Policy Brief
Benarkah JKN Telah Melaksanakan Keadilan Sosial Sesuai UUD-1945 dan UU SJSN ?

Policy Brief No. 1
Wujudkan Keadilan Sosial dalam JKN: Penggunaan Kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang Single Pool

Policy Brief No. 2
Penguatan peran pemerintah daerah dalam mengatasi krisis JKN

Policy Brief No. 3
Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN

Policy Brief No. 4
Penguatan KBK dalam meningkatkan mutu rujukan non spesialistik

Policy Brief No. 5
Strategi optimalisasi tim kendali mutu dan kendali biaya

Policy Brief No. 6
Penguatan peran tim pencegahan kecurangan JKN di daerah untuk kendalikan Fraud

Policy Brief No. 7
Menjalankan kebijakan kompensasi bagi daerah yang terbatas fasilitas kesehatan

Policy Brief No. 8
Apakah APBN akan terus menjadi tumpuan untuk menutup Defisit BPJS

POLICY BRIEF Ketidakseimbangan Akses Layanan Cardiovaskular Disease (CVD) Era JKN di Propinsi Sumatera Utara

POLICY BRIEF Yogyakarta Darurat Penyakit Tidak Menular (PTM)

Policy Brief No. 1 januari 2018
Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional

Policy Brief No. 2 Januari 2018
Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja

Policy Brief No. 3 Januari 2018
Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN

Policy Brief No. 4 Januari 2018
Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura

Policy Brief No. 5 Januari 2018
Mengoptimalkan Insentif berbasis Kinerja dalam rangka Menguatkan Fungsi Promotif – Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan

Policy Brief No. 6 Januari 2018
Penguatan Fungsi Promotif-Preventif

Policy Brief No. 7 Januari 2018
Sistem Kontrak Dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten ASMAT

Policy Brief No. 18 September 2018
Masukan bagi penentu kebijakan Jaminan Kesehatna Nasional

Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia

Pembedaan Pengenaan Pajak dan Berbagai Tarif Fasilitas Umum bagi Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin

Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia

Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi

Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan Implementasi Sistem Pembiayan Kesehatan di Indonesia

Kebijakan Penganggaran pusat untuk mempercepat pencapaian MDG4 dan MDG5

Pemisahan UU Asuransi / Jaminan Kesehatan dari UU SJSN : Mundur selangkah untuk maju lebih cepat

Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia: Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi

Desentralisasi-KIA

Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihak pasien

Kebijakan Surveilans – Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah

Menuju Kebijakan Pajak yang lebih adil utk RS Nirlaba

Fasilitas Perpajakan yang layak diperjuangkan bagi yayasan / badan hukum nirlaba penyelenggara rumahsakit

Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA

Revisi PP 38/2007 : Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan

Makassar Policy Brief, Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidak adilan geografis?

Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon