Menetapkan Prioritas Sistem Kesehatan

Menetapkan prioritas dalam sistem layanan kesehatan harus didasarkan pada norma etika dan pertimbangan lain yang berharga untuk masyarakat. Dalam penetapan prioritas ini umumnya digunakan sebuah pendekatan yang mengurutkan intervensi mengikuti norma dan pertimbangan yang ada, kemudian urutan intervensi ini diterjemahkan menjadi skema.

Sebuah artikel melakukan review literatur untuk menemukan beberapa pandangan dalam membuat urutan prioritas bagi layanan kesehatan. Artikel ini ditulis oleh Lars Sandman, yang dipublikasikan di International Journal in Health Policy and Management pada Juni 2018.

selengkapnya

 

Mengukur Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan di 195 Negara

Komponen kunci untuk mencapai universal health care (UHC) adalah memastikan bahwa semua populasi memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan observasi untuk mengetahui seberapa banyak program yang telah dicapai dan masih tersendat di seluruh negara penting untuk memandu keputusan dan strategi ke depan. Sebuah artikel menggunakan Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2016 (GBD 2016) untuk menilai akses dan kualitas layanan kesehatan dengan indeks kualitas dan akses layanan kesehatan (HAQ) untuk 195 negara dan wilayah, serta provinsi di 7 tujuh negara, dari 1990 hingga 2016. Artikel ini ditulis oleh GBD 2016 Healthcare Access and Quality Collaborators dan dipublikasikan pada 23 Mei 2018 di jurnal The Lancet.

selengkapnya

 

Mengukur Lebih Jauh Performa Akses dan Layanan Kesehatan

Saat ini pengukuran peforma dari sistem kesehatan dalam mencapai Universal Health Care (UHC) tengah berlangsung di berbagai negara. Salah satu ukurannya adalah dengan index Health Access and Quality (HAQ) yang fokus pada 32 penyebab kematian yang seharusnya bisa dihindari dengan pelayanan kesehatan baik. Rafael Lozano dkk, dengan menggunakan HAQ melakukan penelitian seputar efektivitas diagnosis kanker di berbagai negara. Penelitian ini memperbarui penyebab kematian dan perkiraan faktor risiko dari Global Burden of Disease 2016, serta memperkirakan korelasi index HAQ nasional dengan pembiayaan kesehatan dan sistem kesehatan di negara tersebut.

Svetlana V Doubova dan Ricardo Pérez-Cuevas dari unit penelitian epidemiologi & layanan kesehatan, Mexican Institute of Social Security dan pusat penelitian sistem kesehatan, National Institute of Public Health, Cuernavaca City, Mexico memberikan komentar kritis yang dipublikasikan pada jurnal The Lancet, bagaimana penelitian ini mengkonfirmasi pemikiran bahwa sangat dibutuhkan penguatan tata kelola & inovasi di pelayanan kesehatan.

selengkapnya

 

Draft Pemerintah Indonesia 2019 : Rencana Pemerintah dalam Memprioritaskan Pengurangan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, dimana hal ini masih menjadi masalah kesehatan yang dominan di Indonesia. Pada 2019, pemerintah berencana melakukan upaya dalam mengurangi stunting melalui berbagai agenda dan intervensi efektif guna menghasilkan konsumsi gizi adekuat, pola asuh tepat dan pelayanan kesehatan serta kesehatan lingkungan yang baik.

Berikut adalah dokumen perencanaan program prioritas nasional tahun 2019 dalam mengurangi stunting yang disusun oleh Pungkas Bahjuri Ali, sebagai Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen ini memuat draft rancangan kerja pemerintah (RKP) tahun 2019 yang memasukkan proyek pengurangan stunting disertai dengan daftar intervensi spesifik disertai rencana pembiayaan serta monitoring dan evaluasinya. 

selengkapnya

 

Studi Kasus di Nigeria: Menguatkan Kolaborasi Peneliti dan Pembuat Kebijakan

Sebuah aritkel melaporkan hasil dari interaksi model dua arah antara Ebonyi State University (EBSU) dan Menteri Kesehatan Negara Bagian Ebonyi (ESMoH) di Nigeria sebagai strategi kolaborasi yang inovatif untuk mempromosikan peningkatan kapasitas untuk pemanfaatan bukti ilmiah untuk kebijakan kesehatan. Penyusunan kebijakan berbasis bukti dapat lebih optimal jika pembuat kebijakan berpartisipasi dalam kegiatan penelitian dan peneliti terlibat di dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Dibutuhkan penguatan institusi dan mekanisme yang dapat meningkatkan interaksi secara lebih sistematis antara peneliti, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat lebih optimal memanfaatkan hasil penelitian.

Artikel ini ditulis oleh Chigozie Jesse Uneke, Abel Ebeh Ezeoha, Henry Chukwuemeka Uro-Chukwu, Chinonyelum Thecla Ezeonu dan Jonathan Igboji, dipublikasikan di International Journal of Health Policy & Management pada 22 Oktober 2017.

selengkapnya

 

Knowledge Sharing: Webinar Health Technology Assessment

RSUP Dr. Sardjito sebagai salah satu RS rujukan nasional di Indonesia memiliki tugas mengembangkan Health Technology Assessment (HTA), HTA yang dikembangkan khususnya penapisan teknologi tepat guna di sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Tema HTA ini dirasa penting untuk dikaji bersama, maka RSUP Dr. Sardjito dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM menginisiasi webinar HTA yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 21 Mei pukul 09.00-10.30 Wib. Materi webinar dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

 

Pelatihan Perumusan Policy Brief Sektor Kebijakan Kesehatan

uc14PKMK FKKMK UGM dan Knowledge Sector Initiative atau KSI menggelar workshop pelatihan penyusunan policy brief sektor kebijakan kesehatan pada 14 Mei 2018 di Hotel UC UGM. Workshop tersebut menghadirkan 2 pembicara dari Fisipol UGM. Keduanya menyampaikan beberapa poin penting dalam menyusun policy brief atau risalah kebijakan. Salah satunya, policy brief harus mencantumkan tidak menggunakan diksi yang ambigu, menggunakan visual grafis yang relevan dan dapat mengarahkan pembacanya tentang konsep kebijakan yang ditawarkan dengan optimal. 

Agenda pelatihan selanjutnya dan materi dapat disimak pada link beirkut 

selengkapnya

 

Review Jurnal: Membawa Perubahan untuk Kebijakan Kesehatan

Pendekatan kesehatan populasi adalah pendekatan yang menggunakan prinsip kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan dalam meningkatkan kesehatan populasi dengan menekankan kesetaraan antar populasi. Salah satu masalah yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan ini adalah rumitnya pemerintahan untuk kesehatan karena realita politik, struktur institusi dan tantangan analitik. Inilah yang menyulitkan perubahan dalam kesehatan.

Sebuah artikel menceritakan pandangan perlunya memahami literasi sosial sains dalam perubahan kebijakan untuk diintegrasikan ke dalam pendekatan kesehatan populasi. Artikel ini menggunakan teori yang disusun oleh John W Kingdon, dan menjelaskan perlunya sosok policy entrepreneur, ide dan institusi dalam membentuk perubahan kebijakan untuk kesehatan masyarakat. Aritkel ini ditulis oleh Daniel Beland dan Tarun R. Katapally, diterbitkan pada 14 Januari 2018 di International Journal of Health Policy and Management

selengkapnya