Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi wilayah terpencil, dilakukan berbagai upaya, slaah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan melalui telemedicine. Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara yang terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fasyankes penyeelnggara meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi dengan syarat dan wewenang yang telah ditetapkan dengan tentunya ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan dan aplikasi. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan diundangkan pada 7 Agustus 2019. 

selengkapnya

Materi ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam forum Konsultasi RPJMN di Jakarta pada 24 Juli 2019. Arahan presiden terpilih: pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, penggunaan APBN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan periode 1968 - 2018, maka memerlukan upaya ekstra untuk meningkatkan laju pertumbuhannya.

Hingga saat ini, regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara, target pembangunan pada 2020 – 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6 %; tingkat kemiskinan 6,5 – 7 %; indeks gini rasio 0,37 -0 – 0,374; tingkat pembangunan terbuka 4,0 – 4,6 dan nilai indeks pembangunan manusia/ IPM ialah 75,54.

selengkapnya

Pada 18 Juli 2019, Bappenas menerbitkan revisi RPJMN 2020 – 2024 yang telah direvisi. RPJMN ini terkait rencana pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 pilar dalam RPJMN keempat (2020 - 2024) yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025. Keempatnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Sementara revisi RPJMN 2020 – 2024 secara umum mencakup: arahan RPJPN 2005 – 2025; tema dan agenda pembangunan; kerangka ekonomi makro; batasan pembangunan; kaidah pembangunan; serta pengarusutamaan RPJMN IV 2020 – 2025. 

Selengkapnya

Postgraduate Forum on Health System and Policy 2019 diselenggarakan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan - UGM, Yogyakarta, Indonesia. Konferensi internasional yang selalu diadakan setiap tahunnya ini mengambil tema “Medical Specialist within the Health System in Asia: A Perspective on Production and Utilization”. Berbagai isu strategis mengenai spesialisasi medis dan kaitannya pada sistem kesehatan menjadi topik hangat yang dibahas pada agenda ini.

Terdapat beragam partisipan baik dari Indonesia hingga partisipan internasional seperti Thailand, Malaysia, China, yang turut serta dalam agenda yang diselenggarakan pada 19 – 20 Juli 2019. Peserta yang terlibat tidak hanya dari pihak akademisi dari berbagai daerah namun juga praktisi rumah sakit dan institusi kesehatan level pemerintahan mulai dari dinas kesehatan hingga kementerian kesehatan. Tim PKMK FKKMK UGM secara langsung melaporkan isu prioritas yang menjadi bahasan pada sesi pleno dan parael melalui bentuk reportase.

Selengkapnya dapat diakses melalui beberapa link berikut ini :

Day I   Day II

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2019, untuk dapat berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi. Hal ini wajib dilakukan baik oleh bidan dengan pendidikan akademik, maupun pendidikan vokasi. Tanpa mengambil pendidikan profesi, bidan hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Selain syarat lulus pendidikan kebidanan, seorang bidan juga wajib melakukan registrasi yang dibuktikan dengan STR dan izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

UU No. 4 Tahun 2019 ini berlaku sejak 15 Maret 2019. Terdapat masa peralihan yang membuat bidan tetap dapat menjalankan praktik kebidanan yang selama ini telah berjalan.

Selengkapnya

Kementerian Kesehatan RI baru saja mempublikasikan Profil Kesehatan Indonesia 2018 pada bulan Juli 2019. Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup komperhensif. Dokumen ini disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain yang terkait seperti BPS dan BKKBN.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai Demografi, Sarana Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

selengkapnya

Kementerian Keuangan, melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. Pendaftaran RISPRO Batch II 2019 (baik RISPRO Kompetisi dan RISPRO Invitasi) dilakukan secara daring/online hingga 30 Agustus 2019 melalui https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro/ 

Proposal Pendanaan RISPRO Kompetitif dilakukan melalui tahap berikut, yakni : 1) seleksi administrasi oleh Tim LPDP dan 2) seleksi substansi oleh reviewer yang meliputi desk evaluation dan visitasi/paparan. Pengumuman hasil seleksi administratif selanjutkan akan dilakukan pada 13 September 2019. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pedoman pendanaan RISPRO 2019 silahkan klik link berikut

selengkapnya

The World Health Assemblyatau Majelis Kesehatan Dunia merupakan badan pembuat keputusan dari World Health Organization (WHO). Majelis ini akan menyelenggarakan agenda yang dihadiri oleh delegasi dari semua negara anggota WHO dan berfokus pada agenda khusus yang telah disiapkan oleh dewan eskekutif. Fungsi utama dari Majelis Kesehatan Dunia untuk menentukan kebijakan organisasi, menunjuk Direktur Jenderal, mengawasi kebijakan terkait keuangan, dan meninjau serta menyetujui anggaran program yang diusulkan.

Agenda Majelis Kesehatan Dunia ini diadakan setiap tahunnya di Jenewa, Swiss. Kali ini, agenda dilaksanakan pada tanggal 20 - 28 Mei 2019.

selengkapnya