiayaan tetap relevan dengan perkembangan bukti ilmiah terbaru.
• Meningkatkan kesiapan dalam menilai teknologi kesehatan baru (emerging technologies) yang semakin kompleks, inovatif, dan berbiaya tinggi.
• Memperkuat keterkaitan antara HTA dan mekanisme pembiayaan kesehatan, sehingga hasil kajian HTA dapat secara langsung diterjemahkan menjadi kebijakan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

Pembelajaran Utama : 

Masa depan HTA bukan hanya menilai teknologi sebelum dibiayai, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan terus dievaluasi, diperbaiki, dan disesuaikan berdasarkan bukti nyata yang dihasilkan selama implementasi.

Reporter: Diah Ayu Puspandari

Metode Evaluasi Ekonomi dalam HTA: Analisis Efektivitas Biaya dan Implementasi Excel

Speaker: Associate Professor Yan WEI, NHC Key Laboratory of Health Technology Assessment, Fudan University (Shanghai, China)

Pengambilan keputusan dalam Health Technology Assessment (HTA) atau Kajian Teknologi Kesehatan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, proses evidence synthesis atau sintesis bukti ilmiah menjadi pondasi utama dalam menghasilkan rekomendasi dan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.

Beberapa poin penting yang disampaikan dalam sesi ini antara lain:

1. Evidence synthesis berperan sebagai dasar utama dalam HTA untuk mengintegrasikan dan menilai berbagai hasil penelitian yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan.
2. Meta-analisis, yaitu metode statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa penelitian, dapat meningkatkan kekuatan statistik serta ketepatan estimasi efektivitas suatu teknologi kesehatan dibandingkan jika hanya menggunakan satu penelitian.
3. Penggunaan metodologi yang terstandar sangat penting untuk menjamin konsistensi, validitas, dan kredibilitas hasil kajian yang dihasilkan.
4. Penilaian kualitas bukti perlu dilakukan secara sistematis, antara lain melalui pendekatan Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) yang digunakan untuk menilai tingkat kepastian bukti ilmiah, serta analisis risk of bias untuk mengidentifikasi potensi bias atau kelemahan dalam penelitian yang digunakan.
5. Transparansi dalam proses dan pelaporan hasil kajian merupakan faktor penting untuk meningkatkan reproduksibilitas (kemampuan suatu kajian untuk direplikasi dengan hasil yang serupa), akuntabilitas, serta kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap hasil HTA.

Pendekatan Pemodelan dalam CEA

Karena data klinis sering kali hanya tersedia dalam periode yang terbatas, analisis ekonomi menggunakan model untuk memproyeksikan biaya dan outcome dalam jangka panjang. Beberapa model yang umum digunakan meliputi:

1. Partitioned Survival Model (PSM)
2. System Dynamics Model
3. Discrete Event Simulation (DES)

Pembelajaran : Dengan semakin meningkatnya kompleksitas teknologi kesehatan dan keterbatasan sumber daya kesehatan, kemampuan melakukan evidence synthesis yang berkualitas tinggi akan menjadi kompetensi yang semakin penting dalam mendukung kebijakan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penetapan Prioritas dan Peran Strategis HTA

Speaker: Associate Professor Shimeng LIU, NHC Key Laboratory of Health Technology Assessment, Fudan University (Shanghai, China)

Dalam sistem kesehatan yang menghadapi keterbatasan sumber daya, proses penetapan prioritas (priority setting) merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Tidak semua teknologi, obat, atau intervensi kesehatan dapat dibiayai, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan kepada intervensi yang memberikan manfaat kesehatan terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, HTA berperan sebagai instrumen yang membantu pengambil kebijakan melakukan prioritas secara lebih rasional, transparan, dan berbasis bukti. Dalam proses tersebut, evaluasi ekonomi, termasuk analisis cost-effectiveness dan indikator seperti Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER), menjadi komponen yang sangat penting. Namun demikian, nilai ICER tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan prioritas pembiayaan. Pengambilan keputusan kesehatan harus mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti tingkat keparahan penyakit, kebutuhan yang belum terpenuhi (unmet need), dampak terhadap kelompok rentan, keterjangkauan anggaran, serta tujuan kebijakan kesehatan yang lebih luas.

