Edisi Minggu ke 4: Selasa, 26 Mei 2020

banner covid19

Dalam menghadapi wabah CoVid ini rumahsakit – rumahsakit di Indonesia menghadapi tantangan Surge Capacity berupa kemampuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan medis selama peningkatan mendadak dalam jumlah pasien karena wabah, atau korban bencana. Untuk meningkatkan Surge Capacity, khususnya di SDM, diselenggarakan forum informal Manajemen CoViD di RS. Forum ini bersifat sukarela dan terbuka bagi seluruh klinisi dan pengelola RS untuk: Meningkatkan kemampuan rumahsakit di Indonesia untuk menangani pasien Coronavirus, Mencegah kematian akibat Coronavirus di Indonesia dengan pendekatan penanganan klinis dan manajemen system pendukung RS dan Meningkatkan Surge Capacity RS dan wilayah menghadapi Coronavirus.

Jadwal Kegiatan dapat disimak pada link dibawah dan dapat diikuti melalui webinar.

klik disini

 

Bahaya Overweight dan Obesitas pada Infeksi Covid-19

Selama ini masyarakat sudah banyak yang mengetahui bahwa orang yang terinfeksi COVID-19 yang disertai dengan penyakit penyerta/komorbid (hipertensi, diabetes, dll) atau lansia, memiliki outcome yang lebih buruk. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui jika orang dengan overweight dan obesitas (terutama yang berusia dibawah 60 tahun) dengan COVID-19 ternyata lebih beresiko memiliki outcome yang lebih buruk. Data di China menunjukkan bahwa, pasien COVID-19 dengan overweight dan obesitas memiliki prevalensi kamatian lima kali lebih besar. Penelitian lain dari UK menunjukkan bahwa hampir 75% pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan intensif adalah pasien dengan overweight dan obesitas.

Bagaimana kondisi status gizi kita? Mari kita hitung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya overweight dan obesitas, khususnya pada COVID-19. Berat badan berlebih dibagi dalam dua kategori status gizi, yaitu overweight dan obesitas.

selengkapnya

 

Regulasi:
Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 resmi menaikkan iuran BPJS untuk kelas I dan II setelah sebelumnya ada penurunan. Kenaikan iuran ini berlaku pada 1 Juli 2020, khususnya pada kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun rincian iuran tersebut yakni Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II dan Rp 42.000 untuk kelas III (dengan biaya yang dibayar oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 16.500 sebagai bantuan iuran). Pada 2021 nanti, Rp 35.000 ditanggung oleh PBPU dan BP, sementara hanya Rp 7.000 yang hanya dibayar oleh pemerintah pusat/daerah sebagai bantuan iuran.

Untuk April, Mei dan Juni 2020, peserta PBPU dan BP membayar Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51.000 untuk kelas II dan Rp 80.000 untuk kelas I. Sementara Januari, Februari dan Maret 2020, peserta membayar Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I. Regulasi ini resmi diterbitkan di Jakarta pada 6 Mei 2020.

Selengkapnya

 

Webinar:
Kendali Penanganan COVID-19: Milik Pusat atau Daerah?

webinarrrrr

Kebijakan pemerintah daerah mengatasi pandemi COVID-19 mengalami tarik ulur dengan pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah terkait birokrasi proses izin penerapan PSBB dan penolakannya di beberapa daerah. Di sisi lain, tidak bisa kita pungkiri bahwa peran pemerintah daerah sedikit banyak sudah berkecukupan sebagai persiapan untuk penanganan wabah ini.

CISDI berkolaborasi dengan Komisi Nasional HAM menyelenggarakan webinar dengan tajuk “Kendali Penanganan COVID-19: Milik Pusat atau Daerah?” dengan menampilkan praktisi kesehatan, pemerhati kebijakan dan HAM serta perwakilan pemimpin daerah pada 20 Mei 2020.

Pendaftaran

 

Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Pada Masa Pandemi COVID-19

Pada masa pandemi COVID-19, hendaknya pelayanan imunisasi sebagai salah satu pelayanan kesehatan esensial tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan langkah - langkah penting agar prosesnya tetap terlindungi.

Adapun, prinsip – prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I); 2) secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat; 3) kegiatan surveilans PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya; serta 4) menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 – 2 meter. Selain membahas prinsip dasar, dokumen ini juga membahas mengenai pelayanan imunisasi yang termasuk pada kriteria OTG, ODP, PDP, konfirmasi COVID-19 atau pasien pasca COVID-19 dan kondisi khusus. Tidak lupa manajemen vaksin dan logistik imunisasi juga menjadi pembahasan.

selengkapnya

 

Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI mempublikasikan sebuah pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada April 2020. Pedoman ini dapay diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah sistematis, terukur, dan berorientasi manfaat dalam pencegahan, penanganan serta pengambilan langkah tindak lanjut di bidang kesehatan jiwa dan psikososial dalam pandemic COVID-19. Pedoman yang terdiri dari 64 halaman ini menyusun pedoman untuk beberapa target sasaran, meliputi kelompok orang sehat, orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), kelompok rentan terdampak dan pekerja garis depan (tenaga medis dan relawan).

selengkapnya

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiadeskes
mutupel dokter-ruralm aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos