Kursus Kebijakan Transformasi Kesehatan 2024 yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu di Bangkok mengajak peserta untuk mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah maju dalam hal pelayanannya. Pada November 2024, para peserta berkesempatan melihat fasilitas di Siriraj H Solutions, salah satu layanan unggulan milik RS Siriraj. RS Siriraj sendiri, sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Asia Tenggara, telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya mengutamakan pengobatan tetapi juga pencegahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Siriraj H Solutions menawarkan model pelayanan kesehatan yang unik, menggabungkan teknologi modern, konsep kesehatan preventif, dan pendekatan berbasis pelanggan untuk menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ikuti sharing session terkait layanan dan kemungkinan yang dapat diadopsi di negara lain pada webinar ini, kegiatan akan diselenggarakan pada Kamis, 5 Desember 2024 pukul 13:00 - 15:00 Wib, informasi selengkapnya dapat diakses pada link berikut
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada 2014 lalu telah menginjak 1 dekade pelaksanaannya. JKN muncul dari implementasi UU Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan program jaminan kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 UU SJSN, yang bertujuan untuk menjamin akses peserta terhadap pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dari risiko finansial akibat kebutuhan dasar kesehatan. UU SJSN ini kemudian diikuti dengan UU BPJS pada 2011. Implementasi UU SJSN ini dimulai pada 2014 dengan peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN bertujuan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan perlindungan finansial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, dalam pelaksanaan program JKN ini mengalami banyak dinamika termasuk perubahan tarif, pandemi COVID-19 dan lain-lain.
Webinar ini dilakukan untuk mendiskusikan penyelenggaraan JKN dari 2014 hingga 2022, secara spesifik webinar ini akan mengajak peserta untuk memahami perubahan pelaksanaan JKN setiap tahun, menganalisis kebijakan pendanaan dalam perspektif Reformasi Sektor Kesehatan dan melakukan analisis kebijakan dalam konteks keberlanjutan pelaksanaan JKN pada masa mendatang. Webinar akan di selenggarakan dalam 3 kali pertemuan pada 16, 18 dan 30 Desember 2024, Informasi selengkapnya dapat diakses pada link berikut
Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan telah diselenggarakan pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan. Reportase dan Informasi kegiatan dapat diakses pada link berikut.
Hari pertama hari kedua hari ketiga Hari Keempat
Health Systems Global (HSG) adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada penelitian dan pengembangan sistem kesehatan di seluruh dunia. Organisasi ini berperan sebagai wadah untuk memfasilitasi kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam sistem kesehatan dan kebijakan kesehatan global. Tujuan utama HSG adalah untuk meningkatkan pemahaman dan praktik dalam penguatan sistem kesehatan agar dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi semua orang. HSG menyelenggarakan simposium dua tahunan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian sistem kesehatan dan kebijakan.
Pada tahun 2024, tema simposium yang diusung oleh HSG adalah “Building just and sustainable health systems: centering people and protecting the planet”. Perubahan iklim mempengaruhi kesehatan dan sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang kuat sangat penting untuk mencapai kesehatan bagi semua orang, yang merupakan tujuan dari HSG dan tujuan kesehatan internasional, sebagaimana tecermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan landasan pemikiran ini, simposium tahun 2024 mengambil fokus pentingnya sistem kesehatan yang berfokus pada manusia, yang merespons perubahan global, dan berupaya melindungi lingkungan di masa depan.
Simak reportase kegiatan HSR Global Symposium on Health System Research 2024 pada link berikut
Pra-Konferens Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Hari kellima
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis peran status sosial ekonomi dalam kepemilikan JKN di pedesaan Indonesia. Penelitian ini mengkaji data sekunder dari survei berjudul “Kemampuan dan Kemauan Membayar, Biaya, dan Kepuasan Peserta dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia Tahun 2019”, yang melibatkan 33.225 responden yang mewakili daerah pedesaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial ekonomi berhubungan dengan kepemilikan JKN di pedesaan Indonesia.
Hasil analisis menunjukkan bahwa semua kategori sosial ekonomi lebih besar kemungkinannya untuk menjadi peserta JKN dibandingkan dengan kelompok termiskin di Indonesia. Pemerintah Indonesia masih memiliki tanggung jawab yang luas untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi guna memastikan kepemilikan proteksi kesehatan bagi seluruh rakyatnya.
Kanker serviks merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, dan metode skrining yang efektif diperlukan untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi angka kematian. Sebuah studi dilakukan untuk mengeksplorasi perspektif pemangku kepentingan tingkat tinggi yang terlibat dalam skrining kanker serviks di Indonesia dan apakah penggunaan metode human papillomavirusdeoxyribonucleic acid (HPV-DNA) untuk skrining kanker serviks dapat diterima di Indonesia. Studi dilakukan menggunakan diskusi kelompok fokus (FGD) antara Desember 2021 hingga Februari 2022, yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam skrining kanker serviks di Indonesia.
Hasil Analisis dua FGD dengan 29 peserta mengidentifikasi empat tema utama: (i) Inspeksi visual dengan metode asam asetat (IVA) sebagai modalitas yang paling umum digunakan untuk skrining kanker serviks, (ii) program skrining yang diterapkan di masyarakat, (iii) tantangan yang dirasakan pada program skrining, seperti keterbatasan paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dan kurangnya peraturan mengenai prosedur skrining, dan (iv) kemungkinan pengujian HPV-DNA sebagai modalitas lain untuk skrining kanker serviks. Mengintegrasikan pengujian HPV-DNA juga perlu memastikan kapasitas pekerja dan kesiapan fasilitas kesehatan. Meskipun pengujian HPV-DNA merupakan modalitas yang menjanjikan, tantangan pada skrining kanker serviks di Indonesia tetap pada cakupan, aksesibilitas alat dalam praktik, dan kesadaran wanita terhadap skrining.
Adanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional dalam beberapa kali mengakibatkan terjadinya perspektif positif dan negatif dari masyarakat. Studi ini merupakan penelitian observasional dengan sampel peserta mandiri JKN di Padang sebanyak 100 orang yang dipilih secara simple random sampling.
Hasil studi ini mengungkapkan sebagian besar responden menyatakan perspektif negatif dengan kenaikan besaran iuran JKN, dimana perspektif negatif terbesar pada responden kelompok dewasa dan berpendidikan tinggi serta responden yang berada pada kelas III. Adanya kebijakan iuran JKN ini menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat pada JKN. Terdapat hubungan yang bermakna antara penghasilan, pekerjaan terhadap perspektif kenaikan iuran JKN. Studi ini merekomendasikan perlunya kajian secara ekonomi dalam kebijakan iuran JKN ini, dan perlunya peningkatan sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan kenaikan iuran ini. Adanya kenaikan iuran JKN harus diiringi dengan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dengan meningkatkan kualitas pelayanan secara adil dan merata terhadap seluruh peserta JKN.