Agenda mendatang

  • ag 2
  • ag 8
  • ag 6
  • s25 26j
  • isq20
  • bal20
  • juneox
  • excel2020
  • june1516

Edisi Minggu ke 3: Selasa 21 Januari 2020

Webinar
Penguatan Sistem Kesehatan untuk Layanan Kesehatan yang Berkeadilan

webinar

Sistem kesehatan di Indonesia mengalami dinamika sepanjang tahun 2019 lalu. Dari sisi pembiayaan, Jaminan Kesehatan Nasional mengalami tantangan implementasi yang luar biasa sehingga berdampak pada defisit BPJS Kesehatan yang belum juga usai sejak pertama kali dicanangkan pada 2014. Pembiayaan kesehatan pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun ternyata juga tetap belum mencapai target yang diharapkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari sisi SDM, potensi dari banyaknya lulusan institusi Pendidikan Tinggi kesehatan baik dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain masih belum termanfaatkan dengan optimal karena masalah dalam distribusinya. Oleh karena itu dibutuhkan masukan yang terus menerus dari berbagai pihak yang secara konstruktif membantu pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan sesuai cita - cita Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan akan diselenggarakan pada Senin, 27 Januari 2020 pukul 12.00 – 15.30 Wib bertempat di Common Room, Gedung Litbang Lantai 1, FK – KMK UGM dan juga diselenggarakan melalui webinar yang dapat diikuti dengan link berikut

selengkapnya   link webinar

 

Characteristics of the Maternal and Child Health Services of Female Workers with Maternal and Child Health Status in Indonesia

imageskiaPelayanan kesehatan ibu dan anak untuk pekerja perempuan sejak sebelum kehamilan hingga hari pertama kehidupan perlu dilakukan, mengingat begitu banyak resiko yang dimiliki oleh pekerja perempuan. Sebuah riset dilakukan oleh Tri Martiana dkk pada 500 pekerja wanita di sebuah kawasan industri di Jawa Timur dengan tujuan untuk memberikan gambaran karakteristik layanan kesehatan ibu dan anak pekerja perempuan dengan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar pada anak sangat baik, dimana 99% pekerja memberikan imunisasi dasar.

Sebagian besar pekerja wanita telah secara rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (56,6%), dimana mayoritas pemeriksaan dilakukan pada bidan (67%) dan proses persalinan dilakukan melalui bidan (43,05%). 47,7% pekerja telah memberikan ASI Eksklusif. Layanan kesehatan ibu dan anak sudah cukup dapat diterima dengan baik, hanya saja promosi kesehatan dan penyediaan layanan KIA tetap harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan hasil yang lebih optimal dan mengurangi proses pemeriksaan dan persalinan pada dukun. Artikel ini dipublikasikan pada Indian Journal of Public Health Research and Development pada Mei 2019.

selengkapnya

 

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu di Tujuh Kabupaten/Kota di Indonesia

Sebuah riset dilakukan oleh Heny Lestary, Sugiharti dan Suparmi yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan pada ibu hamil dan bersalin. Riset ini melibatkan 517 responden yang berasal dari Kota Bandar Lampung, Kota Pelembang, Kab Lebak, Kab Karawang, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Makasar.

Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 11% responden tidak memiliki jaminan kesehatan. Dari responden yang memiliki jaminan kesehatan, hanya 73,0% diantaranya yang memanfaatkan untuk pemeriksaan kehamilan dan 88,3% memanfaatkan untuk persalinan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berhubungan dengan pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan, dan persalinan. Sosialisasi lebih luas masih dibutuhkan agar pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan semakin tinggi, terutama pada Pasangan Usia Subur (PUS). Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Ekologi Kesehatan Kementerian Kesehatan pada Desember 2019.

selengkapnya

 

Monitoring Ketidaksetaraan Kesehatan di Indonesia

Setiap tujuan SDG bersifat intersektor, sinergis dan tidak terpisahkan. Tujuan kesehatan SDG 3 menempatkan gagasan cakupan kesehatan universal, yang didasarkan pada gagasan untuk memastikan kesetaraan. Tujuan ini ditunjang oleh SDG 17.18 yang menyerukan disagregasi data sebagai sarana pemantauan dan penanganan ketidaksetaraan. Selanjutnya, SDG 10 tentang mengurangi kesenjangan juga ditunjang dengan peningkatan sistem data, dan upaya untuk mencapai cakupan kesehatan universal.

Indonesia pada 2016 menghasilkan penilaian komprehensif tentang ketidaksetaraan kesehatan yang pertama, yang diterbitkan pada Desember 2017. Lebih dari 50 indikator di 11 topik kesehatan dipisahkan berdasarkan dimensi ketimpangan, seperti status ekonomi rumah tangga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, usia atau jenis kelamin. Pemantauan ketidaksetaraan kesehatan di Indonesia dilakukan dengan memastikan ketersediaan dan penggunaan data. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Reza Hosseinpoor, Devaki Nambiar & Anne Schlotheuber yang dipublikasikan di Global Health Action pada November 2018.

selengkapnya

 

Webinar
Cost-effectiveness of Anemia Prevention Interventions

Berdasarkan pada masa Dekade Aksi PBB tentang Gizi (2016 - 2025) dan komitmen setiap negara untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), para pembuat kebijakan dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang sama, yaitu “Intervensi apa yang seharusnya dimasukkan dalam sistem kesehatan nasional?”. Hal ini tentu membutuhkan analisis prioritas yang cukup penting demi memaksimalkan dampak kesehatan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Negara - negara di dunia didorong untuk memberikan prioritas intervensi kesehatan sevara hemat biaya dan memberikan pelayanan pada kelompok rentan terlebih dahulu.

Saat ini, kebanyakan intervensi gizi, termasuk suplementasi pada saat kehamilan dan fortifikasi pangan merupakan salah satu intervensi cost-effective untuk mencegah kesakitan dan kematian. Sebuah webinar diselenggarakan oleh WHO dengan menghadirkan narasumber dari HarvestPlus dan Nutrition International pada 23 Januari 2020 untuk mengupas keresahan bersama para pembuat kebijakan pada bidang nutrisi.

selengkapnya

 

Determinan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Pertanian di Provinsi Bangka Belitung

Sistem jaminan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan sosial yang merata dan perang terhadap kemiskinan. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh tentang sistem jaminan sosial. Meskipun menjadi agenda penting, kepesertaan jaminan sosial di Indonesia tidak bisa dicakup secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Winih Budiarti dan Titik Harsanti ini bertujuan untuk mengidentifikasi cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan di Provinsi Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Provinsi Bangka Belitung 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor non-pertanian. Pendapatan perbulan, ijazah terakhir yang dimiliki, Indeks Modal Sosial, dan jam kerja selama seminggu merupakan determinan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Bangka Belitung.Artikel ini dipublikasikan oleh Jurnak Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 2019.

selengkapnya

 

Sistem Pembayaran Kolektif Peserta Mandiri dengan Status Kepesertaan dan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan defisit anggaran dengan meningkatkan besaran iuran bulanan untuk peserta mandiri kelas satu dan dua. Selain itu, sistem pembayaran juga mengalami perubahan yaitu dari bersifat individu menjadi kolektif untuk seluruh anggota keluarga. Sebuah riset dilakukan oleh Zulfa A. Agustina, Nailul Izza, dan Ummu Aimanah dengan tujuan untuk menganalisis hubungan sistem pembayaran iuran satu keluarga (kolektif) terhadap perpindahan kelas kepesertaan dan kepatuhan peserta dalam membayarkan iuran bulanan. Metode penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan sampel penelitian adalah peserta BPJS mandiri di Kabupaten Malang yang terpilih secara acak.

Hasilnya menunjukkan bahwa responden cenderung tetap pada kelas kepesertaan yang sama, patuh dalam pembayaran iuran dan juga cenderung mendukung adanya sistem pembayaran kolektif yang ditetapkan oleh BPJS. Hasil uji statistik menunjukkan penerapan sistem pembayaran iuran kolektif tidak berhubungan dengan terjadinya perpindahan kelas kepesertaan dan berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada peserta BPJS mandiri perlu terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran peserta dalam kepatuhan membayar iuran serta memberdayakan kelompok - kelompok masyarakat. Artikel ini dipublikasikan pada Buletin Penelitian Sistem Kesehatan pada 2019.

Selengkapnya

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiadeskes
mutupel dokter-ruralm aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos