Plenary II: Research and Development of Big Data in Healthcare System

Oleh: dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D (Universitas Gadjah Mada)

lfnKuala Lumpur – Pada sesi Plenary II Postgraduate Forum on Health Systems and Policies, Lutfan Lazuardi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada Indonesia memberikan paparan tentang penggunaan big data untuk penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan. Data memiliki banyak keuntungan dalam proses pelayanan kesehatan, seperti menjadi alat untuk mendukung pengambilan keputusan (decision making process) yang lebih baik. Akan tetapi, situasinya saat ini adalah data rutin dalam layanan kesehatan sering kali tidak tersedia secara baik karena memiliki format yang tidak mudah digunakan.

Pendekatan analisis big data dalam dunia kesehatan meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Big data banyak dimanfaatkan oleh banyak sektor, khususnya di sektor kesehatan. Lalu, apakah sebenarnya big data? Lutfan menyampaikan, big data setidaknya memiliki 5 karakteristik. Karakteristik tersebut yaitu: large volume, velocity, variety, value, and veracity. Big data didefinisikan beragam, di antaranya adalah sebagai kumpulan data berskala besar baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Unsur yang membedakan dengan traditional data adalah big data berskala besar dan umumnya semi terstruktur-unstruktur. Sementara itu big data analytics adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data berukuran besar untuk menemukan pola dan informasi berguna lainnya.

Sumber big data yang potensial dianalisis antara lain data dari sistem informasi klinis, database genetika, data klaim, the internet of things, data iklim, jejaring sosial, dan web search (google trends). Sebagai contoh adalah kasus infeksi dengue. Penggunaan big data pada surveilans dengue digunakan untuk early warning dalam sistem surveilans. Harapannya, informasi dari hasil analisis big data dapat mendorong percepatan penanganan kasus dan tindakan yang semula passive reactive approached berdasarkan pelaporan menjadi deteksi dini (prediksi) menggunakan data iklim data surveilans rutin. Hal ini dimungkinkan karena daya prediksi infeksi dengue menggunakan data iklim cukup kuat, yaitu memiliki model yang presisi dengan kenyataannya. Sehingga dengan proses ini diharapkan dapat dilakukan tindakan segera.

Pengembangan data Twitter juga digunakan untuk melihat situasi dengue. Menggunakan teknik ini, didapatkan informasi bahwa mobilitas penduduk merupakan faktor penyebab dengue. Selain Twitter, Google Trends juga cukup baik digunakan untuk memprediksi kejadian dengue. Penggunaan big data yang lain misalnya pada kampanye imunisasi Measles and Rubella (MR) dengan penggunaan analisis sentimen dengan Twitter yang bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terkait awareness atas imunisasi MR. Berdasarkan kegiatan ini, diperoleh informasi tentang ekspresi positif dan negatif masyarakat tentang rumor yang beredar mengenai kampanye MR di Indonesia. Analisis big data yang bersumber Twitter memiliki banyak keuntungan, antara lain akses gratis, data yang realtime, serta biaya yang murah. Meskipun demikian, analisis big data Twitter memiliki kelemahan yaitu hanya 1% data yang dapat diakses secara gratis. Tantangan lain yaitu penggunaan bahasa yang kompleks yang mana menyebabkan sulitnya mengidentifikasi dan menemukan pola. Sumber big data lain yang potensial untuk dianalisis yaitu data JKN. Sebagaimana disebutkan, saat ini terdapat sekitar 198 juta penduduk merupakan peserta JKN, dan ini memberikan konsekuensi pada banyanya data penduduk yang terekam. Beberapa data yang dapat dimanfaatkan adalah data klaim (INA-CBGs).

Terakhir, Lutfan menyampaikan bahwa big data sangat potensial digunakan untuk lebih memahami isu kesehatan secara lebih baik, memperbaiki kualitas sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, meningkatkan kepedulian masyarakat, dan mendorong efisiensi. Tantangannya adalah pertumbuhan data bersifat eksoponensial sehingga membutuhkan infrastruktur khusus serta sumber daya manusia yang terlatih.

Reporter: Dedik Sulistiawan

Reportase Terkait:

 

Plenary 1: Managing Big Data for Health

Oleh: Prof. Virasakdi Chongsuvivatwong

d1 plen1Postgraduate Forum on Health System ke-12 hari pertama di UKM dilanjutkan dengan sesi plenary discussion dengan topik “Managing Big Data for Health” oleh Prof Virasakdi Chongsuvivatwong. Guru besar Prince of Songkla University ini memiliki bidang keahlian pada bidang epidemologi dan manajemen data. Virasakdi mengawali diskusi plenary dengan menggambarkan data sebagai sebuah power yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dari berbagai perspektif.

Prof Virasakdi Chongsuvivatwong menjelaskan pentingnya memahami konsep Big Data di sektor kesehatan yang seyogyanya diikuti dengan sistem manajemen data yang lebih baik khususnya pada health scope. Saat ini, sektor ekonomi hingga pertanian mengarahkan big data sebagai bagian penting untuk menentukan tindak lanjut ke depan. Tidak berbeda, sektor kesehatan memiliki urgensi dan dipengaruhi oleh aspek teknologi yang penting bagi kehidupan manusia dari segala sektor. Virasakdi menambahkan beberapa penunjang yang perlu dipahami yaitu : sistem pengumpulan data terbaru, tipe pengumpulan data (internet-based dan application-based) serta sistem teknologi komputasi penyerta (Machine learning and Artificial Intelegence). Era disrupsi data saat ini merupakan alarm dimana peneliti perlu memperhatikan kualitas dan keabsahan data. Data dapat dioptimalkan oleh peneliti sebagai instrumen guna meningkatkan kualitas kesehatan dari berbagai sektor pendukung. Ke depan, sistem pengetahuan sangat membutuhkan teknologi penunjang dan data manajemen yang lebih baik, serta perlunya memahami perspektif properti intelektual dan aspek etik. Aspek-aspek ini terdiri dari pandangan pada data owners dan prosedur consent.

Beberapa peserta yang tertarik dengan pembahasan topik ini menyampaikan pertanyaan terkait sistem manajemen data yang lebih optimal. Prof Virasakdi Chongsuvivatwong menjawab bahwa keterampilan peneliti dalam mengenal data hingga sistem manajemen data sangat dibutuhkan di era ledakan data saat ini. Selain itu, prinsip pada pemegang data yang perlu diketahui yakni sistem data yang akuntabel, terbuka, dan data yang telah analisis perlu dikomunikasikan pada policy maker. Narasumber kembali menggarisbawahi bahwa Big Data memberikan perspektif yang sangat luas dan peneliti perlu memandang hal ini sebagai peluang. Kerjasama lintas sektor dari berbagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan dalam kerangka Big Data sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan.

Reporter: Nopryan Ekadinata (PKMK UGM)

Reportase Terkait:

 

Opening Ceremony

Oleh: Prof. Datuk Dr. Rahman Al Jamal

datukPGF tahun ini dibuka secara resmi oleh Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Harunarashid selaku Direktur Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Center. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai institusi dan berasal dari berbagai negara, yakni Malaysia, Indonesia, Thailand, serta negara Asia dan Afrika lainnya. Dalam sambutannya, Prof. Datuk mengharapkan PGF tahun ini dapat menjadi ajang pertukaran informasi terkait isu Big Data di beberapa negara Asia Tenggara. Big Data memegang peranan penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Big Data tidak hanya menjadi perhatian dari pihak tertentu saja, tetapi sudah menjadi isu publik yang mulai dibahas secara masif dan didorong oleh penggunaan sosial media.

Keberagaman kesehatan masyarakat dan lingkungan menjadi dasar pentingnya big data. Big data tidak hanya berkaitan dengan data, tetapi juga proses mengolah, menyimpan dan menerjemahkan data yang ada, kemudian dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai contoh, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (rumah sakit) dapat ditingkatkan dengan data yang berkualitas, dengan tujuan memberikan penegakan diagnostik yang tepat. Diagnostik yang tepat menurunkan dampak negatif dari pelayanan kesehatan, menurunkan risiko yang berasal dari human error tenaga kesehatan, dan menekan pembiayaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Data yang baik juga dapat digunakan antar fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem yang baik, guna memecahkan masalah bersama di fasilitas kesehatan dan integrasi data nasional.

Dewasa ini, beberapa negara seperti Indonesia juga menerapkan penggunaan big data yang memiliki indikator kompleks dan komprehensif dalam penerapan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini merupakan langkah awal yang baik guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan jaminan kesehatan menyeluruh untuk masyarakat.

Reporter: Muhammad Asrullah (PKMK UGM)

Reportase Terkait:

 

Keynote Address

Oleh: Prof. Dato Dr Syed Mohammed Aljunid

datoKegiatan PGF tahun ini bertempat di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur dengan mengusung tema “Using Big Data for Health Policy and Management”. Kegiatan ini diawali dengan keynote speech oleh Prof Dato Dr Syed Mohammed Aljunid.

Prof Dato Dr Syed Mohammed Aljunid memulai dengan memberikan pengantar mengenai Kebijakan Kesehatan dan Penggunaan Data Besar. Kebijakan kesehatan merupaka satu kesatuan dari beberapa unsur yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi, menyediakan peraturan dan menyusun pembiayaan dalam sistem kesehatan. Menurut beliau, kebijakan berbeda dengan sebuah keputusan, dimana kebijakan mencakup hal yang lebih luas dan kompleks. Negara berkembang menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam kebijakan kesehatan dan diperlukan data dan informasi yang akurat untuk menunjang seluruh tahapan pembuatan kebijakan. Data universal yang dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, dapat digunakan sebagai landasan untuk merumuskan dan memprioritaskan sebuah kebijakan dalam dunia kesehatan. Hal ini dikenal dengan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Data-data yang ada selama ini di beberapa negara masih belum terstruktur, baik data yang berasal dari rekam medis, klaim asuransi kesehatan, maupun data survailans. Kondisi ini juga sejalan dengan rendahnya penggunaan data tersebut oleh pemangku kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Dalam sebuah proses pembuatan kebijakan dalam dunia kesehatan, kelompok yang memegang peranan penting dan dianggap memiliki kepentingan adalah tenaga kesehatan. Sedangkan kelompok yang dianggap memperoleh dampak langsung adalah pengguna jasa (masyarakat) dan pasien. Data yang ada juga menunjukkan tingginya angka fraud di dunia kesehatan. Kepentingan-kepentingan dari sebuah proses kebijakan ini dapat dihindari jika didasari oleh penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam penggunaan data adalah isu etika dan legalitas data. Kedua hal tersebut membutuhkan sumber daya manusia kesehatan yang terdiri dari multi disiplin profesi yang terampil dan berpengetahuan. Konsekuensinya adalah perlu pelatihan yang memadai dalam proses pengolahan data dan proses penyajian data dalam sebuah policy brief yang mudah dipahami dan dapat digunakan oleh seluruh kelompok yang membutuhkan. Data yang baik sendiri diartikan sebagai data yang berkualitas dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dapat diterjemahkan dan disebarluaskan (Data Sharing).
Pada akhir sesi, Prof Dato menekankan bahwa Big Data merupakan isu yang menarik dalam sistem kebijakan kesehatan dewasa ini. Data yang baik dapat membantu menghasilkan kebijakan kesehatan yang tepat.

Reporter: Muhammad Asrullah (PKMK UGM)

Reportase Terkait:

 

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan 2018

7 -9 November 2018

Apakah Kebijakan JKN akan mencapai sasaran di Peta Jalan?


  Tujuan:

  1. Membahas hasil sementara Riset Evaluasi Kebijakan dengan metode Realist Evaluation.
  2. Mendiskusikan Analisis Kebijakan JKN.
  3. Merencanakan proses advokasi kebijakan JKN

  Kegiatan:

  1. Seminar 2 hari mengenai Hasil Riset dan analisis Kebijakan ( Rabu dan Kamis 7-8 November 2019).
  2. Latihan menulis policy-brief dan proses advokasi kebijakan (Jumat, 9 November 2019).
  3. Membahas makalah bebas untuk kebijakan kesehatan.

Pendaftaran peserta:

Seminar 2 hari

Early Bird: sampai dengan 31 Agustus 2018        Rp. 1.000.000
Normal: Sampai dengan 3 November 2018          Rp 1.250.000
On-site: Mulai 5 November 2018                         Rp 1.500.000

Pelatihan: (Rp 1.500.000,-)

  1. Penulisan Policy Brief dan Digital Policy Memo.
  2. Menggali dana-dana Filantropisme untuk meningkatkan keadilan social.

– Call-for-Paper untuk makalah bebas: sampai dengan 1 Agustus 2018.
– Pemberitahuan peserta yang diterima: 20 Agustus 2018.

 

 

Jadual Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Mei – Desember 2018)

Dalam tahun 2018, berbagai kegiatan direncanakan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Kegiatan berupa pelatihan, penulisan proposal, penelitian sampai mengikuti berbagai pertemuan ilmiah. Silahkan klik untuk melihat berbagai kegiatan yang ada.

BULAN

AGENDA

6 Maret – 11 Mei 2018

Pelatihan Analisis Kebijakan angkatan 1

selengkapnya 

Mei-Juni 2018

Perumusan Proposal Untuk Riset Evaluasi Kebijakan dan Analisis Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional 

selengkapnya

14 Mei – 29 Juni 2018

Pelatihan Perumusan Policy Brief Sektor Kebijakan Kesehatan

selengkapnya

22 Mei – 31 Juli 2018 

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional angkatan 1

selengkapnya

2 – 3 Juli 2018 

 Mengikuti dan melaporkan Pertemuan Internasional 12th PGF on Health Systems dan Policies 2018 yang akan diselenggarakan selama dua hari di Kuala Lumpur Malaysia:

Tema: Using Big Data for Health Policy and Management,
Hari, tanggal : 2-3 Juli 2018
Tempat : Auditorium Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM Medical Centre Cheras, Kuala Lumpur

selengkapnya

20 Juli 2018

Bedah Buku :
Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi
Penulis : Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS

Agustus 2018

Penelitian Evaluasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

selengkapnya

2 Agustus 2018

Mengikuti dan melaporkan The 3rd International Conference on Applied Science and Health yang akan diselenggarakan di Thailand

Tema : Addressing Global Health Challenges: Policy, Research and Practices
Tempat : Faculty of Graduate Studies, Mahidol University Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand

selengkapnya

1-2 September 2018

Mengikuti dan melaporkan The 1st International Conference on Health Administration and Policy yang diselenggarakan oleh FKM Unair

Tema : Risk Management in Healthcare
Tempat : Wyndham Hotel, Jl Basuki Rahmat 67 – 73, Embong Kaliasin Surabaya – East Java, Indonesia

selengkapnya

September 2018

Penelitian Evaluasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

selengkapnya

3- 6 September 2018

Forum Mutu Nasional – Indonesian Health Care Quality Network (IHQN) Ke XIV di Surabaya bekerjasama dengan Departemen FK UNAIR

Tema : Leadership dalam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan: Meningkatkan Efisiensi, Memenuhi Standar Akreditasi, dan Berperan Serta dalam Sustainable Development Goals / SDGs (Fokus pada Pelayanan KIA)
Tempat : Novotel Samator Hotel, Jl Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya

selengkapnya

4 September – 23 Oktober 2018

Pelatihan Analis Kebijakan Angkatan II

selengkapnya  

8 – 12 Oktober

Mengikuti dan melaporkan The Fifth Global Symposium on Health Systems Research di Liverpool Inggris.

selengkapnya

7 – 9 November

 Menyelenggarakan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dengan basis Webinar.

Tema: Apakah Kebijakan JKN akan mencapai sasaran yang tertuang dalam Peta Jalan JKN?

selengkapnya

Desember 2018

 Kaleidoskop dan Outlook Kebijakan Kesehatan 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportase Pelatihan Perumusan Policy Brief Sektor Kebijakan Kesehatan

Policy brief atau risalah kebijakan merupakan dokumen yang mengarahkan dan membantu policy maker untuk menghasilkan kebijakan optimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut, perumus policy brief memerlukan keterampilan dalam membuat pemaparan alternatif yang argumentatif yang mengarah pada kebijakan optimal. Berdasarkan hal ini, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) Indonesia mengadakan pelatihan perumusan policy brief sektor kebijakan kesehatan yang dilaksanakan pada 14 Mei 2018. Workshop pelatihan policy brief di UC Hotel UGMini disiarkan juga melalui teleconference (webinar). Narasumber kegiatan ini yakni konsultan kebijakan dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, yakni Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP dan Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA. Workshop dibuka secara langsung oleh Prof Laksono Trisnantoro, MSc, PhD yang merupakan Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Kegiatan ini diikuti oleh peneliti internal PKMK FKKMK UGM, mahasiswa S2 DAN S3 FKKMK UGM, peneliti dari beberapa universitas di wilayah Timur Indonesia (Universitas Hasanudin dan Universitas Pattimura). Output kegiatan ini adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam merumuskan policy brief yang efektif.

Setelah pembukaan, Laksono Trisnantoro menyampaikan arti penting policy brief bagi upaya peningkatan kualitas sektor kebijakan kesehatan. Laksono menjelaskan, saat ini UGM akan selalu berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatan kualitas sektor kebijakan kesehatan Indonesia. Dalam hal ini, telah dilaksanakan blended learning tentang pelatihan dasar menjadi analis kebijakan yang merupakan langkah konkret dalam upaya peningkatan peran untuk menghasilkan kebijakan kesehatan yang strategis dan optimal. Selain itu, kemampuan perumusan policy brief yang menjadi kompetensi analis kebijakan perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan mengikuti tren pemanfaatan media terkini.

Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP yang memaparkan tentang paradigma dalam peningkatan kualitas kebijakan melalui perumusan policy brief dan policy paper yang efektif. Pemateri menjelaskan tentang perbedaan policy paper dan policy brief dari perspektif fungsi, target pembaca dan relevansi penggunaan dua dokumen ini. Selain itu, Wahyudi menjelaskan tentang urgensi peningkatan kualitas kebijakan sektor kesehatan dengan upaya persuasi untuk memberikan pilihan kebijakan kepada decision maker yang dapat dilaksanakan dengan optimal melalui perumusan policy brief efektif. Terkadang konsep kebijakan yang dilaksanakan dilandasi oleh data yang bukan bersifat strategis dan evidence based. Untuk itu, policy brief dan policy paper memiliki tujuan untuk mempersuasikan kebijakan yang potensial pada pemangku kebijakan. Pemateri pertama menggarisbawahi tentang policy brief tidak memiliki konsep yang bersifat baku. Kunci penting dalam perumusan policy brief adalah penggunaan data yang relevan, penggunaan diksi yang bersifat persuasif efektif dan spesifik berdasarkan target isu kebijakan serta pembacanya.

Materi kedua disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA yang menyampaikan tentang bagaimana menyusun policy brief yang efektif dan argumentatif. Pemateri menjelaskan dengan sangat terstruktur tentang definisi policy brief hingga tips perumusan policy brief berdasarkan bagian kerangkanya. Agus menjelaskan bahwa sangat penting dalam memahami pembaca dan target decision maker pada dokumen kebijakan ini. Esensi pada lembar kebijakan yang efektif yakni tidak menggunakan diksi yang ambigu, menggunakan visual grafis yang relevan dan dapat mengarahkan pembacanya tentang konsep kebijakan yang ditawarkan dengan optimal.

Diskusi kegiatan ini menggarisbawahi tentang pentingnya perumusan policy brief efektif untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kebijakan khususnya pada sektor kesehatan. Perumus policy brief dituntut untuk membuat policy brief yang bersifat argumentatif dan persuatif dalam pengarahan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, policy brief merupakan salah satu variabel kunci dalam upaya menuju aspek kebijakan optimal yang berdasarkan evidence dan kompleksitas permasalahan kebijakan spesifik. Sesi ini diakhiri dengan pemaparan tema kebijakan kesehatan oleh peserta untuk praktik pembuatan policy brief yang rencananya akan dikumpulkan pada 25 Mei 2018.

Reporter: Nopryan Ekadinata, MPH (PKMK UGM)

 

 

Webinar Pelatihan Perumusan Policy Brief Sektor Kebijakan Kesehatan

LATAR BELAKANG

Sektor pengembangan pengetahuan di Indonesia memiliki beberapa aspek tantangan, yakni: (1) belum efisien dan rendahnya pendanaan program riset; (2) endahnya ketersediaan dalam akses data; (3)rendahnya kualitas riset dan proses analisisnya; (4)belum optimalnya pemanfaatan evidence; (5)kualitas dari peraturan dan regulasi yang masih belum maksimal; (6). Ketimpangan antara supply dan demand pada aspek riset. Kesenjangan – kesenjangan ini memiliki pengaruh secara langsung dalam pengembangan sektor kebijakan kesehatan di Indonesia. Anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebenarnya telah menghasilkan penelitian berkualitas tinggi untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah mereka masing-masing. Dalam perjalanannya, penelitian selalu bernilai bagi peneliti, menariknya akhir-akhir ini nilai penelitian semakin memiliki arti penting mengingat peran politisnya terhadap berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, media, organisasi non-pemerintah (LSM) dan mitra pemerintah dalam pembangunan (developing partners).

Policy brief adalah salah satu cara yang paling efektif bagi peneliti untuk menyampaikan secara ringkas laporan penelitiannya kepada berbagai jenis khalayak. Policy brief ditujukan untuk menyajikan temuan penelitian ke sasaran pembaca tertentu, disesuaikan untuk pembaca yang memiliki pemahaman teknis atau tidak, menguraikan lesson learned dari penelitian tersebut, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam analisis atau rekomendasi kebijakan.

Kegiatan ini dirancang khususnya sebagai salah satu strategi untuk mengatasi tantangan ke-empat yaitu belum optimalnya pemanfaatan evidence dalam proses pengambilan kebijakan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membantu para peneliti memahami apa itu policy brief yang efektif, bagaimana cara menyaring intisari dari saran hasil penelitian, dan apa yang pembaca anggap sebagai policy brief yang baik. Kegiatan ini dapat menjadi media knowledge sharing dalam mengembangkan policy brief yang lebih spesifik dan berkualitas dalam mempengaruhi secara positif pada area kebijakan.

Secara khusus, PKMK FKKMK UGM berencana untuk mengadakan pelatihan perumusan policy brief efektif. Policy brief tersebut merupakan salah satu output potensial pada produk keluaran penelitian yang dapat menjadi instrumen perbaikan kebijakan kesehatan melalui penyediaan evidence dan penyajian argumen yang meyakinkan. Kegiatan ini diadakan oleh PKMK FKKMK UGM di Yogyakarta dengan narasumber ahli kebijakan. Program pelatihan ini akan diadakan dalam format lokakarya dan juga melalui webinar. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat seluruh institusi jejaring untuk berperan aktif dalam kegiatan pelatihan ini tanpa harus meninggalkan tempat bekerja.

  TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kualitas SDM internal PKMK dan beberapa mitra universitas di wilayah Indonesia Timur melalui pelatihan penulisan policy brief yang efektif
  2. Meningkatkan kapasitas dan peran PKMK dan mitra universitas di wilayah Indonesia Timur anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dalam advokasi kebijakan dalam bentuk policy brief.
  3. Menghasilkan draft policy brief yang telah melalui mekanisme review oleh narasumber ahli.

  FORMAT KEGIATAN

Kegiatan pelatihan penyusunan policy brief ini disampaikan dalam bentuk lokakarya di Yogyakarta dan webinar. Kegiatan akan dipecah dalam dua bagian, untuk memberi waktu kepada peserta menyusun draft policy brief. Selain itu, narasumber juga memerlukan waktu untuk mereview hasil draft policy brief yang disusun peserta.

ppb fisip


  NARASUMBER

Kegiatan ini akan menghadirkannarasumber kredibel yang merupakan anggota dari Aliansi Analis Kebijakan yang memiliki pengalaman dalam merumuskan produk riset kebijakan berupa policy brief. Narasumber pada kegiatan ini, yakni :

  1. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM)
  2. Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM)

  TARGET PESERTA

Pelatihan penyusunan policy brief ini menargetkan peserta internal PKMK FKKMK UGM dan institusi anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia khususnya mitra universitas dari wilayah Indonesia Timur. Peserta internal ditargetkan minimal 5 peneliti PKMK UGM yang berasal dari 5 divisi pada PKMK FKKMK UGM (Divisi Kebijakan Kesehatan, Mutu, Sistem Informasi Kesehatan, Bencana dan Manajemen Rumah Sakit). Selain itu, peserta eksternal ditargetkan minimal 10 peserta yang merupakan peneliti di universitas yang berada di wilayah Indonesia Timur.

Kriteria peserta pelatihan ini antara lain pertama, seorang peneliti. kedua, terafiliasi dengan lembaga universitas atau penelitian.Ketiga, memiliki ringkasan proyek penelitian yang dilaksanakan. Ringkasan tersebut harus merupakan dokumen yang berdiri sendiri, mampu dibaca secara mandiri, berfokus pada satu topik, dan mengandung implikasi dan saran kebijakan

  WAKTU DAN TEMPAT

Program pelatihan perumusan policy brief efektif ini akan dilaksanakan di Ruang Grafika UC Hotel UGM pada 14 dan 29 Juni 2018.

OUTPUT KEGIATAN

Hasil akhir yang diekspektasikan pada program peningkatan kapasitas peneliti ini adalah dihasilkannya minimal 3 draft dokumen Policy Brief dengan fokus topik kebijakan kesehatan yang telah di-review oleh narasumber.

  JADWAL KEGIATAN

Hari I: 14 Mei 2018

Waktu (WIB)

Durasi

Materi

Deskripsi

09.00 – 09.30

30’

Pengantar dan Pembukaan

(Prof Laksono Trisnantoro, MSc, PhD)

Narasumber memaparkan arti penting policy brief bagi peneliti

09.30 – 11.00

90′

Workshop Kerangka Penulisan Policy Brief

(Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP)

materi

Narasumber memberi arahan 

cara penulisan bagian-bagian penting dari policy brief:

  • Pendahuluan
  • Diskusi
  • Rekomendasi

11.00 – 11.20  

20’

Diskusi

11.20 – 13.00

ISHOMA

13.00 – 14.30  

90’

Workshop tips penulisan Policy Brief yang efektif

( Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA)

materi

Narasumber memberi arahan berbagai tips dan contoh mengenai bagaimana menyusun policy brief yang efektif, argumentatif.

14.30 – 14.50

20’

Diskusi

14.50 – 15.10

20’

Penugasan (Shita Dewi)

Fasilitator memberikan penugasan  pembuatan policy brief pada peserta dan dikirimkan ke panitia paling lambat 18 Mei 2018

Hari II : 29 Juni 2018

Waktu (WIB)

Durasi

Materi

Deskripsi

09.30 – 09.45

15’

Pengantar (Shita Dewi)

materi

Fasilitator memberi pengantar kegiatan

09.45 – 11.00

75’

Review draft policy brief
(Shita Dewi)

Narasumber membahas draft policy brief yang dikirimkan peserta

11.00 – 11.15

15’

Penutupan

reportase

 

PENDANAAN KEGIATAN

Agenda ini mendapatkan dukungan dana oleh program core funding / bridging tahap 2 Knowledge Sector Initiative (KSI) Indonesia

  INFORMASI PENDAFTARAN

Maria Lelyana
PKMK FKKMK UGM
Jl. Farmako Sekip Utara, Gedung IKM Sayap Utara, Sleman, DIY
Telp. (0274) 549425
Kontak. 0811 1019 077

 

Reportase Hari Kedua Geneva Health Forum

ghf2 1

Sesi ini dipandu oleh Detlev Ganten dari World Health Summit, Jerman. Tema sesi ini berkaitan dengan Cybersecurity and the health system: What risk for patients”, dibahas oleh beberapa pakar cybersecurity yakni Jacqueline Hubert dari Grenoble University Hospital Prancis, Solange Ghernaouti dari University of Lausenne Switzerland, Bertrand Levrat dari Geneva University Hospital Switzerland da Charlotte Lindsey-Curtet dari International Commitee of Red Cross (ICRC) Switzerland.

Era teknologi digital memberikan fakta bahwa catatan pasien yang direkam secara elektronik, tindak lanjut perawatan yang terkomputerisasi, dan sistem informasi berbasis teknologi telah diperkenalkan di seluruh elemen sistem kesehatan. Meskipun penggunaan alat digital ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan, tetapi juga dapat menciptakan banyak kelemahan. Pencurian data dalam sektor kesehatan dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi target serangan cybercrime. Hal ini menjadi perhatian publik karena penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerugian banyak pihak, terutama pasien dan sistem kesehatan yang berada dalam masalah.

Menurut Bertrand, pengalaman dari rumah sakit di Swiss dalam menanggulangi kejahatan Cybercrime menunjukkan tidak seluruh rumah sakit dapat memberikan data pasien, walaupun untuk keperluan studi atau digunakan dalam upaya pengambilan kebijakan. Hal ini disebabkan pengalaman yang berbeda dalam menghadapi penggunaan data pasien yang tidak tepat sasaran pada masa sebelumnya. Bertrand menyadari bahwa seluruh data medis pasien tidak selalu bersifat anonymous karena penggunaan data medis memerlukan beberapa data konfidensial yang bersifat individual, sehingga berpotensi disalahgunakan. Hal tersebut menjadi alasan perlunya secara perlahan memperbaiki sistem informasi yang ada untuk bisa mengontrol penggunaan data, “siapa dan untuk apa penggunaan data tersebut”.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Charlotte, yakni terdapat beberapa data yang bersifat konfidensial dari pasien yang tidak perlu diberikan kepada pihak manapun. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan privasi dan bahwa perlu adanya batasan mengenai definisi dan indikator konfidensial yang dapat diakses oleh publik. ICRC telah melakukan beberapa analisis yang menunjukkan bahwa seluruh data pasien dapat dianalisis tanpa melibatkan data konfidensial yang merugikan masyarakat. Pertimbangan bahwa sistem informasi dan penggunaan data oleh pihak kedua tidak dapat dikontrol setiap saat. Meta data analisis juga berpotensi disalahgunakan jika tidak didukung oleh legalitas yang ada. Di lain sisi, era demokrasi adalah era di mana seluruh data dapat dipergunakan publik sehingga menurut Solange, perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak dalam menggunakan data yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum.

Isu cybercrime disadari semakin mengkhawatirkan bidang kesehatan karena data medis memuat informasi detail terkait individu, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Inovasi telah banyak dilakukan untuk meminimalisir kejahatan terhadap data. Sistem informasi kesehatan tidak dapat dibandingkan dengan sistem informasi perbankan karena memuat data yang lebih rumit dan sistem yang lebih kompleks. Begitu pun dengan isu transfer data antar negara. Menurut Bertrand, Swiss dan negara Eropa lainnya belum dapat mengimplementasikan transfer data antar negara karena terkendala regulasi yang berlaku di negara masing-masing. ICRC telah melakukan transfer data antar negara namun masih dalam skala yang lebih kecil, dengan terlebih dahulu melalui proses engagement dari kedua negara dan justifikasi penggunaan data yang sesuai.

Umumnya, cybercrime adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan tetapi bisa diminimalisir potensi terjadinya dengan perbaikan sistem dan regulasi yang jelas.

ghf2 2

Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan menghasilkan rekomendasi mengenai “Community Health workers and digital revolution: How is it transforming healthcare”. Diskusi dimulai dengan perkenalan diri. Peserta berasal dari berbagai negara dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Tujuan dari diskusi ini selain merumuskan rekomendasi mengenai kader kesehatan dan transformasi ke sistem pelayanan kesehatan, diharapkan juga sebagai information sharing forum mengenai kader kesehatan di berbagai negara dengan segala potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan revolusi teknologi.

Posisi Community Health workers dalam sistem kesehatan berbeda di setiap negara. Community health worker yang diposisikan di luar dari sistem karena tidak tercakup dalam organisasi profesi yang resmi. Melihat hal tersebut, revolusi yang dibuat mempertimbangkan community health worker sebagian bagian dari sistem kesehatan tetapi diposisikan di luar dari tenaga kesehatan misalnya dokter, perawat, dan lain-lain.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rekomendasi adalah kondisi sarana prasarana, regulasi, dan jumlah tenaga kesehatan lainnya. Rekomendasi yang dihasilkan dari sesi ini adalah:

  1. Menimbang peran Community Health Worker yang sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat, maka dianggap perlu memberikan pelatihan terkait pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan kesehatan dasar
  2. Memfasilitasi community health worker dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat diterapkan tidak hanya dalam upaya preventif, tetapi juga dalam aspek promosi kesehatan. Beberapa negara telah menerapkan penggunaan teknologi tetapi tidak secara menyeluruh ke segala aspek kesehatan dan tidak mencakup seluruh daerah.

ghf2 3

Sesi ini membahas Information Technology as an Innovative approach to address Non-Communicable Disease. Pemateri terdiri atas Fiona Adshead dari NCD Alliance, Wayne Huey-Herng Sheu dari Chinesse Taipei Diabetes Education, Hsiu-His Chen dari National Taiwan University, Nilay D sah dari Mayo Clinici USA. Moderator dalam sesi ini adalah Ying Wei Wang dari University of Geneva.

