Pembelajaran Kelembagaan (Agustus 2024)

Merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat Fakultas-fakultas Kedokteran dalam bidang penelitian kebijakan kesehatan. Pembelajaran ini bertujuan membekali dosen Fakultas Kedokteran (FK) melakukan penelitian kebijakan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di berbagai level pemerintahan. Melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif, peserta akan diajarkan menyusun proposal penelitian kebijakan dan artikel Jurnal, menganalisis data, menyusun Policy Brief, melakukan advokasi kebijakan serta mengelola proyek penelitian kebijakan.

Pembelajaran organisasi ini bersifat kolaboratif lintas Departemen di berbagai FK untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan riset kebijakan. Pembelajaran akan langsung “hands-on” dengan topik masalah kesehatan prioritas dan data sekunder yang dapat dianalisis. Kegiatan akan berlangsung pada bulan Agustus 2024. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut

selengkapnya

Forum nasional XIV JKKI 2024 memberikan kesempatan kepada akademisi, analis kebijakan, peneliti, pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk berpartisipasi menyediakan Evidence-based policy dan dibahas dalam kegiatan seminar. Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan policy brief sesuai dengan topik Forum nasional XIV.  Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen policy brief terkait dengan sistem kesehatan untuk pelayanan KJSU : (1) Transformasi layanan primer, (2) Transformasi layanan rujukan, (3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan, (4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, (5) Transformasi SDM Kesehatan, dan (6) Transformasi teknologi kesehatan. Batas akhir pengumpulan policy brief pada tanggal 1 Agustus 2024. Informasi selengkapnya mengenai Forum Nasional JKKI 2024 dan ketentuan policy brief dapat disimak pada link berikut

selengkapnya

Evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; Policy Brief dan Briefing Notes. 

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami tentang kebijakan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, menyusun policy brief  dan memahami advokasi kebijakan. Pelatihan ini sedang berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 2024. Narasumber berasal dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM serta konsultan dan peneliti dari PKMK FK-KMK UGM. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut

selengkapnya

Reportase Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024 (5-7 Juni 2024)
Igniting HPSR Futures: Empowering Torchbearers in the Asia-Pacific

Acara HSSA Workshop 2024 adalah sebuah action-oriented workshop yang mencakup kombinasi presentasi pleno, sesi kelompok kecil, dan aktivitas kolaboratif. Kegiatan ini mendorong pemahaman serta pertukaran pengetahuan, memberi informasi tentang peluang penguatan kapasitas, dan memperkuat hubungan kerja antar beragam pemangku kebijakan kesehatan di regional Asia. Acara ini memiliki tema “Strengthening the ecosystem for health policy and systems research for health systems strengthening in Asia” yang memiliki fungsi kritis dalam mengidentifikasi langkah-langkah tindakan ini sangat penting untuk menentukan "pembawa obor," misalnya, anggota komunitas yang bersedia dan berada dalam posisi yang baik untuk menggerakkan agenda bersama ke depan. Pada akhir lokakarya, peserta akan mengidentifikasi setidaknya dua tindakan penguatan dan pembawa obor di setiap tingkat sistem organisasi, nasional, dan regional. Workshop diselenggarakan pada 5-7 Juni 2024 di Gran Melia Hotel Jakarta, simak reportase selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

25-28 November 2024, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, akan menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan akan berlangsung pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut.

selengkapnya

Evaluation of The Malaria Elimination Programme in Muara Enim Regency

Malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terus berlanjut di Indonesia, kondisi ini diperburuk oleh iklim khatulistiwa yang mendorong perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Tercatat pada Mei dan Agustus 2022, sebuah studi kualitatif dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang melibatkan 22 profesional kesehatan dari berbagai latar belakang. Data dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terarah (focus group discussion/ FGD) selama 3 jam yang dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing dengan 12 peserta: profesional kesehatan dan manajer program. Selain itu, wawancara mendalam (IDI) dilakukan dengan sepuluh informan.

Hasil studi ini mengungkap banyak tantangan selama fase input, termasuk tidak adanya ahli entomologi dan kekurangan alat diagnostik. Meskipun ada kendala ini, studi ini mendokumentasikan pencapaian luar biasa dalam domain output, yang ditandai dengan kemajuan signifikan dalam distribusi kelambu dan keberhasilan penerapan Sistem Peringatan Dini (early warning system/ EWS). Meskipun ada kesulitan, program ini telah membuat langkah besar menuju eliminasi malaria. Beberapa tindakan yang memberikan optimalisasi guna meningkatkan efektivitas program eliminasi malaria masih diperlukan, diantaranya mencakup penambahan tenaga kerja ahli entomologi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan daerah.

selengkapnya

Identifying Physician Public Health Competencies to Address Healthcare Needs in Underserved, Border, and Outer Island Area Indonesia

Sebagian besar sekolah kedokteran di Indonesia telah mengembangkan inovasi untuk mengintegrasikan konten kesehatan masyarakat ke dalam kurikulum. Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan kompetensi terkini yang dibutuhkan untuk menjalankan praktik kedokteran secara efektif di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau terluar di Indonesia. Sembilan puluh tiga peserta dari enam distrik terpencil terlibat dalam 12 diskusi kelompok terarah. Hasilnya, Di bawah tata kelola sistem kesehatan yang terdesentralisasi, konteks sosio-geografis lokal sangat penting untuk memahami lanskap kesehatan masyarakat saat ini. Pendidikan kedokteran terkait kesehatan masyarakat harus menekankan kemampuan dokter untuk mengadvokasi dan mendorong koordinasi layanan kesehatan dalam menanggapi bencana, serta pengawasan berbasis masyarakat dan data relevan lainnya untuk pengendalian penyakit yang sinergis. Sebagai bagian dari tim manajemen fasilitas kesehatan, calon dokter harus mampu menerapkan pemikiran sistem dan memberikan masukan penting untuk meningkatkan pemberian layanan di fasilitas kesehatan setempat.

Selain itu, mengenali faktor-faktor yang mendasarinya sangat penting untuk mewujudkan praktik kolaborasi interprofesional yang efektif dan menyelaraskannya dengan keterampilan kepemimpinan. Studi ini menguraikan rekomendasi untuk sekolah kedokteran dan perguruan tinggi terkait dalam merumuskan kurikulum kesehatan masyarakat wajib atau terpadu. Sekolah kedokteran perlu menawarkan inisiatif bagi siswa untuk memperoleh kompetensi kesehatan masyarakat yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.

selengkapnya

Handbook for Conducting Assessments of Barriers to Effective Coverage with Health Services

Menurut data terbaru yang tersedia, 4,5 miliar orang tidak sepenuhnya tercakup oleh layanan kesehatan penting di negara mereka pada 2021. Demikian pula, pada- 2019, total populasi yang mengalami kesulitan keuangan diperkirakan mencapai 2 miliar orang. Untuk meningkatkan tindakan agar tidak ada seorang pun yang tertinggal, Program Kerja Umum Keempat Belas WHO, 2025-2028 (GPW 14) memiliki komitmen yang eksplisit dan kuat terhadap kesetaraan. Untuk mendukung hal ini, WHO mempublikasikan pedoman untuk mengidentifikasi hambatan terhadap cakupan yang efektif dengan layanan kesehatan. Buku pegangan 8 modul ini menerapkan pendekatan penelitian metode campuran -- yang didasarkan pada kerangka Tanahashi untuk cakupan yang efektif -- untuk berfokus pada hambatan yang dialami oleh calon pengguna dan bukan pengguna layanan kesehatan.

Sasaran audiens utama adalah staf teknis di otoritas nasional dan subnasional dengan kewenangan untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi layanan kesehatan. Buku pegangan ini juga menargetkan: lembaga penelitian dan universitas; organisasi/entitas sistem multilateral yang bekerja di tingkat negara; organisasi nonpemerintah dan masyarakat sipil; dan asosiasi pasien. Buku pegangan ini merupakan bagian dari perangkat WHO yang lebih luas untuk mendukung perencanaan dan pemrograman yang berorientasi pada kesetaraan, berbasis hak, dan responsif gender oleh sektor kesehatan

selengkapnya