Category: agenda

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Webinar Series 1 “Mengevaluasi UU SJSN dan UU BPJS Berdasarkan Bukti”. Webinar ini dilaksanakan pada Senin (18/06) pukul 13.00-15.00 WIB. Topik kegiatan hari ini adalah “Implikasi Perpres 64/2020: Apakah Kelas Standar Dapat Menjadi Solusi Untuk JKN yang Berkelanjutan dan Adil” yang disampaikan oleh Peneliti JKN PKMK FK-KMK UGM,

• Faozi Kurniawan
• Prof. Laksono Trisnantoro, Pengamat Kebijakan JKN FK-KMK UGM.

Pembahas pada pertemuan ini adalah

• Ronald Yusuf dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
• Heni Wahyuni, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM
• Dini Pramita, Pimpinan Proyek Investigasi BPJS Kesehatan dari Majalah TEMPO.

Pengantar

Kegiatan ini dimulai dengan pengantar dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD selaku Koordinator menyampaikan bahwa sejak tahun 2014 PKMK FK-KMK UGM telah melakukan penelitian evaluasi dan monitor kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang intinya kebijakan JKN bisa dilihat efektifitasnya dalam Tata- kelola, Equity dan Mutu di 13 provinsi bersama 16 perguruan tinggi, serta menggunakan sistem data Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Ketiga topik ini sesuai dengan peta jalan dan undang-undang dimana masalah ekuitas dan akses terhadap mutu sangat ditekankan dalam UU SJSN. PKMK FK-KMK UGM sebagai lembaga independen di luar pemerintahan berusaha memberikan penilaian dan rekomendasi yang sifatnya independen untuk perbaikan kebijakan JKN di UU SJSN.

PKMK telah memonitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN sejak tahun 2014 dimana kasus defisit BPJS menjadi salah satu perhatian PKMK UGM. Sejak awal segmen peserta PBPU sudah mengalami defisit yang luar biasa. Pemantauan oleh UGM di 3 tahun pertama berjalannya JKN ditemukan segmen PBI APBN, PPU (Pemerintah), PPU (Swasta) mengalami surplus, sedangkan PBI APBD, Bukan Pekerja dan PBPU mengalami defisit. Secara keseluruhan hasil tata kelola, equity dan mutu belum seperti yang diharapkan oleh UU SJSN dan UU BPJS serta UUD 1945 sehingga hal ini mengindikasikan sudah saatnya UU SJSN dan UU BPJS di review.

Sesi Presentasi: Implikasi Perpres 64/2020

Sesi berikutnya paparan dari narasumber, Muhammad Faozi Kurniawan selaku Peneliti JKN PKMK FK-KMK UGM menyampaikan dari 2014 hingga sekarang, BPJS masih mengalami defisit BPJS Kesehatan karena tidak adanya keseimbangan antara iuran dan beban pelayanan kesehatan. Segmen peserta PBI APBD, Bukan Pekerja dan PBPU terus mengalami defisit sejak berjalannya JKN. Untuk mengatasi defisit, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 64 tahun 2020. PKMK UGM membuat proyeksi defisit berdasarkan Perpres Nomor 64 tahun 2020 dimana hasilnya jika kolektibilitas dan klaim ratio pada semua segmen baik PBI APBD, Bukan Pekerja dan PBPU dapat dikendalikan maka akan terjadi surplus dan dapat digunakan untuk pemberian kompensasi bagi daerah yang membutuhkan.

Namun, Jika tidak dikendalikan maka terjadi defisit seperti saat ini. Proyeksi ini belum memperhitungkan dampak Covid19. Hasil penelitian di 13 Provinsi ditemukan bahwa masih terjadi ketimpangan geografis yang buruk selama bertahun-tahun dan hingga saat ini belum ada solusi dimana pertumbuhan rumah sakit yang pesat di daerah jawa timur dan dan jawa tengah sedangkan di daerah Papua stagnan. Selain itu terjadi kesenjangan antar segmen kepesertaan dimana segmen PBPU dan BP lebih dapat memanfaatkan JKN untuk memenuhi kebutuhan medisnya. Terkait Kelas Standar, Faozi menuturkan apabila kelas III menjadi kelas standar di JKN maka efisiensi akan terjadi, namun beberapa syarat harus diperhatikan sebelum diimplementasikan yaitu pemenuhan pemerataan fasilitas kesehatan, peserta tidak boleh naik kelas, tidak ada penggolong kelas standar PBI dengan non PBI, dan ada pembatasan manfaat.

Sesi Pembahas

Paparan selanjutnya oleh Ibu Heni Wahyuni, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM selaku pembahas pertama. Heni menyampaikan manfaat yang dijamin dalam JKN meliputi kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap yang standar. Kondisi ini perlu melihat kembali definisi kebutuhan dasar kesehatan dan juga memperhatikan kemampuan pendanaan yang ada baik dari iuran peserta maupun dari pemerintah. Review manfaat dan tarif layanan dilakukan secara konsisten dan reguler dengan pendekatan aktuaria yang akuntabel dan valid dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kemampuan membayar peserta, inflasi dan potensi perbaikan yang ada.

Terkait Perpres Nomor 64 tahun 2020 agar dapat menjawab permasalah defisit maka perlu menganalisis penyebab subsidi iuran BPJS bagi peserta PBPU dan BP, menganalisis sosio ekonomi karakteristik peserta PBPU dan BP sebelum menetapkan tarif, dan menganalisis trend klaim rasio dari peserta PBPU dan BP untuk menentukan skenario yang tepat dalam menghitung defisit BPJS serta mencari cara agar daerah terlibat dalam menanggung defisit.

Pembahas kedua dari Majalah TEMPO yang disampaikan oleh Dini Pramita. Berdasarkan temuan Majalah TEMPO ada 4 hal yang menjadi perhatian dari Tempo yaitu Kepesertaan, manajemen klaim untuk mendeteksi fraud dan penggunaan sistem tarif yang lebih adil, Kapitasi dan Komitmen Kepala daerah, serta Rumah Sakit. 1) Pada segmen kepesertaan, Tempo menemukan ada persoalan seperti data PBI terdapat 24 juta dari 99 juta yang bermasalah, terdapat 30 juta penerima PBI tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Usaha tidak sepenuhnya patuh melaporkan data karyawan dan memanipulasi gaji karyawan.

Peserta mandiri hanya membayar iuran hanya saat menggunakan layanan, 2) Perhitungan tarif INA CBGs belum pernah dikaji sejak 2014, banyak klaim yang mengalami dispute karena banyak daerah yang menggunakan klaim manual dan adanya perbedaan persepsi koding untuk keperluan klinis dan klaim yang berpotensi underpaid dan overpaid, 3) Kapitasi dan Komitmen pemerintah daerah perlu dikaji, karena belum semua menerapkan kapitasi berbasis komitmen, daerah terpencil belum mendapatkan pemenuhan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berkualitas, dan 4) Fraud masih terjadi di Rumah Sakit sehingga PNPK dibutuhkan untuk menciptakan ketepatan hitungan klaim medis sekaligus menghindari fraud.

Pembahas ketiga, Ronald Yusuf dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Kesehatan. Pada pemaparannya Ronal lebih menekankan pada segmen Pekerja Informal atau PBPU dimana berdasarkan data peserta PBPU yang terdaftar dan peserta yang aktif semakin kemari semakin besar peserta yang menunggak. Selain itu, tingkat utilisasi dan unit cost pada rawat inap dan rawat jalan peserta PBPU lebih tinggi dibanding peserta lainnya. Hasil penelitian tentang jarak daftar PBPU ke klaim pertama menunjukkan jarak PBPU sejak pertama kali terdaftar dengan menggunakan layanannya sekitar 3 bulan terdapat 48,6% namun data ini hanya dilihat berdasarkan data Individu bukan data keluarga.

Lebih lanjut Ronald menyatakan sangat sepakat dengan UGM, jangan sampai kelebihan surplus PBI digunakan untuk mensubsidi kelas 1 dan kelas 2 yang relatif mampu bukan untuk pemenuhan fasilitas kesehatan di daerah. Selain itu, pada Perpres No 64 Tahun 2020 tidak hanya mengurangi defisit tapi juga berkeadilan sosial agar terjadi kesinambungan sehingga kemenkeu menawarkan penerapan kelas standar.

SESI DISKUSI

Apa dasar kebijakan peraturan apabila pemerintah daerah boleh menutup defisit BPJS kesehatan?

Faozi (PKMK UGM): Dari sisi regulasi belum ada yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menanggung defisit BPJS.
Laksono Trisnantoro (PKMK UGM): Yang terjadi di Undang-Undang malah menggunakan Dana APBN untuk menutup defisit misal Jogja mengalami defisit banyak tapi pemerintah Jogja tidak ikut serta membayar defisit. Sehingga ini menjadi satu hal untuk mereview UU SJSN mengenai peran daerah jadi tidak hanya pusat yang menangani resiko.

---

Apakah kemenkeu pernah membuat kajian tentang peran daerah untuk ikut membiayai defisit?

Ronald (Kemenkeu): Beberapa kajian pernah dilakukan oleh Kemenkeu. Kajian yang paling agresif dilakukan kemenkeu adalah defisit ini dibagi dengan proporsi pembagian defisit antara pemerintah pusat dan pemda dimana pemda juga dibagi sesuai kemampuan fiskalnya. Dulu idenya tiap daerah dihitung surplus defisitnya dengan berbasis domisili. Ketika itu sudah kita dapat, baru kita bagi. Tentu sudah ada subsidi silang dulu antar daerah, kemudian baru dibagi-bagi antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Cuma kita melihat itu terlalu agresif, sehingga kita pelan-pelan saja dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan mewajibkan pemerintah daerah ikut mendukung minimal sebesar 37,5% dari pajak rokoknya untuk mendukung JKN dalam konteks pemerintah daerah mendaftarkan penduduknya ke dalam JKN. Selain itu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, nantinya PBI tidak hanya ditanggung pusat tetapi pemerintah daerah berdasarkan kemampuan fiskal. Selain itu, kajian tentang penyakit katastropik untuk dibagi berapa % ditanggung pusat dan berapa % ditanggung daerah.

---

Menurut Bu Heni, kalau kita menggunakan kelas standar, kelas perawatan 1 kamar 4 orang, berarti kita tidak perlu ada PBPU kelas 1, 2 dan 3, semuanya peserta BPJS?

Heni (FEB UGM): Menurut saya, kalau pelayanan standar ini sesuai dengan kebutuhan standar kesehatan. Kalau selama ini misalnya pasien menginginkan pelayanan yang berbeda, perbedaannya pada akomodasinya bukan pelayanan kebutuhan standar kesehatan. Jadi meskipun dalam 1 ruangan 3-4 orang tidak jadi masalah asalkan masing-masing mendapatkan pelayanan kesehatan yang menyangkut kesehatan dasar dari pasien.

---

Dalam konteks Public Good, yang di maksud kelas standar PBI atau semuanya?

Ronald (Kemenkeu): Kalau kita baca ketentuan UU SJSN, sebenarnya itu semestinya sama semuanya cuman sekarang sedang dirumuskan sebagai contoh PBI kelas III dan Non PBI kelas II. Berarti 1 orang yang setelah PBI, apakah dia hanya akan dibuka paling rendah kelas II? sekarang berapa yang harus dia bayar?, apakah dengan struktur biaya sekarang dengan standar Rp.110.000? itu pasti mereka tidak akan mampu. Itu salah satu yang perlu kita lihat efeknya. Nah, UU dibuat di tahun 2004. Kemenkeu sudah katakan, program ini untuk rawat inap kelas standar. Makanya Kemenkeu di tahun 2013 cukup insis, ini harus kelas standar dan Kemenkeu telah menyiapkan skema on top. Tentu dengan melihat kemampuan keuangan negara namun saat itu infrastruktur kita belum siap. Akhirnya kita buat di dalam road map, tahun 2019 sudah tidak boleh lagi boleh ada perbedaan kelas. Dan tadi mengenai multipooling, itu yang salah satu kami usulkan, jangan-jangan nanti idealnya buat negara kita perlu ada perbedaan yang formal dan informal karena yang formal terlihat sangat baik.

---

Lebih lanjut diskusi lengkap mengenai kelas standar ini dapat di akses pada link berikut:

klik disini

Reporter: Candra, MPH

 

Kerangka Acuan Kegiatan

Presentasi Hasil Sementara Penelitian Peran Sektor Swasta Dalam Respon Terhadap COVID-19 Studi Kasus Di Yogyakarta

Jumat, 26 Juni 2020

diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

  Pengantar

Sejak menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah khususnya sektor kesehatan mengalami tekanan untuk melakukan respon yang cepat dan tepat. Skenario terburuk yang dihadapi pemerintah adalah terjadinya lonjakan jumlah pasien di rumah sakit yang melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk pihak – pihak terkait dengan lonjakan kapasitas di rumah sakit. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk pusat – pusat rujukan COVID-19. Secara nasional, Kementrian Kesehatan telah menunjuk 359 rumah sakit yang terdiri dari RS Pemerintah, RS milik TNI, RS Polri dan RS BUMN. Untuk di DI Yogyakarta, Kemenkes menunjuk 4 RS Pemerintah sebagai pusat rujukan COVID-19. Berbeda dengan mayoritas Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta juga menunjuk beberapa RS swasta sebagai tambahan RS rujukan, hal ini dilakukan karena jumlah RS Pemerintah dirasa belum cukup untuk menangani lonjakan perawatan pasien COVID-19. Total RS rujukan covid-19 di DIY berjumlah 25 rumah sakit yang terdiri dari 13 RS pemerintah dan 12 RS swasta.

Oleh karena itu, penelitian peran sektor swasta dalam respon terhadap COVID-19 merupakan salah satu penelitian yang PKMK lakukan untuk mendokumentasikan bagaimana sektor swasta menanggapi penunjukan pemerintah daerah DI Yogyakarta untuk dapat menunjukkan bagaimana penyedia swasta mau pun masyarakat/komunitas memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam merespon pandemi COVID-19.

Presentasi awal proposal penelitian ini telah dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2020 lalu. Walaupun penelitian ini masih berjalan, namun tim peneliti merasa perlu untuk dapat menyampaikan hasil sementara dari penelitian ini.

  Tujuan

Tujuan umum :

Menyajikan hasil sementara penelitian peran sektor swasta dalam penanganan COVID-19 terjadi di DI Yogyakarta.

Tujuan khusus :

1. Mendapatkan masukan mengenai hasil sementara
2. Mendapatkan masukan mengenai cara-cara menangani tantangan dalam penelitian

  Peserta

1. Pemerhati system Kesehatan
2. Akademisi
3. Peneliti

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Hari, Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020
Waktu    : 10.00 – 11.30 WIB
Tempat  : Common Room Gedung Litbang lt 1, FKKMK UGM Yogyakarta

Agenda

Moderator: Ni Luh Putu Eka Andayani

Waktu	Agenda	Pembicara
10.00-10.10	Pengantar: status serial penelitian COVID-19 di PKMK	Moderator: Ni Luh Putu Eka Andayani
10.10–10.30	Pemaparan hasil sementara	Shita Dewi
10.30–10.45	Pembahasan	PERSI DIY
10.45 – 11.00	Pembahasan	Jodi Visnu
11.00 – 11.30	Diskusi dan Penutup	Moderator dan Narasumber

 

  Narahubung

Maria Lelyana
Telp. 0274-549425 / 08111019077
E-mail [email protected]

 

Latar Belakang

Kondisi kesehatan di Indonesia masih berada dalam ketidakpastian. Layanan kesehatan yang sekarang tersedia, masih menemui sejumlah masalah. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, salah satunya diperlukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Kebijakan merupakan problem oriented, sebuah kebijakan disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Maka, penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi.

Menyusun suatu kebijakan yang layak dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penetapan rekomendasi haruslah sejalan dengan identifikasi dan perumusan masalah. Mencapai kebijakan yang layak membutuhkan beberapa metode yang harus dilalui dalam analisis kebijakan (Dunn, 2004) yaitu: perumusan masalah (problem structuring), prakiraan (forecasting), rekomendasi (recommendation), pemantauan (monitoring), dan penilaian (evaluation). Penerapan metode analisis tersebut sangatlah penting, karena mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang gagal dalam implementasi adalah kebijakan yang disusun tidak berdasarkan metode analisis yang optimal.

Untuk itu, penelitian kebijakan tidaklah cukup mengubah dan menyelesaikan masalah kesehatan. Namun, data dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai evidence based dari penyusunan analisis kebijakan. Dengan demikian, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan untuk seluruh isu kebijakan kesehatan, seperti JKN, KIA, Stunting, Gizi, dan lainnya.

  Tujuan

1. Mengoptimalkan hasil dan rekomendasi penelitian sebagai rujukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan.
2. Memahami masalah kebijakan kesehatan berdasarkan evidence based.
3. Memahami penyusunan rekomendasi kebijakan yang layak (visible) untuk implementasi.
4. Memahami proses penyusunan kebijakan.

  Output

1. Peserta dapat memahami konsep dasar dari analisis kebijakan.
2. Peserta dapat mampu memahami metode analisis kebijakan.
3. Peserta dapat mengaplikasikan metode analisis kebijakan.
4. Peserta mampu merumuskan masalah kebijakan dan dan membedakannya dengan masalah privat.
5. Mampu menyusun argumen dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan.
6. Mampu mendiagnosa dan menentukan alternative kebijakan terbaik.
7. Mampu membuat keputusan yang tepat atas berbagai alternatif kebijakan yang dirumuskan hingga menjadi suatu rekomendasi.

  Partisipasi

1. Narasumber
   1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan
   2. Prof Erwan Agus Purwanto, M.Si., PhD – FISIPOL UGM
   3. Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si. – FISIPOL UGM
2. Peserta 
   1. Kementerian Kesehatan 
   2. Badan Perencanaan Daerah 
   3. Akademisi
   4. Mitra DaSK perguruan tinggi di 17 provinsi di Indonesia

Agenda Acara

Catatan

Hasil analisis kebijakan kesehatan dapat menjadi suatu rujukan penulisan policy brief yang akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan pada November 2020.

Referensi

• Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul IV: Analisis Kebijakan Publik.
• Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
• Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition). Sage. Washington DC
• Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice Hall.

Biaya Ujian Pelatihan untuk Peserta

Ketegori	Jarak jauh
Individu	Rp. 750.000,-/ orang
Kelompok	Rp. 2.500.000,-/ Grup Maks 5 Orang

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Fax ke 0274 – 549425
• Email ke [email protected]
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077

Narahubung 

Maria Lelyana Telp: 0274-549425 / 081329760006 Email: [email protected]

 

 

Latar Belakang

Sejak tahun 2014 hingga sekarang, PKMK FK-KMK UGM telah melakukan penelitian evaluasi dan monitor kebijakan jamaninan kesehatan nasional (JKN). Penelitian dilakukan dengan mengangkat tiga topik utama yaitu tatak kelola, equity dan mutu di 13 provinsi bersama 16 perguruan tinggi, serta menggunakan dashboard sistem kesehatan (DaSK). Hasil penelitian (dapat diklik di DaSK) telah memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan JKN di Indonesia yang masih memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Tatakelola yang masih belum optimal dalam transparansi data, akuntabilitas, dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan JKN.
2. JKN belum memenuhi prinsip equity dan keadilan sosial dimana sebagian dana PBI APBN dipergunakan bukan untuk yang miskin dan tidak mampu, dan ada ketimpangan daerah dalam penggunaan dana BPJS.
3. SIstem Mutu pelayanan kesehatan yang belum baik dan belum berfungsinya pencegahan dan penindakan fraud.

Berbagai masalah diatas menimbulkan pertanyaan akan keberlangsungan kebijakan JKN untuk memenuhi tugas yang diamanahkan UUD 1945. Berlandaskan hasil penelitian yang telah di temukan, PKMK FK-KMK UGM mengupayakan adanya perbaikan melalui transformasi kepada pemerintah melalui seri diskusi forum kebijakan JKN. Seri Diskusi ini tidak hanya mentransformasi hasil penelitian, namun juga untuk merespons berbagai isu kebijakan JKN lain dalam konteks ketepatan isi UU SJSN dan UU BPJS.

  Hasil yang diharapkan

1. Transformasi hasil penelitian ke pengambil keputusan.
2. Memperluas sebaran informasi hasil penelitian melalui media massa.
3. Merespons isu JKN yang sedang berkembang dalam konteks isi UU SJSN dan UU BPJS.
4. Memberikan saran untuk pengambil kebijakan.

Agenda Acara

Seri	Tanggal	Kegiatan
I	Kamis, 18 Juni 2020 13.00 – 15.00 WIB selengkapnya Ringkasan Reportase	Pembukaan Seri Seminar: Menggunakan data untuk analisis kebijakan JKN melalui DaSK Topik Diskusi: Mengapa masih terjadi permasalahan ketidakadilan antar segmen anggota BPJS pasca Perpres 64/2020? Apakah ada permasalahan di UU SJSN dan UU BPJS? Implikasi Perpres 64/2020: Apakah kelas standar dapat menjadi solusi untuk JKN yang berkelanjutan dan adil.
II	Kamis, 25 Juni 2020 13.00 – 15.00 WIB selengkapnya Ringkasan Reportase	Topik Diskusi: Permasalahan Ketidak cocokan antara SIstem Sentralistik di BPJS dengan desentralisasi kesehatan: Dampak terhadap ketidak adilan antar daerah. Apakah ada permasalahan dalam UU SJSN dan UU BPJS? Mewujudkan Kebijakan Kompensasi JKN untuk Mencapai Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan
III	Kamis, 2 Juli 2020 13.00 – 15.00 WIB selengkapnya ringkasan reportase	Perbaikan kelembagaan BPJS Kesehatan: Aspek Akuntabilitas dan Transparansi Ekosistem IT dalam JKN Apakah ada permasalahan dalam UU SJSN dan UU BPJS?
IV	Kamis, 9 Juli 2020 13.00 – 15.00 WIB selengkapnya ringkasan reportase	Topik: Apakah memang fraud kecil sekali ataukah belum terdeteksi dengan baik? Usulan Penguatan Penanganan Fraud dalam Penyelenggaraan JKN Apakah UU SJSN dan UU BPJS cukup efektif untuk mencegah dan menangani Fraud? Ataukah perlu ada UU khusus mengenai Fraud di bidang kesehatan?
V	Kamis, 16 Juli 2020 13.00 – 15.00 WIB selengkapnya ringkasan reportase	Kerangka Kerja Nasional Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam JKN
VI	Kamis, 23 Juli 2020 13.00 – 15.00 WIB selengkapnya reportase	Review terhadap berbagai masalah dalam UU SJSN dan UU BPJS.

 

 

Kerangka Acuan Kegiatan
Forum Nasional X Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020

 Pelatihan Penulisan Policy Brief Angkatan I
Mendokumentasikan Saran Kebijakan untuk Pengambil Keputusan

Sebagai persiapan presentasi Seminar Nasional di Yogyakarta

Tanggal 28 – 29 Juli 2020

diselenggarakan oleh
PKMK FK – KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Latar Belakang

Pada pertemuan sebelumnya, PKMK FK – KMK UGM mengadakan pelatihan analisis kebijakan yang bertujuan mengidentifikasi alternatif dan rekomendasi untuk pengambil keputusan. Dalam analisis kebijakan juga memerlukan kemampuan mendokumentasikan proses rumusan kebijakan agar dapat dimanfaatkan. Maka, dalam sesi ini memberikan pelatihan terkait penulisan policy brief serta memahami berbagai bentuk dokumen saran kebijakan lainnya.

Policy brief merupakan suatu dokumen ringkasan bersifat netral dengan fokus pada satu isu tertentu yang memerlukan perhatian dari stakeholders atau pemerintah. Melalui policy brief informasi (evidence based) dapat disebarkan ke pemerintah. Terdapat perbedaan antara penelitian dan anlisis kebijakan dengan policy brief yaitu dari struktur penulisan. Penulisan policy brief menggunakan bahasa non teknis dan tidak lagi membahas suatu teori tertentu.

  Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang dokumen saran kebijakan.
2. Meningkatkan kapasitas penulisan policy brief.
3. Memanfaatkan hasil penelitian dan analisis kebijakan untuk policy brief yang ditujukan ke pemerintah.

  Hasil yang di harapkan

1. Peserta dapat menyusun policy brief atau dokumen saran kebijakan lainnya.
2. Peserta dapat menggunakan policy brief sebagai alat advokasi kebijakan.
3. Peserta dapat mempublikasikan policy brief ke dalam DaSK.

Agenda Acara

Waktu	Materi	Narasumber
Modul 1 Selasa, 28 Juli 2020, 09.00 – 12.00 WIB, Common Room Litbang.	Tujuan dan Posisi policy brief dalam Siklus Kebijakan Kerangkan Penulisan Policy Brief bagian I	Prof. dr. Laksono Trisnantoro Shita Listya Dewi*
Modul 2 Rabu, 29 Juli 2020, 09.00 – 12.00 WIB, Common Room Litbang	Kerangkan Penulisan Policy Brief bagian II Memahami penulisan sebab – akibat dalam policy brief Memahami penulisan rekomendasi dalam policy brief	Shita Listya Dewi*

*) dalam konfirmasi

Catatan:
Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan November 2020.

Biaya Ujian Pelatihan untuk Peserta

Ketegori	Jarak jauh
Individu	Rp. 750.000,-/ orang
Mahasiswa	Rp. 300.000,-/ Mahasiswa S2, S3
Kelompok	Rp. 2.000.000,-/ Grup Maks 5 Orang

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Fax ke 0274 – 549425
• Email ke [email protected]
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077

Pendaftaran peserta secara online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia https://kebijakankesehatanindonesia.net/ 

Narahubung 

Maria Lelyana (Kepesertaan) Telp: 0274-549425 / 08111019077 Email: [email protected]

Tri Muhartini (informasi konten) HP: 089693387139 Email: [email protected]

 

 

Latar Belakang

Pemerintah kembali mengambil keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pepres 64/2020 menyatakan menjelaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan pada Januari – Maret 2020 adalah kelas III Rp 42.000; kelas II Rp 110.000; dan kelas III Rp 160.000. Sementara itu, iuran yang setelah putusan MA iuran BPJS Kesehatan berubah menjadi kelas III Rp 25.500; kelas II Rp 51.000; dan kelas I Rp 80.000 untuk April – Juni 2020.

Melalui ketentuan Pepres 64/2020, maka iuran BPJS Kesehatan berdasarkan putusan MA tidak ada pengembalian sisa ke peserta, melainkan sisa dialihkan untuk membayar iuran pada bulan berikutnya. Sementara iuran BPJS Kesehatan untuk Juli – Desember 2020 adalah PBI Rp 42.000; kelas III Rp 25.500; kelas II Rp 100.000; dan kelas I Rp 150.000. Perpres 64/2020 tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III untuk segmen PBPU (mandiri dan masyarakat mampu) dan bukan pekerja (BP/pensiunan), melainkan memberikan subsidi sebesar Rp 16.500 per orang. Perubahan iuran ketiga ini menggambarkan bahwa pemerintah masih memberikan subsidi ke peserta BPJS Kesehatan pada seluruh segmen, khususnya PBI (masyarakat miskin dan tidak mampu) dan kelas III PBPU.

Akan tetapi, jumlah subsidi yang diberikan juga perlu memperhatikan kondisi keuangan negara maupun rumah tangga masyarakat pada masa pandemik. Pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap penurunan kelas yang massif dari peserta. Jika saat ini jumlah peserta kelas III adalah 11 juta jiwa maka jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah sebanyak 181,5 M. Namun, jumlah peserta tersebut dapat meningkat karena adanya rumah tangga yang terkena dampak pandemi. Maka, Perpres 64/2020 memberikan gambaran bahwa pemerintah akan menanggung beban JKN lebih berat dari pada besaran iuran April-Juni 2020.

Selain mengubah besaran iuran BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga menyusun rencana untuk menertapkan kelas standar dalam memberikan layanan kesehatan. Kelas standar adalah kelas layanan yang akan diberikan untuk seluruh peserta program JKN. Menerapkan kelas standar merupakan bagian dari amanat UU SJSN dan UU BPJS. Namun, dalam rencana DJSN kelas standar tetap memiliki dua klasifikasi yaitu untuk peserta PBI dan peserta non PBI. Keputusan dan rencana pemerintah yang bertujuan untuk keberlanjutan BPJS Kesehatan ini perlu untuk telaah lebih lanjut.

Apakah keuangan negara akan cukup untuk menangani perpindahan kelas dengan subsidi lebih banyak? Apa langkah lain yang perlu pemerintah ambil setelah menaikan iuran? Apakah keadilan untuk PBI APBN (masyarakat miskin dan tidak mampu) dapat lebih terpenuhi dengan Perpres 64/2020 dan kelas standar? Dalam upaya menjawab seluruh pertanyaan ini, PKMK FK – KMK UGM mengadakan diskusi dengan berbagai stakeholder berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

  Tujuan

Diskusi diharapkan menghasilkan:

1. Pemahaman tentang kondisi anggaran kesehatan negara dan penyebab defisit BPJS.
2. Pemahaman mengenai kenaikan iuran dan kelas standar BPJS Kesehatan dalam konteks keberlanjutan JKN dan keadilan sosial.
3. Rekomendasi kebijakan untuk menetapkan langkah strategis untuk keberlanjutan JKN dan pencapaian keadilan sosial.

  Narasumber

1. Prof. Laksono Trisnantoro, Pengamat Kebijakan JKN FK-KMK UGM
2. Peneliti JKN PKMK FK – KMK UGM

Pembahas

1. Ronald Yusuf, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
2. Heni Wahyuni, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM
3. Dini Pramita, Pimpinan Proyek Investigasi BPJS Kesehatan, Majalah TEMPO

Agenda Acara

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Pukul    : 13.00 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Common Room, Gd Litbang Lantai 1 FK – KMK UGM

Waktu	Kegiatan	Narasumber
13.00 – 13.10 WIB	Pengantar materi	Prof. Laksono Trisnantoro
13.10 – 13.30 WIB	Proyeksi dan Strategi dari Keberlanjutan BPJS Kesehatan dalam mencapai Keadilan Sosial Apakah kelas standar dapat menjadi solusi mencapai keadilan? materi	Peneliti JKN, PKMK FK-KMK UGM
13.30 – 14.00 WIB	Pembahas Ronald Yusuf – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan materi Heni Wahyuni – Dosen FEB UGM materi Dini Pramita – Pimpinan Proyek Investigasi BPJS Kesehatan, Majalah TEMPO
14.00 – 14.50 WIB	Diskusi
14.50 – 15.00 WIB	Penutup	Prof. Laksono Trisnantoro

 

  Narahubung

Tri Muhartini
Telp: 0274-549425
HP/WA: 089693387139
Email: [email protected]

 

Latar Belakang

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FKKMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) terus menjaga komitmennya untuk memonitor keberlangsungan dan keadilan penyelenggaraan program JKN. Kebijakan JKN menjadi isu penting karena semenjak dioperasionalkan, terjadi pergeseran dalam sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan. Pergeseran ini telah memunculkan berbagai dampak positif dan dampak yang tidak diharapkan. Hal yang baik adalah kebijakan JKN telah mampu melindungi jutaan masyarakat Indonesia dari risiko kemiskinan akibat sakit. Di sisi lain, terjadi potensi pemburukan ketidakmerataan manfaat JKN di berbagai wilayah Indonesia. Program JKN dimulai dengan kondisi ketimpangan supply side, dan selama enam tahun belum ada kebijakan afirmatif yang dibentuk untuk daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, fiskal dan geografis. Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi yang terdiri dari 34 provinsi dan lebih dari 514 kabupaten/kota, dimana daerah-daerah ini memiliki kapasitas sistem kesehatan serta tata kelola pemerintahan yang bervariasi. Pandemic Covid.19 yang tengah melanda Indonesia menjadi momentum untuk meninjau kebijakan JKN dari sisi kondisi dan tata pemerintahan daerah yang sangat beragam.

Forum ini dirancang sebagai salah satu mata-kegiatan dalam proses advokasi kebijakan JKN berbasis bukti ilmiah. Bukti dan fakta-fakta perlu disampaikan secara cepat ke para stakeholders (pemangku kepentingan) utama agar ditemukan persepsi yang selaras dalam mendefinisikan masalah JKN di wilayahnya, dan intervensi penanggulangannya. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya PKMK FKKMK UGM dan JKKI yang dapat memberikan kontribusi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN, tetapi masyarakat umum dan Lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta pemerintah. Forum diskusi berkala ini akan berlangsung selama Bulan Juni – Juli 2020, dengan mengundang lembaga pemerintah, civitas akademika dan Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) terkait yang berada di lima Provinsi (Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, & Sulawesi Selatan).

  Referensi

Untuk mengetahui & mendapat gambaran lengkap terkait hasil penelitian evaluasi JKN & data-data terkait sistem kesehatan nasional, silakan pembaca, peneliti & stakeholders dapat mengakses link berikut

https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/index.php/dask-dashboard-sistem-kesehatan 

  Tujuan

• Mengkomunikasikan fakta, dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN tingkat daerah
• Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam menyempurnakan kebijakan JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan.
• Meningkatkan partisipatif yang konstruktif akademisi dan berbagai kalangan lainnya dalam ranah penyusunan dan evaluasi kebijakan JKN

  Peserta yang diharapkan bergabung

1. Pemerintah
   1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
   2. Kementerian Kesehatan
   3. Kementerian Dalam Negeri
   4. Kementerian Sosial
   5. Kementerian BUMN
   6. Kementerian Ketenagakerjaan
   7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
   8. Bappenas
   9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan
   10. Direksi BPJS Kesehatan dan Divisi Regional serta Kantor Cabang
   11. Pemerintah Daerah, (Bappeda, Dinas Kesehatan & Dinas Sosial)
   12. RS-RS Pemerintah dan Swasta
2. Akademisi/ Pendidikan:
   1. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya
   2. Poltekkes.
   3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terkait JKN.
3. Konsultan, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/ Organisasi:
   1. Unit Penelitian dan Pengembangan Partai Politik
   2. Konsultan di bidang kesehatan & non kesehatan
   3. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
   4. Asosiasi Tenaga Kesehatan
   5. Lembaga Swadaya Masyarakat
   6. Organisasi Profesi
   7. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
   8. dan berbagai pihak yang berminat

Agenda Acara

Diselenggarakan setiap Pukul 13.00 – 15.00 Wib

Waktu	Tema	Narasumber
Senin, 15 Juni 2020	Menyoal: Tata Kelola BPJS Kesehatan dan Peran Pemerintah Kota Malang dalam Optimalisasi Program JKN Reportase & materi	Akademisi Asuransi Kesehatan (Poltekkes Kemenkes Malang) Dinas Kesehatan Kota Malang
Selasa, 23 Juni 2020	Implikasi Perpres No.64/2020 pada keberlangsungan JKN di Daerah Fiskal Rendah Studi Kasus Provinsi NTT reportase & materi	Stevi Adrianto – Peneliti Muda NTT Johny Ericson Ataupah, SP., MM dari Bappeda Provinsi NTT
Selasa, 30 Juni 2020	Fakta dibalik menurunnya Capaian Kepesertaan UHC di Yogyakarta reportase & materi	Peneliti PKMK FK-KMK UGM Bappeda Provinsi DIY
Selasa, 7 Juli 2020	Evaluasi Capaian Kepesertaan, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Program JKN di Provinsi Bengkulu reportase & materi	Peneliti Provinsi Bengkulu Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Selasa, 14 Juli 2020	Capaian dan Tantangan Implementasi JKN di Provinsi Sulawesi Selatan reportase & materi	Dr. Irwandy, SKM., MSc.PH. M.Kes Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan
Selasa, 21 Juli 2020	Mutu dalam Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Realis terhadap Penerapan Kebijakan Pencegahan Kecurangan dalam Program JKN reportase & materi	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE (Peneliti PKMK FK-KMK UGM) Dr. Syafrawati, SKM, M. Comm Health Sc. (Akademisi Universitas Andalas) Pembahas: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Acara ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti melalui Zoom Meeting

FORM PENDAFTARAN DISKUSI

 

  Narahubung

Tari Aktariyani (Content)
Telp: 0274-549425
HP/WA: 08976060427
Email: [email protected]

 

27 Maret 2020

PKMK-Yogyakarta. Kegiatan webinar ini disampaikan oleh Rayane Nasreddine dari American University of Beirut dengan tema “Media Engagement for Health System and Research” pada 27 Maret 2020 melalui Zoom. Peserta diharapkan mampu memahami konsep “Knowledge Translation” dan “Knowledge Uptake” dalam penyebaran pengetahuan untuk perubahan, khususnya melalui kebijakan-kebijakan berupa policy brief dan dialogue summary. Banyaknya pengguna media sosial seperti Twitter <27.6%, Facebook <21%, LinkedIn <11.5%, YouTube <6.8%, Pinterest dan Instagram <3%, memberikan pengguna dapat saling bertukar pengetahuan. Disisi lain, setiap pesan yang disampaikan oleh pengguna sosial media, terdapat 71% tidak ada reaksi pengguna, 6% pesan di – retweet dan 23% pesan di – reply oleh pengguna. Setiap satu jam terdapat 92% pesan yang di – retweet oleh pengguna sosial media dan setiap pesan yang dikirimkan, 85% satu pesan direspon, 10.7% dua pesan direspon dan 1.53% tiga pesan direspon oleh pengguna sosial media.

Twitter dan Facebook adalah sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat, bila dibandingkan:

Penyampian informasi melalui media Twitter untuk menentukan tujuan yang jelas, ketahui target audiensnya, menentukan kebutuhan sumber daya, konten yang disampaikan ringkas dan sederhana, menentukan langkah berikutnya (jadwal dan durasi), melibatkan followers, dan evaluasi. Selain itu, media Facebook bertujuan menyampaikan pesan secara ringkas dan sederhana, menimbulkan pertanyaan oleh pengguna, menggunakan media gambar, informasi tetap spesifik, memanusiakan, berkesinambungan, dan evaluasi.

Pentingnya untuk memanfaatkan media dengan cara “Media Review”, berupa sinopsis artikel baik harian/ minggu/ bulanan di outlet media tertentu. Ulasan berfokus pada topik spesifik baik media lokal, nasional dan internasional. Setelah dianalisis, tinjauan media dapat menyoroti konten yang berbeda dari satu cerita dalam satu bingkai dan konteks yang berbeda. Media review dapat memprioritaskan topik yakni topik hangat secara terus – menerus dibahas dalam media dan topik yang kadang – kadang disebutkan di media. Media review juga harus mencakup 5W1H yakni kapan materi diterbitkan?, dimana tepat diadakannya acara dan platform mana?, apa yang terjadi?, mengapa bisa terjadi? dan siapa pihak yang terlibat dalam acara tersebut?”. Pada akhirnya, peserta mampu mengidentifikasi pelaku dari topik utama dalam media.

Pada penggunaan media, jurnalis biasanya akan menanyakan informasi kepada peneliti dan jurnalis menginginkan dari para peneliti yakni peneliti kehilangan jargon, informasi yang diberikan seolah-olah jurnalis berusia 13 tahun, respek dengan tengat waktu jurnalis, memberikan informasi yang menarik dan menyatakan sesuatu yang menarik ke audiens. Selain itu, jurnalis perlu memahami nilai-nilai penelitian, temuan penelitian yang akurat dan mengontekstualisasikan penelitian ke masyarakat untuk informasi kesehatan dan pelaporan sosial yang efektif. Disisi lain, masyarakat perlu mengetahui fakta yang berhubungan dengan waktu, tempat dan kondisi masyarakat, informasi secara sederhana namun signifikan terkait data dan jumlah serta sisi kemanusiaan dari peneltian.

Cara untuk mengembangkan penelusuran pers Anda sendiri yakni memilih outlet berita (TV, radio, surat kabar, blog), menentukan timeline mingguan, bulanan, dan triwulanan, mempersempit pencarian Anda berdasarkan minat dan kata kunci, sintesis dan analisis, serta membagikan temuan Anda di situs website Anda. Terdapat modul yang dapat digunakan yaitu “K2P Media Bite” yang bertujuan untuk mengkomunikasikan dengan media dan mendukung pelaporan kesehatan yang berbasis bukti, dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat umum melalui media. Adapun outline dari “K2P Media Bite” yakni “menentukan masalah utama yang coba diselesaikan oleh penelitian ini?, siapa populasi yang terpengaruh oleh masalah ini?, kapan penelitian ini dilakukan?, di negara mana dilakukan?, mengapa penulis memutuskan untuk mengatasi masalah ini?, dan bagaimana bisa diselesaikannya?”.

Pada akhir pertemuan webinar, peserta diharapkan mampu mengembangkan media sosial seperti Twitter dan Facebook selama 1 minggu, menentukan 2 interviews untuk mengkomunikasikan topik yang dipilih (outlet media mana, kapan pesan apa yang ingin dikomunikasikan dan mengapa?), serta kembangkan gambaran media bite sesuai topik prioritas yang dipilih.

Reporter: Agus Salim

 

 

PKMK – Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) pada Kamis, 2 April 2020 pukul 10.00 – 12.00 WIB menyelenggarakan webinar terkait isu evaluasi implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengambil perspektif keadilan.

Webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan beberapa tantangan dan temuan awal terkait capaian prinsip keadilan dalam pelaksanaan JKN di Indonesia. Harapannya diskusi ini dapat memberi wacana tambahan dalam upaya perbaikan sistem JKN kepada para pengambil kebijakan, khususnya untuk mencapai tujuan keadilan dalam JKN. Webinar ini terselenggara atas kolaborasi PKMK FK – KMK UGM dengan Harvard T.H. Chan School of Public Health, Global Health and Population dan dimoderatori oleh DR. Dyah Ayu Puspandari, Apt. MBA, MKes. Webinar menghadirkan beberapa narasumber berikut:

materi   Fatimah T. Zahra (Harvard Business School)

materi   dr. H.M. Subuh, MPPM (Kementerian Kesehatan RI)

Pembahas 2: Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia)

Acara dibuka oleh dr. Yodi Mahendradhata, MSc., PhD, Wakil Dekan FK – KMK UGM. Yodi memberikan sambutan dengan menyatakan isu perlindungan kesehatan yang berkeadilan juga relevan dalam situasi darurat pandemi COVID-19 ini, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan. Kelompok masyarakat rentan lebih sulit coping dengan situasi social distancing dan work-from-home karena akses mereka terbatas terhadap teknologi yang bisa membantu mereka untuk coping dan juga untuk tes COVID-19. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam perlindungan finansial penting dalam situasi apa pun, termasuk pandemi.

Pembicara, Fatimah T. Zahra menyampaikan paparannya yang berjudul “What is the relationship between household expenditure and financial risk protection upon healthcare?” Fatimah menyatakan bahwa berdasarkan kepadatan penduduk, maka di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, misalnya, akan mengalami medical impoverishment tertinggi di masa depan. Fatimah menggunakan data Susenas 2018 dalam analisisnya, dengan menggunakan spatial analysis. Hasil pemetaan menunjukkan konsentrasi jumlah kepersertaan JKN dan juga konsentrasi catasthropic medical expenditure, dan dikaitkan dengan konsentrasi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan salah satunya oleh disparitas beban biaya transportasi, out of pocket, serta proporsi penduduk lebih tua (> 65thn) dan lebih muda (< 15thn). Dalam tahap penelitian berikutnya, Fatimah akan berfokus pada kemiskinan yang terjadi di Papua termasuk melakukan cost-incidence analysis untuk masyarakat miskin yang memiliki kartu JKN sehingga dapat memberikan gambaran dampak JKN terhadap masyarakat yang miskin. Fatimah berencana untuk menggunakan time series analysis juga untuk data Susenas 2012 – 2018.

Pembahas pertama, Dr. H.M. Subuh, MPPM, menyampaikan bahwa memang ada kaitan antara perlindungan finansial dalam situasi darurat pandemi ini. Menteri Keuangan telah memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini yg 2% bisa turun ke 0% jika terjadi lockdown. Akibatnya tentu saja pengangguran semakin tinggi, dan mereka semakin rentan terhadap risiko medical impoverishment. dr. Subuh mengingatkan bahwa prinsip JKN menurut Undang – Undang ada 2, yaitu selain prinsip asuransi sosial, juga prinsip keadilan. dr Subuh menyatakan beberapa poin berikut

1. Cakupan JKN sudah sangat baik (223 juta penduduk atau 84% dari total populasi). Proporsi kepersertaan juga baik, subsidi APBN dan APBD untuk peserta JKN telah mencapai 60%
2. Akses: pemerintah ingin meningkatkan peran FKTP sebagai gatekeeper. Laporan utilisasi faskes menunjukkan peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat miskin, baik di FKTP mau pun di layanan rujukan
3. Perlindungan finansial: selain pemerintah telah menyediakan perlindungan finansial melalui subsidi premi, klaim rasio PBI telah meningkat dari tahun ke tahun. Untuk PBPU, klaim ratio tertinggi ada di kelas 3.
4. Lorenz curve menunjukkan bahwa secara nasional sudah ada perbaikan ke arah ekuitas. NHA menunjukkan bahwa OOP disinyalir akan turun. NHA 2018 menunjukkan bahwa belanja public sekitar 53% (walau pun terhadap PDB masih 3.2%) dan memiliki trend naik dari tahun ke tahun.

Namun, JKN bukannya tanpa tantangan. Isu defisit dan pembatalan kenaikan premi, serta dampak pandemi mungkin akan menjadi tantangan di masa depan. Supply side dan penataan sistem rujukan juga masih menjadi PR bagi pemerintah. Di sisi lain, administrasi BPJS khususnya dalam kepersertaan dan kepatuhan pembayaran adalah tantangan sendiri.

Pembahas kedua, Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH menyampaikan bahwa asuransi menyediakan perlindungan finansial ketika seseorang sakit, dan upaya yang perlu dilakukan yaitu baik dari sisi demand maupun supply. Asuransi baru bermanfaat jika ada akses kepada layanan. Inequity vertical memang bisa dilihat melalui Lorenz curve, tetapi horizontal inequity tidak terlihat disitu. Ada ketidakseimbangan antara upaya yang sangat besar di sisi demand (meningkatkan kepersertaan) tetapi supply lemah (pemerataan akses). Ini dianggap Ascobat sebagai pelanggaran dari prinsip JKN yang ada dalam UU SJSN. Untuk daerah – daerah dimana tidak tersedia akses, asuransi tidak berguna (walau pun pesertanya ada di daerah itu), dan jika asuransi tetap ada ini justru meningkatkan inequity. Selain itu, Prof Ascobat berpendapat bahwa asuransi adalah isu ekonomi kesehatan, tetapi tantangannya akan menjadi besar ketika terkontaminasi oleh isu politik.

DISKUSI

Dalam diskusi, Prof Peter Berman (Direktur School of Population and Public Health, Harvard University) menyampaikan pendapatnya bahwa bahwa kelompok yang berbeda di masyarakat akan mengalami pengalaman yang berbeda dalam menikmati perlindungan finansial dari JKN. Angka agregat tidak bisa menunjukkan hal ini. Masyarakat memang memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan (ditunjukkan oleh angka utilisasi), tetapi biaya OOP untuk melakukan akses tersebut sangat variatif di daerah yang berbeda dan untuk kelompok masyarakat yang berbeda (kaya, menengah, miskin, sangat miskin).

Dr. Subuh menanggapi bahwa tantangan Indonesia memang ada disparitas yang sangat besar. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. PhD (Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM) juga menyampaikan bahwa Laurenz curve menunjukkan berkurangnya inequity secara agregat nasional, karena angka Jawa yang terlalu besar “menyembunyikan” angka daerah-daerah lain. Prof Laksono menyatakan mungkin tidak cukup menggunakan data Susenas, tetapi juga harus menggunakan data daerah. Prof Berman juga mempertanyakan apakah sumber daya JKN secara khusus ditargetkan untuk melindungi masyarakat miskin dari financial risk, bukan sekedar menyediakan ‘manfaat (benefit)’ bagi masyarakat miskin. Prof Ascobat memberi contoh ratusan pulau di Kepulauan Riau yang kadang hanya dihuni beberapa keluarga. Di pulau mereka tidak tersedia layanan faskes, sehingga jika mereka ingin mengakses layanan, biaya transportasi yang harus mereka keluarkan sangat tinggi, dan mereka tidak terlindungi dari financial risk untuk mengakses layanan kesehatan. Fatimah menambahkan bahwa OOP memang menjadi bahasan yang penting untuk mengukur prinsip keadilan, karena proporsi OOP terhadap penghasilan menentukan seberapa besar risiko medical impoverishment terhadap kelompok masyarakat tersebut.

Dr. Subuh menyatakan bahwa memang sesungguhnya ada dana kompensasi untuk daerah – daerah sulit akses, tetapi amanat UU ini belum dilaksanakan dan belum ada aturan turunannya. Model untuk melaksanakan amanat dana kompensasi yang bisa dipertimbangkan:

1. Mendatangkan SDM yang dibutuhkan
2. Melengkapi sarana/prasarana
3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat yang membutuhkan

Menurut Dr. Subuh, Indonesia memang belum mencapai UHC, karena dari sisi cakupan belum 100%, akses juga belum 100%, perlindungan pembiayaan juga belum 100%, apalagi mutunya juga belum 100% terjamin. Prof Ascobat mengingatkan bahwa menurut WHO, UHC adalah access to everyone without financial hardship, health services consists of community public services and individual services. Artinya UHC juga harus mencakup hal – hal di luar JKN, artinya harus ada perluasan cakupan juga terhadap layanan – layanan kesehatan publik.
Prof Laksono menutup acara ini dengan menyimpulkan bahwa ini merupakah diskursus yang masih akan sangat panjang perjalanannya, namun pihaknya menyambut baik bahwa semua berkontribusi dalam upaya untuk menuju perbaikan kebijakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bekerjasama untuk membangun kebijakan JKN yang lebih adil.

Kesimpulan dan catatan untuk pembaca:

1. Kita perlu melihat kembali prinsip – prinsip yang ada di dalam UU SJSN mengenai JKN dan memastikan bahwa JKN berjalan sesuai prinsip-prinsip tersebut
2. Indonesia sangat bervariasi, sehingga one policy for all mungkin tidak cocok. Selama belum ada pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia, apakah mungkin skema perlindungan finansial perlu memiliki model yang berbeda untuk daerah yang berbeda (daerah dengan akses baik, dan daerah dengan akses kurang/tidak ada)? Model yang seperti apa? Pasti diperlukan data yang lebih komprehensif untuk menyusun model yang sesuai untuk daerah.

