Kapasitas kepemimpinan membutuhkan pengembangan dan pembinaan dalam segala tingkat untuk menguatkan tata kelola sistem kesehatan. Salah satu contohnya saat ini beberapa negara Afrika, inggris dan Amerika Utara serta Tengah mengimplementasikan program khusus Doctoral of Public Health (DrPH) dalam rangka peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam kesehatan. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi yang mengangkat relevansi, kebutuhan kompetensi dan desain program tersebut. Artikel ini ditulis oleh Irene Akua Agyepong dkk yang dipublikasikan di jurnal Health Policy and Planning pada Juli 2018.

selengkapnya

Buku yang ditulis oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS ini berusaha menjawab tingginya kebutuhan akan analisis kebijakan sebagai instrumen penting dalam proses pengembangan kebijakan. Buku ini bukan hanya menjelaskan prinsip, konsep, dan kerangka berpikir dalam menganalisis kebijakan; melainkan juga gambaran telaah kebijakan dalam tatanan praktis. Berbagai studi kasus dijabarkan sebagai ilustrasi peran analisis kebijakan terhadap pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Untuk membahas berbagai topik dalam buku ini, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan bedah buku “Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi” pada Jumat, 20 Juli 2018. Diskusi juga menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku pembahas. Buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti, demi derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. 

selengkapnya

Tata kelola pemerintahan yang buruk dapat memperlambat pembangunan kesehatan di suatu negara. Oleh sebab itu SDG 16 menekankan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, tata kelola pemerintah saat ini masih jarang digunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan performa sektor kesehatan karena kompleksitasnya. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi tentang bagaimana intervensi untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih baik dapat berpengaruh pada sistem kesehatan.

Studi ini berlatar di Afganistan. Artikel in ditulis oleh Mahesh Shukla yang dipublikasikan pada 26 Juni 2018 di jurnal Health System and Reform.

selengkapnya

Ketika Indonesia bergerak untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, penting untuk memahami pola morbiditas dan mortalitas agar alokasi sumber daya bisa lebih optimal. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi global burden of disease 2016 yang memperkirakan sumber kematian dini dan kecacatan, yang dapat menginformasikan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Hasil studi ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kesehatan di Indonesia dalam 27 tahun terakhir, namun diikuti dengan peningkatan kematian dan beban penyakit tak menular.

Artikel ini ditulis oleh berbagai akademisi dan tokoh dalam kesehatan Indonesia, dan dipublikasikan di jurnal The Lancet pada Juni 2018.

selengkapnya

Postgraduate Forum on Health System and Policy 2018 diselenggarakan di Cheras, Kuala Lumpur - Malaysia. Konferensi internasional kali ini mengusung tema “Using Big Data for Health Policy and Management”. Beberapa topik kebijakan kesehatan dan isu strategis seputar universal health coverage menjadi topik utama yang dibahas pada serangkaian kegiatan pada 2-3 Juli 2018. Ada sekitar 34 orang peneliti dan akademisi dari Indonesia turut berpartisipasi dalam konferensi internersional yang diselenggarakan di International Center for Casemix and Clinical Coding, Hospital Canselor Tuanku Muhriz - UKM Medical Centre tersebut, termasuk tim peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FKKMK UGM). Sebagai serangkaian aktivitas Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, tim PKMK FKKMK UGM secara langsung akan melaporkan isu prioritas yang telah dibahas di berbagai sesi pleno dan paralel melalui bentuk reportase. Besar harapan, hal ini turut berkontribusi dalam knowledge sharing terkait sistem kesehatan dan menjadi bahan diskusi bagi anggota Community of Practice (CoP) di Indonesia. Adapun reportase selengkapnya dapat diakses melalui link berikut : 

Hari I

Hari II 

Mengunjungi Kuba merupakan suatu hal yang menarik untuk belajar mengenai ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kesehatan. Kuba merupakan negara yang menarik dari sisi sejarah dan politik yang dampaknya mempengaruhi kondisi kesehatan Kuba. Selama 5 dekade, Kuba bergumul dengan dominasi Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, berusaha untuk tidak tergantung secara politik dan ekonomi. Kuba telah memulai reformasi ekonomi dan sektor privat semakin bertumbuh. Transisi ekonomi semestinya mempengaruhi perbaikan sistem kesehatan di Kuba. Namun sampai saat ini Kuba masih menghadapi berbagai tantangan terkait ekonomi domestik, regional dan global, kebijakan bilateral antara Kuba dan Amerika Serikat, remunerasi dan migrasi SDM kesehatan, kebijakan kesehatan, urbanisasi, ketahanan pangan, tanggung jawab individu dan keluarga untuk kesehatan sendiri, populasi lansia, penyakit kronik, ancaman bencana, maupun penyakit endemik. Untuk reportase selengkapnya silakan klik link berikut

selengkapnya

Sinkronisasi RPJMD-RPJMN merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Upaya untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dengan rencana pembangunan provinsi (RPJMD Provinsi) dan kabupaten/ kota (RPJMD Kabupaten/ Kota) telah lama dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Hasil evaluasi menunjukkan banyak perencanaan daerah yang tidak sinkron dengan perencanaan pusat. Pilkada yang dilakukan serentak oleh sekitar 171 daerah menjadi momentum untuk mewujudkan sinkronisasi RPJMD-RPJMN, terutama sub bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

Kementerian PPN/Bappenas telah bekerja sama dengan PKMK FKKMK UGM dalam menyusun dan mengembangkan modul sinkronisasi baik versi cetak maupun versi online. Landasan kebijakan sinkronisasi didukung oleh UU No. 17/ 2003, UU No. 25/ 2004, PP No. 8/ 2008, UU No. 23/ 2014, Permendagri No. 54/ 2010, Permendagri No. 86/ 2017 serta ada SEB No. 050/4936/SJ dan No. 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Bapak/ Ibu dapat mengakses modul dan arsip kegiatan terkait melalui link berikut :

Menetapkan prioritas dalam sistem layanan kesehatan harus didasarkan pada norma etika dan pertimbangan lain yang berharga untuk masyarakat. Dalam penetapan prioritas ini umumnya digunakan sebuah pendekatan yang mengurutkan intervensi mengikuti norma dan pertimbangan yang ada, kemudian urutan intervensi ini diterjemahkan menjadi skema.

Sebuah artikel melakukan review literatur untuk menemukan beberapa pandangan dalam membuat urutan prioritas bagi layanan kesehatan. Artikel ini ditulis oleh Lars Sandman, yang dipublikasikan di International Journal in Health Policy and Management pada Juni 2018.

selengkapnya