Analisis Pelaku Kebijakan KIA

Pelaksanan Kebijakan KIA terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), organisasi internasional, LSM nasional dan internasional, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, lembaga-lembaga bilateral, profesi dan lain-lain. Dengan menggunakan prinsip tata pemerintahan para pelaku kebijakan dikelompokan menjadi:

1. Pelaku yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan fungsi regulasi. Ada beragam organisasi yang dapat digambarkan sebagai sektor kesehatan dan sistem antar sektor. Penyusunan kebijakan sektor kesehatan dan peraturan diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kelompok intersektoral dipimpin oleh Bappenas di tingkat pusat dan Bappeda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pelaku pada fungsi keuangan. Sumber daya keuangan KIA bisa dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Beberapa pendanaan datang dari donor bilateral asing, rencana multilateral, dan Tanggug Jawab Social Perusahaan (CSR- Corporate Social Responsibility).
3. Pelaku pada fungsi penyediaan layanan. Beragam institusi dan perorangan menyediakan layanan KIA seperti: rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik, praktek perorangan. Dalam intervensi preventif dan promotif, beragam organisasi bekerja di KIA seperti sebagai LSM, organisasi swasta, pemimpin formal dan informal.

Jaringan kerja pelaku ini terlihat belum diatur oleh prinsip tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan peran serta pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap organisasi memiliki kekuatan politik untuk meningkatkan program KIA. Organisasi-organisasi tersebut dikelola oleh para profesional seperti: politisi, birokrat, manajer, dan profesional kesehatan seperti: bidan, perawat, dokter umum, dokter ahli kandungan, dokter anak, dokter bius, dan pekerja kesehatan lainnya. Akan tetapi harus disadari bahwa kebijakan yang saat ini belum komprehensif, belum inovatif dan banyak mengandalkan Bidan Desa.

Di Indonesia, kebijakan KIA dipengaruhi oleh pelaku internasional dan diprakarsai oleh pemimpin pemerintahan dan politik yang kuat. Sejak tahun 1988 kesehatan ibu mendapat prioritas politik yang signifikan. Setelah pertemuan internasional tentang kesehatan ibu di Nairobi, Presiden Suharto memberikan ceramah utama pada seminar pertama Indonesia tentang keselamatan ibu pada 1988. Satu tahun setelah program Bidan Desa, kebijakan diperkenalkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dirancang untuk meningkatkan akses kepada perawatan pre natal selama kehamilan dan bantuan saat persalinan dengan menempatkan penyedia layanan yang terampil di setiap desa. Di tahun 1989 ada sekitar 13.000 bidan yang melayani perempuan-perempuan di desa. Pada tahun 2006, jumlahnya hampir menjadi 80.000. Tujuan utama program tersebut adalah untuk mendapatkan dampak positif pada proses persalinan itu sendiri, terutama dalam masyarakat yang tidak mempunyai akses kepada fasilitas kesehatan. Akan tetapi, diharapkan juga agar dengan memperkenalkan bidan dapat memberi dampak positif lainnya, seperti cakupan perawatan antenatal yang lebih luas, hasil nutisi yang lebih baik, dan resiko kematian bayi yang lebih rendah.

Perhatian Internasional pada kesehatan ibu tumbuh dari sebuah Konferensi Internasional tentang Wanita diselenggarakan di Beijing tahun 1995. Wakil dari Indonesia hadir pada konferensi tersebut. Dengan dukungan organisasi internasional, dan dukungan presiden, pada Maret 1996, Kementrian Peranan Wanita menyelenggarakan simposium nasional yang menindak lanjuti Konferensi Beijing. Tiga bulan kemudian, seminar nasional dibuka oleh Presiden Indonesia.

Gerakan Sayang Ibu diperkenalkan oleh Wakil Menteri Peranan Wanita sebagai geraka nasional untuk mendorong kesehatan ibu. Puncak semua event tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 1996 saat Presiden Suharto mengumumkan pelunvuran secara resmi Gerakan Sayang Ibu, Pada tahun 2000 diperkenalkan kebijakan Membuat Kehamilan yang Lebih Aman (MPS-Making Pregnancy Safer) sebagai strategi global WHO. Pada tahun 2002, Kementrian Kesehatan merampungkan tinjauannya dan rencana strategisnya dan secara resmi meluncurkan Membuat Kehamilan yang Lebih Aman.

Pada 1999 Jaring Pengaman Sosial untuk Kesehatan dimulai sebagai kebijakan reaktif terhadap krisis ekonomi di tahun 1997, Jaring Pengaman tersebut mencakup perawatan kesehatan ibu, dan dilanjutkan dengan Askeskin pada 2005 dan Jamkesmas pada 2008. Terlihat jelas bahwa pelaksana nasional dan internasional berperan kunci pada kebijakan KIA. Masalahnya adalah kebijakan pemerintah daerah tentang Kesehatan Anak lemah. Pelaksana daerah mempunyai peran yang terbatas. Pemerintah daerah mempunyai kemauan yang terbatas untuk menyelenggrakan program Kesehatan Anak yang dicerminkan dengan anggaran yang rendah untuk KIA, termasuk provinsi-provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi.

Terlihat bahwa kebijakan KIA selama ini menimbulkan situasi dimana banyak pelaku di aspek social, pelayanan primer dan pencegahan namun masih kurang di aspek klinis. Hal ini terjadi karena selama puluhan tahun KIA aktif dikelola oleh DitJen BinKesmas dan Bappenas serta kementerian yang terkait masalah sosial. Sementara pelaku di rumahsakit belum begitu aktif (sebelum reorganisasi Kemenkes yang menghasilkan DitJen Bina Upaya Kesehatan). Profesi yang paling banyak menjadi obyek kebijakan adalah bidan. Dokter Spesialis dan dokter umum kurang berperan. Kepemimpinan dokter spesialis dalam pengurangan kematian belum banyak ditekankan. Peran dokter umum terkesan dikesampingkan. Tidak ada tenaga ahli manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi program KIA. Kerjasama lintas sektor untuk promosi dan pencegahan hulu belum maksimal. Para pelaku promosi dan pencegahan yang lintas sektor belum banyak memberikan kontribusi.

 Analisa isi kebijakan

Secara tradisional KIA adalah sebuah program vertikal yang diatur oleh kebijakan nasional. Sebagian besar kebijakan utama KIA adalah inisiatif nasional yang dipengaruhi oleh organisasi internasional seperti Bidan Desa, Membuat Kehamilan lebih Aman, dan Manajemen Terintegrasi dari Penyakit Masa Anak-anak, Kebijakan KIA adalah program yang sangat kuat di level pemerintah pusat, tetapi bukan termasuk yang penting di level pemerintah daerah.

Di pemerintah pusat, kekuatan kebijakan KIA sangat jelas. Program KIA dibahas dengan baik di Tindakan-tindakan Kesehatan, Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang Pemerintah, Kebijakan Bappenas dan dokumen rencana strategis Kementrian Kesehatan. Di sisi lain, kelemahan kebijakan utama nasional juga jelas. Tidak ada rencana pendanaan KIA berdasarkan intervensi efektif dalam implementasi kebijakan. Sebagai hasilnya, implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Dibandingkan dengan kebijakan mengenai Kesehatan Ibu, kebijakan untuk Kesehatan Anak relatif tidak kuat. Untuk memenuhi perjanjian untuk Sasaran Pembangunan Millenium (MDGs) dan Dunia yang Layak Untuk Anak (WFFC- A World Fit for Children), sebuah inisiatif baru yang disebut Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2005 - 2015 (PNBAI 2005 – 2015) telah dibuat di tahun 2005. Dokumen ini adalah sebuah refleksi komitmen pemerinyah Indonesia dalam deklarasi A World Fit for Children di Sidang Umum PBB ke 27 Sesi Khusus mengenai Anak tahun 2001 ada 4 persoalan dalam deklarasi tersebut: mempromosikan hidup sehat, menyediakan pendidikan berkualitas, melindungi dari pelecehan, eksploitasi dan kekerasan, dan melawan HIV/AIDS

Dokumen ini merujuk pada UUD 1945 ayat 28a dan 2bc, dan Undang-undang no 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs). Hal ini merupakan sebuah dokumen kebijakan yang menarik perhatian yang dikeluarkan Bappenas. Hal ini mencakup tidak hanya kesehatan anak tapi juga pendidikan dan hak-hak anak. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini tidak jelas. Penjelasannya hanya satu yaitu dokumen strategi tersebut terlalu luas dan kekurangan implementasinya secara detail, termasuk keuangan strategis dan operasional.

Rencana Strategis National tentang Membuat Kehamilan Lebih Aman (Makes Pregnancy Safer) di Indonesia 2001-2010 menyatakan visinya adalah memastikan bahwa semua ibu mengalami kehamilan dan persalinan yang aman dan melahirkan bayi yang sehat. Misinya adalah mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi yang baru lahir. Obyektif: mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi yang baru lahir melalui perbaikan sistem kesehatan untuk menjamin akses kepada intervensi dengan biaya-efektif dan berkualitas, memberdayakan ibu- ibu, keluarga dan masyarakat dan mempromosikan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebagai prioritas nasional. Strategi utama yang diimplementasikan meliputi: meningkatkan akses dan jangkauan layanan kesehatan ibu dan neonatal yang berkualitas; Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama antar program dan antar sektor dan koordinasi yang lebih baik; Meningkatkan pemberdayaan wanita dan keluarga melalui peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilaku yang sehat dan memanfaatkan layanan untuk ibu dan bayi baru lahir; dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan neonatal.

Beberapa kebijakan untuk kesehatan anak terkait dengan baik dengan kesehatan ibu, seperti program Bidan Desa. Kebijakan lain yang juga penting adalah IMCI. Di beberapa provinsi, sebuah kebijakan untuk meningkatkan kinerja bidan pada kesehatan anak diperkenalkan oleh proyek PATH-USAID. Sesuai pengamatan, kebijakan Kesehatan Anak seharusnya mencakup kelangsungan hidup anak, dan kebijakan-kebijakan untuk remaja. Kebijakan kelangsungan hidup anak dalam proses penyusunan di tahun 2010.

Jika dikaji lebih lanjut, isi kebijakan sebagian besar berada di wewenang DitJen Bana Kesehatan Masyarakat. Jarang ada kebijakan mengenai kesehatan ibu dan anak yang berasal dari Ditjen Pelayanan Medik, Akibatnya di lapangan terjadi fragmentasi pelayanan KIA antara pelayanan dengan pelayanan sekunder dan tertier.

Lebih lanjut, isi kebijakan jarang yang langsung berhubungan dengan indikator kematian yang menjadi penekanan program MDG4 dan MDG5. Penggunaan data kematian absolut kurang dimaksimalkan. Kebijakan terlalu menekankan pada penggunaan rates dengan data yang sudah terlambat dan memberikan rasa aman yang palsu (misal sudah lebih baik dari angka rata-rata nasional).

Kebijakan monitoring dan evaluasi program KIA belum maksimal dijalankan, padahal kunci keberhasilan program berada pada monitoring dan evaluasi program dan pelaksanaan kebijakan. Dana dekonsentrasi untuk perencanaan dan pembinaan teknis (termasuk monev) belum maksimal dipergunakan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa kebijakan KIA kurang memberikan perhatian pada indikator kematian.

{jcomments off}

Pengantar

Pada pertengahan tahun lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menjadi pimpinan panel tingkat tinggi untuk merumuskan kerangka kerja baru pasca millenium development goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015. Kerangka kerja baru tersebut sementara ini dinamai Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya menyusun SDGs diperlukan suatu suatu evaluasi obyektif, mengingat banyak negara tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam MDGs. Di Indonesia MDG nomor 4 yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB) dan MDG nomor 5 yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI) kemungkinan besar gagal tercapai. DI berbagai propinsi terjadi pemburukan situasi.

Bila kita mencermati penyebab kematian ibu dan bayi serta akar masalah penyebab kematian tersebut, sebenarnya tidak ada penyebab/masalah baru yang signifikan sejak MDGs ditetapkan. Memang di berbagai daerah di pulau Jawa, adanya kompetisi tidak sehat antara penyedia pelayanan kemungkinan dapat meningkatkan jumlah kematian ibu dan bayi. Dengan demikian muncul pertanyaan mengapa kita sulit sekali mencapai target MDG 4 dan 5? Ada berbagai pertanyaan yang perlu dijawab adalah:

1. Mengapa berbagai kebijakan dan intervensi program KIA yang sudah menggunakan dana besar selama puluhan tahun ini belum berjalan dengan baik di Indonesia?
2. Di mana letak permasalahan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program intervensi KIA di Indonesia? Apakah kebijakan saat ini tidak tepat?
3. Bagaimana usulan kebijakan mendatang dan strategi intervensi KIA di masa mendatang.

Paket Kebijakan Untuk Mengurangi Kematian
Ibu dan Bayi di Indonesia

Analisa Isi Kebijakan

Analisis Pelaku Kebijakan KIA

Analisis Konteks Kebijakan

Analisis Proses Kebijakan

Penulis:

Laksono Trisnantoro dan Sitti Noor Zaenab
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Pengambil Kebijakan yang dituju:

•  Menteri Kesehatan
•  Gubernur, Walikota dan Bupati di Indonesia asd
•  Kepala, Staff ahli, dan Deputi BAPPENAS
•  Pimpinan Direktorat Jendral dan Staff ahli Kementerian Kesehatan 
•  Kepala dan Kepala-Kepala Bidang DinKes Propinsi di Indonesia
•  Kepala dan Kepala-kepaa Bidang DinKes Kabupatan/Kota di Indonesia

Pengantar

Situasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Indonesia masih memprihatinkan. Kematian ibu dan kematian bayi tidak menurun, justru meningkat di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Mengapa kita tidak awas pada kematian yang meningkat? Apa yang kurang tepat selama ini?

Pengamatan

Selama ini sistem monitoring program KIA di kabupaten-kota menggunakan cakupan-cakupan program, angka "rates" kematian, bukan angka "absolut". Angka rates ini merupakan hasil dari berbagai survei. Sebagai catatan: survei yang menggunakan metode berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda pula. Yang menarik, pimpinan Dinas Kesehatan propinsi tidak dapat menerangkan mengapa terjadi penurunan angka kematian yang berasal dari survey. Sebaliknya juga tidak dapat menerangkan mengapa ada kenaikan. Di samping itu angka rates dari survey sulit dipergunakan untuk kabupaten/kota, dan selalu terlambat hasilnya.
 

  Apa akibat tidak menggunakan angka absolut di kabupaten/kota?

Dengan mengandalkan data survei yang berupa rates, program KIA menjadi tidak riil karena hanya berhadapan dengan gambaran angka. Pengambil keputusan di daerah (Bupati, Walikota, anggota DPR, dan pimpinan/tokoh masyarakat) tidak dapat membayangkan bahwa yang mati itu adalah manusia nyata. Penggunaan data rates juga berarti selalu ketinggalan dengan kejadian riil di lapangan. Akibat lebih lanjut: dalam pelaksanaan program KIA tidak ada pacuan ("peningkatan adrenalin") bagi pelaku kegiatan untuk menurunkan kematian. Ada beberapa contoh mengenai tidak tanggapnya pada masalah kematian atau dalam kata lain ada ke "terlena" an.

1. Di sebuah pertemuan nasional kesehatan di tahun 2012, seorang istri pejabat menyatakan bahwa angka kematian bayi di daerahnya terbaik di Indonesia. Namun data yang dikutip dari tahun 2008. Antara tahun 2008 sampai dengan 2012 sebenarnya terjadi kenaikan kematian absolut. Sekitar 60% kematian absolut tersebut dapat dicegah. Istri pejabat tersebut "terlena" dengan data di tahun 2008 dan tidak ada sistem yang memberi tahu tentang kenaikan jumlah kematian.
2. Di sebuah propinsi seorang pejabat pemerintah daerah mempertanyakan mengapa harus ada program untuk mengurangi kematian Ibu. Pejabat tersebut menyatakan bahwa angka kematian ibu di propinsinya sudah lebih baik dibandingkan dengan angka kematian nasional. Sama dengan kasus 1, sebagian dari kematian ibu sebenarnya masih bisa dicegah, namun pejabat tersebut sudah "terlena".
    

Bagaimana pendapat ahli dalam penggunaan jumlah kematian "absolut"?

Dalam pertemuan Annual Scientific Meeting FK UGM pada tanggal 9 dan 10 Maret 2013, para pakar epidemiologi dan kesehatan masyarakat menyetujui penggunaan angka absolut untuk indikator keberhasilan program KIA. Silahkan klik di www.kebijakankesehatanindonesia.net untuk membaca laporan lengkap isi seminar.
 

Apa buktinya?

Di Propinsi DIY dan Propinsi NTT dilakukan kegiatan dengan menggunakan data absolut untuk "meningkatkan adrenalin" para pelaku kegiatan. Di NTT program dilakukan sejak tahun 2010 dengan bertumpu pada program Sister Hospital, sementara di DIY dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan model surveilans respon dan peningkatan perhatian pada kejadian nyata kematian ibu dan kematian bayi. Kedua propinsi ini juga menata sistem rujukan dengan mengembangkan manual rujukan KIA. Dengan menggunakan angka absolut, kegairahan dan perhatian pada usaha menurunkan kematian ibu dan bayi menjadi bertambah.
 

Bagaimana perubahan kebijakan program KIA di masa mendatang?

Disarankan agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupatan/Kota memimpin perubahan untuk menggunakan data absolut sebagai cara mengukur kinerja serta manajemen program KIA. Data absolut dipergunakan untuk pengambilan keputusan segera dan terencana melalui pendekatan surveilans respon berdasarkan informasi dari AMP. Dengan demikian kematian ibu dan anak harus segera diaudit melalui AMP. Dalam waktu setahun, penggunaan data absolut secara time series dapat dipergunakan untuk menilai ada tidaknya perbaikan dalam program pencapaian MDG4 dan MDG5 dibanding tahun sebelumnya di sebuah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Data absolut tidak dapat dipergunakan untuk membandingkan kinerja antar kabupaten/kota.

Perubahan kebijakan program KIA ini merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama direktur RS setempat, dokter-dokter spesialis, kepala puskesmas, dokter puskesmas, dan tokoh-tokoh masyarakat. Disarankan agar Kepala DInas Kesehatan menjadi motor penggerak penggunaan data absolut ini dengan dukungan dari Bupati/Walikota. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mendukung penggunaan data absolut untuk usaha pengurangan kematian ibu dan bayi di kabupaten. Penggunaan data survey di level nasional diharapkan dilakukan bersama dengan penggunaan data absolut di kabupaten/kota.

Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan angka absolut dapat dibaca di
www.kesehatan-ibuanak.net dalam rubrik Mapping Intervention. SIlahkan klik

Penulis:

Laksono Trisnantoro
Dapat dihubungi di: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sitti Noor Zaenab
Dapat dihubungi di: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Policy Brief Versi PDF 

{jcomments on}

Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia

POLICY BRIEF

Pendahuluan

Dua dari tiga laki-laki dewasa Indonesia adalah perokok dengan rata-rata konsumsi rokok 13 batang per hari¹. Kenyataan ini membawa Indonesia berada pada urutan ketiga dunia dengan jumlah perokok laki-laki dewasa terbanyak di bawah China dan India. Meskipun rata-rata usia mulai merokok adalah 17,6 tahun namun sekitar 75% perokok Indonesia memulai merokok sebelum berusia 20 tahun. Sebanyak 78,4% mereka yang berusia 15 tahun ke atas terpapar asap rokok di rumah, 63,4% di kantor pemerintah, 17,9% di fasilitas kesehatan, 85,4% di restoran, dan 70% di sarana transportasi umum¹.

Policy brief ini dimaksudkan sebagai bahan acuan pemerintah daerah non penghasil tembakau/rokok untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui upaya pencegahan dan promosi kesehatan serta untuk menyelamatkan keuangan daerah dari pembiayaan kesehatan berbagai penyakit yang dipicu oleh rokok.

Rekomendasi : 

Karena sebagian besar penyakit yang dipicu oleh rokok DAPAT DICEGAH, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mendapatkan penyaluran DBHCHT adalah dengan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui upaya pencegahan dan promosi kesehatan serta untuk menyelamatkan keuangan daerah dari pembiayaan kesehatan berbagai penyakit yang dipicu oleh rokok, berupa:

1. Kebijakan
 

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
   1. Sebagai payung hukum untuk melindungi mereka yang tidak merokok
   2. Amanah UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 (ayat 2): pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan kawasan tanpa rokok³.
   3. Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pasal 52: Pemerintah Daerah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya dengan Peraturan Daerah⁷
   4. Kawasan Tanpa Rokok antara lain^3,7: (1) Fasiitas Pelayanan Kesehatan; (2) Tempat Proses Belajar Mengajar; (3) Tempat Anak Bermain; (4) Tempat Ibadah; (5) Angkutan Umum; (6) Tempat Kerja; dan (7) Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.
       
2. Pelarangan iklan dan promosi
   1. Amanah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 dan pasal 67: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif.⁸
   2. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.
   3. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya melarang seluruh iklan rokok di media masa, termasuk iklan media luar ruang dan radio.
   4. Pelarangan juga harus dilakukan terhadap promosi dalam berbagai bentuk lainnya seperti pemberian diskon, hadiah, dan peningkatan citra dengan menggunakan merek atau nama perusahaan rokok.
   5. Sponsorship perusahaan rokok dalam bentuk beasiswa, bantuan untuk pendidikan, lingkungan hidup, serta peristiwa seni budaya dan olahraga harus dilarang.
   6. Pelarangan iklan dan promosi adalah bentuk pencegahan terhadap perkembangan penyakit dan beban keuangan.
   7. Kehilangan pendapatan dari pajak reklame rokok dapat digantikan dengan pemasukan pajak reklame dari produk lain yang tidak terkait dengan rokok.
   8. Pendapatan dari pajak reklame produk rokok sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,12%-1,01% dari total Pendapatan Asli Daerah.⁹
       
3. Mendorong pemerintah pusat dan Kementrian Kesehatan untuk segera menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC). 
   1. Epidemi tembakau merupakan masalah global sehingga perlu ditangani secara bersama oleh masyarakat dunia secara serentak.
   2. Indonesia belum menjadi bagian FCTC sementara 176 negara (mewakili 88% populasi dunia) telah menjadi bagian dari FCTC.¹⁰
   3. Apabila Indonesia tidak segera meratifikasi FCTC, maka epidemi tembakau dunia akan terkonsentrasi di Indonesia dan hal ini akan membawa bangsa Indonesia kepada kehancuran karena beban ekonomi yang tinggi dari produk tembakau dan berbagai penyakit yang ditimbulkannya.
   4. Kerangka FCTC tersebut meliputi:¹¹ (1) Peningkatan pajak cukai tembakau; (2) Pelarangan iklan rokok; (3) Penerapan kawasan tanpa rokok yang komprehensif; (4) Peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok; (5) Membantu orang yang ingin berhenti merokok; (6) Pendidikan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat
 

1. Pemberian informasi kesehatan yang benar dan pembentukan pendidik sebaya di kalangan remaja.
   1. Remaja perlu dibekali dengan informasi dan pemahaman yang benar tentang bahaya merokok dan pembohongan serta eksploitasi oleh industri rokok dimana mereka adalah sasaran pasar potensial.
   2. Pendidik sebaya berfungsi sebagai teman yang akan memberikan pemahaman tentang bahaya merokok bagi mereka yang tidak merokok dan memberikan tips untuk berhenti merokok untuk remaja yang sudah merokok.
       
