Pada 8 Februari 2021, Menteri Kesehatan menetapkan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan COVID-19 untuk pelacakan kontak, penegakkan diagnosis dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan RDT-Ag di puskesmas guna penegakkan diagnosis dan pelacakan kontak. Sedangkan penyediaan untuk fungsi skrining, dilakukan sesuai ketentuan perundang - undangan.

Penggunaan RDT-Ag harus memperhatikan kriteria pemilihan, penggunaan, alur pemeriksaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pengelolaan spesimen, keselamatan hayati (biosafety), pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan, dan pengelolaan limbah pemeriksaan. Untuk meningkatkan performa RDT-Ag, maka pemeriksaan dilakukan pada fase akut (dalam waktu 7 hari pertama sejak onset gejala). Performa RDT-Ag semakin menurun setelah fase akut dilalui.

selengkapnya

Pada 10 Februari 2021, Presiden Jokowi menetapkan Perpres RI No.14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020. Beberapa perubahan yang termuat diantaranya adalah ketentuan ayat (2) pasal 4 terdapat penambahan kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19; penghapusan ayat (4), (5) dan (6) pada Pasal 6 yang berisi mengenai penjelasan lebih rinci terkait ketentuan badan usaha (nasional dan internasional); perubahan ketentuan ayat (1) dan 92) Pasal 11; Penambahan Pasal 13A dan Pasal 13B diantara Pasal 13 dan Pasal 14; Penambahan Pasal 15A dan Pasal 15B diantara Pasal 15 dan Pasal 16; Perubahan ketentuan pada Pasal 19.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 130) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden ini.

selengkapnya

Sebuah penelitian dilakukan oleh Rapotan Hasibuan untuk melihat respon dari kenaikan iuran JKN dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019. Pengambilan data dilakukan pada 150 responden yang berasal dari 3 puskesmas. Hasilnya menunjukan 97.3% responden merupakan peserta JKN aktif dan 78,1% diantaranya menolak kenaikan iuran. Penghasilan keluarga dan respon masyarakat terkait kenaikan iuran berkorelasi dengan angka permintaan penurunan kelas JKN dan hubungannya dengan utilitas Puskesmas.

Utilisasi pelayanan kesehatan sejak isu kenaikan iuran JKN oleh pemerintah masih perlu dikaji lebih mendalam walaupun masyarakat cenderung menolak kenaikan tersebut. Utilisasi pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan iuran JKN, akan tetapi pola sebaran penyakit atau masalah kesehatan dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2020.

selengkapnya

Kumpulan rekomendasi kebijakan penanganan krisis multidimensi pandemi COVID-19 adalah sintesis pengetahuan yang dirangkum dari pusat informasi dan studi yang dilakukan oleh Knowledge Sector Indonesia (KSI) dan berbagai mitra yang dikurasi dan dirangkum oleh Think Policy. Publikasi ini memiliki empat topik utama, meliputi : 1) krisis kesehatan terkait kapasitas pelayanan kesehatan, ketahanan kesehatan, intervensi promotif - prefentif serta tata kelola dan manajemen pengetahuan; 2) krisis ekonomi terkait analisis makroekonomi dan dampak pandemi, ketenagakerjaan dan kemiskinan, serta prospek ekonomi digital dikaitkan dengan penyelamatan UMKM, 3) krisis pendidikan meliputi sistem pendidikan dan kurikulum selama masa pandemi COVID-19 dan 4) krisis sosio-budaya termasuk perkembangan isu agama, pemberdayaan masyarakat serta gender dan anak selama pandemi COVID-19.

Kompleksitas dan keterkaitan berbagai dimensi dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional memerlukan kolaborasi yang solid antar pemerintah, dunia usaha, tenaga medis dan kelompok masyarakat. Publikasi ini juga menghadirkan rekomendasi kebijakan dalam tiga kelompok utama, yakni kebijakan prioritas, kebijakan suplementer dan kebijakan transformatif dengan detail terlampir.

selengkapnya

COVID-19 sangat menekankan bagaimana pelacakan kontak sangat penting untuk mengelola wabah hingga melakukan penyesuaian strategi yang tepat guna, termasuk pemberlakuan tindakan kesehatan publik dan sosial yang ketat lainnya. Pada awal Juni 2020, WHO mengadakan konsultasi global online tentang pelacakan kontak pada konteks COVID-19, meliputi melihat pembelajaran pandemi hingga saat ini, praktik terbaik yang muncul, langkah - langkah yang diperlukan untuk implementasi mendesak, peningkatan skala, serta pemeliharaan dan peningkatan aktivitas pelacakan kontak.

Publikasi laporan ini mendokumentasikan pembahasan pertemuan dan rekomendasi utama dari pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat respons pelacakan kontak dan meninjau praktik operasional secara bersama-sama guna meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar mitra.

selengkapnya

Pada 14 Januari 2021, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan SE No. 2 Tahun 2021 dengan ruang lingkup pelaku perjalanan internasional. Pelaku perjalanan yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 hari terakhir. Regulasi ini mengatur untuk menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

Pelaku perjalanan internasional bestatus WNA terkecuali pemegang izin tinggal diplomatik/dinas, pemegang KITAS dan KITAP, atau dengan izin khusus dari K/L dapat masuk ke Indonesia dengan penerapan protokol kesehatan. Pelaku perjalanan internasional wajin menunjukkan hasil tes RT-PCR negative dari negara asal dengan waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum berangkat dan kembali dilakukan tes ulang serta menjalani karantina selama 5 hari. Setelah dilakukan karantina 5 hari sejak kedatangan, dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. SE ini berlaku sejak 15 Januari 2021 – 25 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai perkembangan situasi.

selengkapnya

Pada 2 Januari 2021, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut dengan Juknis Vaksinasi COVID-19. Juknis ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Tahap pertama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Januari – April 2020 adalah tenaga kesehatan dan tenaga terkait yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tahap kedua pada Januari – April 2020, dilakukan pada petugas pelayanan publik yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelompok usia lanjut (> 60 tahun). Tahap ketiga, April 2021 – Maret 2022 diberikan kepada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi. Taham keempat, April 2021 – Maret 2022, diberikan kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin. Pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara top-down melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait meliputi nama, NIK dan alamat tempat tinggal sasaran.

selengkapnya

Pada 9 Januari 2020, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan SE Nomor 1 Tahun 2021 yang berlaku efektif mulai 9 januari 2021 hingga 25 Januari 2021 dan akan divealuasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan diantaranya penggunaan masker dengan tepat menutupi hidung dan mulut, jenis masker yang dipakai saat perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis, tidak diperkenankan berbicara melalui telpon atau secara langsung saat di perjalanan dengan moda transportasi umum, serta tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan kurang dari 2 jam, terkecuali yang jika tidak dilakukan membahayakan keselamatan dan kesehatan. Sementara itu, terdapat pengaturan pelaksanaan pemenuhan swab test dan pengecekan acak rapid test antigen yang diberlakukan khusus sesuai tujuan dan jenis transportasi yang digunakan.

selengkapnya