ANHSS bersama dengan mitra kolaborasinya The Center for Health Systems and Policy Research of the Jockey Club School of Public Health and Primary Care, Fakultas Kedokteran, The Chinese University of Hong Kong, telah menyelenggarakan Knowledge Event tentang Sistem kesehatan dan ketahanan masyarakat pada 4 Desember dan Kursus Kebijakan tentang transformasi sistem kesehatan pada 5-7 Desember 2023 di Hongkong.
Pembicara dalam kegiatan ini merupakan expert dan juga para akademisi dari kawasan Asia Pasifik. Peserta dapat menyimak detail kegiatan dan reportase kegiatan melalui link berikut:
Indonesia masih peringkat kedua dari delapan negara yang menyumbang tuberkulosis (TBC) global. Masih besarnya kontribusi TBC dari Indonesia ini disebabkan karena dari estimasi 969 ribu kasus TBC yangterlaporkan hanya 443 ribuan kasus, sehingga masih ada 500 ribuan atau 51% kasus TBC aktif maupun pasif yang belum ditemukan. Kasus TBC di Indonesia yang tidak ditemukan paling banyak terjadi ketika di layanan kesehatan swasta. Terbatasnya peranan fasilitas kesehatan swasta dalam masalah TBC dapat terjadi karena sumber daya yang terbatas seperti ketersediaan sarana prasarana untuk deteksi dan obat yang tidak memadai.
Di Indonesia, fasilitas kesehatan swasta di daerah sering mengalami keterbatasan sumber daya manusia (jumlah dan kemampuan) untuk pelaporan kasus TBC melalui sistem yang telah ada. Dalam pembiayaan untuk terlibat dalam penanggulangan TBC, fasilitas kesehatan swasta juga memiliki anggaran yang terbatas dan belum mendapatkan insentif khusus dari pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk mendorong pelibatan fasilitas kesehatan swasta dalam penanggulangan TBC. Salah satunya, pada 2016, strategi Public Private Mix (PPM) telah dikembangkan menjadi District Public Private Mix (DPPM) untuk memperkuat jaringan pelayanan TBC di kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dengan koordinasi dinas kesehatan kabupaten/kota. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar implementasi dan kolaborasi tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi penanggulangan TBC di Indonesia.
Antisipasi dampak finansial dan kesehatan dari paparan rokok terhadap status gizi buruk pada anak - anak telah menjadi perhatian global. Meskipun muncul beban ganda malnutrisi dan tingginya prevalensi perokok di Indonesia, hanya sedikit penelitian yang meneliti dampak orang tua yang merokok terhadap status gizi anak. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh ayah yang merokok terhadap kemungkinan terjadinya stunting, kurus, dan kelebihan berat badan pada anak. Peneliti menggunakan Model Efek Acak Probit dengan koreksi Mundlak untuk menghilangkan masalah endogenitas ayah yang merokok dan memperkirakan dampak ayah yang merokok (status merokok dan intensitas merokok) tentang gizi buruk pada anak.
Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang ayahnya memiliki intensitas merokok sedang atau tinggi cenderung mengalami kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi kurus dan stunting masing-masing sebesar 2,93 dan 3,47 poin persentase. Sebaliknya, dampak intensitas merokok ayah terhadap status overweight anak tidak signifikan. Studi ini juga mengamati dampak yang tidak signifikan status ayah merokok terhadap seluruh status gizi buruk anak. Secara keseluruhan, paparan ayah yang merokok meningkatkan risiko anak-anak stunting dan kurus. Penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki mekanisme dari mana proses ayah yang merokok mempengaruhi malnutrisi anak akan bermanfaat. Di sisi lain, peneliti juga menyarankan perencanaan kebijakan utama dalam pengendalian tembakau untuk mengurangi konsumsi rokok ayah dan paparan anak terhadap rokok.
Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan biaya program vaksinasi HPV di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi terkait biaya program vaksinasi HPV yang dilaksanakan di Makassar, Manado, dan Surabaya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Informasi biaya dikumpulkan dan dianalisis di masing-masing lokasi sesuai dengan aktivitas spesifik untuk setiap komponen biaya, menggunakan modul vaksinasi HPV pada Penetapan Biaya Pencegahan dan Pengendalian Kanker dari WHO.
Menurut modul Penetapan Biaya Pencegahan dan Pengendalian Kanker Serviks, biaya rutin, baik biaya finansial maupun ekonomi, mendominasi biaya program vaksinasi HPV di Surabaya (dolar AS [USD] 264.618; USD 268.724), Makassar (USD 166.852; USD 293.300), dan Manado (USD 270.815; USD 270.946), dengan total biaya sebesar USD 702.285 untuk biaya finansial dan USD 832.970 untuk biaya ekonomi. Pengadaan vaksin mendorong biaya berulang. Program vaksin HPV di Indonesia belum dilakukan secara komprehensif di tingkat nasional. Analisis efektivitas biaya akan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan menentukan langkah-langkah dalam program vaksin HPV nasional. Implementasi program demonstrasi di Surabaya, Makassar, dan Manado sudah cukup berhasil. Prediksi apapun terkait biaya pelaksanaan vaksinasi HPV di Indonesia dapat diperhitungkan dan digunakan untuk mengadvokasi pemerintah daerah atau nasional.