Peta jalan regional Asia-Pasifik untuk eliminasi tiga penyakit yang ditularkan dari ibu ke anak (Elimination of Mother-to-Child Transmission/EMTCT) yaitu HIV, sifilis, dan virus Hepatitis B menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data serta keterlibatan...
Read More
Kebijakan pendanaan kesehatan tidak hanya membutuhkan analisis teknis yang kuat, tetapi juga kemampuan advokasi untuk menghadapi berbagai kepentingan stakeholder yang terlibat. Isu keberlanjutan dan keadilan dalam pendanaan kesehatan menjadi tantangan penting karena berkaitan dengan pengambilan keputusan atas sumber daya pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, analis kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan perlu memiliki kemampuan politis dalam mengidentifikasi stakeholder, menyusun strategi advokasi, serta memperjuangkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan dapat diterima. Webinar “Desain Advokasi” ini diselenggarakan sebagai ruang pembelajaran untuk membangun pemahaman mengenai konsep dan strategi advokasi kebijakan pendanaan kesehatan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat kapasitas advokasi lembaga dalam mendorong kebijakan pendanaan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan adil. Webinar akan dilaksanakan pada 26 Mei 2026, kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan dapat diikuti melalui Zoom atau Youtube PKMK FK-KMK UGM.
Seri webinar ini mengangkat pertanyaan mendasar tentang “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia yang selama ini terasa namun belum sepenuhnya terurai. Dalam situasi di mana berbagai pemangku kepentingan—dari rumah sakit hingga tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan sumber dana, diskusi ini menjadi semakin relevan dan mendesak. Stagnasi pengeluaran kesehatan yang bertahan di kisaran 3% dari PDB selama lebih dari satu dekade menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu ditelaah secara kritis. Terlebih, kerangka regulasi utama seperti UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011 dinilai memiliki pengaruh besar, namun belum tersentuh dalam reformasi terbaru sektor kesehatan. Melalui seri ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus gagasan solusi untuk memperbaiki arah kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan digelar hingga Juni 2026.
Dalam sistem kesehatan yang semakin kompleks, kebijakan tidak dapat disusun tanpa landasan bukti yang kuat. Pendekatan Evidence Based Policy memastikan setiap keputusan mempertimbangkan data riset global, bukti lokal, dan konteks implementasi. Namun, kesenjangan antara ketersediaan evidence dan kemampuan menerjemahkannya masih menjadi tantangan.
Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui tiga tahap: Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti, Penyusunan Policy Brief, dan Advokasi Kebijakan. Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan menganalisis, merumuskan rekomendasi, serta mengomunikasikan kebijakan secara strategis agar berdampak nyata dalam praktik dan pengambilan keputusan. Informasi selengkapnya pelatihan ini dapat diakses pada link berikut
Asia Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) kembali hadir pada tahun 2026 yang akan diselenggarakan di dua kota besar: Hong Kong dan Shanghai. Program tahun ini dirancang untuk mempertemukan para ahli, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi kesehatan dari seluruh kawasan Asia-Pasifik untuk membahas isu-isu strategis dalam penguatan sistem kesehatan.
Agenda pertama pada Senin, 1 Juni 2026 ialah Knowledge Event dengan topik “Private Health Insurance (PHI) for Sustainable Health Financing to Advance Universal Health Coverage (UHC)” yang diselenggarakan di Kai Chong Tong, G/F, School of Public Health Building, Prince of Wales Hospital, Shatin, Hong Kong. Kegiatan ini akan mengeksplorasi perkembangan, tantangan, dan peluang dalam asuransi kesehatan swasta di kawasan Asia-Pasifik, serta implikasinya bagi sistem kesehatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada 3–4 Juni 2026, rangkaian acara akan berlanjut di Fudan University, Shanghai, PRC, melalui policy course bertajuk “Strategic Purchasing and Health Technology Assessment.” Pertemuan ilmiah ini akan menghadirkan diskusi mendalam mengenai pembelian strategis dan peran penilaian teknologi kesehatan dalam mendukung kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.
Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentang yang sering kali masih tertinggal sistem kesehatan karena pelayanan kesehatan belum inklusif. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memastikan penyandang disabilitas dalam mengakses dan terlibat dalam pelayanan kesehatan berdasarkan siklus kehidupan di pelayanan primer dan rujukan. Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini akan membahas kebijakan pelayanan kesehatan inklusif, konsep inklusif dan disabilitas, serta sarana prasarana pelayanan kesehatan inklusif. Informasi selengkapnya dapat disimak melalui Link berikut
Artikel
Penelitian
Review
Publikasi
Age Differences in Factors Associated with Pulmonary Tuberculosis Cross-sectional Study of Indonesian Basic Health Research (RISKESDAS) 2018
Sebuah studi menyelidiki prevalensi berdasarkan kelompok usia serta perbedaan faktor-faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis paru (TB paru/PTB) di Indonesia melalui studi dengan sampel skala besar. Sumber data penelitian berasal dari Riset Kesehatan Dasar...
Read More
Smoking Patterns, Quitting Intentions and Associations With Pro- and Anti-Smoking Messages: Insights From the Indonesian GATS Survey (2011 and 2021)
Sebuah studi menyelidiki tren prevalensi merokok selama dekade terakhir dan hubungan antara pesan terkait tembakau dengan perilaku merokok serta upaya berhenti merokok pada orang dewasa di Indonesia. Studi potong lintang berulang ini menganalisis...
Read More