Skip to content

Sektor Kesehatan yang “Sesak Napas”

Laksono Trisnantoro
(Dosen di Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM)

  12 November 2026

Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional 2026, perlu ada pengingatan bahwa sektor kesehatan Indonesia saat ini mengalami kekurangan dana. Sektor kesehatan yang seharusnya mencegah orang menjadi sakit dan menyembuhkan yang sakit, sedang mengalami “sesak napas”, berupa kekurangan dana.  Belanja kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat yang disekitar Rp 600 Triliun di Indonesia berada di 2,7% Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023. Angka ini menurun dari 3,0% pada tahun 2014 ketika BPJS  dimulai. Angka ini stagnan selama 20 tahun di sekitar 3%,  kecuali saat Covid19. Belanja kesehatan pemerintah dan masyarakat Indonesia berada jauh di bawah rata-rata dunia, sekitar 10,3% PDB.  Dengan penghitungan cara lain, pengeluaran Kesehatan Indonesia per kapita per tahun rendah sekali di sekitar 132 US$ pada tahun 2023, kurang dari sepertiga angka di Malaysia (US$450).

Apa akibatnya? Banyak pelaku di sektor kesehatan mengalami “sesak napas” karena kekurangan dana, termasuk BPJS yang mengalami defisit. BPJS merupakan system jaminan kesehatan yang terbukti baik, memberikan banyak manfaat medik, namun mengalami kekurangan dana sejak berjalan ditahun 2014.  Hanya di masa Covid19, BPJS tidak defisit.

Disamping defisit,  sejak  BPJS berjalan di tahun 2014,  pelayanan kesehatan semakin tidak merata karena pemerintah kekurangan dana untuk menyebar RS, fasilitas kesehatan, serta sumber daya manusia khususnya dokter spesialis ke seluruh Indonesia. Pendirian RS baru sebagian besar dilakukan oleh swasta for-profit (berbentuk PT) di kota-kota besar. Dengan sistem pembayaran berbasis klaim oleh BPJS, terjadi fenomena: daerah yang maju semakin maju. Sementara itu daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan semakin kekurangan dana karena tidak dapat klaim. Secara geografis, pelayanan kesehatan semakin tidak merata. Pasca Covid19, pemerintah melakukan langkah strategis  dengan  program pemerataan pelayanan kesehatan, yang ditopang dana pinjaman dari Bank Dunia.

Ada hal penting dalam belanja dana kesehatan dari pemerintah. Tercatat ada ke tidak adilan. Surplus iuran PBI APBN bagi fakir miskin selama satu dekade menutup sebagian defisit peserta mandiri (PBPU). Dengan demikian apabila ada dana pemerintah untuk BPJS, cenderung akan masuk ke kelompok mampu.

Mengapa terjadi kekurangan dana kesehatan?

Ada banyak faktor. Belanja kesehatan oleh pemerintah sangat terbatas karena kemampuan APBN yang rendah untuk mendanai kesehatan. APBN Indonesia bertumpu pada pajak yang sulit dikumpulkan. Rasio pajak yang dikumpulkan dari PDB selama 20 tahun turun terus, dari 19% menjadi sekitar 9%. Thailand sudah di sekitar 17% dari PDB. Politik anggaran yang tidak pro kesehatan menjadi masalah. Alokasi anggaran kesehatan memang sudah lama di atas 5% APBN, namun terus terdesak oleh pengeluaran lain termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain masyarakat mampu di Desil 9 dan 10 tidak membelanjakan dana kesehatan melalui asuransi kesehatan swasta. Cenderung out-of-pocket, atau mengeluarkan dana untuk berobat ke luar negeri. Peserta asuransi kesehatan swasta menurun. Jumlah peserta askes swasta turun dari 4,89 juta menjadi 4,68 juta orang, sementara premi naik dari Rp11,19 triliun menjadi Rp14,75 triliun.  Ekosistem askes swasta menjadi tidak sehat. Manfaat BPJS yang sangat baik, premi segmen berbayar (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang rendah, serta kebijakan untuk naik kelas yang sangat baik tidak mendorong pertumbuhan asuransi kesehatan swasta selama 10 tahun ini. Belanja masyarakat untuk Asuransi kesehatan tertahan di sekitar 5% dari total pengeluaran kesehatan. 