Sesi dimulai dengan pemaparan mengenai gambaran NCD di dunia yang disampaikan oleh Fiona Adshead. Data menunjukkan bahwa terdapat 70% dari kematian di dunia disebabkan oleh NCD. 40% dari kematian di negara Low Middle income adalah kematian pada usia di bawah 70 tahun. Berdasarkan hasil dari beberapa studi juga menunjukkan bahwa NCD mempengaruhi perekonomian sebuah negara dan terbukti menurunkan 5% GDP dunia. Peluang penanggulangan masalah NCD yaitu dengan kerjasama lintas sektor yang berfokus pada pencegahan, manajemen, surveilans dan sistem kesehatan.

Wayne juga mengemukakan bahwa 4 penyakit yang menjadi penyakit terbanyak diderita penduduk dunia adalah penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan penyakit pernapasan akut. Rencana aksi global WHO 9 untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menyediakan road-map dan target global untuk seluruh negara, termasuk negara-negara Asia. Wayne juga menyampaikan fakta bahwa dengan meningkatnya angka kematian di Asia akibat NCD menempatkan penyakit tersebut sebagai penyakit penyebab kematian terbanyak di Asia. Berdasarkan data WHO, 62% kematian di Asia disebabkan oleh NCD dan 8,5 juta orang meninggal setiap tahunnya dengan penyakit tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang dapat di implementasikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan dan kontrol NCD.

Hsiu-His Chen juga dalam presentasinya mencoba membahas NCD berdasarkan pengalaman Taiwan. Selama 2 dekade terakhir, Taiwan melibatkan pemerintah, sektor swasta dan NGO bersama-sama mengembangkan strategi di setiap level. Di skala nasional, kebijakan kesehatan di pencegahan primer (misalnya pada pengurangan berat badan dan promosi berhenti merokok), pencegahan sekunder seperti skrining kesehatan, pencegahan tersier berupa asuransi kesehatan secara menyeluruh. Proses pencegahan ini juga melibatkan sistem informasi kesehatan yang baik dari setiap level pelayanan kesehatan. sistem informasi dapat berupa skrining dan demografi terkait promosi kesehatan, faktor risiko dan determinan perilaku kesehatan terkait NCD.

Nilay juga menyampaikan hasil analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi peran big data sebagai indikator penting dalam pencegahan NCD. Analisis yang dilakukan menggunakan Novel Analytic untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan target pelayanan kesehatan pasien dengan kondisi kronis, dan peran teknologi digital untuk meningkatkan manajemen real-time. Nilay menemukan bahwa big data dapat menyajikan cara manajemen penyakit kronis dengan teknologi baru yang berpotensi mengubah cara tenaga kesehatan memberi pelayanan kepada pasien dengan kondisi kronis.

ghf2 4

Tema yang diangkat pada sesi ini adalah “Digital: What future for health profession”. Micaele Serafini dari Medecins Sans frontiers (MSF) bertindak sebagai moderator dalam sesi ini. Teknologi digital tidak hanya meningkatkan praktik yang ada tetapi mengarah pada terobosan yang menantang profesi kesehatan, mendefinisikan kembali jenis pelayanan dan mengganggu hierarki penyedia pelayanan kesehatan. Pasien memiliki akses ke informasi medis, tenaga kesehatan dipercayakan dengan semakin banyak tanggung jawab medis, sedangkan di sisi lain konsultasi via internet mulai diakui di beberapa negara. Isu ini akan dibahas oleh Vanessa Candeias dari World Econpmic Forum Switzerland, Mikhail Natenzon dari National Telemedicine Agency Russia, dan Xavier dari Switzerland.

Menurut Vanessa, dampak positif teknologi digital terhadap profesi tenaga kesehatan sekarang yakni terkait proses transfer data dan penggunaan data, kualitas pelayanan kesehatan, dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. Teknologi digital membantu dalam menyediakan informasi dan jasa yang dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif. Informasi yang berkembang saat ini terkait profesi kesehatan adalah berlandas pada guidelines dan tools yang ada di belahan dunia. Alat-alat dunia kesehatan yang sedang berkembang dan melibatkan teknologi canggih, misalnya dalam dunia onkologi, adalah contoh bagaimana akurasi dan presisi tetap dapat ditegakkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Mikhail menjelaskan bahwa digital revolution di dunia kesehatan dimulai dengan perbaikan fasilitas kesehatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat. Revolusi digital tidak dapat dilaksanakan jika kekurangan fasilitas penunjang. Hal ini diibaratkan Jika diagnosis tepat maka tindakan kesehatan dalam bentuk intervensi juga akan sesuai. Distance medicine juga bisa dilakukan jika memiliki fasilitas, berdampak pada efektivitas dan kualitas yang lebih baik. Pasien akan menerima resep dan melakukan konsultasi tanpa perlu menghabiskan biaya karena jauhnya akses. Implementasi Telemedicine di Republik Argentina juga menunjukkan hal yang sama bahwa hal yang perlu dilakukan adalah mengatur sumber daya kemudian memulai dengan mengkomunikasikan dengan provider dan unit yang lebih ahli. Telemedicine yang dikembangkan memiliki kelebihan jika telemedicine memenuhi standar internasional tetapi bisa diakses oleh masyarakat di daerah rural. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Contoh konkret yang telah dilakukan di Republik Argentina adalah tidak hanya menyediakan mobile laboratory, tetapi juga bisa melakukan komunikasi dengan mobile laboratory lainnya untuk melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya atau mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan pasien. Masalah yang muncul jika telemedicine diterapkan lintas negara adalah terkait bahasa dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

Xavier menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa ditekan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Biaya beberapa komponen dapat diminimalisir misalnya biaya yang ditimbulkan dari ketidakakuratan pemeriksaan serta waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan.

Artificial intelligence memungkinkan untuk diterapkan di negara low-middle income dengan tenaga kesehatan yang terbatas. Sebaliknya, negara dengan negara dengan jumlah tenaga kesehatan yang tinggi, artificial intelegency tidak akan menggantikan posisi tenaga kesehatan. Xavier juga menambahkan bahwa sebuah sistem tidak dapat bertahan jika tidak didukung oleh tenaga kesehatan. Vanessa memberikan pendapat yang sama bahwa artificial intelegence dapat menjadi salah satu solusi dengan tidak menggeser posisi tenaga kesehatan.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Baca juga: Reportase hari pertama Geneve health forum 2018

{jcomments on}

Reportase Geneva Health Forum 2018

Geneva Health Forum (GHF) 2018 yang mulai dilaksanakan pada 2006 merupakan kegiatan rutin di Swiss yang membahasisu kesehatan global. Setiap dua tahun, GHF diikuti oleh baik pemangku kepentingan dari Swiss maupun dunia internasional dan menggabungkan peserta dari semua sektor (kesehatan, akademisi, politik, masyarakat sipil dan profesional sektor swasta). GHF pada 2018 dilaksanakan di Center Internasional de Conferences Geneve (10-12 April 2018). GHF menghadirkan 420 pembicara dengan 13 sesi sharing informasi. Tema yang diangkat dalam GHF 2018 adalah “Precision Global Health in The Digital Age” dengan mengangkat sub tema:

