xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Salam jumpa Bapak/Ibu pemerhati Kebijakan Kesehatan Indonesia,
Edisi Minggu ini Selasa, 11 Januari 2022 kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut. (Arsip pengantar silahkan klik disini)

Regulasi:
Surat Edaran tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529)

uhc day

Berdasarkan technical brief WHO per 23 Desember 2021, disebutkan tingkat penularan Omicron lebih cepat dibandingka varian Delta. Selain itu, varian ini dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kekebalan dan efektivitas vaksin serta bukti awal peningkatan risiko reinfeksi jika dibanding varian lainnya. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM Kesehatan dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron.

Beberapa ketentuan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron diantaranya : 1) Seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang simptomatik atau asimptomatik harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19; 2) Setiap kasus probable dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) yang ditemukan harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam 1 x 24 jam untuk penemuan kontak erat; 3) dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron; 4) Pembiayaan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 varian Omicron (B.1.1.529.) dan karantina terpusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

selengkapnya

 

Perbedaan Tingkat Kepuasan Ibu Hamil Pendampingan Langsung dan Telemedicine Selama Pandemi COVID-19

icpPemerintah Kota Semarang menyusun strategi pendampingan ibu hamil selama pandemi dengan 2 pendekatan, yakni pendampingan langsung dan telemedicine sebagai pencagahan terhadap penyebaran kasus COVID-19. Model pendampingan langsung dilakukan seperti kondisi normal dengan menerapkan protokol kesehatan, sementara model telemedicine menggunakan alat bantu handphone dengan aplikasi WhatsApp. Berdasarkan survey pendahuluan, ada beberapa kekurangan dari masing - masing metode. Studi lebih lanjut mengenai kepuasan ibu hamil dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan KIA dalam rangka mengendalikan AKI di Kota Semarang. Studi dilakukan secara kuantitatif pada 6 puskesmas dan 110 sampel ibu hamil yang terbagi menjadi 2 kelompok secara merata.

Hasil analisis univariat menunjukkan tingkat kepuasaan yang lebih baik pada dari mereka yang menerima model telemedicine. Sementara analisis bivariat menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan antara dua kelompok pada aspek hubungan petugas-ibu hamil, kenyamanan, serta pengetahuan dan kompetensi petugas. Model telemedicine dirasa lebih mudah dan fleksibel untuk dilakukan dengan mengurangi resiko penularan COVID-19. Harapannya, pendampingan ibu hamil melalui telemedicine dan pengembangan teknologi terkait dapat terus dilakukan dengan tentu memprioritaskan kepuasan pelayanan yang diberikan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 4 Desember 2021.

selengkapnya

 

Pola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Peserta JKN di FKTP Jawa Barat 2015 - 2016

Angka kejadian hipertensi di Jawa Barat sejak 2013 hingga 2017 terus meningkat. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebuah studi dilakukan menggunakan data tersier sampling BPJS pada 2015-2016 dengan metode stratified random sampling. Sebanyak 80.840 data memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut yang tersebar pada 26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan penyumbang terbanyak yakni Kota Bandung (16,2%), Kota Bekasi (11,3%) dan Kab. Bekasi (10,3%). Pasien hipertensi yang ditangani di FKTP didominasi oleh perempuan (60,8%). Peserta perempuan lebih banyak yang terdaftar pada premi Kelas II dan proporsi terbesar dari segment PBPU. Kelompok usia terbanyak adalah 55 - 64 tahun.

Dalam tabulasi silang tertimbang kelas premi dengan segmen penderita hipertensi yang mendapat layanan di FKTP Kapitasi Jawa Barat diperoleh pada segment PPU banyak terdaftar di premi Kelas I (20,4%), segmen PBPU banyak terdaftar di premi kelas III (12,8%) dan segmen BP banyak terdaftar di premi kelasi I (12%), sedangkan PBI APBD maupun APBN hanya terdaftar di premi kelas III. Pasien hipertensi yang banyak menggunakan fasilitas kesehatan di FKTP Kapitasi Jawa Barat yaitu segmen PPU dan diikuti oleh PBPU. Seluruh pasien hipertensi yang berobat pada FKTP Kapitasi merupakan pasien rujuk balik dari FKRTL. Diagnosis yang paling banyak ditemukan adalah Hypertension heart disease. Hal ini memperlihatkan perlunya upaya pencegahan komplikasi pada penderita hipertensi yang dapat dikerjakan di FKTP, baik berupa pengobatan yang adekuat, edukasi yang baik maupun penapisan dini. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 4 Desember 2021.

selengkapnya

 

Call for Proposal
Health Policy and System Research Responding to The Climate Crisis: Lessons from Countries

Alliance dan WHO membuka kesempatan pembiayaan riset untuk 6 kasus negara berpenghasilan rendah dan menengah mengenai studi sistem kesehatan dalam merespon krisis iklim di tingkat nasional dan subnasional. Tujuan dari studi yang diharapkan adalah (1) mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan contoh dimana pembuat kebijakan secara aktif menanggapi perubahan iklim, memitigasi dan mengadaptasi sistem kesehatan dengan kebijakan ketahanan yang lebih luas, dan (2) berbagi pelajaran dari negara - negara di wilayah WHO guna mempersatukan bukti yang berkontribusi pada pengembangan panduan yang lebih baik tentang bagaimana negara dapat mengatasi hambatan yang ada, menanggapi krisis iklim dan bergerak menuju ketahanan iklim dan sistem kesehatan rendah karbon yang berkelanjutan.

Tim peneliti diharapkan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara semi terstruktur, tinjauan literatur dan analisis situasional. Apabila memungkinkan, peneliti akan diminta untuk mengadakan dialog kebijakan dengan pembuat kebijakan (dengan catatan pengarahan bagi pembuat kebijakan) untuk berbagi temuan dan menerima masukan dan validasi dari pembuat kebijakan. Batas waktu pengumpulan proposal hingga 6 Februari 2022.

selengkapnya

 

Call for Abstract :
The 13th Nordic Public Health Conference

The 13th Nordic Public Health Conference akan dilaksanakan pada 28 – 20 Juni 2022 di Islandia. Konferensi ini mengusung tema “Kesehatan dan Kesejahteraan untuk Semua – Menuju Masa Depan”. Konferensi ini merupakan platform bagi negara - negara Nordik untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan hubungan dan jaringan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Konferensi ini akan menjadi platform yang bagus untuk membandingkan strategi dan sistem di bidang kesehatan masyarakat antar negara. Praktik dan pendekatan yang baik yang telah berhasil di negara - negara Nordik akan dipresentasikan pada konferensi tersebut.

Konferensi ini akan berjalan dalam tiga kategori menyeluruh: Penentu kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan dalam kesehatan masyarakat, dan kesehatan masyarakat yang didorong oleh data. Pengiriman abstrak akan dibuka sejak 15 November 2021 hingga 12 Januari 2022. Pengiriman abstrak ini terbuka bagi orang-orang dari berbagai pekerjaan kesehatan masyarakat dan mereka yang bekerja dalam praktik kesehatan masyarakat, pembuatan kebijakan, atau dalam penelitian.

selengkapnya

 

kale30l

Hasil Riset JKN yang dilakukan PKMK UGM tahun 2020 menunjukkan bahwa dana peserta PBI telah dipergunakan untuk menutup kerugian di kelompok peserta PBPU. Masyarakat di daerah sulit seperti NTT menikmati paket manfaat yang jauh lebih sedikit dibanding DI Yogyakarta. Kebijakan kompensasi belum berjalan. Sementara itu tujuan UU SJSN dan UU BPJS menyatakan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta dana PBI di dalam UU SJSN seharusnya dipergunakan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.

Untuk menutup tahun 2021, PKMK FK-KMK UGM menggelar webinar dengan topik "Kaleidoskop Forum Pembiayaan Kesehatan Penguatan JKN untuk Keadilan Sosial dengan Implementasi Kebijakan Kompensasi" yang telah di selenggarakan pada 30 Desember 2021. Laporan kegiatan berupa materi dan video dapat diakses pada link berikut

Selengkapnya

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiacovid
mutupel SKN aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos