Referensi USAID : Mengoptimalkan Peran Tenaga Kerja Kesehatan
Dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan semesta dibutuhkan tenaga kerja kesehatan yang efektif dan efisien, USAID menerbitkan sebuah dokumen. Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana mengembangkan kebijakan untuk pekerja di sektor kesehatan agar perbaikan kualitas dan efektivitas layanan kesehatan dapat lebih optimal.
Program Finansial dan Pemerintahan untuk Kesehatan (HFG) mendukung pemerintah untuk mengoptimalkan kualitas dan efisiensi pasar tenaga kerja kesehatan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi dalam produksi tenaga kerja kesehatan, regulasi sektor swasta, dan inisiatif untuk mengatasi maldistribusi dan inefisiensi. Dokumen ini ditulis oleh Sarah Dominis, Kate Greene dan Ffyona Patel dari USAID yang dipublikasikan pada Maret 2018.
Korupsi di layanan kesehatan merupakan salah satu penghambat tercapainya kesehatan masyarakat dan saat ini sedang gencar diberantas. Sebagai contoh, di Eropa telah dikalkulasikan sebanyak 56 miliar Euro hilang setiap tahunnya akibat korupsi di sektor kesehatan. Kegiatan anti korupsi bisa dikelompokkan ke korupsi di tingkat individual, yakni korupsi yang dilakukan perseorangan untuk kepuasan pribadi, dan korupsi di tingkat institusional yakni kegagalan institusi mengarahkan individu kepada tujuan utama karena sistem yang memberikan celah bagi individu untuk mengejar tujuan pribadi.
Kesenjangan pengetahuan-praktik dalam kesehatan Masyarakat sudah dikenal luas. Pentingnya menggunakan berbagai jenis bukti untuk pengembangan promosi kesehatan yang efektif juga telah ditekankan. Namun dalam prakteknya, keputusan intervensi sering didasarkan pada peluang jangka pendek saja, tidak melalui pendekatan yang paling efektif, sehingga mengurangi manfaat dari strategi promosi kesehatan.
Akses UU Pendidikan Kedokteran menghadapi fase baru dalam pelaksanaannya, Setelah muncul perdebatan termasuk Yudisial Review di MK, saat ini ada usaha melakukan revisi UU Pendidikan Kedokteran di DPR. Revisi ini diusulkan oleh IDI ke anggota DPR.
Fungsi utama dari sistem kesehatan adalah melaksanakan intervensi untuk meningkatkan kesehatan, akan tetapi cakupan intervensi kesehatan esensial tergolong masih kurang pada negara-negara berpenghasilan rendah. Penerapan intervensi tersebut dapat menjadi sebuah tantangan, terutama jika melibatkan perubahan yang kompleks dalam rutinitas klinis; dalam pola kolaborasi dari berbagai penyedia layanan kesehatan dan kelimuan; perilaku penyedia, pasien atau pemangku kepentingan lainnya, atau organisasi perawatan. Pengambil keputusan dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengimplementasikan intervensi kesehatan, dan beberapa pilihan tersebut harus didasarkan pada bukti dari efektivitas strategi implementasi.
Akses layanan kesehatan kepada kaum miskin kota pada banyak negara termasuk dalam masalah kesehatan yang masih kurang diperhatikan. Hal ini sering mengakibatkan penundaan pengobatan. Buta huruf dan kemiskinan di daerah kumuh mengakibatkan terbatasnya akses terhadap barang dan jasa untuk kesehatan. Sebuah artikel membahas peluang untuk mengisi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, yang secara khusus menargetkan kaum miskin kota dengan menyediakan skema asuransi kesehatan yang mencakup layanan kesehatan primer untuk populasi ini. Artikel ini ditulis oleh Ramesh Bath, Jeanna Holtz dan Calos Avila dengan setting penelitian di India. Dipublikasikan pada 7 Maret 2018 di jurnal Health Policy and Reform.