bann EBP

Evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; Policy Brief dan Briefing Notes

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami tentang kebijakan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, menyusun policy brief  dan memahami advokasi kebijakan. Pelatihan ini sedang berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 2024. Narasumber berasal dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM serta konsultan dan peneliti dari PKMK FK-KMK UGM. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut

selengkapnya

 

bannCall PB 24

Forum nasional XIV JKKI 2024 memberikan kesempatan kepada akademisi, analis kebijakan, peneliti, pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk berpartisipasi menyediakan Evidence-based policy dan dibahas dalam kegiatan seminar. Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan policy brief sesuai dengan topik Forum nasional XIV.  Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen policy brief terkait dengan sistem kesehatan untuk pelayanan KJSU : (1) Transformasi layanan primer, (2) Transformasi layanan rujukan, (3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan, (4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, (5) Transformasi SDM Kesehatan, dan (6) Transformasi teknologi kesehatan. Batas akhir pengumpulan policy brief pada tanggal 1 Agustus 2024. Informasi selengkapnya mengenai Forum Nasional JKKI 2024 dan ketentuan policy brief dapat disimak pada link berikut

selengkapnya

 

anhss24

25-28 November 2024, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, akan menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan akan berlangsung pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut.

selengkapnya

 

Paediatric Drug Optimization for Tuberculosis

Program Tuberkulosis Global WHO telah menyelenggarakan pertemuan PADO-TB sejak Februari 2019 (PADO-TB1), diikuti dengan tinjauan sementara prioritas PADO-TB1 pada September 2020. Pengoptimalan obat TB pediatrik merupakan bagian dari tindakan utama dalam Peta Jalan menuju pengakhiran TB pada anak-anak dan remaja dan berkontribusi pada pencapaian target pengakhiran TB pada anak-anak dan remaja. Mempertimbangkan rekomendasi WHO terbaru tentang TB yang rentan terhadap obat, TB yang resistan terhadap obat, dan pengobatan pencegahan TB, perkembangan terkini dalam obat dan formulasi TB baru yang tersedia, hasil uji klinis dan studi, dan kemajuan obat-obatan utama dalam jalur R&D TB, WHO menyelenggarakan pertemuan PADO-TB kedua (PADO-TB2) pada 3–5 Oktober 2023. Laporan pertemuan ini merangkum proses, diskusi, dan keluaran utama berbasis konsensus dari PADO-TB2 yang tersaji pada laporan berikut.

selengkapnya

 

Effects of The COVID-19 Pandemic on Healthcare Utilization Among Older Adults with Cardiovascular Diseases and Multimorbidity in Indonesia

Pandemi COVID-19 telah mengganggu pemanfaatan layanan kesehatan secara global, tetapi sedikit diketahui dampaknya terhadap pasien kardiovaskular dan multi morbiditas lainnya. Sebuah studi menganalisis dampak COVID-19 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan untuk pasien berusia 30 tahun ke atas dengan penyakit kardiovaskular dengan atau tanpa komorbiditas penyakit kronis lainnya di Indonesia. Hasilnya, kunjungan rawat jalan di rumah sakit menurun hingga 39% saat pandemi terjadi, kunjungan rawat inap sebesar 28%, dan kunjungan perawatan kesehatan primer sebesar 34%. Untuk pasien dengan kardiovaskular dan multi morbiditas, tingkat kunjungan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit berkurang masing-masing sebesar 36% dan 38%, dan kunjungan perawatan kesehatan primer sebesar 32%. Beberapa perbedaan yang tidak signifikan dalam pengurangan kunjungan rawat jalan dan rawat inap diamati di seluruh kelompok diagnosis dan wilayah.

Kesimpulannya, pemanfaatan layanan kesehatan diantara pasien dengan penyakit kronis menurun secara signifikan selama COVID-19 dan secara konsisten di berbagai penyakit kronis dan wilayah. Untuk mengatasi kebutuhan pemanfaatan layanan kesehatan yang belum terpenuhi dalam konteks pandemi, sistem layanan kesehatan perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan populasi berisiko, terutama pasien dengan penyakit kardiovaskular dan multi morbiditas.

selengkapnya

 

Policy Gaps in Addressing Market Failures and Intervention Misalignments in Tuberculosis Control: Prospects for Improvement in China, India and Indonesia

Tiongkok, India dan Indonesia merupakan tiga negara teratas dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi. Untuk mencapai target TB akhir, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kebijakan dalam mengatasi kegagalan pasar serta ketidakselarasan antara Program TB Nasional (NTP) dan kebijakan asuransi kesehatan dalam pengendalian TB di tiga negara. Di India dan Indonesia, peneliti menemukan insentif yang tidak memadai untuk melibatkan praktisi swasta atau memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, pengawasan praktik yang tidak efektif dan cakupan obat atau diagnostik yang terbatas terjadi di ketiga negara tersebut. Ketidakselarasan kebijakan utama yang teridentifikasi di ketiga negara tersebut adalah meskipun pedoman pengobatan mendorong pengobatan rawat jalan bagi pasien yang sensitif terhadap obat, skema asuransi kesehatan nasional hanya mencakup layanan rawat inap. Oleh karena itu, kami menganjurkan penyelarasan yang lebih baik antara program pengendalian TB dan program cakupan kesehatan universal (UHC) yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari program asuransi kesehatan nasional guna meningkatkan cakupan perawatan TB yang efektif.

selengkapnya