Sistem kesehatan di berbagai negara saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penuaan populasi, peningkatan penyakit kronis, serta melonjaknya biaya pelayanan kesehatan menimbulkan tekanan besar terhadap keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional. Dalam situasi ini, para pembuat kebijakan dituntut untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang mampu menjaga akses layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Salah satu pertanyaan penting yang mengemuka adalah: sejauh mana Asuransi Kesehatan Swasta (Private Health Insurance/PHI) dapat berkontribusi dalam mendukung pembiayaan kesehatan dan mempercepat pencapaian Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage/UHC)?

Pertanyaan strategis tersebut akan menjadi fokus pembahasan dalam Regional Knowledge Event bertajuk “Private Health Insurance (PHI) for Sustainable Health Financing to Advance Universal Health Coverage (UHC)” yang diselenggarakan pada 1 Juni 2026 di Hong Kong. Tim PKMK FK-KMK UGM akan mengikuti dan mengulas berbagai pembelajaran, diskusi, serta rekomendasi kebijakan yang muncul dalam forum ini. Nantikan reportase lengkapnya melalui website ini.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentang yang sering kali masih tertinggal sistem kesehatan karena pelayanan kesehatan belum inklusif. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memastikan penyandang disabilitas dalam mengakses dan terlibat dalam pelayanan kesehatan berdasarkan siklus kehidupan di pelayanan primer dan rujukan. Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini akan membahas kebijakan pelayanan kesehatan inklusif, konsep inklusif dan disabilitas, serta sarana prasarana pelayanan kesehatan inklusif. Informasi selengkapnya dapat disimak melalui Link berikut

Seri webinar ini mengangkat pertanyaan mendasar tentang “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia yang selama ini terasa namun belum sepenuhnya terurai. Dalam situasi di mana berbagai pemangku kepentingan—dari rumah sakit hingga tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan sumber dana, diskusi ini menjadi semakin relevan dan mendesak. Stagnasi pengeluaran kesehatan yang bertahan di kisaran 3% dari PDB selama lebih dari satu dekade menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu ditelaah secara kritis. Terlebih, kerangka regulasi utama seperti UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011 dinilai memiliki pengaruh besar, namun belum tersentuh dalam reformasi terbaru sektor kesehatan. Melalui seri ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus gagasan solusi untuk memperbaiki arah kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia.  Kegiatan ini terbuka untuk umum dan digelar hingga Juni 2026.

Dalam sistem kesehatan yang semakin kompleks, kebijakan tidak dapat disusun tanpa landasan bukti yang kuat. Pendekatan Evidence Based Policy memastikan setiap keputusan mempertimbangkan data riset global, bukti lokal, dan konteks implementasi. Namun, kesenjangan antara ketersediaan evidence dan kemampuan menerjemahkannya masih menjadi tantangan.

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui tiga tahap: Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti, Penyusunan Policy Brief, dan Advokasi Kebijakan. Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan menganalisis, merumuskan rekomendasi, serta mengomunikasikan kebijakan secara strategis agar berdampak nyata dalam praktik dan pengambilan keputusan. Informasi selengkapnya pelatihan ini dapat diakses pada link berikut

Agenda Kegiatan

PILIH

Review

Publikasi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.