Hypertension Care Performance in Indonesia: Evidence from Three Waves of Nationally Representative Cross-Sectional Surveys

Hypertension

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) di seluruh dunia, dan hipertensi adalah faktor risiko penyakit kardiovaskular yang paling penting serta dapat dimodifikasi, baik secara global maupun di sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah. Studi dilakukan untuk menelaah tren nasional dan determinan diagnosis, pengobatan, serta pengendalian hipertensi di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pelayanan hipertensi pada tiga gelombang survei kesehatan nasional. Desains tudi menggunakan analisis potong lintang berulang dari tiga survei kesehatan nasional yang representatif secara nasional (2013, 2018, dan 2023). Orang dewasa usia ≥18 tahun yang termasuk dalam Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2013, 2018, dan 2023. Peserta dengan pengukuran tekanan darah lengkap serta informasi mengenai diagnosis dan pengobatan diikutsertakan; mereka dengan data yang tidak lengkap dikeluarkan. Ukuran sampel tertimbang merepresentasikan populasi dewasa Indonesia berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan tempat tinggal perkotaan–perdesaan. Prevalensi kasar hipertensi meningkat dari 27,9% (95% CI 27,7%–28,2%) pada tahun 2013 menjadi 31,6% (95% CI 31,4%–31,8%) pada tahun 2023. Tingkat diagnosis menurun dari 33,0% pada tahun 2013 menjadi 24,1% pada tahun 2018, kemudian sedikit meningkat menjadi 26,9% pada tahun 2023. Tingkat pengobatan meningkat dua kali lipat dari 10,4% menjadi 22,4% selama satu dekade, yang setara dengan sekitar 10 juta orang dewasa tambahan yang menerima terapi antihipertensi. Namun, tingkat pengendalian hanya meningkat secara terbatas, dari 2,3% menjadi 4,2%, sehingga lebih dari 95% orang dewasa dengan hipertensi masih memiliki tekanan darah yang tidak terkontrol. Perempuan, penduduk perkotaan, dan individu pada kuintil kekayaan lebih tinggi secara konsisten menunjukkan hasil yang lebih baik pada seluruh tahap pelayanan. Indonesia menghadapi beban hipertensi yang terus meningkat, dengan sebagian besar kasus masih belum terdiagnosis. Meskipun cakupan pengobatan telah meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, tingkat pengendalian tetap stagnan, dan kesenjangan antar kelompok ekonomi masih berlanjut. Penguatan strategi jangka panjang sangat diperlukan untuk meningkatkan deteksi dini, pengobatan, dan pengendalian hipertensi secara merata di seluruh populasi.

Selengkapnya https://bmjopen.bmj.com/content/15/12/e109588.abstract

 

Determinants of Prediabetes in Adolescents: Evidence From Indonesia

diabetes

Prediabetes pada remaja di Indonesia menunjukkan prevalensi yang mengkhawatirkan, menandakan munculnya faktor risiko metabolik sejak usia muda dan menegaskan perlunya mengidentifikasi determinan yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan prediabetes pada remaja Indonesia. Studi dianalisis menggunakan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dengan desain potong lintang yang melibatkan remaja usia 15–24 tahun memenuhi kriteria inklusi sesuai dengan definisi usia remaja dalam dataset SKI 2023. Sebanyak 1.862 remaja termasuk dalam analisis, dengan 511 di antaranya teridentifikasi mengalami prediabetes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Massa Tubuh (IMT) normal berhubungan dengan risiko pre diabetes yang lebih rendah pada remaja. Sementara itu, profil lipid menunjukkan hubungan yang terbatas dengan prediabetes, dan tekanan darah diastolik yang lebih tinggi secara konsisten berhubungan dengan prediabetes. Temuan ini menekankan pentingnya memasukkan pemantauan IMT, tekanan darah, dan biomarker lanjutan dalam skrining kesehatan remaja, disertai strategi pencegahan multikomponen, serta mendorong penelitian lanjutan untuk mengembangkan model risiko yang spesifik bagi remaja.

Selengkapnya https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dmrr.70132

 

Adult Obesity and Risk of Severe Infections: A Multicohort Study with Global Burden Estimates

obesitas

Sebuah studi dilakukan untuk meneliti hubungan antara faktor risiko yang dapat dicegah ini dengan kejadian, rawat inap, dan kematian akibat 925 penyakit infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur, serta memperkirakan dampak yang dapat diatribusikan secara global dan regional. Peneliti menggunakan data gabungan dari dua studi kohort di Finlandia dan mengulangi analisis pada populasi independen dari UK Biobank. Analisis mencakup 67.766 orang dewasa (usia rata-rata 42,1 tahun; 49.516 [73,1%] perempuan, 18.250 [26,9%] laki-laki) dari kohort Finlandia dan 479.498 orang dewasa (usia rata-rata 57,0 tahun; 261.084 [54,4%] perempuan, 218.414 [45,6%] laki-laki) dari UK Biobank. Pada awal penelitian, peserta tidak memiliki riwayat rawat inap terkait infeksi dalam waktu dekat. Selama masa tindak lanjut, terdapat 8.230 kasus infeksi baru pada kohort Finlandia dan 81.945 pada UK Biobank. Hazard ratio gabungan untuk infeksi berat fatal maupun non-fatal pada individu dengan obesitas (kelas I–III) adalah 1,7 (1,7–1,8). Intrepretasi dari studi ini adalah obesitas pada orang dewasa merupakan faktor risiko untuk rawat inap dan kematian akibat infeksi pada berbagai jenis patogen, populasi, dan profil klinis awal. Bukti menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh kematian akibat infeksi di seluruh dunia mungkin dapat diatribusikan pada obesitas.

Selengkapnya https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)02474-2/fulltext

 

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making 2026

   April – September 2026

Latar Belakang

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai ‘kebijakan berbasis bukti’ (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine/ EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

Tujuan

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

  1. Memahami tentang kebijakan kesehatan
  2. Memahami analisis kebijakan kesehatan
  3. Memahami policy brief
  4. Mampu menyusun policy brief
  5. Memahami advokasi kebijakan

Pemateri

  1. Shita Listya Dewi, S.IP, MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM
  2. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM
  3. dr. Likke Prawidya Putri, MPH., Ph.D – Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

  Target Peserta

  1. Semua Tenaga Kesehatan
  2. Mahasiswa S2 dan S3
  3. Dosen Universitas dan Poltekkes
  4. Tenaga Kesehatan
  5. Kementerian Kesehatan
  6. BPJS Kesehatan
  7. Dinas Kesehatan

Rangkaian Kegiatan

Materi Submateri Biaya

Tahapan 1 Analisis Kebijakan Kesehatan untuk Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti
21-23 April 2026  |   Pukul 09.00-12.00 WIB

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan

  1. Apa itu kebijakan?
    1. Definisi Kebijakan
    2. Proses Kebijakan
  2. Mengenal evidence untuk analisis kebijakan
    1. Definisi Evidence Based Policy Making dan Evidence-Informed
    2. Evidence Synthesis untuk penyusunan kebijakan

Individu : Rp. 1.400.000
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang):
Rp. 2.400.000

Memahami Analisis Kebijakan Kesehatan

  1. Analisis Kebijakan Kesehatan dalam Proses Kebijakan
  2. Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
    1. Jenis-jenis Masalah dalam analisis kebijakan
    2. Penetapan Masalah Prioritas
    3. Perumusan Masalah
  3. Metode Forecasting dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
  4. Perumusan Alternatif/Opsi dan Rekomendasi Kebijakan

Tahapan 2 Menyediakan Usulan Kebijakan Kesehatan dalam Policy Brief
20-21 Mei 2026  |  Pukul 09.00-12.00 WIB

Mengenal Knowledge Translation (KT) dan Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief

  1. Definisi dan produk knowledge translation
  2. Definisi dan struktur policy brief
  3. Menyusun pernyataan, ukuran, dan faktor penyebab masalah

Individu : Rp. 1.200.000
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang):
Rp. 2.200.000

Menulis Usulan Kebijakan dalam Policy Brief

  1. Mendefinisikan opsi dan rekomendasi kebijakan
  2. Identifikasi manfaat dari opsi/ rekomendasi yang diusulkan

Tahapan 3 Advokasi Kebijakan
5 – 6 Agustus 2025  |   Pukul 09.00-12.00 WIB

Definisi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Mengenal Advokasi Kebijakan
    1. Definisi advokasi kebijakan
    2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
  2. Ceritakan advokasi mu

Individu : Rp. 1.150.00
Kelompok/Instansi (Maks 3 orang):
Rp. 2.150.000

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Menyusun Tujuan SMART
  2. Pemetaan Pemangku Kepentingan
    1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
    2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
    3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan 
  3. Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
  4. Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
  5. Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
  6. Menyusun Rencana Advokasi Kebijakan

 

FORM PENDAFTARAN

 

Biaya

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 17,
contoh Rp. 1.400.017. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang di lakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500 tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500

Narahubung

Narahubung:
Via Angraini
Telp : 082281415646

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0811250983
Email: [email protected]

 

 

 

Seminar & Workshop Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS)

Tentang Workshop

Asia Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) adalah jaringan kerja sama yang beranggotakan berbagai institusi ternama di Asia. Jaringan Kerjasama ini dibentuk pada tahun 2009 dengan dukungan World Bank Institute, dan bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan di negara-negara Asia melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Saat ini, ANHSS beranggotakan sejumlah universitas dan lembaga riset terkemuka, seperti:

  • Asian Institute of Management, Filipina.
  • The Jockey Club School of Public Health and Primary Care, Chinese University of Hong Kong.
  • Chulalongkorn University (Center for Health Economics), Thailand.
  • Universitas Gadjah Mada (Centre for Health Service Management), Indonesia.
  • Institute for Health Policy, Sri Lanka.

Melalui jejaring kerjasama inilah para pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, dan praktisi kesehatan dapat saling bertukar pengetahuan tentang bagaimana memperkuat sistem kesehatan di negara masing-masing. ANHSS juga membantu lembaga-lembaga di Asia meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan kebijakan kesehatan. Salah satu kegiatan utama ANHSS pada tahun 2026 adalah seminar dan workshop yang membahas dua topik penting:

  1. Asuransi Kesehatan Swasta di Asia-Pasifik.
  2. Belanja Kesehatan Strategis dan Penilaian Teknologi Kesehatan.

Melalui kegiatan ini, ANHSS menyediakan ruang diskusi untuk membahas tantangan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berfokus pada pelayanan primer. Para peserta dapat mempelajari berbagai kerangka kerja, instrumen kebijakan, serta metode monitoring dan evaluasi yang digunakan di negara lain, sehingga dapat menjadi inspirasi untuk perbaikan sistem kesehatan di Indonesia.

Target Peserta

  1. Tenaga Medis dan tenaga kesehatan lain.
  2. Akademisi dan mahasiswa S2 dan S3.
  3. Pemerhati Kesehatan Masyarakat.
  4. Pemerhati Kebijakan Kesehatan.

Tujuan Seminar & Workshop

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

  1. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan sektor swasta, khususnya asuransi Kesehatan swasta, dalam sistem kesehatan nasional
  2. Meningkatkan pemahaman mengenai tantangan sistem kesehatan yang berbasis pajak dan asuransi sosial dalam transformasi menuju sistem kesehatan terpadu.
  3. Meningkatkan kemampuan dalam mengintegrasikan pelayanan kesehatan secara horizontal, vertikal, dan temporal dalam konteks lokal.
  4. Meningkatkan kemampuan pemilihan instrumen tata kelola dalam mengintegrasikan pelayanan kesehatan.
  5. Meningkatan kemampuan dalam merumuskan kebijakan.

Kompetensi

Kompetensi yang diharapkan sebagai hasil dari mengikuti kegiatan ini adalah: 

  1. Peserta mampu mengidentifikasi tantangan terkait peran asuransi Kesehatan swasta, mekanisme penilaian teknologi Kesehatan dan model belanja Kesehatan strategis
  2. Peserta mampu mengidentifikasi intrumen tata kelola kebijakan dalam proses integrasi sistem Kesehatan, khususnya dalam memperkuat peran asuransi Kesehatan swasta, mekanisme penilaian teknologi Kesehatan dan model belanja Kesehatan strategis
  3. Peserta mampu merancang kebijakan yang komprehensif dalam memperkuat  peran asuransi Kesehatan swasta, mekanisme penilaian teknologi Kesehatan dan model belanja Kesehatan strategis

Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada 1 dan 3 – 4 Juni 2026 secara daring dan luring.

Konten Workshop & Seminar

Serial Webinar Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) “Tantangan Daerah dalam Implementasi RIBK pada  Dokumen dan Program Kesehatan Daerah”

Diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

  Latar Belakang

Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) merupakan kerangka acuan yang disusun mengacu pada arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029. RIBK digunakan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kesehatan di daerah sejalan dengan arah kebijakan dan target pembangunan kesehatan nasional jangka panjang. Keberhasilan implementasi RIBK sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional dalam dokumen dan program kesehatan daerah. Penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, serta Rencana Kerja (Renja) menjadi penting untuk memastikan keselarasan antara indikator pembangunan kesehatan nasional dengan konteks daerah.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam penyelarasan indikator RIBK di tingkat daerah. Tantangan tersebut muncul dari berbagai variasi kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun dinamika lokal seperti fragmentasi koordinasi lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Keselarasan indikator RIBK juga sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi program. 

Secara umum, hambatan implementasi RIBK di daerah juga berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung kegiatan perencanaan, penentuan indikator, hingga monitoring dan evaluasi keberhasilan program. Sedangkan dari segi keterbatasan fiskal dan anggaran berkaitan dengan perubahan fleksibilitas dalam perubahan alokasi anggaran serta penyesuaian anggaran pada tahun berjalan.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara ekspektasi pemerintah pusat terhadap implementasi RIBK dan realitas pengambilan keputusan program kesehatan di daerah. Beberapa pengalaman daerah menunjukkan bahwa tantangan implementasi RIBK tidak hanya pada tahap perencanaan (penyelarasan dokumen), namun juga pada saat program berjalan hingga penentuan indikator monitoring dan evaluasi keberhasilan program. Pengalaman dari berbagai daerah masih terdapat kesulitan menerjemahkan indikator RIBK ke dalam program prioritas yang realistis dan dapat dilaksanakan, adanya keselarasan dokumen namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya mendukung capaian indikator, serta tantangan dalam memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program.

Saat ini masih ada keterbatasan ruang dialog serta pembelajaran bersama antar daerah untuk membahas tantangan implementasi RIBK. Melalui webinar ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai tantangan implementasi RIBK di level dokumen dan program. Sekaligus sebagai pendahuluan untuk seri webinar selanjutnya yang akan membahas mengenai indikator, prioritas, anggaran, monitoring, serta kepemimpinan dan kolaborasi lintas sektor.

