Terdapat kesenjangan signifikan antara biaya medis yang dikeluarkan rumah sakit dan tarif penggantian biaya dari asuransi kesehatan nasional, sehingga menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan dan pemerataan pelayanan kanker payudara di Indonesia. Tarif tetap sering kali tidak mampu mencerminkan kompleksitas dan beban biaya yang terkait dengan kemoterapi. Sebuah studi dilakukan untuk membandingkan biaya medis yang dikeluarkan rumah sakit dengan tarif penggantian biaya INA-CBG dan non-INA-CBG untuk kemoterapi kanker payudara, mengidentifikasi komponen biaya utama, serta mengevaluasi kesesuaian tarif yang berlaku dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian potong lintang retrospektif dilakukan di sebuah rumah sakit rujukan tersier di Surabaya, Indonesia, menggunakan data pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi pada tahun 2021. Data klinis dan biaya diperoleh dari catatan tagihan rumah sakit, rekam medis elektronik, dan klaim BPJS Kesehatan.
Hasilnya, sebanyak 80 pasien dilibatkan dalam penelitian ini, dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan (97,5%) dan telah didiagnosis kanker stadium IV (64,1%). Sebagian besar pasien termasuk dalam kode INA-CBG C-3-13-0 (93,75%). Secara keseluruhan, median biaya medis yang dikeluarkan rumah sakit secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tarif penggantian biaya, yaitu Rp3.657.290 dibandingkan Rp1.161.000 untuk C-3-13-0 (p < 0,001) dan Rp3.964.189 dibandingkan Rp2.151.900 untuk C-4-13-I (p = 0,031). Komponen biaya terbesar meliputi pemberian kemoterapi (57,93%), pelayanan keperawatan (14,04%), dan penanganan obat sitotoksik (7,88%). Regimen tertentu, seperti vinorelbin, menunjukkan biaya yang secara signifikan lebih tinggi dan belum mendapatkan penggantian biaya yang memadai. Tarif JKN untuk kemoterapi kanker payudara secara substansial masih lebih rendah dibandingkan biaya pengobatan aktual. Untuk meningkatkan keberlanjutan pembiayaan dan akses pelayanan, diperlukan penyesuaian tarif secara berkala, penerapan metode penghitungan biaya berbasis aktivitas (activity-based costing), serta pertimbangan model pembayaran hibrida. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pelayanan kanker yang lebih adil dan merata di Indonesia.
Selengkapnya https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13570635/
