Telah Terselenggara Workshop Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kebijakan Medik
PKMK FK UGM telah menyelenggarakan Workshop Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kebijakan Medik pada Selasa dan Rabu (11&12/6/2013). Tema yang diangkat ialah ‘BPJS sebagai titik singgung dan siapa penelitinya?’. Penelitian kebijakan kesehatan saat ini semakin berkembang dan dilaksanakan oleh universitas. Dalam konteks penelitian kebijakan kesehatan ada pertanyaan menarik mengenai hubungannya dengan penelitian kebijakan medik. Dalam hal ini memang kebijakan medik merupakan bagian dari kebijakan kesehatan. Pertanyaan ini semakin menarik dengan adanya pemikiran apakah penelitian kebijakan dilakukan oleh unit di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ataukah di Fakultas Kedokteran, ataukah kedua-duanya atau bekerjasama.
Silahkan simak lanjutan informasinya melalui link berikut 
Melibatkan pelayanan kesehatan swasta untuk pencapaian Universal Coverage
Universal Coverage merupakan kebijakan yang menjadi primadona di dunia saat ini. Asian Network for Health System Strengthening (ANHSS) bekerjasama dengan World Bank Institute (WBI) mengambil tema ini dalam konteks hubungan pemerintah dan pelayanan swasta. Pertanyaannya adalah bagaimana peran sektor swasta dalam Universal Health Coverage. Laporan ini ditulis dengan menyajikan ringkasan hasil dan relevansinya dengan keadaan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui seperti kasus di DKI, banyak RS Swasta yang merasakan masalah dengan Kartu Jakarta Sehat. Apa yang terjadi dalam hubungan pemerintah dengan RS swasta?
Laporan ini berusaha meletakkan isi dua sesi kunci di workshop dalam konteks di Indonesia. Acara diantarkan dengan musik tradisional. Reportase selengkapnya silakan
Deklarasi Rumah Sakit Badan Nirlaba untuk menyehatkan masyarakat
Pada hari Jumat, 31 Mei 2013 di Hotel Santika dilakukan Deklarasi RS Badan Nirlaba yang dilanjutkan dengan seminar dan Munas 1 Asosiasi Rumah sakit Badan Nirlaba Indonesia atau disingkat ARSANI.
Asosiasi ini merupakan perhimpunan rumah sakit swasta publik yang berbentuk badan hukum Yayasan atau Perkumpulan. Dalam Munas 1 ini telah terpilih Dr. Natsir Nugroho MKes, SPOG sebagai Ketua.
Mengenai Deklarasi Rumah Sakit Badan Nirlaba,
Universal Health Care in India : Making it public, making it a reality
Oleh Amit Sengupta
Municipal Services Project MSP, 2013
Proyek ini dibiayai oleh pemerintah Kanada dan the International Development Research Centre (IDRC). Buku elektronik ini bisa dibaca secara online melalui link berikut ( http://bit.ly/10jNLfF ).
‘…Strategi terbaru India untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) menarik perhatian untuk dipertimbangkan dan dikritik. Titik debatnya ialah proposal UHC bisa menjadi pencapaian terbaik hingga partisipasi yang besar pada sektor privat yang dominan, dan peningkatan skala skema asuransi kesehatan..”
Paper ini memperdebatkan visi perdebatan yang fundamental mengenai kebijakan UHC, dasar pikirannya ialah membuat sistem kesehatan publik lebih terintegrasi dan komprehensif yang memprioritaskan pada kebutuhan pasien, dan mengurangi penyimpangan untuk meningkatkan layanan kesehatan privat. Hal ini menguji sektor kesehatan di India, menganalisis alasan dasar tidak berjalannya UHC sejak awal, dan wacana solusi publik untuk mengurangi gap layanan kesehatan yang lebih efisien, transparan, setara dan berkelanjutan..”
Ringkasan Hasil Seminar Korupsi di Sektor Kesehatan dan Pencegahannya
Seminar diawali dengan paparan teoritis mengenai korupsi oleh Deputi KPK Bidang Pencegahan, dan bagaimana keadaannya di sektor kesehatan oleh Prof. Etty Indriati. Apa penyebab terjadinya korupsi hingga masuk ke penuntutan hukum? Penyebabnya banyak dan dapat saling terkait, antara lain: keserakahan, kebutuhan, kesempatan, keharusan, ketidaktahuan, atau mungkin terjebak.
Dimana tempat korupsi di sektor kesehatan?
Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan
Bacaan Baru : Fighting Corruption in Health Sector Method, Tools, and Good Practices
Berbagai kemajuan telah dicapai dalam sektor kesehatan sesuai dengan komitmen global Millenium Development Goals (MDGs). Namun sayang, data pencapaian MDGs menunjukkan tidak meratanya pencapaian yang telah diraih antar negara. Salah satu penyebab hal tersebut karena adanya fenomena “bottleneck” akibat dari korupsi sistemik sehingga hanya sedikit sumber daya finansial yang menyentuh masyarakat. Dokumen dari MDGs Review Summit 2010 bahkan menyebutkan korupsi sebagai penghalang utama dalam pencapaian MDGs.
United Nations Development Programme (UNDP) telah melakukan studi mengenai bagaimana korupsi menjadi satu ancaman bagi sektor kesehatan. Hasil studi ini dipublikasikan dalam buku berjudul Fighting Corruption in Health Sector: Method, Tools, and Good Practices. Buku ini juga membahas bagaimana melakukan diagnosis, intervensi, dan pencegahan terhadap korupsi di sektor kesehatan. Untuk membaca buku tersebut silahkan,