  Tujuan Kegiatan

Menguatkan pemahaman pemangku kepentingan daerah mengenai tantangan implementasi RIBK dalam dokumen dan program kesehatan daerah

Tujuan Khusus

  1. Mengidentifikasi kesenjangan antara arah kebijakan nasional RIBK dan realitas implementasi di daerah
  2. Menggambarkan titik kritis penyelarasan RIBK dalam perencanaan dan implementasi daerah
  3. Membahas hambatan implementasi RIBK dari sisi kapasitas, koordinasi, data, dan fiskal
  4. Sebagai forum dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai tantangan daerah dalam implementasi RIBK pada dokumen dan program kesehatan daerah
  Sasaran Peserta
  1. Pejabat dan staf perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
  2. Pejabat dan staf Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota
  3. Unit perencanaan dan penganggaran sektor kesehatan
  4. Akademisi dan peneliti kebijakan kesehatan
  5. Konsultan perencanaan pembangunan kesehatan
  6. Mitra pembangunan lainnya
  Waktu & Tempat Pelaksanaan

Hari/tanggal : Selasa, 3 Maret 2026
Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Common Room Gedung Litbang FK-KMK UGM 

  Materi
  1. RIBK sebagai Arah Kebijakan Nasional: Harapan versus Realitas Daerah
  2. Titik Kritis Penyelarasan RIBK dalam Perencanaan dan Implementasi Daerah
  3. Contoh Konkrit Tantangan Implementasi dari Daerah (Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Semarang)
  Narasumber
  1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
  2. M. Faozi Kurniawan, SE, Ak., MPH
  3. Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
  4. Dinas Kesehatan Kota Semarang
  5. Biro Perencanaan Kementerian kesehatan RI*

Moderator: Lusha Ayu Astari, SKM, MPH

  Susunan Agenda
Waktu (WIB) Topik Narasumber/Pembahas
10.00-10.05 Pembukaan

Moderator:
Lusha Ayu Astari, SKM, MPH

10.05-10.15

Materi Pengantar: RIBK sebagai Arah Kebijakan Nasional: Harapan vs Realitas Daerah

Video

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
10.15-10.35

Titik Kritis Penyelarasan RIBK dalam Perencanaan dan Implementasi Daerah

Video

M. Faozi Kurniawan, SE, Ak., MPH
10.35-10.50

Contoh Konkrit Tantangan Implementasi dari Daerah (Kota Gunungsitoli)

Video   Materi

Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
10.50-11.05

Contoh Konkrit Tantangan Implementasi dari Daerah (Kota Semarang)

Video   Materi

Dinas Kesehatan Kota Semarang
11.05-11.25

Pembahas

Video

Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI*
11.25-11.55

Diskusi dan tanya jawab

Video

Moderator
11.55-12.00 Penutup  

*dalam konfirmasi

Biaya dan Informasi Pendaftaran

Gratis

Link pendaftaran

 

  Narahubung

Pendaftaran : Ubaid Hawari / 083171487852
Konten : Latifah Alifiana / 082221913341

 

 

WHO Consolidated Operational Handbook on Sexually Transmitted Infections

cancer

Departemen HIV, Tuberkulosis, Hepatitis, dan Infeksi Menular Seksual (IMS) WHO telah mengonsolidasikan seluruh panduan normatif yang ada terkait IMS ke dalam satu publikasi. Disusun dalam 10 bab yang mengikuti rangkaian pencegahan dan layanan IMS (STI prevention and care cascade), buku pegangan ini mencakup pencegahan primer, tata laksana sindromik dan identifikasi kasus tanpa gejala, diagnostik, pengobatan, penatalaksanaan pasangan, surveilans, penyelenggaraan layanan, serta integrasi dalam pelayanan kesehatan primer, klinik berbasis komunitas, maupun platform lain (HIV, kesehatan seksual, klinik antenatal, dan sebagainya). Publikasi ini terutama ditujukan bagi pengelola program IMS nasional dan para pembuat kebijakan, namun juga bermanfaat bagi tenaga kesehatan, tenaga laboratorium, serta organisasi teknis yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian IMS. Tujuh lampiran menyediakan berbagai alat siap pakai, termasuk bagan alur tata laksana sindromik, ringkasan diagnostik, rekomendasi pengobatan, panduan layanan pasangan, serta indikator IMS untuk pemantauan dan evaluasi.