Filantropi yang belum dimanfaatkan untuk kesehatan. Potensi dana filantropi di Indonesia yang besar,  sekitar RP 600 Triliun,  belum banyak dimanfaatkan untuk kesehatan. Kontribusi yang tercatat hanya Rp7,8 triliun atau 1,2% belanja kesehatan 2024. Sebagian RS keagamaan yang dulunya bertumpu pada filantropi, meninggalkan sumber dana ini.

Apa yang akan terjadi kalau situasi ini dibiarkan?

Dikawatirkan pelayanan kesehatan akan memburuk di Indonesia. Akses dan mutu pelayanan akan terus bermasalah.  Program pemerataan pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi akan terhambat. Pelayanan primer akan kesulitan pendanaan. Program pencegahan penyakit menular akan semakin sulit dijalankan apalagi kalau dana-dana luar negeri juga berhenti. RS-RS di Indonesia kesulitan bersaing dengan RS luar negeri.

Tenaga kesehatan akan sulit mendapatkan gaji dan insentif yang cukup sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya. Dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter baru yang dihasilkan oleh berbagai pusat pendidikan dan dibutuhkan masyarakat akan kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Perawat-perawat terlatih Indonesia akan tertarik untuk bekerja di luar negeri. Industri farmasi dan alat kesehatan akan tertekan.

Salah satu faktor yang mengkhawatirkan adalah ketika penduduk semakin menua, tanpa ada tambahan dana kesehatan. Kelompok tidak mampu  dan mampu semua bertumpu pada BPJS, tanpa perlindungan asuransi kesehatan swasta untuk yang mampu. Dapat diproyeksikan klaim akan meningkat, apalagi ditambah dengan kemungkinan keberhasilan kebijakan pemerataan pelayanan RS dengan teknologi tinggi untuk menangani penyakit-penyakit katastropik.  Ke depan, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas akan naik dari 33,9 juta jiwa pada 2025 menjadi 50,3 juta jiwa pada 2035. Masyarakat yang menua membutuhkan dana kesehatan, termasuk untuk Home-care. Situasi akan memburuk apabila ketidak efisienan belanja juga terjadi, misal fraud dalam pelayanan BPJS.

Apa yang diperlukan agar sektor kesehatan tidak “sesak napas”?

Diperlukan berbagai kesadaran baru. Pertama, semua pihak harus sadar bahwa sektor kesehatan Indonesia kekurangan dana dari pemerintah dan masyarakat. Kekurangan dana ini sangat besar. Dengan menggunakan pendekatan setara Malaysia yang 4% dari GDP, berarti perlu penambahan Rp 200 Triliun selama 5 – 10 tahun ke depan.

Kedua,  sektor kesehatan jangan ditangani sebagai sektor yang dianggap tidak menggerakkan ekonomi bangsa. Dengan lebih dari 1 juta perawat, lebih dari 250 ribu dokter, 3200an RS, 25 ribu klinik, sekitar 280 juta yang membutuhkan pelayanan preventif, obat-obatan dan alat kesehatan etika sakit, sektor kesehatan harus disadari sebagai sektor yang dapat menggerakkan perekonomian bangsa.

Ketiga: BPJS yang sudah terbukti bermanfaat, diperkuat dengan nilai jaring pengaman sosial yang tujuan utamanya untuk menolong masyarakat miskin dan terpinggirkan sesuai Amanah UUD 1945. Masyarakat mampu diharapkan sadar untuk mempunyai askes swasta sebagai pelengkap keanggotaan BPJS. Jangan biarkan BPJS sendirian menanggung beban biaya pelayanan kesehatan.

Dari kesadaran ini perlu ada kebijakan baru dalam pendanaan kesehatan dengan sasaran penambahan belanja kesehatan dari 3% menjadi 4% GDP. Ini setara dengan 200 Triliun. Dana yang sangat besar. Kebijakan untuk mendorong pendanaan yang sangat besar ini tentunya ada di level UU. Dengan demikian perlu ada revisi UU SJSN dan UU BPJS serta penguatan UU untuk Asuransi kesehatan serta filantropi. Dalam penguatan kebijakan pendanaan ini perlu diterapkan system yang lebih berkeadilan dan lebih efisien, termasuk mencegah dan menindak fraud. Penguatan kebijakan ini perlu didukung oleh semua pelaku di sektor kesehatan yang saat ini mengalami “sesak napas”.

 

Bagikan artikel

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.