Salam jumpa Bapak/Ibu pemerhati Kebijakan Kesehatan Indonesia,
Edisi Minggu ini Selasa, 6 Juni 2023 kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut. (Arsip pengantar silahkan klik disini)

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami tentang data kesehatan, menganalisis dan menggunakan data kesehatan, memahami tentang kebijakan kesehatan, memahami analisis kebijakan kesehatan, memahami policy brief, mampu menyusun policy brief dan memahami advokasi kebijakan. Narasumber berasal dari FK-KMK UGM, Fisipol UGM dan BI Analyst Bukalapak. Informasi selengkapnya mengenai jadwal kegiatan dan pendaftaran silahkan klik link berikut 

selengkapnya

Adopting International Recommendation to Design a Model for Maternal Health Service to Cope with Pandemic Disruption for Indonesian Primary Care

Saat ini masih terdapat keterbatasan informasi dan bukti pendukung pada proses asuhan layanan kesehatan ibu, khususnya pada negara berpenghasilan rendah dan menengah saat pandemi berlangsung. Sebuah studi dilakukan untuk mengadopsi rekomendasi internasional untuk mengembangkan model asuhan dengan konteks setting Indonesia. Studi ini dilakukan di Yogyakarta dari Juli – November 2021 dengan peserta terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, pasien dan dokter kandungan.

Hasilnya, rekomendasi kunci yang disepakati dalam lokakarya tersebut adalah skrining kesehatan, mempertahankan perawatan menyusui antenatal-postnatal, membatasi pengunjung, menggunakan telemedicine, dan membentuk tim multidisiplin untuk memberikan perawatan. Hambatan yang teridentifikasi untuk implementasi rekomendasi, diantaranya sumber daya klinis yang tersedia dan menegosiasikan otoritas penyedia dalam praktik. Rekomendasi dan model asuhan untuk peningkatan asuhan kebidanan di Indonesia dapat bermanfaat diterapkan di layanan primer Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian lebih lanjut termasuk studi percontohan untuk mengeksplorasi penerimaan model dan implementasi rekomendasi dalam praktek. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal BMC Pregnancy and Childbirth.

selengkapnya

Regulasi:
Penjelasan BPOM RI tentang Tambahan 176 Sirup Obat yang Memenuhi Ketentuan dan Aman digunakan Sepanjang Aturan Pakai

Berdasarkan hasil verifikasi terbaru periode 21 Maret 2023 hingga 9 Mei 2023, terdapat tambahan sebanyak 176 produk sirup obat yang telah memenhi ketentuan. Dengan adanya tambahan ini, maka BPOM menyatakan 941 produk sirup obat dari 86 Industri Farmasi (IF) telah memenuhi ketentuan. BPOM akan terus memperbarui informasi terkait hasil pengawasan terhadap sirup obat secara bertahap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan verifikasi hasil pengujian bahan baku dan produk sirop obat. BPOM mengimbau masyarakat untuk mencatat produk yang diminum oleh putra/putrinya, terutama yang berusia balita, dan menginformasikan produk yang dikonsumsi kepada tenaga kesehatan pada saat memeriksakan putra/putrinya.

BPOM juga kembali mengimbau kepada masyarakat untuk selalu membeli dan memperoleh obat di sarana/toko resmi, apotek, toko obat berizin, atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jika ingin membeli obat secara online, pastikan obat diperoleh melalui toko resmi atau apotek yang telah memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dari Kementerian Kesehatan.

selengkapnya

Use of Non-sugar Sweeteners: WHO Guideline

Pada 15 Mei 2023, WHO mempublikasikan sebuah pedoman yang memberikan panduan berdasarkan bukti terkini tentang penggunaan pemanis non-gula untuk mengurangi risiko kenaikan berat badan yang tidak sehat dan penyakit tidak menular terkait diet pada orang dewasa dan anak-anak. Pedoman dalam pedoman ini tidak didasarkan pada penilaian toksikologi keamanan pemanis non-gula individu dan oleh karena itu tidak dimaksudkan untuk memperbarui atau menggantikan pedoman tentang tingkat asupan yang aman atau maksimal yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa ( FAO)/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) atau badan otoritatif lainnya.

Pedoman ini mencakup rekomendasi penggunaan pemanis non-gula yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pengelola program untuk mengatasi penggunaan pemanis non-gula dalam populasi mereka melalui berbagai tindakan kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam penggunaannya, perlu dipertimbangkan dalam konteks pedoman WHO lainnya tentang diet sehat.

selengkapnya