Selengkapnya https://www.who.int/publications/i/item/9789240120365

 

Factors Influencing Poor Drug Compliance Among Patients with Diabetes Mellitus: An Experience from Rural Indonesia

diabetes

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko ketidakpatuhan minum obat pada pasien DMT2 di wilayah pedesaan Indonesia. Studi dilakukan secara kuantitatif observasional dengan desain potong lintang (cross-sectional) menggunakan data sekunder Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Hasilnya, ketidakpatuhan minum obat pada pasien DMT2 di wilayah pedesaan menunjukkan hubungan terbalik dengan status tidak bekerja dan usia yang lebih tua, serta hubungan langsung dengan frekuensi kunjungan tindak lanjut yang rendah, jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan yang lebih rendah, pengetahuan terkait obat yang kurang baik, dan persepsi aksesibilitas fasilitas kesehatan yang buruk. Intervensi perlu difokuskan pada penguatan layanan primer di pedesaan melalui jam layanan yang fleksibel, penjangkauan aktif, serta edukasi yang melibatkan keluarga, khususnya pada laki-laki usia produktif.

Selengkapnya https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/JMDH.S563957

 

The Sex Differences of Unhealthy Food Consumption and Its Association with Metabolic Profiles Among Indonesian Adults

unhealthy food

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis konsumsi makanan tidak sehat dan profil metabolik, serta menilai apakah perbedaan jenis kelamin memodifikasi hubungan tersebut. Studi ini menggunakan desain potong lintang yang melibatkan pria (N = 5151) dan wanita (N = 9488) usia 19–65 tahun. Delapan kelompok makanan tidak sehat dianalisis menggunakan kuesioner tervalidasi dan kartu makanan. Data profil metabolik meliputi pengukuran adipositas, glukosa, lipid, dan tekanan darah. Wanita menunjukkan prevalensi obesitas sentral (65,0%), sindrom metabolik (51,6%), dan kadar kolesterol HDL rendah (69,2%) yang secara signifikan lebih tinggi, sedangkan pria memiliki prevalensi pradiabetes (37,2%), hipertrigliseridemia (46,6%), serta kadar HbA1c yang lebih tinggi (6,1 ± 1,3%). Secara keseluruhan, konsumsi makanan tidak sehat berhubungan signifikan dengan sindrom metabolik yang merugikan, dan hubungan ini berbeda menurut jenis kelamin. Wanita menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara konsumsi sering makanan manis, tinggi lemak, asin, dan mengandung MSG dengan profil metabolik yang buruk.

Selengkapnya https://link.springer.com/article/10.1007/s44187-025-00782-z

 

Scaling Innovations in Public Health Systems: Guidance and Toolkit

health insurance

Panduan dan perangkat WHO untuk perluasan inovasi dalam sistem kesehatan masyarakat menyediakan kerangka kerja praktis berbasis bukti guna membantu pemerintah memimpin, mengoordinasikan, dan mempertahankan penerapan inovasi kesehatan dari tahap proyek percontohan menuju adopsi skala sistem, dengan berlandaskan pada penguatan sistem kesehatan dan kepemilikan nasional. Panduan ini ditujukan terutama bagi kementerian dan institusi sektor publik, sekaligus menjadi rujukan strategis untuk melibatkan aktor nonpemerintah, sektor swasta, dan akademisi agar selaras dengan tujuan publik. WHO menguraikan tiga pendekatan strategis dalam perluasan inovasi—upaya langsung, proses kolaboratif, dan penciptaan kondisi pendukung—serta tujuh peran kunci pemerintah. Melalui tiga proses inti yang saling terkait, yaitu eksplorasi, adaptasi, dan pembelajaran, panduan ini memposisikan pemerintah sebagai penggerak utama transformasi sistem kesehatan menuju perbaikan luaran kesehatan yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Selengkapnya https://www.who.int/publications/i/item/9789240120761