[Review Artikel] Menilai Kemampuan Kementerian Kesehatan dalam Menggunakan Bukti-Bukti Ilmiah untuk Pembuatan Keputusan

gap

Hasil penelitian dan bukti-bukti ilmiah merupakan bahan penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Namun dibutuhkan sebuah kemampuan untuk dapat menggunakan bukti-bukti ilmiah dalam pembuatan keputusan, dan ini menjadi sebuah isu yang telah banyak diteliti oleh peneliti kebijakan kesehatan. Telah dikembangkan sebuah instrumen penilaian untuk menilai kemampuan pemerintah dalam menggunakan bukti ilmiah dalam pemurusan keputusan.

Sebuah artikel mengenalkan suatu instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk menilai Kementerian Kesehatan di berbagai Low and Middle Income Countries (LMICs), yang sudah digunakan di delapan negara yakni, Bangladesh, Fiji, India, Lebanon, Moldova, Pakistan, Afrika Selatan & Zambia. Artikel ini ditulis oleh Daniela C. Rodríguez, Connie Hoe, Elina M. Dale, M. Hafizur Rahman, Sadika Akhter, Assad Hafeez, Wayne Irava, Preety Rajbangshi, Tamlyn Roman, Marcela Ţîrdea, Rouham Yamout and David H. Peters. Artikel ini dipublikasikan oleh jurnal Health Research Policy and Systems, BioMed Central pada 1 Agustus 2017.

selengkapnya

 

[Review Artikel] Bukti Penelitian yang Belum Dapat Menjadi Pertimbangan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dilakukan oleh Michael Callen, Adnan Khan, Asim I. Khwaja, Asad Liaqat serta Emily Myers dan dipublikasikan di halaman The Washington Post pada 13 Agustus 2017. Selama dua dekade terakhir, terjadi peningkatan penelitian kebijakan yang berbasis bukti. Bukti ilmiah memberikan pencerahan tentang apa yang bisa dijalankan dan tidak bisa dijalankan. Sampai tahun ini (2017) misalnya, The American Economic Associationtelah melakukan 1287 studi ilmiah di 106 negara yang berkaitan dengan kebijakan. Namun, apakah bukti-bukti ilmiah dapat digunakan oleh pembuat kebijakan? Sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Washington Post menceritakan hasil sebuah penelitian di Pakistan dan di India yang menemukan bahwa memberikan bukti ilmiah kepada pembuat kebijakan tidak meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Terdapat berbagai faktor yang membuat proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti ilmiah menjadi rumit. 

selengkapnya

 

Reportase Indonesia Development Forum 2017

Indonesian Development Forum (IDF) diselenggarakan pada 9-10 Agustus 2017 di Jakarta dengan tema “Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik”. Kegiatan ini diisi dengan konferensi publikasi terkini dan dialog antar sektor untuk membahas tema seputar pembangunan. Sejumlah peneliti dan staheholder mengikuti agenda ini, termasuk tim dari PKMK FK UGM. Tim PKMK FK UGM akan melaporkan berbagai tema yang dibahas pada forum tersebut dalam bentuk reportase. Harapannya, forum ini turut berkontribusi dalam knowledge sharing terkait pembangunan kesehatan Indonesia. Reportase dapat disimak melalui website ini.

selengkapnya

 

[Review Artikel] Keberhasilan Result-Based Funding (RBF) dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Primer di Armenia

Armenia, sebuah negara middle-income di Eropa timur telah mampu menyediakan pelayanan kesehatan primer yang bebas biaya kepada masyarakatnya dengan pendanaan yang berasal dari publik. Faktor yang mendorong pencapaian ini ialah penerapan ­result-based funding (RBF) yang baik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer negara tersebut. Sebuah artikel menceritakan bagaimana interaksi antar faktor yang kontekstual dan juga antar aktor berkontribusi terhadap suksesnya integrasi RBF ke dalam sistem pelayanan kesehatan primer di Armenia. Artikel ini ditulis oleh Varduhi Petrosyan, Dzovinar Melkom Melkomian, Akaki Zoidze dan Zubin Cyrus Shroff dan dipublikasikan 27 Maret 2017 pada Jurnal Health System & Reform.

Di Indonesia, program yang serupa bernama Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) sedang mulai dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan direncanakan akan diangkat pula ke skala nasional. Sehingga, artikel ini dapat menjadi contoh pengalaman yang baik bagi pengembangan program tersebut di Indonesia.

selengkapnya

 

The Equity Initiative’s Fellowship Program

gap

Keadilan kesehatan merupakan isu global, khususnya di negara-negara Asia Tenggara dan Cina yang memiliki populasi lebih dari seperempat populasi dunia. Keadilan kesehatan telah menjadi isu yang tidak hanya terbatas pada profesi medis dan sektor kesehatan. The Equity Initiative’s Fellowship Program merupakan sebuah program yang memfasiliasi pengembangan generasi pemimpin dan membangun kolaborasi dalam mempromosikan dan meningkatakan kesehatan diseluruh Asia Tenggara.

Program ini didanai sepenuhnya dan terbuka bagi siapa saja yang mengabdikan diri pada masalah keadilan kesehatan, berpikiran terbuka, dan bersemangat untuk mengembangkan diri.

selengkapnya

 

[Review Artikel] Pengalaman National Health System: Dari Universitas ke Sistem Kesehatan Nasional

The National Health System merupakan sistem kesehatan di Inggris yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Artikel ini menceritakan refleksi penulis tentang pengalaman melakukan transfer penelitian kepada implementasi sistem kesehatan di Inggris. Artikel ini memberi wawasan kepada pembaca tentang bagaimana transfer pengetahuan dapat dilaksanakan melalui keterlibatan dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan dampak terhadap kebijakan layanan kesehatan bagi pengguna jasa. Artikel ini ditulis oleh Helen Payne dan dipublikasikan pada 17 Juni 2017 dalam jurnal Health Research Policy and Systems.

selengkapnya

 

Diskusi Paradigma Baru dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Implikasinya Pada Kebijakan Publik dalam Era JKN

Terdapat perubahan mendasar yang terjadi pada pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Pemahaman masyarakat bahwa penderita penyakit jiwa dapat pulih kembali, adanya gerakan HAM menuntut hak penderita penyakit jiwa, era BPJS yang mendorong terjadinya de-institusionalisasi pelayanan kesehatan jiwa dan tuntutan agar pelayanan kesehatan didasarkan pada evidence based. Perubahan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia menuntut adanya restrukturisasi pelayanan di kabupaten yang bersifat multidisiplin dan multisektor yang didukung oleh masyarakat yang bersifat inklusif.

Guna mendiskusikan perubahan pada pelayanan penyakit jiwa di era JKN, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM mengadakan diskusi “Paradigma Baru Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa dan implikasinya pada kebijakan publik dalam era JKN”. Materi dalam seminar ini dibawakan oleh dr. Gunawan Setiadi, MPH (Alumnus FK UGM dan mantan staf WHO SEARO di New Delhi). 

selengkapnya

 

Review Jurnal: Mengoptimalkan Peran Peneliti dalam Menjembatani Evidence Based Policy Making

Kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian pembuat kebijakan dalam menentukan solusi permasalahan sosial merupakan pengalaman yang memusingkan bagi peneliti. Ketidak pastian ini disebabkan oleh berbagai faktor dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Apakah peneliti sebaiknya ikut mempertimbangkan kecenderungan pembuatan keputusan dari pembuat kebijakan ? Jurnal Health Research Policy and Systems mempublikasikan sebuah artikel yang melakukan analisis terhadap berbagai data sekunder, systematic review, analisis kritis dan teori kebijakan yang relevan dengan pembuatan kebijakan berbasis bukti di Amerika, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Artikel ini membahas bagaimana mengoptimalkan bukti ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan, dan bagaimana peneliti dapat memainkan peran mereka secara lebih optimal di dalam proses ini. Ditulis oleh Paul Cairney dan Kathryn Oliver, artikel ini dipublikasikan pada 26 April 2017. Silahkan simak selengkapnya melalui link berikut

selengkapnya