Reportase International Epidemiological Association South East Asia (IEASEA) 2018
International Epidemiological Association (IEA) memiliki lebih dari 1000 anggota di lebih dari 100 negara yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi komunikasi di antara para epidemiologi yang terlibat dalam penelitian dan pengajaran di seluruh dunia, dan untuk mendorong penggunaannya di semua bidang kesehatan. termasuk di ranah sosial, komunitas dan pencegahan penyakit. Tujuan - tujuan ini dicapai dengan mengadakan pertemuan ilmiah dan seminar, dengan menerbitkan jurnal, laporan, monograf, buku terjemahan. Pertemuan Ilmiah Regional IEA Asia Tenggara tahun ini diselenggarakan dengan Konferensi Internasional tentang Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan, berfokus pada peningkatan kemampuan negara - negara untuk mengembangkan kebijakan kesehatan berbasis bukti untuk pencapaian SDG.
konferensi ini di selenggarakan pada 2-5 Oktober 2018 bertempar di Prime Plaza Hotel Sanur Bali. Reportase kegiatan ini dapat disimak pada link berikut
Masalah yang dihadapi layanan kesehatan saat ini semakin kompleks, seiring dengan tumbuhnya kebutuhan sosial dan kesehatan dari masyarakat. Belakangan ini berkembang berbagai wacana seputar pembentukan sistem kesehatan seharusnya mulai bergeser menggunakan pendekatan berbasis institusi menjadi berbasis komunitas. Ini tentu menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kebijakan.
Studi yang dilakukan oleh Margaret Kruk dkk di jurnal The Lancet menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan mortalitas dibandingkan sekedar melakukan ekspansi layanan tanpa melakukan perbaikan kualitas yang berarti. Temuan ini menjadi bukti ilmiah yang baru dan bisa dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dan agen pembiayaan dalam menentukan strategi alokasi sumber daya. Namun, apakah temuan ini dapat betul-betul diimplementasikan?
Implementasi dari panduan pada praktik kesehatan masyarakat merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh stakeholder di sektor kesehatan. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi terhadap implementasi panduan pada kesehatan masyarakat yang fokus pada karakteristik strategi dari sebuah panduan kebijakan kesehatan di tingkat kota. Studi ini berlatar di Belanda dan menggunakan pendekatan concept-mapping.
Dalam Perpres ini disebutkan sejumlah hal penting diantaranya, kepesertaan (PBI dan non PBI), lalu diikuti dengan administrasi kepesertaan. Salah satunya dalam hal pendaftaran peserta, dimana BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem untuk mempermudah akses pendaftaran. Selain itu, Perpres ini menarik karena dalam pasal 27 mengatur tentang peserta JKN yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satunya, peserta yang mengalami PHK, tetap mendapat akses layanan kelas III selama 6 bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran. Namun, ada beberapa syarat yang ditentukan Perpres agar hal tersebut berlaku. Perpres ini juga menjelaskan terkait manfaat jaminan kesehatan, yang terbagi dalam dua jenis yaitu yang dijamin BPJS Kesehatan dan yang tidak dijamin.
Dalam rangka mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 memfasilitasi keterlibatan aktor kebijakan dan stakeholder di tingkat Pusat dan Daerah untuk saling berkoordinasi dan bergerak bersama-sama. Salah satu langkah kebijakan yang disarankan tidak hanya terkait penyusunan rencana kegiatan dengan skala prioritas; melainkan juga melibatkan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lainnya. Bidang kesehatan adalah salah satu sektor yang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan lepas dari peran serta sekor lainnya. Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian bagi masyarakat korban bencana serta serangkaian upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fungsi pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya secara berkelanjutan akan didukung dengan kebijakan pembiayaan APBN dan APBD tahun 2018 dan 2019.
System thinking adalah sebuah metode yang kuat dalam membimbing investasi di sektor kesehatan. Metode ini bekerja dengan menggambarkan karakteristik dan hubungan yang mendasari sebuah sistem. Aktor kunci dapat memetakan dan mengukur sistem kesehatan, sehingga dapat mengindetifikasi penghalang dan kelemahan yang terdapat dalam sistem serta mendesain intervensi yang tepat untuk menanganinya. Sebuah dokumen dipublikasikan oleh Alliance for Health Policy and System Research dan World Health Organization (WHO) menggambarkan seputar systems thinking dan bagaimana peneliti n serta pembuat Kebijakan dapat menggunakannya untuk menguatkan sistem kesehatan. Dokumen ini dipublikasikan pada November 2009.