Filipina adalah negara terpadat ke -13 di dunia dan salah satu ekonomi Asia dengan pertumbuhan tercepat dengan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6,7% pada akhir 2017. Negara ini telah melihat pertumbuhan substansial dalam pendanaan program kesehatannya, yang mengarah ke peningkatan besar dalam tingkat cakupan oleh 'perusahaan asuransi kesehatan Filipina (PhilHealth), baik dalam jumlah orang yang diasuransikan serta keterlibatan dengan layanan sektor publik dan swasta penyedia layanan.

Meskipun banyak yang telah dicapai hingga saat ini, ada banyak tantangan yang masih harus diatasi. Pemberian layanan kesehatan yang adil terhalang oleh kesenjangan regional dan sosial ekonomi dalam ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya dan terdapat kesalahan distribusi infrastruktur dan sumber daya manusia di dalam wilayah.

Pemerintah terus bercita - cita untuk sistem kesehatan yang efisien, efektif dan responsif yang memberikan perawatan yang terjangkau dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, DOH sedang mengejar gelombang reformasi kesehatan lainnya melalui Agenda Kesehatan Filipina - 2016. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi penyebab mendasar dari tiga beban penyakit, memastikan akses yang tepat dengan menangani masalah fragmentasi dalam pemberian layanan melalui Jaringan Penyampaian Layanan dan pada akhirnya mengurangi pembayaran untuk mereka yang diasuransikan oleh PhilHealth menjadi nol. 

Selengkapnya

Pada 2015, semua negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) berkomitmen untuk mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan kesehatan (SDG 3). Mencapai UHC akan memungkinkan semua orang untuk mendapatkan hak kesehatan sepanjang perjalanan hidup mereka. Sebuah studi baru- baru ini menunjukkan bahwa orang yang tinggal di negara - negara yang mencapai UHC memiliki harapan hidup yang lebih lama saat lahir dan harapan hidup yang lebih sehat daripada mereka yang hidup tanpa UHC. UHC juga memiliki manfaat yang melampaui kesehatan. Biaya out of pocket yang tinggi dapat menyebabkan pengeluaran kesehatan yang buruk dan pemiskinan. Kesehatan yang baik adalah salah satu pilar pembangunan manusia; karena hal itu memungkinkan orang untuk mengejar pendidikan mereka dan tujuan pribadi dan profesional mereka, berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidakseimbangan sosial ekonomi. UHC adalah investasi modal manusia dan kebijakan kesehatan masyarakat yang komprehensif yang harus dikejar pemerintah.

Masalah ini akan mengeksplorasi opsi kebijakan dan pengalaman negara tentang cara memperluas cakupan populasi, cakupan layanan, dan perlindungan finansial. WHO menyambut naskah yang menangkap pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi kemacetan dan akar penyebab stagnasi yang menghambat kemajuan UHC yang berhasil. Selain itu, WHO juga mendorong analisis terobosan dalam sistem kesehatan yang kondusif untuk perluasan cakupan yang cepat. Makalah harus fokus pada, misalnya, ilmu implementasi dalam sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan inovatif, pembelian strategis, UHC dan perawatan kesehatan primer, peran sektor swasta, koherensi kebijakan lintas tingkat pemerintah (terutama dalam sistem kesehatan desentralisasi), peran teknologi inovatif dan desain serta penggunaan informasi kesehatan. Praktik terbaik dalam tata kelola yang baik untuk kesehatan, berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, juga akan berguna untuk mempelajari bagaimana kepentingan pribadi yang menghambat kemajuan menuju UHC dilawan dalam berbagai konteks sosial ekonomi dan politik. Analisis lintas negara komparatif dianjurkan.

Batas waktu penyerahan adalah 15 Juni 2019. Naskah harus diserahkan sesuai dengan pedoman Bulletin untuk kontributor (tersedia pada link: http://www.who.int/bulletin/volumes/96/1/18-990118/en/ ) dan surat pengantar harus menyebutkan surat panggilan ini. Masalah tema ini akan diluncurkan pada Konferensi Penghargaan Pangeran Mahidol tentang Cakupan Kesehatan Universal pada Januari 2020.

Salah satu Strategi Nasional Program Penanggulangan TB tahun 2016-2020 adalah meningkatkan akses layanan TB yang bermutu dengan prinsip desentralisasi melalui jejaring layanan TB pemerintah dan swasta. Studi inventori 2017 menyebutkan masih terdapat missing cases (underreporting dan unreached) TB di fasilitas layanan kesehatan. Salah satu permasalahan yang ada terkait TB adalah masih banyak kasus TB yang belum terlaporkan di Rumah Sakit.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM selaku sub award dari CTB KNCV akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan tingkat Rumah sakit untuk bersama-sama berkomitmen untuk melakukan pelayanan TB yang lebih baik di rumah sakit. Acara ini diselenggarakan pada Selasa, 7 Mei 2019 di Jakarta. Harapannya melalui acara ini dapat dibentuk kesepakatan follow up aktifitas penanggulangan TB pada rumah sakit di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Jadwal dan materi paparan dapat disimak pada link berikut

Selengkapnya

Pada 2016, negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi nasional penyakit tidak menular sejalan dengan rencana aksi global untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (2013 - 2020). Sebuah artikel memberikan laporan penilaian status implementasi dari intervensi penyakit tidak menular pada 2018 di tujuh negara Asia yaitu: Bhutan, Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.

Para peneliti mengumpulkan data dari berbagai publikasi laporan dan langsung dari kementerian kesehatan, berupa intervensi yang membahas penggunaan tembakau dan alkohol, fisik yang tidak memadai aktivitas dan asupan garam yang tinggi, serta respons sistem kesehatan. Kemajuan tidak merata di seluruh negara. Kesenjangan implementasi sebagian besar disebabkan oleh pendanaan yang tidak memadai, kapasitas kelembagaan yang terbatas, tindakan yang tidak memadai di berbagai sektor di dalam dan di luar sistem kesehatan, serta kurangnya standar mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menginformasikan kebijakan. Artikel ini ditulis oleh Titiporn Tuangratananon, Retna Siwi Padmawati, Maria Elizabeth, Laksono Trisnantoro, dan tim yang dipublikasikan pada Desember 2019 di Bulletin of World Health Organization.

link webinar

Indonesia telah menjalani 5 tahun pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berbagai hasil telah dicapai selama implementasi tersebut. Pencapaian positif yang telah dicapai tetap masih menyisakan berbagai persoalan baik di tingkat kebijakan maupun implementasi teknis di lapangan. Tantangan yang dihadapi seperti masih belum tercapainya target jaminan kesehatan semesta dikarenakan masih banyak sektor informal yang belum tergabung di JKN, trend pertumbuhan peserta yang semakin lambat dan cenderung stagnan, belum meratanya faskes di daerah sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akses, defisit JKN di setiap tahun yang terus merangkak naik, kepuasan peserta, provider kesehatan maupun tenaga kesehatan terhadap program JKN, out of pocket yang masih cukup tinggi (48%) maupun potensi fraud yang belum terungkap dan teratasi dengan sistematik.

Di satu sisi, para peneliti telah melakukan berbagai upaya penelitian terkait Implementasi JKN di Indonesia. Berbagai penelitian tersebut perlu disajikan untuk bersama-sama memproyeksikan apa yang perlu dirancang untuk menyakikan perbaikan penting dan mendasar implementasi JKN di pemerintahan Presiden terpilih pasca dilaksanakan proses pemilihan presiden.

Oleh karena itu, Pusat KPMAK FKKMK didukung oleh program NUFFIC, melaksanakan seminar untuk mempertemukan pengambil kebijakan dengan peneliti untuk mendorong perbaikan program JKN ke depan berdasarkan bukti-bukti yang disediakan oleh peneliti pada 24 April di Hotel Alana Yogyakarta. simak reportasenya pada link berikut

Reportase

Buku ini membahas perspektif baru dalam menganalisis Pendanaan Kesehatan Global. Perspektif baru ini terkait dengan berbagai hal penting antara lain perkembangan ekonomi dalam ukuran GDP, kapasitas fiskal negara, dan mengapa perlu pengembangan data pembiayaan kesehatan dengan standar global.

Buku tersebut dapat di akses pada link di bawah ini dan kami telah merangkumnya ke dalam bahasa indonesia poin-poin menarik dari buku:

• Link Buku secara keseluruhan (dalam bahasa Inggris)
• Pesan-pesan Utama (dalam bahasa Indonesia)
• Kesimpulan (dalam bahasa Indonesia)

Dalam rangka memperingati 40 tahun Alma – Ata, PAHO mengadakan Forum Regional “Kesehatan Universal di Abad 21: 40 tahun Alma – Ata” pada 11-12 Desember 2017, di Quito, Ekuador. Sebagai bagian dari gerakan regional ini, Direktur PAHO Dr. Carissa F. Etienne mengadakan Komisi Tingkat Tinggi: Kesehatan Universal di Abad ke-21: 40 Tahun Alma-Ata, dipimpin oleh Dr. Michelle Bachelet serta Duta Besar Nestor Mendez.

Tujuan Komisi ini untuk mengembangkan rekomendasi bagaimana memberi efek pada hak kesehatan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, berdasarkan pada analisis kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan di Amerika. Hal ini didasarkan pada laporan yang disiapkan oleh lima kelompok tematik yang membahas: a) model pelayanan kesehatan, b) model kelembagaan, c) model pembiayaan, d) kesehatan dan perlindungan sosial, dan e) sumber daya manusia untuk kesehatan.

Kelompok – kelompok tematik dipimpin oleh anggota Komisi, menyatukan sejumlah besar pakar akademis dan gerakan sosial dari berbagai negara. Forum diskusi global dan regional ini sangat tepat waktu, tidak hanya memungkinkan Komisi untuk mengadvokasi nilai – nilai dan prinsip – prinsip Alma – Ata, yang tetap berlaku hingga saat ini, tetapi juga memperkaya laporan ini dengan menekankan aspek -aspek kunci yang menurut Komisi tidak dapat diabaikan untuk mencapai kesehatan universal.

Selengkapnya

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya dapat terwujud. Dalam rangka menguatkan sistem kesehatan nasional, Kemeneterian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI pada 2019 mengeluarkan sebuah kajian dengan judul Laporan Konsolidasi Kajian Sektor Kesehatan 2018, yang disusun oleh sebuah tim yang diketuai oleh Renova Glorya Montesori Siahaan, S.E., M.Sc (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas) yang dibantu oleh Prof. dr. Ascobat Gani, M.P.H., Dr.P.H, di bawah bimbingan Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan - Bappenas).

Kajian ini memberikan gambaran seputar kondisi epidemiologi di Indonesia, dan membahas rekomendasi kebijakan terkait dengan isu - isu strategis di sektor kesehatan.

Selengkapnya