Data terbaru dari Global Cancer Observatory (Globocan) menunjukkan lebih dari 408.661 kasus baru dan 242.099 kematian terkait kanker pada tahun 2022, dengan proyeksi peningkatan beban kasus sebesar 63% antara tahun 2025 hingga 2040 tanpa intervensi strategis. Meskipun kerangka hukum baru melalui Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/2180/2023 telah menetapkan perawatan paliatif sebagai komponen integral layanan kesehatan, implementasinya masih menghadapi hambatan sistemik yang signifikan. Policy brief ini menganalisis kesenjangan antara mandat kebijakan dan realitas di lapangan, dengan mengidentifikasi celah kritis dalam aksesibilitas, kapasitas tenaga kesehatan—terutama perawat—serta mekanisme pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegagalan dalam mengintegrasikan layanan paliatif secara efektif tidak hanya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi jutaan pasien, tetapi juga membebani sistem kesehatan dengan biaya yang tidak efisien serta pelayanan akhir hayat yang kurang optimal, yang tercermin dari tingginya “toksisitas finansial” yang dialami pasien. Terdapat empat pilar strategi yang memuat dari studi yang dilakukan. Integrasi perawatan paliatif bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis dan etis untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Ini merupakan investasi yang cost-effective untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, mendukung keluarga, serta memastikan keberlanjutan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi tantangan penyakit tidak menular di masa depan.

Selengkapnya https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12759270/