Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Data menunjukkan adanya peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi terjadinya transmisi lokal di wilayah tertentu, yakni Propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat, maka Menteri Kesehatan RI menetapkan regulasi yang mengatur hal tersebut melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
Pada 7 April 2020, telah diterbitkan KMK No. HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selanjutnya, pada 11 April 2020, diterbitkan regulasi serupa pada kawasan lainnya di Jawa Barat melalui KMK No. HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pada 27 Maret 2020, PKMK FK - KMK UGM bekerja sama dengan American University of Beirut (K2P Center) menyelenggarakan webinar dengan narasumber Rayane Nasreddine. Webinar ini bertujuan agar para peserta mampu memahami konsep knowledge translation dan knowledge uptake dalam penyebaran pengetahuan, khususnya melalui kebijakan dalam bentuk policy brief dan policy summary.
Pada 1 April 2020 FISIPOL UGM menyelenggarakan diskusi yang bertema “Penanganan Krisis COVID-10”. Tujuan diskusi untuk merespons dari tata kelola krisis COVID-19 di Indonesia. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan ke berbagai stakeholder yang berwenang dalam menangani masalah COVID-19. Pemantik dalam diskusi adalah Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto yaitu dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik sekaligus Dekan Fakultas Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo dan Dr. Ambar Widaningrum yang merupakan dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Pemantik memberikan beberapa poin dari pandanganya masing - masing terhadap kebijakan yang pemerintah ambil dalam menangani COVID-19. Pandangan utama dalam diskusi yang disampaikan pemantik adalah mengenai responsivitas, pesan kebijakan, monitoring dan koordinasi dari pemerintah.
Peraturan Menteri Kesehatan mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI pada awal 2020. Peraturan ini merupakan bentuk penyesuaian dan pengembangan kebutuhan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019. Didalamnya berisi penjelasan dan gambaran mengenai bentuk dan jenis pelayanan rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, perizinan rumah sakit, ketentuan peralihan dan penutup. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada 14 Januari 2020.
Sebuah pertemuan ilmiah pertama SEAMEO akan diselenggarakan pada 11 - 12 September 2020 di Jakarta. Pertemuan ilmiah ini mengambil tema “Ensuring Quality Early Life for Productive Human Resources”. Tujuan utama acara ini untuk menyediakan ruang pertemuan yang membahas perspektif dan cerita sukses serta beberapa tantangan dan ditemukan berdasarkan praktik nyata dan hasil riset untuk mendukung kualitas kehidupan khususnya bagi penduduk kawasan Asia Tenggara.