  1. Kesetaraan Akses Kesehatan (Health Equity)
  2. Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverages)
  3. Akses ke Pengobatan Esensial (Access to essential medicine)
  4. Sekuritas Masalah Kesehatan dan Pandemik (Future pandemics and Health 
Security)
  5. Penyakit Tropis (Neglected Tropical Disease)

GHF adalah forum praktik inovatif untuk mengatasi tantangan masalah kesehatan dunia. GHF diharapkan menjadi forum untuk mencari solusi bersama mengenai tantangan yang dihadapi, merumuskan pendekatan baru terhadap kesehatan global, dan menciptakan tools baru yang dapat diterapkan secara global, oleh beberapa unsur. GHF 2018 dihadiri oleh kurang lebih 1000 peserta yang berasal dari seluruh dunia. CHPM ikut serta mengambil peran dalam kegiatan ini.

ghf3

Plenary 1 bertema Quality of health system – The missing piece between better access and Improved Health”. Sesi ini disampaikan oleh Edward Kelley dan dipandu oleh Schule Alexander dari Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Direktur Department of Service Delivery WHO, Kruk Margaret dari Harvard T.H Chan School of Public Health, dan Yogan Pillay, Deputy Director General of the National Department of Health, South Africa. Pada sesi ini, ketiga narasumber memaparkan kualitas dari sistem kesehatan dari berbagai perspektif sebagai salah satu indikator Millennium Development Goals (MDGs).

MDGs telah menggerakkan sumber daya dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih terdapat tantangan besar yang mengarah pada penilaian ulang terhadap kerangka kerja MDGs. Salah satu kritiknya terletak pada fokus ke aspek penyakit yang terlalu besar, sehingga mengorbankan sistem kesehatan dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan digambarkan sebagai faktor yang perlu mendapat perhatian untuk menerjemahkan cakupan intervensi dari sistem kesehatan. Narasumber menjelaskan beberapa tantangan utama serta temuan-temuan yang muncul kaitannya dengan pendekatan ukuran dan peningkatan kualitas serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan etika mengenai hak atas perawatan kesehatan yang berkualitas dan distribusi yang adil.

The Lancet Global Health telah menginisiasi terbentuknya Komisi terkait sistem kesehatan yang berkualitas. Komisi ini telah mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas dalam mengejar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Senada dengan hal tersebut, Kruk Margaret memaparkan bahwa The Lancet Global health telah menerbitkan laporan, naskah akademik, dan laporan komisi di berbagai negara terkait kualitas dari sistem kesehatan, usulan indikator kualitas, dan upaya baru terkait perubahan sistem. Kualitas kesehatan menurut Margaret tidak selalu berkaitan dengan cakupan (coverage) karena cakupan kesehatan yang tinggi belum tentu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Contoh konkretnya adalah cakupan kesehatan ibu dan anak yang tinggi di beberapa negara tidak diikuti dengan penurunan angka kematian ibu dan anak. Indonesia adalah salah satu negara dengan angka kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi. Salah satu isu yang diangkat mengenai kompetensi tenaga kesehatan. Berdasarkan data dari 18 negara, masyarakat hanya mendapatkan setengah dari jumlah pemeriksaan kesehatan yang seharusnya dalam kunjungan ke fasilitas kesehatan. Beberapa publikasi juga menunjukkan bahwa kompetensi tenaga kesehatan tidak dapat menyediakan pemeriksaan kesehatan yang baik dan seharusnya. Hal tersebut diharapkan akan diminimalkan seiring dengan perbaikan sistem kesehatan dari aspek kualitas.

Menurut Margaret dan Yogan, sebuah sistem kesehatan yang berkualitas harus mempertimbangkan 3 hal penting yakni konsisten dalam memberikan pelayanan, bernilai dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta respons terhadap perubahan yang terjadi. Fondasinya adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah, platform, tenaga kesehatan, dan alat penunjang. Didukung oleh sebuah proses belajar dan perubahan maka diharapkan tercapai indikator kesehatan yang lebih baik, sistem yang terpercaya dan kontinuitas, serta keuntungan secara ekonomis. Berdasarkan data yang ada di beberapa negara Low Middle Income menunjukkan sebuah sistem kesehatan yang berkualitas akan menyelamatkan 7,8 juta kehidupan, dimana 3,2 juta berkaitan dengan perbaikan akses kesehatan dan 4,6 juta lainnya terkait dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.

Hal serupa diungkapkan oleh Edward Kelley, hanya 34% diagnosis akurat yang ditemukan di negara Low Middle Income (LMI). Kemudian yang menjadi perhatian berikutnya, ditemukan 40% dari fasilitas kesehatan memiliki akses air bersih yang rendah dan 20% memiliki sanitasi yang buruk. Diperburuk bahwa wanita di negara-negara tersebut menjadikan wanita sebagai korban, rendahnya respek terhadap pelayanan, dan ekslusi (pengecualian) dari pengambil keputusan pada pelayanan prenatal dan post natal. Jika dilihat dari ilustrasi Universal Health Coverage, maka dengan jelas terlihat bahwa indikator cakupan memegang peranan penting, akan tetapi timbul pertanyaan besar yakni apakah pemerintah dapat menggalakkan pelayanan gratis kepada ibu hamil hanya untuk meningkatkan cakupan ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan, sementara di lain sisi, pelayanan yang diberikan dapat tergolong berbahaya?.

Salah satu alternatif dalam mengatasi masalah tersebut adalah strategi kebijakan pemerintah yang juga dituntut berkualitas. Indikatornya adalah adanya prioritas masalah kesehatan, indikator kualitas yang bersifat nasional dan dapat diterapkan di daerah, kerja sama lintas sektor, analisis situasi, struktur pemerintahan yang jelas, perubahan dari segi metode dan intervensi, serta sistem informasi dan manajemen data yang terpadu. Hal terpenting adalah pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan alur rujukan yang jelas. Perbaikan pelayanan kesehatan di Primary Health Care (PHC) juga sangat penting karena 80-90% dari kebutuhan kesehatan dapat dideteksi sejak awal di fasilitas kesehatan tersebut. Langkah WHO ke depan terkait isu ini yaitu melakukan pendekatan di level pollitik dengan menghasilkan dokumen peningkatan kualitas kesehatan sebagai indikator utama dalam mencapai UHC, di level strategis yakni memberikan dukungan teknis berupa pilihan kebijakan dan jenis intervensi yang sesuai, serta di level operasional dengan mengembangkan development plan yang disertai dengan monitoring dan evaluasi seperti pada program UHC 2030.

ghf2

Sesi paralel yang pertama mengenai “e-training and medical education, a leverage to restructire the health system”. Sesi ini berupa sesi sharing informasi menngenai E-medical education yang telah diterapkan di berbagai negara. Banyak negara di Asia Tengah dan Eropa Timur menghadapi kekurangan dokter yang signifikan di daerah pedesaan. Tren ini terjadi di seluruh dunia. Ini adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor seperti kurangnya insentif dan kompensasi untuk bekerja di daerah terpencil, isolasi, kehidupan yang sulit dan kondisi kerja, akses yang sulit terhadap dukungan para ahli dan pelatihan. Pendidikan kedokteran memiliki tanggung jawab tertentu dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap situasi ini. Dengan memusatkan pada mayoritas, proses pelatihan di lembaga akademik yang terletak di pusat kota besar, mengurungkan niat siswa dari daerah pedesaan. Hal ini menjadi alasan perlunya E-Medical Education.