Selain itu, semakin berkembang pemahaman bahwa perspektif pasien perlu menjadi bagian integral dalam HTA. Bukti mengenai preferensi pasien, misalnya yang diperoleh melalui metode Discrete Choice Experiment (DCE), memberikan informasi mengenai atribut layanan atau teknologi yang dianggap paling bernilai oleh masyarakat. Integrasi preferensi pasien ke dalam HTA memungkinkan keputusan yang dihasilkan menjadi lebih berpusat pada pasien (patient-centered) dan lebih mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Secara keseluruhan, pengalaman China menegaskan bahwa HTA merupakan instrumen tata kelola yang mendukung pengambilan keputusan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Keberhasilan HTA tidak hanya ditentukan oleh kualitas evaluasi ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya mengintegrasikan berbagai dimensi nilai, termasuk efektivitas klinis, efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan preferensi masyarakat dalam proses penetapan prioritas kesehatan.

Metode Evaluasi Ekonomi dalam HTA: Analisis Dampak Anggaran

Speaker: Professor Min HU, NHC Key Laboratory of Health Technology Assessment, Fudan University (Shanghai, China) Role of BIA, Key differences BIA vs CEA,

Budget Impact Analysis (BIA) merupakan metode evaluasi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan konsekuensi finansial dari adopsi suatu teknologi atau intervensi kesehatan baru terhadap anggaran payer pelayanan kesehatan dalam periode tertentu.

Menurut HTA Glossary, BIA menilai dampak suatu teknologi terhadap anggaran operasional dan modal suatu organisasi atau pemerintah. ISPOR mendefinisikan BIA sebagai analisis perubahan pengeluaran sistem kesehatan setelah implementasi intervensi baru.

Dengan demikian, BIA menjawab pertanyaan: “Mampukah sistem kesehatan membiayai teknologi ini?” Sementara CEA menjawab: “Apakah teknologi ini memberikan nilai yang baik dibandingkan biayanya?”

Perbedaan antara Budget Impact Analysis BIA dan Cost-Effectiveness Analysis (CEA)

Cost-Effectiveness Analysis (CEA) : berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan biaya dan outcome kesehatan dari suatu intervensi terhadap alternatifnya. Analisis biasanya dilakukan pada kohort pasien tertentu dengan horizon waktu jangka panjang atau seumur hidup. Outcome yang dihasilkan berupa QALY, life years gained, dan ICER untuk mendukung keputusan alokasi sumber daya antar intervensi.

Budget Impact Analysis (BIA) :berfokus pada keterjangkauan dan keberlanjutan anggaran. Analisis dilakukan pada seluruh populasi yang berpotensi menerima intervensi dalam periode tertentu, umumnya 1–5 tahun. Outcome yang dihasilkan berupa perubahan total biaya, kebutuhan anggaran tahunan, serta dampak terhadap pembiayaan program kesehatan.

Oleh karena itu, suatu teknologi dapat saja: Cost-effective menurut CEA, tetapi tidak terjangkau menurut BIA. Kondisi inilah yang sering menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan kesehatan.

Strategic Purchasing: Skema Jaminan Kesehatan Semesta di Thailand

Speaker: Professor Chantal HERBERHOLZ, Director, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University (Bangkok, Thailand)

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa keberhasilan Strategic Purchasing dalam Universal Coverage Scheme (UCS) tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan yang efektif antara pembeli layanan (purchaser), masyarakat (consumer), penyedia layanan (provider), dan pemerintah.

