Bukti-Bukti Pencapaian UHC di Amerika Latin dan Karibia

Selama tiga dekade terakhir, banyak negara Amerika Latin dan Karibia (LAC) telah mengakui bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan mengambil langkah strategis atas pengakuan itu. Negara-negara tersebut telah mengubah Undang-Undang untuk menjamin hak kesehatan warganya. Sebagian besar telah meratifikasi konvensi internasional dengan menetapkan dengan mengimplementasikan secara terus-menerus dan adil bahwa hak kesehatan merupakan kewajiban negara.

Baca selengkapnya pada link berikut

klik disini

 

Bridging The Gap: Using An Interrupted Time Series Design to Evaluate Systems Reform Addressing Refugee Maternal and Child Health Inequalities

image001 1 

Kesenjangan kesehatan tidak hanya menjadi masalah di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara seperti Australia yang memiliki keanekaragaman populasi yang tinggi. Di negara maju seperti Australia, risiko kematian dan kesakitan maternal dan perinatal paling tinggi dialami oleh populasi yang rawan status sosial ataupun ekonomi. Data dari Australia menunjukkan bahwa wanita dengan status imigran memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian janin, bayi lahir mati maupun kematian ibu dibandingkan dengan wanita-wanita yang lahir di Australia.

Salah satu publikasi terbaru mengenai upaya pengentasan kesenjangan kesehatan di Australia adalah protokol studi quasi-eksperimental untuk mengevaluasi program Bridging the Gap. Program ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan bagi keluarga dengan latar belakang imigran dan meningkatkan kapasitas organisasi dan sistem agar dapat mengatasi faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Program ini merupakan kerjasama dari sebelas organisasi yang mencakup pelayanan kesehatan, pemerintahan, serta penelitian.

Protokol studi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi para praktisi kesehatan masyarakat dalam mengevaluasi implementasi program kesehatan secara time series untuk melihat dampak program terhadap kesehatan ibu dan anak serta masyarakat. Untuk membaca artikel ini secara lengkap, silakan klik link berikut

klik disini

 

Reportase The 2nd Indonesian Health Economics Association Congress and World Health Day 2015

inahea2

Indonesian Health Economics Association Congress (InaHEA) tahun ini diselenggarakan di Jakarta pada 7-10 April 2015. Pergelaran kali ini merupakan yang kedua, sebelumnya InaHEA diselenggarakan di Bandung pada tahun lalu. Tema yang diangkat kali ini ialah Ekonomi Gizi dan Sistem Pembayaran. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia, jadi tema yang diambil pun terkait dengan Keamanan Pangan. Kemudian, untuk menyelaraskan dengan ekonomi kesehatan, maka INaHEA tahun ini berfokus pada ekonomi gizi. Kebijakan di sektor gizi dan sistem pembayaran akan sangat berpengaruh pada kesehatan nasional sejak diberlakukannya JKN pada Januari 2014. Acara tersebut turut mengundang Menteri Kesehatan Indonesia sebagai keynote speaker. Acara ini diinisiasi oleh Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia.

selengkapnya, silakan simak melalui link berikut

Klik Disini

 

Reportase Seminar Pencegahan Korupsi dalam Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dan Potensi Fraud pada Pelayanan Kesehatan

Suasana Pre-Conference Dok. (Bella/PKMK) 

PKMK-Yogya. KPK dan UGM usai menggelar Seminar Pencegahan Korupsi dalam Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dan Potensi Fraud pada Pelayanan Kesehatan. Seminar tersebut digelar pada Selasa (14/4/2015) di Auditorium Lantai 1 Grha Sabha Pramana UGM. Seminar ini memaparkan ada banyak kemungkinan terjadinya fraud di sektor layanan kesehatan dan sektor pengelolaan dana hibah desa dari Pemerintah Pusat yang nominalnya hingga 1 T rupiah per tahun. Silakan simak laporan kegiatanya melalui link beirkut

klik disini

 

Reportase: Seminar Pengembangan Kepemimpinan Peneliti

25feb15

Seminar Pengembangan Kepemimpinan Peneliti telah diselenggarakan pada Rabu (25/2/2015) di Ruang Teater, Perpustakaan FK UGM. Acara tersebut mengundang para peneliti dan asisten peneliti PKMK FK UGM, Dinas Kesehatan dan pihak lain yang terkait. Prof. Laksono Trisnantoro, menyampaikan pengantar bahwa pada tahun 2014, kematian ibu dan bayi masih meningkat, kebijakan obat yang masih bermasalah, program TB yang belum baik dan klaim BPJS tinggi.

Seminar ini diikuti salah satunya melalui webinar yang diikuti pihak-pihak yang tertarik dengan tema ini. Reportase, materi presentasi dan video dapat disimak melalui link berikut.

klik disini

Kasus kebijakan yang dipergunakan adalah Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional.
Kegiatan dilakukan dalam 2 kegiatan yang paralel yaitu:


Untuk Pengambil Kebijakan Pemerintah

klik disini

Untuk Peneliti di Perguruan Tinggi dan atau lembaga penelitian swasta

klik disini

Workshop GP Mental Health Tentang Sistem Kesehatan Jiwa di Layanan Primer

gpmh15

Workshop GP Mental Health resmi digelar pada Jum'at-Sabtu (13-14 Feb 2015) di Ruang Teater, Perpustakaan FK UGM. Workshop mengundang sejumlah mitra dan diikuti para dokter umum yang bekerja di Puskesmas di Daearh istimewa Yogyakarta. Acara ini terselenggara atas kerjasama Bagian psikiatri FK UGM, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM dan Center For Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi UGM.

