Banyak negara di kawasan Asia-Pasifik telah berkomitmen untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal (UHC), yang tercermin dalam komitmen politik dan tindakan tata kelola yang telah mereka ambil dalam mengarahkan sistem kesehatan mereka ke arah akses yang universal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan perlindungan dari masalah keuangan.

Sebuah artikel meninjau peran pemerintah di Asia-Pasifik dalam mewujudkan UHC. Artikel ini menggambarkan bahwa dalam banyak hal, reformasi pemerintahan yang mengadaptasi sistem kesehatan mereka ke arah regulasi yang lebih besar, akuntabilitas, pengawasan, dan pengawasan sistem kesehatan telah menjadi bagian dari langkah mereka yang lebih luas menuju UHC. Artikel ini ditulis oleh Eng-Kiong Yeoh, Cathryn Johnston, Patsy Yuen Kwan Chau, Nicole Kiang, Pamela Tin & Jaymond Tang yang dipublikasikan pada Januari 2019 di jurnal Health Systems & Reform.

Selengkapnya

Dalam konteks desentralisasi kesehatan, program – program gizi bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten. Sehinggga perlu ada mekanisme untuk mengetahui best practice yang telah dilakukan hingga level kota maupun kabupaten. Dalam hal Knowledge Management, penyebaran informasi mengenai best practice dapat dilakukan secara jarak jauh karena teknologi informasi memungkinkan berbagai kegiatan Knowledge Management dilakukan sehingga mampu memotong jarak, biaya dan waktu dengan kualitas output yang cukup baik.

Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM telah menyelenggarakan Webinar yang membahas seputar penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan seputar masalah Gizi. seminar ini diisi oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dan H. Ir. Herwin Yatim, MM (Bupati Kabupaten Banggai). Materi selengkapnya dapat di simak pada link berikut.

selengkapnya

Directly observed treatment (DOT) telah menjadi standar perawatan untuk TBC sejak awal 1990-an, tetapi sering kali menyebabkan tidak nyaman bagi pasien dan kesulitan bagi penyedia layanan. Telah dikembangkan metode Video-observed therapy (VOT) yang direkomendasikan oleh WHO sebagai alternatif untuk DOT. Sebuah artikel memaparkan hasil studi apakah tingkat pengamatan pengobatan dengan metode VOT lebih baik. Artikel ini ditulis oleh Alistair Story, Robert W Aldridge, Catherine M Smith, dkk yang dipublikasikan pada Februari 2019 di Jurnal the Lancet.

Selengkapnya

Klaim BPJS bagi RS menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Pasalnya, masih terjadi beberapa hal belum disepakati antara BPJS dan RS dalam pengajuan dan pembayaran klaim ini. Namun, pihak RS kini tak risau lagi karena mekanisme dan persyaratan klaim telah diatur lengkap oleh pemerintah melalui Perpres No 82 Tahun 2018. Pusat KP-MAK mengisinisasi diskusi untuk membahas hal tersebut pada Selasa (19/2/2019) di Yogyakarta. Simak laporan kegiatan selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

Peningkatan upaya kesehatan saat ini bukan lagi monopoli sektor kesehatan saja. Pemerintah berulangkali mencoba berbagai pendekatan agar semua sektor berperan dalam meningkatkan upaya kesehatan, misalnya saja melalui program GERMAS. Namun seberapa efektif pendekatan lintas dan multi sektor untuk mencapai tujuan - tujuan sektor kesehatan? Apa sebenarnya peluang dan tantangan untuk melibatkan sektor lain dalam peningkatan upaya kesehatan? Ternyata pertanyaan ini tidak hanya relevan di Indonesia tetapi juga di Negara - negara lain.

Sebuah hasil penelitian yang diterbitkan di International Journal of Health Policy and Management menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh tiga pemerintah kota di Norwegia dalam melakukan perencanaan multi sektor untuk kesehatan masyarakat. Utamanya, terdapat beberapa keseimbangan yang rupanya sulit dicapai terkait perbedaan proses dan prosedur, dinamika kekuasaan, aksi serta konteks yang berbeda dari masing - masing institusi, serta bagaimana menempatkan dan membingkai isu kesehatan masyarakat. Penelitian ini ditulis oleh Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, dan Elisabeth Fosse dan diterbitkan Desember 2018 .

Selengkapnya

DBD merupakan penyakit yang mempunyai siklus menarik dan erat kaitannya dengan masalah di luar kesehatan. Beberapa minggu terakhir, terjadi lonjakan kejadian DBD yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Kebersihan lingkungan, cuaca, bahkan status gizi dapat mempengaruhi terjadinya DBD. Ciri menarik DBD ini perlu dikaji dari perspektif Sistem Kesehatan yang saat ini berada dalam era Jaminan Kesehatan Nasional.

Seminar nasional ini berusaha mengkaji situasi DBD dalam perspektif Sistem kesehatan yang mempunyai sifat lintas sektor. Seminar nasional ini telah diselenggarakan pada Sabtu, 2 Maret 2019 bertempat di Auditorium Lantai 8, Gedung Pascasarjana Tahir, FK - KMK UGM. materi pemaparan dan reportase dapat disimak pada link berikut

selengkapnya 

Pencapaian target utama sistem kesehatan tidak akan optimal jika masih ada sistem yang tidak terintegrasi atau terfragmentasi. Sektor kesehatan terfragmentasi yang terdiri dari struktur tata kelola, pembiayaan, hingga keterlibatan lintas sektor telah menjadi diskusi hangat pada topik global health literature saat ini. Fenomena permasalahan fragmentasi sistem kesehatan dirasakan oleh kelompok negara maju hingga negara berpendapatan rendah. Beberapa evidence menyebutkan, jika yang terfragmentasi ini tidak ditanggapi, maka sistem ini akan mengakibatkan distorsi perhitungan supply and demand, pelayanan ganda yang memberatkan pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas aktor kebijakan, dan rendahnya pencapaian target sistem kesehatan.

Jurnal yang diterbitkan BMC pada akhir Januari 2019 ini membahas bagaimana Sierra Leone yang masuk dalam kategori negara low income menghadapi sistem kesehatan yang terfragmentasi. Tiga sistem terfragmentasi yang dirasakan negara ini adalah program kader kesehatan yang tidak terintegrasi, permasalahan terkait pasokan kebutuhan medis (obat dan fasilitas pendukung lain), dan permasalahan terkait jenjang pelayanan. Selain itu, jurnal ini memaparkan tentang faktor pencetus utama terjadinya fragmentasi sistem kesehatan pada negara yang terletak pada wilayah Afrika Barat tersebut.

Selengkapnya

Problematika gizi masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan secara lintas sektoral. Beberapa hasil riset mengenai kualitas gizi Nasional masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Riset - riset tersebut menunjukkan: anemia pada Ibu hamil sebesar 48,9%; 70- 80% ibu hamil belum tercukupi konsumsi tepat nutrisi, dan angka anak stunting 30,8%. Walaupun proporsi stunting mengalami penurunan (Riskesdas 2013 dan Riskesdas 2018), angka tersebut masih dianggap tinggi dari angka yang ditentukan oleh WHO, yakni kurang dari 20%.

Dalam rangka mengatasi hal ini, Kementerian Kesehatan mengupayakan sistem Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. Pendekatan keluarga ini dilakukan mulai dari upaya peningkatan penerapan gizi seimbang melalui konsumsi ikan, sayur, buah, dan pengenalan pada risiko penyakit. Pada puncak Hari Gizi Nasional (HGN) ke - 59, Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan seminar Puncak Peringatan Hari Gizi Nasional ke-59 dengan topik “ Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif" pada hari Jum’at, 25 Januari 2019. Video dan materi presentasi dapat diakses pada link berikut

selengkapnya