Pada hubungan purchaser–consumer, Thailand memperkuat akuntabilitas melalui keterlibatan masyarakat dalam struktur tata kelola, peningkatan kesadaran hak peserta, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan umpan balik yang mudah diakses. Pendekatan ini meningkatkan responsivitas sistem terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada hubungan purchaser–provider, strategic purchasing didukung oleh penggunaan HTA untuk pengembangan paket manfaat, sistem akreditasi fasilitas kesehatan untuk menjaga mutu layanan, mekanisme pembayaran yang memberikan insentif terhadap kinerja, serta sistem monitoring dan audit yang berkelanjutan. Kombinasi instrumen ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan.

Pada hubungan purchaser–government, pemerintah berperan menyediakan kerangka regulasi yang kuat, menjamin alokasi anggaran yang memadai, membangun infrastruktur pelayanan kesehatan, serta memastikan akuntabilitas lembaga pembeli layanan kesehatan. Tata kelola yang kuat menjadi fondasi keberhasilan strategic purchasing di Thailand.

Meskipun demikian, Thailand masih menghadapi sejumlah tantangan. Beban pasien yang tinggi di fasilitas kesehatan publik, tekanan keuangan akibat sistem pembayaran tertutup (closed-ended payment), meningkatnya kebutuhan teknologi kesehatan yang mahal, inflasi medis, serta perubahan demografi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan finansial UCS. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada pendanaan pemerintah dan fragmentasi skema jaminan kesehatan (CSMBS, SSS, dan UCS) masih menjadi tantangan dalam menciptakan efisiensi dan pemerataan sistem kesehatan.

Poin Penting:

1. Strategic purchasing memerlukan keseimbangan hubungan antara purchaser, provider, consumer, dan government.
2. HTA, akreditasi, dan mekanisme pembayaran provider merupakan instrumen utama untuk meningkatkan mutu dan efisiensi layanan.
3. Keterlibatan masyarakat memperkuat akuntabilitas sistem kesehatan.
4. Keberlanjutan finansial menjadi tantangan utama UHC.
5. Integrasi dan harmonisasi skema pembiayaan kesehatan menjadi agenda penting ke depan. Fragmentasi skema pembiayaan dapat mengurangi efisiensi, meningkatkan ketimpangan manfaat, dan menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan.

Kajian Teknologi Kesehatan (HTA) Memberikan Informasi yang Dibutuhkan untuk Penetapan Prioritas Kesehatan Populasi.

Speaker: Professor Eng-Kiong YEOH, Director, Centre for Health System and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)

Narasumber menggambarkan bagaimana bukti ilmiah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang menghasilkan dampak nyata bagi sistem kesehatan. Pendekatan ini menempatkan Health Technology Assessment (HTA) dan Strategic Purchasing sebagai dua instrumen utama yang menghubungkan proses penetapan prioritas kesehatan dengan pencapaian tujuan Universal Health Coverage (UHC).

1. Tahap pertama adalah Evidence Base, yaitu pengumpulan dan sintesis bukti dari berbagai sumber, termasuk data beban penyakit, cost-effectiveness, serta praktik terbaik internasional. Pada tahap ini, sistem kesehatan mengidentifikasi intervensi yang berpotensi memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat berdasarkan kebutuhan kesehatan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Tahap kedua adalah Value Appraisal, di mana bukti yang tersedia dievaluasi melalui proses HTA. Penilaian dilakukan terhadap manfaat klinis, biaya, dampak ekonomi, dan kesesuaiannya dengan konteks lokal. Tujuannya adalah menentukan nilai suatu teknologi atau intervensi kesehatan serta menilai apakah teknologi tersebut layak menjadi prioritas pembiayaan.
3. Tahap ketiga adalah Active Selection, yaitu proses penerjemahan hasil HTA ke dalam paket manfaat kesehatan (Health Benefits Package). Pada tahap ini ditentukan layanan atau teknologi apa yang akan dijamin, siapa yang berhak menerima manfaat, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat mendukung keadilan dan perlindungan finansial masyarakat.
4. Tahap keempat adalah Strategic Purchasing, yaitu implementasi keputusan melalui mekanisme pembelian layanan kesehatan. Pembeli layanan kesehatan mengelola kontrak dengan fasilitas kesehatan, menyusun sistem pembayaran provider, memantau mutu pelayanan, serta memastikan bahwa insentif yang diberikan mendorong efisiensi, mutu, dan responsivitas pelayanan.
5. Tahap kelima adalah System Impact, yaitu evaluasi dampak kebijakan terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Keberhasilan proses ini diukur melalui peningkatan akses layanan, pencapaian UHC, perbaikan luaran kesehatan, pengurangan pengeluaran katastropik, serta penguatan keberlanjutan sistem kesehatan.