Pembicara pertama adalah Petr V. Glybochko dari Universiy of Setchenov Moscow, Russin Federation. Petr memaparkan mengenai e-training yang ikut melibatkan 3 juta e-library. e– training juga disertai dukungan penuh dari pusat studi yang ada sehingga aplikasi dari training dapat dilaksanakan. Program ini terbukti dapat menjangkau wilayah rural sehingga meminimalisasir masalah terkait ekuitas tenaga kesehatan. Penerapan program ini juga memerlukan kontrol kualitas yang baik untuk menjamin kualitas keluaran yang baik pula.

Teknologi komunikasi baru saja memainkan peran penting dalam proses tersebut. Kursus pelatihan elektronik formal disediakan bagi lembaga daerah yang terlibat, konsultasi dapat diselenggarakan melalui sosial media. Reformasi pendidikan kedokteran gabungan dan pengembangan teknologi memberikan peluang yang menjanjikan untuk penguatan sistem kesehatan yang inovatif.

Pembicara lainnya adalah Aigul Azimova dari Public Foundation Initatives in Medical Education/Medical Education Reforms Project, Kyrgiztan. Aigul mengemukakan bahwa Kyrgiztan juga mengalami masalah kekurangan tenaga dokter di daerah rural dan remote area. 50% diantara daerah rural tidak memiliki dokter. 70% dokter yang bertugas di daerah rural akan memasuki masa pensiun. Masalah yang dihadapi adalah sekitar 2500 lulusan dokter dari beberapa perguruan tinggi, hanya 6%-nya yang bersedia ditempatkan di daerah. Faktanya banyak diantara lulusan kedokteran tidak memenuhi kualifikasi dan tidak kompeten. Hal yang perlu dilakukan antara lain, mendorong reformasi pendidikan kedokteran yang berusaha mencakup pra pendidikan dokter yang berfokus pada pelatihan Good Clinical Practice, strategi baru dalam upaya menerapkan continuing medical education (CME), desentralisasi pelatihan pendidikan kedokteran ke daerah, meng-upgrade kompetensi perawat untuk meningkatkan peran dari perawat dalam manajemen penyakit di fasilitas kesehatan, meningkatkan organisasi profesi kesehatan, dan melibatkan peran serta pemerintah dalam memecahkan masalah yang ada. Isu yang lain yang ditemukan adalah bahwa supervisor tidak termotivasi untuk melatih calon dokter serta tidak ada peluang untuk dapat memberikan gaji kepada dokter yang menjalani training di daerah.

Hal yang bisa menjadi bahan diskusi bersama berdasarkan paparan ini adalah bahwa sistem postgraduate training harus berdasarkan pada kebutuhan di fasilitas kesehatan, desentralisasi tidak hanya diperlukan untuk mengirim dokter ke daerah tetapi juga secara progresif mencegah masa kerja dokter yang sangat singkat di daerah. Pemerintah daerah di Kyrgiztan juga berupaya memfasilitasi rumah tinggal bagi dokter selama masa training sehingga selangkah demi selangkah perubahan dapat dijalankan. Clinical supervisor juga dilatih dengan kurikulum yang baru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. e-learning membutuhkan kerjasama yang baik antara universitas dan pemerintah daerah, untuk menunjang kualitas training yang diberikan.

ghf1

Sesi ini berkaitan dengan “Access to health: put the patient at the heart of our concerns”. Moderator dari sesi ini adalah Katz Zachary dari Foundation for Innovative New Diagnostic (FIND). Pemateri pertama Nassim Khoja Olimzoda dari MInister of Health, Tadjikiztan. Nassim memaparkan periode reformasi bidang kesehatan yang tidak mudah di Tadjikiztan. Dimulai dengan masa kolaps pada 1992-1995, kemudian restorasi yang dilanjutkan dengan pengembangan kebijakan terkait masalah kesehatan masyarakat dan prioritasnya, serta dimulainya modernisasi fasilitas kesehatan hingga sekarang. Proses modernisasi fasilitas kesehatan mencakup 1010 fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan obsetrik, pelayanan pediatrik, TB dan lainnya. Hal yang lainnya adalah pemerintah Tadjikiztan menerapkan 650 standar, guideline, dan protokol diagnostik, serta norma kesehatan masyarakat, guna memproteksi masyarakat terutama pada kelompok khusus. Seluruh reformasi yang dilakukan bertujuan untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Vuyiseka Dubula. Dari Africa Center for HIV /AIDS Management, South Africa. Dubula menjelaskan bahwa jika ingin melihat pasien sebagai pusat dari pelayanan kesehatan, penting untuk tahu terlebih dahulu social determinant masyarakat dalam mengakses kesehatan. Sistem kesehatan bisa saja diterjemahkan sebagai program yang ditujukan untuk masyarakat miskin, akan tetapi banyak hal yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memutuskan untuk mengakses dan jenis pelayanan apa yang diinginkan. Salah satu isu yang terjadi di Afrika Selatan adalah terkait gender dan orientasi seksual, dimana hal tersebut menjadi faktor yang juga mempengaruhi akses ke pelayanan kesehatan. Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor, dalam hal keterjangkauan menuju fasilitas kesehatan dan dalam mengakses obat-obatan yang harganya terjangkau. Di sebagian besar wilayah Afrika, preferensi masyarakat tidak berada pada aspek kualitas layanan, akan tetapi berkisar pada mendapatkan atau tidak mendapatkan layanan. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan, tetapi jauh lebih kepada solidaritas. Tanggung jawab moral menjadi landasan untuk menyediakan fasilitas yang berkualitas dan sama basic need-nya untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, komitmen bahwa pasien sebagai pusat pelayanan kesehatan dapat diawali dengan menciptakan sistem informasi di fasilitas kesehatan yang efektif sehingga mengurangi waktu tunggu pasien di fasilitas kesehatan. Sistem informasi tersebut juga dapat menjadi landasan tenaga kesehatan dalam menentukan pengobatan apa yang diperlukan, tidak lupa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Baca juga: Reportase Geneve health forum 2018 hari kedua