Kebijakan publik berkembang sangat dinamis dan fenomena tarik ulur kepentingan antar stakeholder sangat potensial terjadi, termasuk dalam kebijakan JKN. Dibutuhkan serangkaian upaya advokasi yang bertahap, sistematis, dan berkelanjutan untuk mempengaruhi/ mendukung/ memperbaiki kebijakan publik (regulasi dan kebijakan pemerintah) dalam melindungi dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara konsisten dan bertanggungjawab. Secara umum, proses advokasi dilakukan di keseluruhan proses kebijakan, yaitu: agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.