Kerangka ini tidak bersifat linear, melainkan siklus pembelajaran berkelanjutan. Informasi mengenai kinerja program, penggunaan anggaran, mutu pelayanan, dan dampak kesehatan akan kembali menjadi masukan untuk proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan berikutnya. Dengan demikian, evidence, priority setting, HTA, strategic purchasing, dan monitoring membentuk satu sistem yang terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap sumber daya kesehatan digunakan secara optimal.

Pengadaan Strategis untuk Mendorong Cakupan Kesehatan Universal bagi Kesehatan Penduduk

Speaker: Professor Eng-Kiong YEOH, Director, Centre for Health System and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)

Strategic Purchasing merupakan pendekatan pembelian layanan kesehatan yang aktif dan berbasis bukti (evidence-based), berbeda dengan passive purchasing yang hanya membayar layanan yang tersedia tanpa mempertimbangkan kebutuhan kesehatan masyarakat dan kinerja penyedia layanan.

Proses strategic purchasing dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat (population needs) dan kesenjangan pelayanan (service gaps). Berdasarkan analisis tersebut, pembeli layanan kesehatan menentukan intervensi yang perlu dibiayai dengan mempertimbangkan prioritas kesehatan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Setelah kebutuhan ditetapkan, pembeli memutuskan apakah layanan akan disediakan langsung (provide) atau dibeli dari penyedia layanan (purchase). Keputusan ini harus mempertimbangkan kapasitas, kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi penyedia layanan, baik sektor publik maupun swasta.

Tahap berikutnya adalah menentukan aspek strategis pembelian, yaitu apa yang dibeli (what to buy), untuk siapa layanan dibeli (for whom to buy), dari siapa layanan dibeli (from whom to buy), dan bagaimana cara membelinya (how to buy). Keputusan ini mencakup penetapan paket manfaat, kelompok sasaran, pemilihan provider, mekanisme kontrak, serta metode pembayaran yang dapat mendorong mutu dan efisiensi pelayanan.

Strategic purchasing juga menekankan pentingnya monitoring dan akuntabilitas. Kinerja provider perlu dipantau secara berkala melalui indikator mutu, efisiensi, dan akses layanan. Selain itu, harus tersedia mekanisme yang jelas untuk menangani keluhan, sengketa, dan perbaikan kinerja agar tujuan sistem kesehatan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pesan Strategis :

1. Strategic purchasing dimulai dari kebutuhan masyarakat, bukan dari layanan yang tersedia.
2. Prioritas kesehatan harus menjadi dasar keputusan pembiayaan.
3. Strategic purchasing menjawab empat pertanyaan utama: Apa yang dibeli? (What to buy), Untuk siapa dibeli? (For whom to buy), Dari siapa dibeli? (From whom to buy), Bagaimana cara membelinya? (How to buy)
4. Provider harus dipilih berdasarkan mutu, aksesibilitas, efisiensi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Monitoring dan akuntabilitas merupakan bagian integral dari strategic purchasing. Pembelian layanan harus disertai pemantauan kinerja dan mekanisme perbaikan yang berkelanjutan.

Reporter: Diah Ayu Puspandari (FK-KMK UGM)