WHO sedang mengembangkan kegiatan untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi negara dan untuk mengurangi pandemi COVID-19 yang disertai dengan infodemik. Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi infodemik di era pandemi COVID-19, karena sebagian besar negara sedang memerangi keduanya. WHO mengundang seluruh partisipan terkait (berpengalaman di bidang epidemiologi, komunikasi resiko, penyampaian layanan kesehatan/petugas kesehatan, kesehatan digital dan pembuat kebijakan) untuk dapat mengirimkan aplikasi dan bergabung dalam agenda ini.

Tujuan dari pelatihan ini diantaranya membangun kurikulum terkait respon infodemik, membangun keterampilan manajemen infodemik, kesempatan belajar manajemen infodemik, dan menjadi dasar pembuatan modul pelatihan fasilitas infodemik di masa depan. Partisipan terpilih akan berkesempatan mengikuti pelatihan ini secara gratis pada 3-27 November 2020. Aplikasi pendaftaran paling lambat diterima pada 18 Oktober 2020.

selengkapnya

Seperti yang diketahui, DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sejak 14 September 2020 akibat terus meningkatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Dalam mendukung upaya ini, pemerintah DKI Jakarta menerbitkan beragam regulasi demi memperkuat pelaksanaan PSBB di area DKI Jakarta. Empat peraturan utama yang mendasari diantaranya Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020, Keputusan Gubernur No. 959 Tahun 2020, Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020.

Regulasi terbaru yang diterbitkan pada 11 September 2020, menjadi pembaharuan dari Pergub No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Propinsi DKI Jakarta. Di dalamnya memuat pembaharuan mengenai penghentian sementara kegiatan, pembatasan aktivitas bekerja di kantor/tempat kerja, penyediaan makanan/minuman dengan layanan take away secara daring, pembatasan kegiatan keagamaan dengan jumlah pengguna paling banyak 50% dari kapasitas, dan mekanisme pengaturan lainnya.

selengkapnya

Kementerian PPN/BAPPENAS menyelenggarakan webinar Konsep Reformasi Sistem Kesehatan 2021 - 2024 di Jakarta melalui zoom meeting yang diikuti oleh 377 partisipan dan dapat diikuti secara livestreaming Youtube pada Rabu, 19 Agustus 2020. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan konsep reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Bappenas serta menginformasikan bagaimana strategi pelaksanaannya, dan untuk memperoleh masukan dari berbagai lembaga - lembaga terkait.

Melalui kegiatan ini, muncul sejumlah masukan untuk reformasi kesehatan. Salah satunya konsep reformasi yang akan dilakukan adalah membangun konsep holding dalam sistem pelayanan kesehatan, membangun standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan serta membangun KPI yang bermakna sehingga setiap faskes mampu menghadirkan dimensi baru dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Reformasi kesehatan yang akan dilakukan di RSUD yaitu reformasi konsep, manajemen, pelayanan, kinerja dan membangun kolaborasi dengan BUMN dan swasta. Sedangkan reformasi kesehatan yang akan dilakukan di puskesmas adalah pemisahan UKM dan UKP, penguatan konsep UKM, kolaborasi dengan BUMN dan swasta, serta penerapan konsep PSO.

selengkapnya

Pada 4 Agustus 2020, Presiden RI baru saja mengeluarkan sebuah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi ini diberikan kepada para menteri kabinet, setkab, pihak TNI dan kepolisian, lembaga pemerintah non kementrian, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dukungan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, sinkronisasi pedoman sampai pada monitoring dan evaluasi mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak. Pengefektifan penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol juga sudah harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selengkapnya

Danone International Prize for Alimentation(DIPA) saat ini sedang membuka kesempatan untuk para pemimpin baru yang sedang berkarir di bidangnya, untuk dapat memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi penelitian perintis yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan mewakili kemajuan besar dalam Alimentation. Tujuannya untuk mendorong penelitian ilmiah mutakhir, inovatif dan multidisiplin di Alimentation yang mencakup praktik makan dan minum berkelanjutan yang berkontribusi pada kesehatan individu yang terbuka untuk beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi, ilmu perilaku, ilmu lingkungan, psokologi, ilmu ekonomi dan studi budaya.

Seluruh aplikasi yang diterima menggunakan bahasa inggris, termasuk publikasi penelitian yang dilampirkan. Deadline pengumpulan aplikasi pada 16 Oktober 2020. 10 pelamar terpilih akan dihubungi kembali untuk kemudian melakukan pengajuan proposal lengkap pada akhir 2020.

Selengkapnya

Pada 13 Juli 2020, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan regulasi melalui KMK No. 01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pihak terkait lainnya. Sebagai pedoman pencegahan dan pengendalian, di dalamnya meliputi beragam pokok bahasan yang terdiri atas strategi dan indikator penanggulangan, surveilans epidemiologi, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya dan pelayanan kesehatan esensial.

Selengkapnya

Pada Rabu (15/7) dilaksanakan diskusi online oleh The SMERU Institute yang didukung Knowledge Sector Initiative. Tema yang diangkat kali ini ialah Menilik Adaptasi dan Ketangguhan Layanan Kesehatan dan Kelompok Rentan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.

 Kegiatan hari ini merupakan hasil studi ketiga dampak COVID-19 pada sejumlah aspek. Secara keseluruhan, diskusi online bertujuan untuk menjelaskan rangkaian sembilan studi oleh The SMERU Institute yang  menganalisis kondisi sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19, salah satunya di bidang kesehatan dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Simak reportase selengkapnya pada link berikut

Selengkapnya

Sebuah regulasi yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan COVID-19, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan penularan COVID-19 di desa dan menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

Regulasi ini memuat teknis pelaksanaan bagi pemerintah desa dan penyelenggara serta warga desa pada protokol pelayanan publik; kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan; kegiatan ibadah; pasar desa; kegiatan padat karya tunai desa; dan tempat wisata. Regulasi ini diterbitkan di Jakarta pada 2 Juli 2020.

Selengkapnya