Regulasi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negri Dalam Masa Pandemi COVID-19
Pada 9 Januari 2020, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan SE Nomor 1 Tahun 2021 yang berlaku efektif mulai 9 januari 2021 hingga 25 Januari 2021 dan akan divealuasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan diantaranya penggunaan masker dengan tepat menutupi hidung dan mulut, jenis masker yang dipakai saat perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis, tidak diperkenankan berbicara melalui telpon atau secara langsung saat di perjalanan dengan moda transportasi umum, serta tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan kurang dari 2 jam, terkecuali yang jika tidak dilakukan membahayakan keselamatan dan kesehatan. Sementara itu, terdapat pengaturan pelaksanaan pemenuhan swab test dan pengecekan acak rapid test antigen yang diberlakukan khusus sesuai tujuan dan jenis transportasi yang digunakan.
Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta bukanlah hal baru di Indonesia, namun dokumentasi mengenai contoh nyata kerjasama tersebut dalam situasi darurat bencana masih sangat jarang. Pada saat pandemi COVID-19, koordinasi antar pihak termasuk dengan sektor swasta merupakan salah satu aspek penting untuk mengurangi dampak buruk terutama kesehatan, ekonomi dan sosial. Sebuah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus dilakukan di D.I. Yogyakarta. Gambaran pelaksanaannya di D.I.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI menerbitkan protokol dukungan kesehatan jiwa dan psikososial guna mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan layanannya pada anak dan remaja dann meningkatkan kordinasi serta keterpaduan lintas sektor dan program pelaku layanan..tmb-479v.jpg?sfvrsn=add44264_6%20479w)
USAID dan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan sebuah webinar sebagai wadah pembelajaran kesehatan dari kacamata ekonomi kesehatan pada 27 November 2020. Webinar ini dihadiri dari berbagai institusi sebagai pembahas dan narasumber, antara lain tiga narasumber dari Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Aceh, Kepala Sub-Dir. Neraca Rumah Tangga dan Institusi Non-Profit, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu RI, Senior Tech Advisor USAID, dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI. Agenda ini dimoderatori oleh Prastuti Soweandono selaku Country Director Thinkwell yang dilakukan secara online melalui Zoom. Reportase kegiatan dapat disimak pada link berikut
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan FK - KMK UGM menyelenggarakan webinar implementasi koordinasi penyelenggara jaminan dalam kebijakan kelas standar rawat inap JKN pada 2 Desember 2020. Agenda ini dibuka langsung oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD dan dihadiri oleh berbagai narasumber diantaranya Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan, perwakilan anggota DJSN dan PERSI dengan pembahas yang disampaikan oleh Ery Setiawan, SKM, ME, AAAK – USAID Health Financing Activity. Pembahasan topik ini menarik sebab saat ini Indonesia masih mengalami defisit yang cukup besar. Selanjutnya, perlu diperhatikan beberapa regulasi, tata kelola, dan penyusunan opsi kebijakan yang sesuai guna memberikan pilihan terbaik bagi pengaturan kebijakan kelas standar rawat inap JKN. Selengkapnya (reportase)
Kementerian Kesehatan bersama dengan Kominfo dan Komisi Penanggulangan COVID-19 menerbitkan Buku Saku #infovaksin pada November 2020. Buku saku ini berisi informasi praktis seputar konsep imunisasi dan vaksin terkait COVID-19. Terdapat tiga bab utama, yang terdiri dari : 1) konsep dasar imunisasi, 2) tanya jawab seputar imunisasi dan vaksin COVID-19 dan 3) Infografis tentang imunisasi dan vaksin. Buku saku ini menggunakan visualisasi yang bervariasi sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jika pembaca membutuhkan detail informasi yang lebih lengkap mengenai konsep imunisasi dan vaksin, termasuk referensi penunjang, silakan menuju link berikut