Reporter: Shita Dewi (PKMK UGM)

 

 

PKMK – Yogyakarta. Pada 1 April 2020 FISIPOL UGMmenyelenggarakan diskusi yang bertema “Penanganan Krisis COVID-10”. Tujuan diskusi untuk merespons dari tata kelola krisis COVID-19 di Indonesia. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan ke berbagai stakeholder yang berwenang dalam menangani masalah COVID-19. Pemantik dalam diskusi adalah Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto yaitu dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik sekaligus Dekan Fakultas Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo dan Dr. Ambar Widaningrum yang merupakan dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Pemantik memberikan beberapa poin dari pandanganya masing – masing terhadap kebijakan yang pemerintah ambil dalam menangani COVID-19. Pandangan utama dalam diskusi yang disampaikan pemantik adalah mengenai responsivitas, pesan kebijakan, monitoring dan koordinasi dari pemerintah.

Pemerintah Lamban Merespons COVID-19

Seluruh pemantik diskusi melihat bahwa pemerintah “gagap” dan “lamban” dalam mengambil kebijakan. Melihat dari kronologis COVID-19 yang berawal pada Desember 2019 di Wuhan dan menyebar ke beberapa negara Asia Timur pada awal 2020, saat itu seharusnya pemerintah telah mengambil langkah yang progresif dan strategis. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto menyatakan “Pemerintah denial ketika negara Asia Timur pandemi, hasil riset yang menyatakan Indonesia berpotensi COVID-19 ditolak. Fokus pemerintah masih kepada hal lain.”

Dalam pemaparan Prof. Wahyudi Kumorotomo menambahkan pula bahwa ketika negara Asia Timur secara cepat mengalami pandemi, Indonesia memiliki keistimewaan untuk dapat mempersiapkan diri dan melakukan pencegahan awal.”

Respons pemerintah yang lamban sejalan dengan konsep agenda setting yang menjelaskan bahwa suatu isu dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah ketika terdapat suatu peluang. Isu COVID-19 yang awalnya diproyeksikan terjadi di Indonesia dengan jumlah besar tidak menjadi prioritas pemerintah saat itu karena tidak terdapat peluang untuk menjadi agenda kebijakan. Pemerintah masih berfokus kepada agenda untuk pertumbuhan ekonomi negara.

“Agenda kebijakan itu sendiri terbuka ketika terdapat kesempatan seperti isu tersebut telah menimbulkan krisis di lingkungan masyarakat, waktu itu pemerintah belum melihat adanya krisis yang ditimbulkan. Keputusan bulat dari politik juga tidak ada yang melihat masalah COVID-19 ini serius. Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020 ada masayarakat yang positif kemudian meningkat dalam satu bulan baru seluruh elemen bangsa sadar dan bersatu. DPR RI juga setuju bahwa kita perlu satu pandangan dalam menangani ini, sehingga saat itu lah peluang dari pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya mengatasi ini. Policy windows secara langsung terbuka. Mungkin kita melihat pemerintah lambat sekali, namun itu lah pemerintah perlu peluang untuk membuat suatu isu menjadi agenda kebijakan,” jelas Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto dengan berdasarkan konsep agenda setting.

Dr. Ambar Widaningrum juga menambahkan bahwa lambanya respons pemerintah terhadap suatu pandemi saat ini sama ketika masa kolonial yang denial dalam menyikapi isu influenza. Walaupun pada awal isu COVID-19 muncul terdapat denial dari pemerintah, Dr. Ambar Widaningrum beranggapan saat ini kebijakan yang diambil sudah cukup progresif. “Pemerintah sedikit lambat, tapi sudah membuat langkah koreksi. Mulai dari sekitar 13 Maret 2020 Kepres Percepatan Penanganan COVID-19 , Penyusunan Satgas COVID-19 , lalu ada Inpres tentang refocusing kegiatan ada relokasi anggaran, tenaga kesehatan, ijin dan sebagainya. Itu menjadi langkah awal sampai asrama atlit menjadi Rumah Sakit Darurat, menyiapkan isolasi pasien dan sebagainya. Selain itu juga telah mengambil langkah untuk membatasi kegiatan primer misalnya work from home dan stay at home, ini berpotensi untuk tidak meningkatkan mobilitas orang. Semua itu patut kita apresiasi.” Dari seluruh kebijakan koreksi yang pemerintah lakukan saat ini perlu dimonitoring agar mencapai tujuan dan memiliki implikasi yang baik ke masyarakat serta dapat menjadi stimulus ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Kekeliruan dalam Pesan Kebijakan

Gagap dan lambannya sikap pemerintah diikuti pula dengan penyampaian pesan yang tidak profesional. Adanya ketidaksesuaian antara komunikator dan pesan yang ditujukan kepada masyarakat. Para pemantik menyayangkan dari penyamapaian pesan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Tanggapan Kementerian Kesehatan untuk berdoa saat menghadapi COVID-19 dipandang tidak sesuai dengan profesi. Pesan kebijakan seharusnya disampaikan kepada masyarakat berdasarkan perspektif kesehatan yang dapat menjadi suatu himbauan. “Profesi Kementerian Kesehatan adalah untuk memberikan keputusan dan solusi mengenai masalah kesehatan. Saat menyampaikan pesan kebijakan mengenai COVID-19 seharusnya sampaikan mengenai kesehatan. Bukan pesan – pesan religius.” Kritik Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo.

Dalam kebijakan publik, penyampaian pesan kepada masyarakat memiliki pengaruh yang besar dan mencerminkan kepimpinan pemerintah. Ketika pesan kebijakan disampaikan dengan ambiguitas, maka masyarakat akan sulit untuk menerima. Hal tersebut berdampak seperti saat ini, di mana masyarakat berakhir dengan mengambil keputusan masing -m asing karena tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah.

Lemahnya Monitoring dan Koordinasi Pemerintah

Kebijakan social distancing, pembatasan moda transportasi, larangan mudik, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diambil oleh pemerintah dengan monitoring yang tidak jelas. Dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo bahwa masing – masing tingkatan pemerintah dan lembaga memiliki definisi dan langkah oprasional yang berbeda – beda. Sebagaimana di DKI Jakarta yang telah mencoba membatas moda transportasi, tetapi mobilitas masyarakat masih tinggi. Pembatasan moda transportasi tidak dapat efektif karena Kementerian Pariwisata masih melakukan kampanye kunjungan ke Indonesia. Selain itu, PSBB dikeluarkan karena adanya kegagalan dari pemerintah untuk memonitoring mobilitas masyarakat, karena pengambilan kebijakan dalam waktu cepat.

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan, monitoring yang terbatas disebabkan oleh koordinasi yang lemah antara pengambil keputusan. Dalam masalah COVID-19 saat ini, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto berpandangan adanya ego sektoral dalam kabinet yang baru dibentuk 100 hari. Sikap dari kabinet baru masih berusaha untuk mencapai dan menjaga prestasi masing – masing, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rivalisasi dalam politik pasca pemilu 2019 masih berlangsung hingga kini membuat koordinasi dalam kebijakan untuk penanganan COVID-19 semakin terkendala.

Masalah COVID-19 yang terjadi di Indonesia maupun global tidak hanya mengenai klinis, tetapi juga mengenai kesehatan masyarakat, pemerintahan, kebijakan, ekonomi maupun politik. Untuk itu, penanganan masalahnya tidak cukup hanya dengan pendekatan klinis, perlu ada penyusunan kebijakan yang tepat berdasarkan evidence based dengan mempertimbangkan risiko lainnya.

Reporter: Tri Muhartini (PKMK UGM)