Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016

Modul 2. Peranan Dana APBD untuk Sektor Kesehatan:
Kenaikan Dana DAK di Pemda dan Pemanfaatan Dana Desa

Minggu Ke 3

  DESKRIPSI

Semenjak tahun 2001 dengan adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tiap tahun alokasi dana untuk kesehatan mengalami peningkatan. Alokasi dana yang besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengelolaan APBD harus mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, dimana sumber-sumber pendapatan APBD harus dibelanjakan sesuai dengan prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai sesuai sumber daya yang tersedia baik yang didapatkan melalui skema transfer maupun perpajakan daerah. Di samping itu, pengelolaan keuangan daerah, harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

  TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan di minggu 2, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami dinamika di Pemda untuk pengelolaan kegiatan kesehatan dengan adanya kenaikan dana DAK.
2. Memahami mekanisme pembelajaran
3. Memahami kebijakan mengenai pengelolaan dana desa akibat kenaikan Dana APBD untuk sektor kesehatan

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini :

1. Mengikuti diskusi melalui Webinar minggu 3
2. Membaca dan menyarikan berbagai bacaan
3. Membuka dan memahami video materi

  MATERI

  REFERENSI

1. Laporan Analisa Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013
2. Desentralisasi Fiskal di Sektor Kesehatan dan Reposisi Peran Pusat dan Daerah

Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016

Modul 2. Perbandingan APBN dan APBD
serta Gambaran di masing – masing propinsi

(9 – 30 Januari 2016)

   PENGANTAR

Kenaikan anggaran kesehatan tahun 2016 untuk sektor kesehatan diharapkan mampu memberikan perbaikan pada status kesehatan masyarakat. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 yang telah mengamanatkan 5% dana kesehatan dari APBN telah direalisasikan oleh Presiden pada tahun 2016. Yang menjadi pertanyaannya dengan kenaikan dana APBN untuk sektor tersebut apakah akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Kenaikan APBN apakah juga diikuti dengan kenaikan anggaran APBD untuk Sektor Kesehatan. Tantangan berikutnya adalah dana Dana Desa yang diharapkan dapat berperan di sektor kesehatan.
Modul Kedua akan membahas lebih mendalam untuk dana APBN dan dana APBD sektor kesehatan juga akan mempresentasikan beberapa hasil studi kasus dana-dana di berbagai Propinsi peserta. Pemahaman mengenai ketersediaan dana-dana kesehatan menjadi inti dari Modul 2.

  TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan di minggu 2, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami dinamika pembiayaan kesehatan di tahun 2015-2016 di propinsi masing-masing
2. Memahami analisis dana APBN dan dana APBD di propinsi masing-masing
3. Memahami kebijakan pembiayaan kesehatan di daerah
4. Memahami peluang-peluang bagi Lembaga-Lembaga Kesehatan untuk berperan di sektor kesehatan di Daerah

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini :

1. Mengikuti diskusi melalui Webinar minggu 2
2. Mengumpulkan data dari narasumber
3. Melakukan analisis data APBN dan data APBD sektor kesehatan
4. Membaca dan menyarikan berbagai bacaan
5. Membuka dan memahami video materi
   
   

  MATERI

1. Minggu I (9 Januari 2016):
   • Pembahasan hasil kegiatan Modul 1
   • Ideologi Pembiayaan Kesehatan dan Peran Pajak dalam Pembiayaan Kesehatan (Membahas Refleksi Kebijakan Kesehatan 2015).
   • Form Pengambilan Data
     
     
2. Minggu II (16 Januari 2016): Analisis Dana APBN dan APBD di Daerah, Contoh Studi Kasus: DIY.
   • Presentasi daerahuntuk analisis dana kesehatan
     
     
3. Minggu III (23 Januari 2016): Peranan dana APBD untuk Sektor Kesehatan: Kenaikan dana DAK di Pemda dan Pemanfaatan Dana Desa. Presentasi
4. Minggu IV (30 Januari 2016):
   • Presentasi Propinsi-Propinsi
   • Penutup: Peluang Lembaga-Lembaga Kesehatan di Daerah Sebagai Dampak Kenaikan Anggaran Kesehatan Pemda

Catatan:
Akan diikuti dengan Modul 3 yang bertumpu pada Respon Pengurus Derah IAKMI.

  REFERENSI

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN 2016
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN

Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016

Menyiapkan Respon Pengurus Daerah IAKMI Sebagai Antisipasi
Kenaikan Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat
Minggu ke 1

  DESKRIPSI

Dalam mengidentifikasi perubahan pembiayaan kesehatan pemerintah pusat dari tahun 2015-2016 dan memahami dampak pembiayaan pada anggaran kesehatan di provinsi maka ada beberapa modul yang akan disampaikan melalui kursus jarak jauh kali ini. Modul pertama akan membahas lebih dalam mengenai dasar teori pembiayaan yang dimulai pada minggu 1 tentang teori dasar fungsi pembiayaan kesehatan. Di minggu ini, ada beberapa video dan referensi yang dapat diikuti oleh peserta sebagai bahan diskusi pada webinar minggu pertama.

  TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan di minggu 1, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami dinamika pembiayaan kesehatan di tahun 2015-2016
2. Memahami mekanisme pembelajaran
3. Memahami kebijakan strategis untuk mengurangi ketidakadilan dalam mencapai universal health coverage

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini :

1. Mengikuti diskusi melalui Webinar minggu 1
2. Membaca dan menyarikan berbagai bacaan
3. Membuka dan memahami video materi
   
   

  MATERI

Materi 1A : Pengantar Dinamika Pembiayaan Kesehatan di Tahun 2015-2016: Menyiapkan Respon Pengurus Daerah IAKMI Sebagai Antisipasi Kenaikan Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat

materi 1a

Materi 1B : Mekanisme Pembelajaran

materi 1b

Materi 1C : Kebijakan Strategis untuk mengurangi ketidakadilan dalam mencapai Universal Health Coverage

materi 1c

  REFERENSI

• A Practitioner's Guide Health Financing Revisited

Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016

Mekanisme penetapan dan Penyaluran APBN
(Perbandingan antara APBN tahun 2015 dan APBN 2016)
Minggu ke 2

  DESKRIPSI

Webinar minggu ini akan menjelaskan tentang mekanisme anggaran APBN dan APBD secara umum dari alur anggaran samapai dengan besaran alokasi anggaran. Minggu ke 2 ini juga akan memberikan gambaran besaran anggaran kesehatan tahun 2016 dan peluang-peluang yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan anggaran tahun 2015. Kenaikan anggaran kesehatan 5% dari APBN merupakan peluang bagi organisasi profesi, praktisi kesehatan, dan akademisi untuk memberikan inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Peluang-peluang ini muncul dan harus direspon cepat. Keterlibatan IAKMI sebagai salah satu organisasi profesi untuk menangkap peluang-peluang yang akan terjadi tahun 2016, diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan di tingkat pusat dan daerah.

  TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan di minggu 2, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami besaran anggaran kesehatan amanat Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009;
2. Memahami dinamika anggaran kesehatan
3. Memahami alur anggaran APBN dan APBD
4. Memahami siklus Penyusunan APBN dan APBD
5. Memahami peluang-peluang kenaikan anggaran kesehatan tahun 2016

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini:

1. Mengikuti penyampaian materi melalui Webinar;
2. Mengikuti diskusi melalui webinar;
3. Membaca dan menyarikan berbagai bacaan
4. Menuliskan jawaban dan mengirimkannya

  MATERI

Materi 1 : Pendahuluan Mekanisme penetapan dan Penyaluran APBN

materi 1

Materi 2 : Kebijakan APBN sektor kesehatan

materi 2

Materi 3 : Kebijakan APBD sektor kesehatan

materi 3

  REFERENSI

• UU No. 3 Th 2015 ttg APBNP 2015
• UU No 14 th 2015 ttg APBN 2016
• UU No. 27 Th 2014 ttg APBN 2015
• Nota Keuangan RAPBN 2016
• Advertorial NK RAPBN 2016

Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016

Sistem Kontrak - Minggu ke 3

  MATERI

Materi 1 : Pendahuluan sistem kontrak

materi 1

Materi 2 : Teori sistem kontrak dan aplikasinya

materi 2

Materi 3 : Peluang sistem kontrak

materi 3

Reportase kegiatan

Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016

Sistem Kontrak - Minggu ke 4

 MATERI

Sesi Pengantar: Menyiapkan Respon IAKMI

Download Materi   video   diskusi

Sesi 1: Outlook Sumber Dana kesehatan 2016

Download Materi

Sesi 2: Lembaga-lembaga dalam Sistem Kesehatan

Download Materi   video   diskusi

Sesi 3: Lembaga mana yang siap sebagai "kontraktor" di propinsi Anda?

Download Materi   video   diskusi

Sesi Penutup: Apa yang sudah dipelajari sampai minggu ke-4 ini?

Download Materi   video

Download Tugas Kelompok

Kursus Jarak Jauh

Dinamika Pembiayaan Kesehatan di Tahun 2015-2016:
Menyiapkan Respon Pengurus Daerah IAKMI Sebagai
Antisipasi Kenaikan Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat

Disusun oleh:

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

bekerjasama dengan Pengurus Pusat IAKMI dan
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2015

  PENGANTAR

Dalam keputusan yang berusaha memenuhi amanah UU tentang 5% anggaran sektor kesehatan di APBN, pemerintah akan menaikkan anggaran kesehatan di tahun 2016. Mengacu kepada kebijakan pemerintah, ada rencana penggunaan kenaikan anggaran Kementerian Kesehatan RI di tahun 2016 untuk mendorong kegiatan kesehatan masyarakat. Hal ini dimungkinkan dan akan dibuktikan dengan adanya peningkatan alokasi DAK Kesehatan & Keluarga Berencana tahun 2016 menjadi Rp. 19.600.000.000.000,- (Catatan: tahun 2015 hanya Rp. 6.800.000.000.000,-). Dana DAK Kesehatan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan non fisik. Dalam BOK misalnya dapat dipergunakan untuk kegiatan outreach (ANC, KB, Neonatal, Bayi, Program penanggulangan ATM, Penanggulangan Gizi Buruk, Penyediaan Air Bersih). Pada PIT IAKMI ke-1 di Bandung pada bulan Oktober 2015 telah dibahas mengenai kemungkinan kenaikan anggaran ini oleh Kementerian Kesehatan dan Bappenas. Pembicara dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan dan Bappenas menyatakan bahwa kenaikan anggaran merupakan hal yang sudah disiapkan.

Sebagai follow up Sesi Antisipasi Kenaikan Anggaran Kesehatan di tahun 2016 disusunlah Kursus Jarak Jauh dengan judul Persiapan Pengurus Daerah IAKMI Untuk Merespon Kenaikan Anggaran Kesehatan di Propinsi Masing - Masing.

  Tujuan Kursus

1. Melakukan identifikasi perubahan pembiayaan kesehatan pemerintah pusat dari tahun 2015 ke 2016;
2. Memahami dampak dinamika pembiayaan ke anggaran kesehatan di propinsi setiap Pengurus Daerah;
3. Menafsirkan peran IAKMI dan berbagai stakeholder kesehatan dalam dinamikan pembiayaan kesehatan APBN dan APBD;
4. Menyusun respon yang inovatif untuk mempergunakan pembiayaan kesehatan secara efektif untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat;
5. Menyiapkan kemampuan lembaga-lembaga kesehatan di daerah untuk melakukan system kontrak.
   
   

  Catatan tentang kegiatan inovatif

Kegiatan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan yang bersifat outreach. Kegiatan outreach ini bisa kurang optimal dilaksanakan akibat terbatasnya jumlah SDM dan tingginya beban kerja di puskesmas. Meskipun Kementerian Kesehatan tahun 2016 berencana untuk meningkatkan jumlah penugasan tim ke daerah dan penugasan khusus lima jenis tenaga preventif dan promotif, tetapi tentu belum cukup untuk mengatasi kendala yang ada dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam hal ini, daerah tentu lebih tahu kebutuhannya. Dengan alokasi DAK yang lebih besar (belum lagi dari APBD "murni"), peluang untuk melakukan inovasi (termasuk contracting out) sangat dimungkinkan. Untuk dapat "menangkap" peluang tersebut, IAKMI diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menggalang potensi system kontrak seperti yang dibahas dalam Forum Ilmiah Tahunan IAKMI di Bandung 22-23 Oktober 2015 yang lalu. Selain IAKMI, diharapkan LSM dan organisasi nirlaba lainnya juga bisa berpotensi untuk itu.

Hasil yang diharapkan:

Peningkatan pemahaman dan ketrampilan Pengurus Daerah IAKMI untuk:

1. mengidentifikasi perubahan apa yang terjadi pada tahun APBN dan APBD Propinsi di tahun 2016, dibandingkan dengan APBN dan APBD 2015
2. Mampu memahami makna-mana perubahan yang terjadi;
3. Mampu menafsirkan secara tepat apa yang terjadi di daerahnya
4. Mampu menyusun respon yang cukup kuat dan tepat agar mampu memanfaatkan anggaran kesehatan yang bertambah di daerah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Dokumen yang dihasilkan:

1. Analisis perbandingan mengenai pembiayaan kesehatan di propinsi dan kabupaten tahun 2015 dan 2016;
2. Pemahaman dan Penafsiran apa yang terjadi;
3. Rencana Operasional untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai respon Pengurus Daerah IAKMI.
   
   

  Jadual Kegiatan Kursus

Adapun kursus terdiri dari 3 modul dengan skema sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Persiapan Kursus (meliputi persiapan teknis infrastruktur webinar di lokasi peserta) 11 – 28 November 2015
2. Pelaksanaan kursus 3 modul yaitu :
   1. Modul 1 : Pemahaman Dasar Mengenai Teori Pembiayaan (28 Nov – 21 Des 2015)
   2. Modul 2 : Perbandingan APBN dan APBD serta Gambaran di masing – masing propinsi (9 – 30 Januari 2016)
   3. Moudl 3 : Pemahaman RAPBD dan APBD Propinsi Masing – Masing (1 – 28 Februari 2016)

Kursus ini akan mengambil waktu setiap hari Sabtu dengan bahan – bahan yang dapat dipelajari di www.kebijakankesehatanindonesia.net Pembelajaran tiap minggu menggunakan diskusi Webinar. Setidaknya, para peserta diharapkan meluangkan waktu 3 jam per minggu untuk mempelajari materi dan mengikuti Webinar.

Webinar adalah aplikasi video conference yang dapat diunduh secara gratis. Namun, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Para peserta diharapkan telah memiliki infrastruktur baik tempat dan koneksi yang baik untuk dapat mengikuti Webinar.

  Peserta

Kegiatan diharapkan diikuti oleh Pengurus Daerah IAKMI secara berkelompok (5 – 9 orang). Untuk mengikuti Kursus Jarak Jauh ini setiap Pengurus Daerah IAKMI dimohon mengirim pendaftaran yg akan dibuka antara 9-27 November 2015. Adapun biaya pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengurus Daerah IAKMI tidak dipungut biaya
2. Bagi Peserta Perorangan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000,- untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP IAKMI (dengan mengikuti ujian pada akhir kursus).

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke IAKMI PUSAT dengan no rekening Bank Mandiri no rek 123.008200071.4 a/n Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.

  Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Melalui IAKMI dengan menghubungi Sdri. Wiwik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau telepon ke 085697630603
2. Melalui Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dengan menghubungi Sdri. Hendriana Anggi melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau telepon ke +62274 – 580442 / +628111019077

Keterangan lebih lengkap silakan mengunjungi website www.iakmi.org dan www.kebijakankesehatanindonesia.net dan www.manajemen-pembiayaankesehatan.net.