Acara ini penting, salah satunya untuk mensosialisasikan apa saja trik untuk mendeteksi gejala awal pasien dengan gangguan jiwa atau depresi. Bagaimana cara dokter umum menyampaikan pada pasien terkait hal tersebut dan lain-lain. Reportase serta materi lengkap kegiatan ini dapat disimak pada link berikut

Klik Disini

 

Health Disparities, Social Determinants of Health, and Health Insurance

PKMK - Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai tahun 2014, diharapkan dapat membantu mengurangi resiko finansial masyarakat, mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, dan keadilan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. JKN sangat membantu masyarakat terutama masyarakat tidak mampu dan kurang beruntung dalam mengakses pelayanan kesehatan, juga bagi masyarakat yang sebelumnya belum pernah mendapatkan Jaminan Kesehatan sehingga harapannya kesenjangan sosial untuk kesehatan juga dapat dikurangi. Namun, JKN juga dikhawatirkan memberikan dampak negatif terhadap kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial untuk kesehatan sangat kompleks. Sehingga perlu dilihat secara seksama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial di bidang kesehatan.

Artikel menarik yang ditulis oleh Rosalyn W. Stewart, Valerie G. Hardcastle, and Aaron Zelinsky menunjukkan bahwa asuransi kesehatan hanya memainkan peranan kecil dalam mengurangi kesenjangan kesehatan. Rosalyn dan tim menyoroti hal ini dengan studi kasus pada dua lingkungan yang berbeda di Baltimore, Amerika Serikat. Simak lebih lanjut melalui link berikut

Klik Disini

 

Kesimpulan Seminar Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal

sdt

Seminar Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal ini menghasilkan beberapa kesimpulan untuk kebijakan pemerintah ke depan, diantaranya:

  1. Dalam era JKN, system pembayaran kapitasi dan claim INA-CBG saat ini mempunyai risiko negatif dimana akan memperbesar kesenjangan geografis. Tanpa adanya kegiatan investasi yang signifikan untuk membangun fasilitas dan mengembangkan SDM kesehatan, daerah-daerah tertinggal kemungkinan besar akan semakin tertinggal dibanding daerah yang sudah maju;
  2. Program pengiriman tenaga kesehatan secara perorangan ke daerah-daerah tertinggal yang saat ini dilakukan, merupakan program yang sulit dipertanggung-jawabkan efektifitasnya. Program pengembangan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal sebaiknya dilakukan secara kelompok (team) dengan susunan yang interprofesi. Sebagai catatan: di berbagai daerah tertinggal sulit mencari PNS karena memang tidak ada yang bersedia bertugas di tempat sulit sampai pensiun.
  3. Daerah tertinggal membutuhkan tidak hanya biaya operasional, namun juga biaya investasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan SDM. Di era JKN saat ini biaya investasi disediakan oleh pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah yang mampu sesuai dengan UU. BPJS tidak mempunyai tugas menyediakan dana investasi.
  4. Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan primer yang dilakukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat terdiri dari dokter, perawat, bidan, sampai ke ahli manajemen pelayanan primer/obat.
  5. Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan kesehatan rujukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat tersusun oleh berbagai spesialis sesuai kebutuhan, tenaga manajemen rumahsakit/pelayanan kesehatan, tenaga ahli rekam medik dan sebagainya.
  6. Hubungan kerja diharapkan menggunakan model kontrak, antara pemerintah daerah/pemerintah pusat dengan pihak ketiga (sebagai kontraktor) yang mampu menyediakan tenaga kesehatan.
  7. Sistem kontrak dilakukan dengan dasar tata hukum keuangan Negara. Dengan system kontrak ini diharapkan anggaran dapat digunakan secara efektif, efisien, dan mempunyai penyerapan tinggi.
  8. Sumber pendanaan: Dana investasi dan operasional untuk daerah tertinggal diharapkan berasal dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah daerah, dan dana operasional dari BPJS (dana kompensasi) untuk layanan primer. Dana kompensasi BPJS sudah diatur dengan UU dan regulasi di bawahnya, namun belum pernah dipergunakan pada tahun 2014. Saat ini dana kompensasi belum dipastikan dapat digunakan untuk pelayanan sekunder dan tersier. Akan dilakukan pertemuan di Jakarta dalam waktu dekat untuk membahas dana kompensasi BPJS bagi pelayanan sekunder dan tertier;
  9. Diperlukan kegiatan untuk pengembangan kemampuan pihak ketiga (kontraktor-kontraktor) penyedia tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Pihak ketiga ini bekerja berdasarkan tata-aturan kontrak namun berdasarkan semangat kemitraan (partnership). Contoh model ini adalah Sister Hospital NTT.
  10. Kontraktor yang berasaskan kemitraan ini dapat berupa Yayasan (lembaga nonprofit) seperti Pencerah Nusantara, Perguruan Tinggi seperti FK UGM ataupun Konsorsium RS-RS besar (pengalaman Sister Hospital NTT) yang didukung oleh jaringan alumnusnya, dan lembaga-lembaga kontraktor tenaga berbentuk PT (for-profit). Preferensi kontrak harapannya diberikan ke lembaga non-profit.

Materi dan reportase seminar yang telah diselenggarakan kemarin dapat anda simak pada link berikut.

Reportase Kegiatan