2. Mendorong gerakan masyarakat demi terciptanya rumah bebas asap rokok untuk melindungi perokok pasif
   1. Selain risiko terkena penyakit Jantung yang disebabkan oleh asap rokok, Perokok Pasif berisiko terkena penyakit kanker 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok.
   2. Oleh karena itu, menciptakan Rumah Bebas Asap Rokok merupakan hal yang harus segera dilakukan untuk melindungi orang yang dicintai dari paparan asap rokok.
   3. Perjanjian sosial (deklarasi) yang mengikat dalam sebuah komunitas perlu segera dibuat, meliputi:
      1. Tidak merokok di dalam rumah
      2. Tidak merokok dalam pertemuan
      3. Tidak menyediakan asbak
   4. Gerakan rumah bebas asap rokok dapat berhasil apabila dilakukan secara serentak oleh semua warga negara dan didukung oleh pihak-pihak terkait seperti pusat kesehatan, dan pemerintah daerah.
   5. Rumah bebas asap rokok adalah upaya yang sangat mungkin diwujudkan, seperti yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Quit Tobacco Indonesia (QTI) pada tahun 2011 di empat lingkungan perumahan di Yogyakarta menemukan bahwa dalam satu tahun gerakan rumah bebas asap rokok, hanya 39% dari 54% perokok yang masih merokok di dalam rumah. Angka ini jauh menurun jika dibandingkan dengan 87% sebelum studi dilaksanakan.¹²

3. Kesehatan
 

1. Klinik Berhenti Merokok
   1. Upaya untuk menolong perokok yang ingin berhenti merokok.
   2. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 70% perokok ingin berhenti merokok, 46% perokok berusaha berhenti merokok dan hanya 3% yang berhasil berhenti merokok tanpa bantuan orang lain. Sebagian besar dari mereka berfikir untuk berhenti merokok ketika sakit.¹³
   3. Klinik berhenti merokok dapat ditempatkan di Puskesmas, klinik swasta, dan rumah sakit.
   4. Klinik berhenti merokok merupakan pelayanan yang tidak dipungut biaya.
       
2. Perhatian dari Tenaga Kesehatan
   1. Setiap tenaga kesehatan, khususnya dokter harus memberi perhatian dengan bertanya mengenai kebiasaan merokok pasien dan mencatatnya dalam catatan medis pasien.
   2. Tenaga kesehatan harus memberikan nasihat secara terus menerus kepada pasien yang merokok untuk berhenti merokok dan menganjurkannya untuk dating ke klinik berhenti merokok terdekat.

Referensi:
 

1. World Health Organization & Ministry of Health. 2012. Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Report 2011.
2. National Institute of Health Research and Development Ministry of Health. 2011. Report of the 2010 Basic Health Research.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. World Health Organization. 2011. NCD Country Profiles - Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 2 (1, 2) dan Pasal 66A (1 dan 4).
6. Kosen, S. 2012. Current Burden and Economic Costs of Major Tobacco Attributed Diseases in Indonesia.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Center for Health Administration and Policy Studies (CHAMPS). 2011. Studi Tentang Pendapatan Daerah dari Advertensi Tembakau di Semarang, Surabaya dan Pontianak.
10. World Health Organization. 2013. Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Diunduh tanggal 9 Februari 2013 dari http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html.
11. sssWorld Health Organization. 2003. WHO Framework Convention on Tobacco Control.
12. Quit Tobacco Indonesia. 2011. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Implikasinya terhadap Kebiasaan Merokok dalam Rumah: Studi Kasus Kegiatan Rumah Bebas Asap Rokok di Yogyakarta.
13. Benowitz NL & Brunetta PG. 2005. Smoking hazards and cessation. In: Mason RJ, Murray JF, Broaddus VC, Nadel JA, editors. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders.
     

Korespondensi :
 

1. Dwijo Susilo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
2. Ratna Siwi Padmawati: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Laksono Trisnantoro: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

POLICY BRIEF TAHUN 2020

POLICY BRIEF TAHUN 2019

POLICY BRIEF TAHUN 2018 DAN TAHUN SEBELUMNYA