Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan berkesempatan untuk menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh International Society for Quality in Health Care (ISQua) ke - 36. Helatan ini diselenggarakan di Cape Town International Convention Centre dan berlangsung pada 20-23 Oktober 2019. Dengan mengusung tema Innovate, Implement, Improve: Beating the Drum for Safety, Quality, and Equity. helatan ini ingin menyerap semangat dari budaya Afrika untuk menginspirasi inovasi - inovasi besar melalui pemikiran kreatif dan kemajuan dengan menggunakan teknologi. Konferensi ini merupakan agenda internasional yang sangat besar, mewadahi 500 poster dan 250 presentasi dengan pembicara dari 40 negara dan diselenggarakan secara bersama - sama oleh ISQua, The Council of Health Service Accreditation of Southern Africa (COHSASA), dan Mediclinic.

selengkapnya

Leadership in Medicine adalah program sertifikasi tahunan di wilayah Asia Tenggara yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni lokakarya (di Bandar Sunway, Selangor, Malaysia dan Massachusetts, Amerika Serikat), kuliah langsung dan webinar interaktif yang fokus pada topik yang relevan dan saling melengkapi. Program ini dirancang untuk praktisi kesehatan, praktisi di pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit dan klinisi, administrator senior pelayanan kesehatan, kepala staf, anggota dewan rumah sakit, kepala perawatan, bagian manajemen dan pengembangan mutu kesehatan hingga penanggungjawab tingkat eksekutif. Program scholarship tersedia telah dibuka dengan maksimal registrasi 13 November 2019. Sementara pelaksanaan program akan dilaksanakan mulai April 2020.

selengkapnya

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Untuk mentransfer pengetahuan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya dalam advokasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keuangan, kekuasaan, dan kedudukan (jabatan). Akan tetapi, advokasi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara baik, jelas dan lugas.

Pelatihan ini merupakan pendukung dari kegiatan sebelumnya yakni pelatihan policy brief, strategi advokasi kebijakan dan stakeholders mapping. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 08.30 – 12.45 Wib bertempat di Ruang Sekber Lt. 2 Gd. Litbang FKKMK UGM.

selengkapnya

Stunting adalah salah satu masalah yang cukup serius bagi anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi pada ibu dan pemberian makan pada anak yang tidak memadai. Masalah Ini berkolerasi dengan gangguan perkembangan neurokognitif dan penanda resiko penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas di kemudian hari (WHO). Untuk menanggulangi hal Ini diperlukan komitmen pemerintah baik tingkat nasional maupun internasional. dalam 1000 hari pertama siklus hidup, nutrisi, lingkungan, dan psikososial memainkan peran penting yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Penyebab stunting yang berakar dari berbagai sektor mengakibatkan perlunya pendekatan lintas sektoral dan transdisipliner untuk mengatasinya.

Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan untuk penurunan kasus stunting. Public Health Symposium ke - 6 mengambil tema "Multisectoral and Multidisciplinary Approach to Prevent and Manage Stunting In Indonesia". Pengumpulan abstrak diterima hingga 21 Oktober 2019, sementara pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di Yogyakarta, 5 - 7 November 2019.

selengkapnya

Dalam rangka menyelenggarakan pekerjaan konsultan manajemen kesehatan, perlu dilakukan penataan untuk menjamin mutu konsultansi di bidang manajemen kesehatan. Konsultan manajemen kesehatan merupakan salah satu tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang memberikan jasa konsultasi terkait manajemen kesehatan. Klasifikasi konsultan manajemen kesehatan selanjutnya diatur dalam tiga jenjang, yakni Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama, Konsultan Manajemen Kesehatan Madya dan Konsultan Manajemen Kesehatan Utama. 

Konsultan Manajemen Kesehatan memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pekerjaannya demikian halnya terdapat larangan dan sanksi yang akan diberikan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk sanksi administratif. Regulasi ini ditetapkan pada 26 Juli 2019 dan disahkan menjadi Undang - Undang pada 2 Agustus 2019. Lebih lanjut mengenai ketentuan regulasi mengenai Konsultan Manajemen Kesehatan dapat dilihat pada dokumen berikut

selengkapnya

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi wilayah terpencil, dilakukan berbagai upaya, slaah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan melalui telemedicine. Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara yang terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fasyankes penyeelnggara meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi dengan syarat dan wewenang yang telah ditetapkan dengan tentunya ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan dan aplikasi. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan diundangkan pada 7 Agustus 2019. 

selengkapnya

Materi ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam forum Konsultasi RPJMN di Jakarta pada 24 Juli 2019. Arahan presiden terpilih: pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, penggunaan APBN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan periode 1968 - 2018, maka memerlukan upaya ekstra untuk meningkatkan laju pertumbuhannya.

Hingga saat ini, regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara, target pembangunan pada 2020 – 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6 %; tingkat kemiskinan 6,5 – 7 %; indeks gini rasio 0,37 -0 – 0,374; tingkat pembangunan terbuka 4,0 – 4,6 dan nilai indeks pembangunan manusia/ IPM ialah 75,54.

selengkapnya

Pada 18 Juli 2019, Bappenas menerbitkan revisi RPJMN 2020 – 2024 yang telah direvisi. RPJMN ini terkait rencana pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 pilar dalam RPJMN keempat (2020 - 2024) yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025. Keempatnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Sementara revisi RPJMN 2020 – 2024 secara umum mencakup: arahan RPJPN 2005 – 2025; tema dan agenda pembangunan; kerangka ekonomi makro; batasan pembangunan; kaidah pembangunan; serta pengarusutamaan RPJMN IV 2020 – 2025. 

Selengkapnya