Respon Dinas Kesehatan terhadap kebijakan Penyelarasan Indikator Kinerja RIBK 2025-2029 dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar bertajuk Respon Dinas Kesehatan terhadap kebijakan Penyelarasan Indikator Kinerja RIBK 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah secara daring pada Selasa  (5/8/2025) . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelarasan indikator kinerja Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun  2025-2029 ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dalam pengantarnya menyampaikan bahwa terdapat beberapa indikator  RIBK yang perlu diselaraskan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan. Disampaikan pula bahwa PKMK FK-KMK UGM mengembangkan laman Perencanaan Kesehatan Indonesia yang ditujukan bagi pengiat perencanaan kesehatan di Indonesia. Harapannya melalui forum ini, dapat menjadi ruang dialog antara konsultan dan peneliti dalam bidang perencanaan kesehatan di Indonesia. 

Selanjutnya, Candra, MPH selaku Konsultan Renstra Dinas Kesehatan dari PKMK UGM menyampaikan mengenai Indikator kinerja RIBK 2025-2029 yang perlu dimasukkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut mandat anggaran berbasis kinerja yang menghilangkan mandatory spending. Namun disisi lain terdapat berbagai tantangan bagi dinas kesehatan seperti keterbatasan pemahaman teknis staf perencanaan terhadap indikator RIBK yang baru, belum semua kabupaten/kota memiliki baseline data, serta tidak semua indikator RIBK selaras dengan RPJMD yang telah dirancang terlebih dahulu. Implikasinya, Renstra yang sudah disusun harus direvisi untuk memasukkan indikator baru serta perlu dilakukan pemetaan ulang indikator dari outcome.

Ani Hidayati, A.Md, S.KM selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Kesehatan Gunungkidul, DIY menyampaikan bahwa memang terdapat kendala dan tantangan yang dialami dalam penyelarasan indikator kinerja RIBK dalam RPJMD. Saat ini penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul sudah di tahap akhir, sehingga tidak semua indikator RIBK masuk dalam dokumen tersebut. Dokumen perencanaan yang telah disusun berdasarkan pada pohon kinerja. Terkait penganggaran, Ani mengatakan  sangat didukung oleh pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan indikator RIBK.

drg. Paskalia Frida Fahik, S.KG, MKM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka menyampaikan bahwa ada beberapa tantangan yang dialami dalam penyelarasan indikator RIBK, salah satunya penyesuaian baseline data dan program nasional yang perlu untuk dimonitoring. Saat ini sedang proses menyusun RPJMD dan Renstra serta berupaya untuk bisa menyesuaikan dengan indikator RIBK.

Agus Priyanto, SKM, M.Kes dari Dinas Kesehatan DIY menyampaikan bahwa saat ini DIY menggunakan RPJMD 2022-2027, sehingga dengan adanya RIBK perlu untuk mengubah RPJMD di tengah-tengah periode. Pihaknya sudah berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi, namun ada tantangan dan hambatannya. Disampaikan bahwa RIBK adalah rencana induk, namun yang dipaparkan kepada pemerintah daerah adalah indikator atau prosesnya. Selain itu juga masih memunculkan pertanyaan terkait konsep mandatory, apakah memang diwajibkan atas semua indikator atau terdapat indikator opsional yang dapat dipilih oleh masing-masing pemerintah daerah?

Dr. Moh. Bisri, S.K.M, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan dalam penyusunan perencanaan di daerah karena adanya keterbatasan anggaran biasanya akan dilaksanakan menggunakan prioritas masalah, namun karena sudah ada indikator yang ditentukan dari pemerintah pusat, sehingga semua indikator harus masuk dalam perencanaan. Disampaikan juga bahwa terdapat beberapa indikator nasional yang tidak selalu relevan langsung dengan isu lokal serta terdapat perbedaan prioritas yang menyebab indikator RIBK tidak terakomodasi di tingkat daerah. 

Galih Putri Yunistria, SKM, ME, MPMA dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa untuk penyusunan program di daerah tetap perlu memperhatikan prioritas daerah. Dari segi dokumen, RIBK tidak hanya mengatur indikator saja, tapi juga program strategis dan indikatornya. Terdapat beberapa indikator baru, sehingga tidak perlu dipaksakan ada baseline datanya. Namun lima tahun kedepan akan disiapkan pelaporannya untuk indikator baru. Harapannya, indikator RIBK bukan opsional, kecuali memang tidak ada kasusnya di tingkat daerah.

Rekaman kegiatan: 

VIDEO

Reporter:
Latifah Alifiana (PKMK UGM)